Konsel, suarakendari.com – Pegawai Non ASN (Honorer) dan Aparat Desa, hingga Pekerja Rentan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bakal diberikn perlindungan BPJS oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Upaya itu dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan Inpres 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
Menindak lanjuti hal itu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Konsel melakukan Kerjasama terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Jamsostek itu meliputi perlindungan Bagi Pegawai Non ASN disemua OPD, Perlindungan Aparat Desa, Kepela Desa dan BPD serta Perlindungan Pekerja Rentan Minimal 50 Pekerja Rentan Per desa.
Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Tangga mengatakan bahwa Pejanjian Kerjasama bukan hanya seremonial belaka akan tetapi bakal diikuti dengan kerja nyata dan komitmen pemda untuk memberikan perlindungan tersebut.
” Jika setiap desa memberikan perlindungan 50 Pekerja rentan maka akan terlindungi 16.800 Pekerja Rentan (Miskin), terlebih lagi jika desa mampu memberikan perlindungn ke 100 Pekerja Rentan (Miskin) maka akan jauh lebih besar lagi,” terang Surunuddin usai melakukan teken MoU di Auditorium kantor Bupati Konsel. Jumat, 27 Januari 2023.
Menurut Surunuddin hal ini juga merupakan wujud peran pemda Konsel dalam pengentasan kemiskinan ekstrim sesuai target pemerintah pusat kemiskinan ekstrim akan dituntaskan pada tahun 2024. ” Ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim,” beber bupati konsel dua periode ini.
Olehnya itu dirinya mengimbau semua OPD di lingkup pemda konsel untuk memberikan perlindungan bagi semua honorernya. Kata dia, semua OPD diharapkan secara Bersama-sama memberikan perlindungan honorer di instansinya pada tahun ini.
” Tentunya saya berharap semua proses pendataan baik honorer maupun pekerja rentan(miskin) sudah tuntas sebelum akhir bulan Februari, ” harapnya.
” Jadi jangan ragu dengan BPJS Ketenagakerjaan karena Lembaga ini dibentuk dengan UU, Negara mempunyai peran dan tanggung jawab dalam Penyelenggaran Program Jaminan Social Ketenagakerjaan, ” tambah Surunuddin menekan. Sk
