Konsel, suarakendari.com – Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Rasyid, S.Sos.,M.Si membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Konsel dengan menekankan penguatan BUMDes melalui Status Badan Hukum.
Dengan melihat perkembangan dan juga kendala yang dihadapi pengurus BUMDes dalam menjalankan usaha perlu adanya penguatan kelembagaan baik peningkatan sumberdaya manusia hingga status badan hukum.
“Sebenarnya BUMDes di Konsel sudah berjalan, hanya saja mungkin terkadang kita masih tidak seriusi. Ada banyak yang sudah sukses BUMDes di konsel, perlu kita kuatkan kedepan kelembagaannya sebab, itu salah satu parameter dan indikator kesuksesan dari sebuah organisasi”, ungkap Rasyid dalam sambutannya.
Politisi PKS ini juga membeberkan, BUMDes di Konsel masih banyak yang belum memiliki lembaga pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) hingga ruang lingkup untuk berkolaborasi meningkatkan Pendapat Asli Desa (PAD) Masih minim.
” Sertifikat badan hukum diperlukan untuk menjadi mitra lintas wilayah dan usaha, BUMDes dan BUMDesma sebagaimana amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Permenkumham 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDes / Badan Usaha Milik Desa Bersama”, jelasnya.
Kegiatan tersebut, diinisiasi oleh Lembaga Peningkatan Mutu dan Pembangunan Daerah (LPMD) di Claro Hotel Kendari. Senin, 26/12/2022.
Dihadiri oleh Direktur LPMD La Elson, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Herlina Rauf, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Anas Mas’ud, Camat, Kades,Ketua Bumdes se Konsel. Bimtek tersebut diselenggarakan selama tiga hari dengan metode diskusi panel.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Anas Mas’ud menjelaskan, pendampingan pengembangan peningkatan kapasitas BUMDes bukan saja menjadi tanggung jawab pemda, banyak pihak yang diharapkan bisa memberikan masukan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini DPMD.
“harapan kita, makin banyak yang memberikan peningkatan kapasitas bagi kita maka makin bertambah banyak pula pengetahuan yang kita dapat, harapan dengan kegiatan ini juga dapat lebih menyuburkan pengelolaan bumdes itu sendiri”, ungkap Anas
Mantan Kadis Kominfo itu juga menegaskan sosialisasi terhadap BUMDes diharapkan tuntas untuk tahun ini, sehingga tahun depan pintanya, BUMDes sudah berjalan dengan normal apalagi jumlah serapan anggaran BUMDes melalui Dana Desa (DD) sudah mencapai milyaran rupiah.
“Dana yang sudah cukup besar beredar di desa kita, sejak tahun 2016-2022 DD yang dialokasikan untuk BUMDes mencapai 49,7 milyar diberikan kepada 309 desa sementara dari hasil monev kami hanya 161 BUMDes yang aktif dan punya unit usaha”. terangnya.
Olehnya, dirinya berharap, masalah yang terjadi di BUMDes menjadi perhatian serius bersama sehingga lembaga ini bukan merupakan lahan bancakan dari pemdes, tapi betul-betul menjadi unit usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat.
” kedepan dpmd secara teknis, kita akan melakukan pendampingan tidak ada lagi yang mengatakan bumdes berjalan sendiri tidak didampingi, tidak tau mau berbuat apa karna saya selaku Kepala dpmd konsen untuk mendampingi bumdes,”tegasnya.
