KENDARI, suarakendari.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di wilayahnya. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar mingguan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara, jajaran Pemprov Sultra mengikuti rakor penting ini secara virtual melalui platform Zoom Meeting.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, menjadi wadah koordinasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Sesi ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputi III KSP Edy Priyono, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Kehadiran para ahli ini memberikan perspektif dan data terkini terkait dinamika inflasi di tingkat nasional.
Dari Bumi Anoa, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra memimpin langsung delegasi yang terdiri dari Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian, perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta sejumlah perangkat daerah terkait lainnya. Kehadiran lengkap ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sultra dalam menanggapi isu pengendalian inflasi.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan bahwa rakor rutin ini menjadi instrumen penting untuk memantau secara cermat perkembangan inflasi bulanan. Ia menyoroti krusialnya peran aktif pemerintah daerah, terutama bagi wilayah yang menunjukkan tren inflasi tinggi. “Kami berharap daerah-daerah yang tinggi angka inflasinya dapat menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan,” tegas Tomsi, mendorong adanya transparansi dan pertukaran informasi yang efektif.
Lebih lanjut, Tomsi Tohir menyampaikan kabar baik terkait tren penurunan harga pada sejumlah komoditas pokok strategis di awal Mei 2025, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam. Momentum positif ini diharapkan dapat terus dijaga melalui koordinasi yang solid dengan BPS setempat serta perencanaan strategis, seperti inisiasi penanaman komoditas cabai rawit sebagai langkah pengendalian inflasi jangka menengah. “Pemerintah daerah harus aktif memantau harga kebutuhan pokok, memperkuat cadangan pangan daerah, dan melakukan langkah konkret untuk menekan laju inflasi,” imbuhnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam upaya pengendalian inflasi. Tomsi Tohir menekankan bahwa isu ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi erat lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Bulog.
Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini memaparkan data inflasi terkini, di mana pada April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (m-to-m) dan 1,95 persen secara tahunan (y-on-y). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk menjadi penyumbang utama inflasi pada bulan tersebut. Namun, kabar baiknya, beberapa komoditas berhasil meredam laju inflasi, di antaranya cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
“Harga telur ayam ras hingga minggu pertama Mei 2025 naik sebesar 0,33 persen. Di sisi lain, harga bawang putih turun 1,51 persen dibandingkan April 2025,” jelas Puji, memberikan gambaran detail pergerakan harga komoditas. Ia juga menyoroti penurunan harga yang signifikan pada komoditas strategis seperti bawang merah (turun 6,11 persen), cabai merah (turun 5,06 persen), dan cabai rawit (turun 15,30 persen). Penurunan tipis juga tercatat pada harga minyak goreng merek Minyakita (turun 0,21 persen) dan gula pasir (turun 0,08 persen).
Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini menjadi langkah strategis dalam memastikan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, serta menjamin ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, sejalan dengan target nasional. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan inflasi di Sultra dapat terus terkendali, memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sk
