Konawe Utara, suarakendari.com – Personil Polres Konawe Utara melakukan pengamanan aksi unjuk rasa (Unras), yang dilakukan masyarakat Desa Anggolohipo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) tahun 2023.
Aksi itu, berlangsung pada Rabu (31/5/2023) pagi, di Kantor DPMD, DPRD, dan Kantor Bupati Konawe Utara.
Kapolres AKBP Priyo Utomo melalui Kabag Ops AKP Sunari mengatakan, aksi itu berkaitan dengan masalah yang terjadi pada Pilkades pada 27 Mei 2023.
“Personil Polres Konut yang di terjunkan, untuk mengamankan aksi unjuk rasa masyarakat itu, sebanyak 50 orang personil,” kata AKP Sunari, pada Rabu (31/5/2023).
Pilkades itu dianggap bermasalah, cacat hukum, dan diduga dilaksanakan secara paksa oleh DPMD Kabupaten Konut, sesuai pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggolohipo.
Ketua BPD Sumarno mengungkapkan Pemilihan Kepala Desa Anggolohipo dianggap tidak sah dan ilegal, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Panitia sembilan telah mengambil hak dan wewenangnya sebagai ketua BPD dengan memberhentikan ketua PPKD dan dua anggota, padahal seharusnya kewenangan tersebut ada pada dirinya,” ujar Sumarno.
Masyarakat yang terlibat dalam aksi unjuk rasa berjumlah sekitar 30 orang. Mereka pertama kali mendatangi Kantor DPMD untuk berorasi, kemudian melanjutkan ke Kantor DPRD Konut.
Setelah mendengar penjelasan dari Ketua Komisi 2 DPRD Rasmin Kamil, massa bergeser menuju Kantor Bupati. Mereka melakukan orasi secara bergantian sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Ys
