Kendari, suarakendari.com – Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia ( FKPMI-Sultra) mendesak kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara untuk segera memeriksa Ketua KONI Sultra Alvian Taufan Putra.
Desakan itu disuarakan saat FKPMI-Sultra menggelar aksi demonstrasi di pelataran eks MTQ Sultra, Kamis (19/10/2023).
FKPMI menilai telah terjadi praktek Kolusi korupsi dan Nepotisme (KKN) pada anggaran Porprov sebesar Rp 17 Miliar.
Penanggung jawab massa aksi Ardianto SH dalam orasinya menyampaikan saat ini, KONI Sultra mengalami kemunduran pasca kepemimpinan Lukman Abunawas dan Agista Ariany, dimana dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang digelar di dua daerah yakni Kota Baubau dan Buton terdapat berbagai masalah. Bahkan beberapa laporan pertanggungjawaban (LPJ ) dari cabor yang diserahkan oleh KONI Sultra ditolak oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra.
Begitu juga anggaran Pra kualifikasi PON yang tidak jelas, sehingga untuk memenuhi prestasi di Pra PON, Dispora Sultra memberikan anggaran senilai Rp 5 miliar pada 2023 ditambah Rp 2 Milyar dana sisa anggaran tahun 2022.
“Anggaran pra kualifikasi Pon tidak jelas, bahkan anggaran cabang olahraga yang diberikan tidak sesuai sehingga cabor harus berutang,” katanya dalam orasinya
Dia juga menjelaskan, bahwa, anggaran yang disediakan lebih banyak digunakan untuk biaya operasional diantaranya koordinasi, rapat, perjalanan dinas pengurus serta ketua KONI Sultra.
“Sehingga FKPMI menduga ketua KONI Sultra melakukan perjalanan menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadinya salah satunya touring motor besar di kalimantan,” ungkapnya menambahkan.
Lebih lanjut dia menguraikan anggaran Rp 5 miliar untuk pembinaan prestasi cabor dan atlet sesuai dengan Nomenklatur APBD, diberikan hanya sekitar Rp 2 miliar termasuk dana kualifikasi PON. akibat minimnya anggaran yang tersedia cabang olahraga harus memberangkatkan atlet seadanya dan tanpa persiapan pemusatan latihan lebih awal.
Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan di atas, kami yang tergabung dalam FKPMI mendesak Ketua KONI Sultra untuk menjelaskan penggunaan anggaran Porprov dan pra Pon.
Meminta Ketua KONI Sultra untuk transpran dalam menggunakan anggaran yang yang telah di gelontorkan Pemda Sultra untuk Cabor dan atlet Suitra.
Mendesak DPRD Sultra Untuk segera melaksanakan Rapat dengar pendapat dengan instansi terkait seperti Ketua dan anggota KONI Sultra, Inspektorat, Dispora Sultra, inspektorat, Atlet dan Cabor.
Serta mendesak Kejati Sultra Segera menyelidiki dugaan KKN Ketua dan anggota KONI Sultra yang diduga telah menyalahgunakan Anggaran Dana Hibah.
Usai menggelar aksi demonstrasi di pelataran eks MTQ, massa FKPMI Sultra membubarkan diri menuju ke kantor DPRD Provinsi untuk menggelar aksi yang sama. Ys
