KOLTIM, suarakendari.com-Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-28 Tahun 2024 dengan menggelar upacara di Halaman Rujab Bupati Koltim Desa Matabondu, Kamis (25/4/2024). HUT Otoda mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”, dipimpin oleh Bupati Koltim Abd Azis SH MH.
Di dalam upacara tersebut, turut hadir antara lain Kajari Kolaka Indawan SH MH, Kepala Kemenag Koltim, Kepala BPS Koltim, Ketua Bawaslu Koltim, yang mewakili Dandim 1412 Kolaka dan Kapolres Koltim, tokoh pemekaran Koltim, pimpinan OPD, asisten, staf ahli, kabag, camat, dan ratusan aparatur lingkup Pemda Koltim.
Pada upacara ini, bupati membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang menyampaikan, bahwa setelah 28 tahun berlalu, Otoda telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah. Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya.
“Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain,” ucap Mendagri.
Mendagri berpesan kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien.
“Saya juga menghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai 7 tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,” himbaunya.
Lebih lanjut kata Mendagri, bahwa perjalanan otoda telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi ekonomi Hijau, dimana penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” kata Mendagri di akhir sambutan. (Diskominfo)
