NAIROBI, suarakendari.com – Selama sepuluh hari pada awal Mei lalu, Ketua Green Press Indonesia IGG Maha Adi melakukan perjalanan ke Ethiopia dan Kenya sebagai bagian dari proyek connect fund (dana konektor), dalam meliput isu lingkungan khususnya isu disinformasi iklim dan sains. Program ini merupakan bagian tugasnya sebagai fellow Bertha Challange setelah sebelumnya berada di Cafe Town, Afrika Selatan selama satu minggu.
Dalam program ini Green Press Indonesia bertemu dengan para aktivis dari Social Justice Center di Nairobi, ibukota Kenya dan 12 jurnalis untuk mendiskusikan fenomena disinformasi iklim terutama yang dilakukan aparat pemerintah. Organisasi ini memiliki sekitar 90 pusat kegiatan yang tersebar seantero Kenya dengan isu yang cukup luas pada yaitu hak asasi menusia, lingkungan hidup, dampak sosial industri ekstraktif, hak atas air, keadilan reproduksi, dan kekerasan aparat negara.
Ketua GPI dan beberapa aktivis dibawa tuan rumah mengunjungi Korogocho dan Mathare, dua kawasan miskin perkotaan Nairobi yang terkena dampak paling besar atas perubahan iklim. Tahun 2024 kedua kawasan itu dilanda banjir bandang yang menyebabkan puluhan orang yang tinggal di perkampungan kumuh di sekitar bantaran sungai di ibukota meninggal atau hilang tersapu air bah.
Para aktivis dan jurnalis setempat mengungkapkan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya yang memadai untuk mencegah bencana itu terjadi, sebaliknya bersikap fatalistik dengan menyalahkan dampak perubahan iklim dan meminta masyarakat menerimanya sebagai dampak bencana alam yang tak terhindarkan. Pemerintah, ujar Dennis Orengo salah satu akvitis, “Tidak memberikan informasi yang akurat dan cukup tentang langkah yang mereka telah dan akan lakukan pasca bencana itu,”katanya, “sehingga komunitas miskin ini tidak memiliki kepastian terhadap hidup mereka setelah bencana terjadi.” Saat bencana kekeringan ekstrim, dua kawasan itu juga menderita kekurangan air bersih walaupun sudah dibantu dengan beberapa tanki air dari berbagai organisasi sosial.
Green Press Indonesia dan beberapa jurnalis juga diajak berkeliling di Korogocho dan Mathare untuk melihat langsung aktivitas warga dan sisa=sisa banjir tahun lalu.
Tiffani Mbuga, aktivis lainnya, mengungkapkan bahwa pemerintah kota Nairobi telah berbohong kepada masyarakat karena tidak memenuhi janji mereka melakukan rehabilitasi atas berbagai bencana akibat dampak perubahan iklim serta tidak melakukan program mitigasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. “Mereka mengabaikan komunitas yang paling tak berdaya di Nairobi”ujarnya.
Situasi disinformasi iklim di Nairobi mirip dengan Indonesia namun dalam isu lain yaitu transisi energi dan korupsi. Di depan para jurnalis dan aktivis tersebut, GPI megungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memenuhi komitmennya untuk memensiunkan secara dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) sesuai perintah Peraturan Presiden No.112 tahun 2022.
Pemerintah Indonesia tidak segera mempublikasikan peta jalan (road map) transisi energi itu padahal sudah disepakati dalam kerangka Just Energy Transition Partnerships (JETP) agar dapat memanfaatkan dana sebesar US$20 miliar yang dijanjikan negara maju anggota G20. “Situasinya menjadi telur dan ayam karena Indonesia menunggu komitmen dana itu dicairkan untuk investasi di pembangkit ramah lingkungan, di sisi lain negara maju menunggu langkah nyata yang dilakukan Indonesia,” kata IGG Maha Adi. Sampai hari ini, sebagian besar pasokan energi Indonesia masih didominasi batu bara yang sarat korupsi.” Bisnis pasokan batu bara di Indonesia sarat korupsi bahkan sudah menelan korban empat Dirut PLN yang masuk penjara,”katanya.
Ia juga mengungkapkan bagaimana lobi lobi PLN hampir saja berhasil mengelabui publik ketika terjadi bencana polusi ekstrem di Jakarta pertengahan 2023 lalu. “Seorang Dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan yakin mengklaim bukan PLTU menyebab polusi Jakarta tetapi dari internal kota,”katanya. Ia melanjutkan bahwa tepat 15 hari kemudian, ketika Presiden marah dan meminta kementerian itu membuka semua informasi ke publik maka Menteri Lingkungan, bos si Dirjen, mementahkan semua klaim anak buahnya itu dengan menyatakan secara resmi di istana negara bahwa PLTU adalah meyumbang polusi nomer dua terbesar di Jakarta, setelah transportasi. “Ini disinformasi yang sangat nyata, dan tidak ada sanksi apapun atas PLTU itu. Ini situasi impunity untuk kejahatan lingkungan,”katanya.
Setelah Afrika, Green Press Indonesia merencanakan satu dari proram lanjutan yaitu berkunjung ke Mongolia untuk meliput disinformasi pemerintah atas pemberitaan lingkungan di media massa, atau menjadi tuan rumah untuk para fellow dari Eropa yang akan melakukan liputan investigasi di Indonesia. SK
