Humaniora

Gertak Sambal Pemerintah

×

Gertak Sambal Pemerintah

Sebarkan artikel ini

Kabar akan adanya penyekatan semua jalur menuju kabupaten oleh pemerintah, nampaknya tidak terbukti. Bahkan hingga H-1 Idul Fitri jalur yang harusnya dalam penguncian seperti di batas kota dan batas kabupaten sama sekali tidak terlihat ada aktifitas petugas di sana.  Kendaraan yang digunakan warga untuk mudik bebas melenggang tanpa hambatan.

Ya, larangan mudik dengan dalih covid 19 memang tak lagi mempan, kondisi yang sama sekali berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana himbauan untuk tidak mudik lebaran benar benar dipatuhi warga.

Imbauan pemerintah kali ini dinilai latah dengan keadaan. “India yang covid indonesia yang gelisah,”tulis warga.

Aksi menolak sikap pemerintah pun dibalas warga dengan aksi protes. Di kota kendari, sejumlah warga nekat menutup pusat perbelanjaan lippo plaza di jalan MT.Haryono, kendari, warga juga memblokir jalan di perempatan Jalan MT Haryono sebagai simbol protes.

Di pelabuhan Kendari para porter pelabuhan juga memprotes sikap pemerintah yang melarang mudik karena menghilangkan matanpencaharian buruh pulabuhan. Sedangkan di pelabuhan Torobulu, warga berdemo dengan membakar ban di pintu masuk pelabuhan dan memaksa petugas pelabuhan membuka portal masuk ke kapal ferry. Alhasil aksi unjuk rasa di berbagai tempat membuat pemerintah melunak dan akhirnya membiarkan pemudik pulang kampung berlebaran.

Penjagàan di pintu masuk kota kendari, seperti di batas kendari-konsel, batas kendari-konawe juga terlihat tidak ada lagi. Semula pemerintah memasang posko penguncian kota berupa tenda pengamanan, tapi belakangan tenda tersebut dibuka kembali, bahkan tak terlihat satu pun petugas di sana. Belakangan aturan pun dibuat semakin longgar dengan hanya mengukur suhu tubuh para pemudik yang melintas di wilayah konawe-kendari.

Tindakan pemerintah melarang mudik memang sangat disayangkan banyak pihak mengingat pelarangan kegiatan mudik yang telah memasuki tahun ke dua gara gara virus covid 19. Tidak konsistennya pemerintah nenerapkan aturan juga dianggap biang masalah. Awalnya Aturan pemerintah melarang mudik antar provinsi, namun belakangan diubah menjadi larangan mudik antar kabupaten. Inkonsisten lainnya adalah tidak tegasnya pemerintah pada kerumunan di pusat pusat perbelanjaan yang justeru dibiarkan.

Pantauan media menunjukkan kerumunan warga di pusat perbelanjaan menunjukkan tidak berjalannya protokol kesehatan yang dijalankan pemerintah. Bahkan banyak warga tidak menggunakan masker.

Seperti diketahui kekhawatiran atas wabah covid 19 yang belum mereda membuat Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, mengeluarkan himbauan agar warga tidak melaksanakan mudik lebaran  demi menghindari terjadinya lonjakan pasien covid 19. “Kita tidak ingin kejadian yang sama seperti di India,”kata Ali Mazi. SK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!