Kendari, suarakendari.com– Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah Provinsi di Indonesia, yang inflasinya tertinggi kedua.
Atas hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja, untuk melakukan rapat evaluasi atas tingginya inflasi di Bumi Anoa, pada Jumat (27/10/2023).
Mendagri Tito Karnavian menyebut Pj Gubernur Sultra baru masuk awal bulan September lalu, jadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas hal itu.
Solusi mengatasi inflasi, lanjut Tito, yakni rajin turun ke lapangan mengecek kondisi lapangan dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bulog.
“Upayakan dalam seminggu ada rapat Pj Gubernur bersama Bupati, Walikota, Sekda dan tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta cek langsung kondisi lapangan,” ucapnya.
Setelah identifikasi lapangan, lanjut dia, Gubernur perintahkan untuk membeli atau belanja ke daerah daerah yang surplus lalu jual ke masyarakat dengan harga subsidi pemerintah dan distribusikan ke daerah dan masyarakat.
“Inflasi Provinsi itu akumulasi dari Kabupaten dan Kota, daerah yang tidak bisa menangani inflasi maka ada dua unsur dia tidak tau cara menangani atau tidak mau tau serta hanya mau korupsi alias tidak mau kerja menangani inflasi,” ujar Tito Karnavian. Ys
Sementara itu Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengungkapkan, pada September 2023, tingkat inflasi di Provinsi ini telah turun secara signifikan, mencapai 3,46 persen.
Meskipun masih berada di urutan kedua di Indonesia, tingkat inflasi tersebut sudah sesuai dengan target pemerintah yang memperbolehkan inflasi hingga 4 persen.
Dengan demikian, status inflasi di Sulawesi Tenggara dapat dikategorikan sebagai moderat, menandakan bahwa inflasi relatif terkendali.
“Pemprov Sultra bersama stakeholder terkait, kini terus mendorong pengendalian inflasi diseluruh wilayah Bumi Anoa. Beragam langkah pun terus di lakukan, salah satunya melalui pasar murah,” pungkas Andap.
