Jakarta, suarakendari.com- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaruh harapan besar pada digitalisasi ekosistem keuangan daerah melalui implementasi program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang dapat mendukung terbangunnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional P2DD Tahun 2023 yang dihadiri oleh jajaran Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia pada hari Selasa (03/10/2023) di Jakarta.
Ditengah situasi global yang penuh ketidakpastian, indikator ekonomi nasional menurut Presiden masih menunjukkan prospek yang baik. Perekonomian nasional tumbuh diatas 5 persen selama 7 kwartal berturut-turut. Dimana pada triwulan kedua tahun 2023 mencapai 5,17 persen year on year.
“Dalam menjaga momentum menuju Indonesia maju, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 sampai 7 persen. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut adalah melalui penguatan teknologi digital,” tegas Presiden dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin.
Presiden mengharapkan peran aktif kepala daerah selaku ketua tim P2DD. Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital diyakini berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, transparansi, akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah serta pelayanan publik.
Pj Walikota Baubau, Dr. Rasman Manafi, SP. MS.i yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berkeyakinan kebijakan penguatan P2DD menjadi salah satu acuan kebijakan penting untuk tata kelola keuangan yang disinergikan dalam pembangunan daerah Kota Baubau yang dilakukan melalui digitalisasi transaksi daerah.
“Perlu terus adanya inovasi dan percepatan elektronifikasi transaksi (pajak dan retribusi). Penguatan kebijakan P2DD wajib segera diterjemahkan Pemerintah Kota dan dilaksanakan oleh semua OPD Kota Baubau,” tegas Pj. Walikota Dr. Rasman Manafi. SK
