Kolaka Utara, suarakendari.com – Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto secara khusus mencanangkan Data Desa/Kelurahan Presisi Se Sultra dan Pengukuhan Enumerator Desa Se Kabupaten Kolut, pada Rabu (10/1/2024).
“Pada pagi hari ini dilakukan pencanangan Data Desa/Kelurahan presisi,” kata Andap yang menghadiri secara langsung pencanangan Desa/Kelurahan Presisi, bertempat di Aula Islamic Center Lasusua Kolut.
Dikatakan sebelumnya pihaknya telah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) sehingga pada Senin (8/1/2024), sehingga terjadi kesepakatan dengan DPRD Sultra.
“Sebelumnya kita sudah membuat rancangan Peraturan Daerah tentang data presisi dan Alhamdulillah di fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga kemarin hari senin kita sudah ada kesepakatan dengan rekan-rekan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya menjadi panduan kita di dalam bekerja di lapangan,” terangnya.
Dalam kesempatan itu Pj Gubernur juga mengukuhkan 123 Enumerator Desa/Kelurahan se Kabupaten Kolut yang nantinya bakal mengumpulkan data secara langsung dilapangan.
“Sebelumnya akan di wakilkan dari teman-teman IPB. Didalamnya pelaksanaan selanjutnya nanti secara tehnis diatur oleh teman-teman IPB untuk transfer coleps,” jelas Andap.
Andap menambahkan penyajian data yang tepat dan akurat mengenai potensi sumber daya di Desa seperti lahan perkebunan dan potensi kandungan mineral di dalamnya dianggap sebagai kunci dalam pengambilan kebijakan yang tepat.
“Selanjutnya data itu menjadi satu hal yang signifikan di dalam kita merumuskan pencanangan apakah jangka panjang, jangkah menengah. Saya harapkan ada keberlanjutan program, mohon doanya, mohon kritisnya, mohon masukannya kedepan kita semakin baik untuk Sultra yang kita cintai ini,” tandasnya.
Sementara itu Dr. Sofyan Sjaf Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB menekankan data desa presisi adalah hasil dari pengembangan big data dan teknologi yang akan memberikan data tentang kemiskinan, stunting, jumlah penduduk, dan informasi penting lainnya.
“Pengukuhan Enumerator atau Desa/Kelurahan presisi ini menjadi langkah konkret Pemerintah dalam mewujudkan Data Desa yang berhasil guna bagi pembangunan di Desa,” ujar Sofyan.
