Kendari – Pemberhentian beberapa jetty oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di blok morombo, Kabupaten Konawe Utara, menuai kritikan dari berbagai lembaga, tidak terkecuali lembaga Bumi Hijau Nusantara (Bistara) dan Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (Garpem Sultra).
Melalui kordinatornya Risaldi, lembaga Bistara sultra menyayangkan dengan adanya pemberhentian beberapa jetty di morombo Konawe Utara yang dinilai tidak prosedural dan tidak sesuai aturan per undang undangan yang jelas.
“Saya sangat menyayangkan tindakan yang di lakukan oleh oknun anggota TNI AD tersebut yang kami nilai tidak prosedural dan tidak sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku, olehnya itu dengan penuh kekecewaan kami yang tergabung dalam lembaga Bistara dan Garpem Sultra melangsungkan aksi demonstrasi di pelataran gedung Korem 143/ Halu Oleo,” kata Risal, pada Senin (22/5/2023).
Adapun tuntutan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut adalah meminta Danrem 143/ Halu Oleo untuk mengevaluasi kinerja Dandim Konawe Utara terkait pemberhentian beberapa jetty di morombo Konawe Utara.
“Tuntutan aksi kami hari ini tidak lain adalah untuk meminta Danrem 143/ Halu Oleo untuk mengevaluasi kinerja Dandim Konut terkait pemberhentian dan penutupan jetty di morombo,” ujarnya.
Sementara Aksan Tabangge selaku Ketua Umum Garpem Sultra Menambahkan bahwa yang dapat melakukan pemberhentian jetty atau tersus adalah pihak TNI Angkatan Laut (AL) dan Syahbandar setempat.
“Pemberhentian jetty itu hanya bisa di lakukan oleh TNI AL dan Syahbandar selaku penanggung jawab wilayah perairan, sehingga tindakan yang di lakukan oknum TNI AD itu tidak tepat sasaran,” imbuh Aksan
Dengan adanya aksi demonstrasi tersebut kedua lembaga itu berharap agar jetty atau tersus tersebut dapat kembali di buka dan beraktivitas.
“Harapan kami cuma satu, yaitu agar jetty jetty tersebut dapat kembali di buka dan beraktivitas sehingga membantu jalannya investasi terkhusu di bidang pertambangan di konawe utata,” tutupnya.
