Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan bertekat mempercepat pemulihan ekonomi daerah sesegera mungkin dengan menciptakan iklim investasi yang baik serta percepatan pembangunan daerah. Hal ini diungkapkan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ST, MT dalam rapat terbatas dengan organisasi perangkat daerah Konawe Selatan, Sabtu (11/12) pagi.
“Pandemi covid 19 telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi daerah, sehingga dibutuhkan pemulihan ekonomi sesegera mungkin,”kata Surunuddin.
Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktifitas ekonomi. Regulasi pengetatan diberbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan.
Dampak kedua yang sangat terlihat di Konawe Selatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka Investasi diberbagai sektor usaha. Ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat kontribusi investasi terhadapat pertumbuhan ekonomi pada negara itu sebesar 70 persen. Untuk itu iklim investasi di Konawe Selatan harus kembali digairahkan dengan memberi kemudahan pada para investor menanamkan investasinya di daerah ini.
Seperti diketahui, ketidakpastian akibat pandemic mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi, pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan mengakibatkan banyaknya potensi sumber daya alam yang tidak lagi tergarap. Di sisi lain, investasi pertambangan dan perkebunan di Konawe selatan yang menjadi andalan juga harus di evaluasi kembali mengingat banyaknya lahan yang kini tidak terolah oleh pemilik ijin usaha.
Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional dikala pandemic juga menjadi masalah. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghampat pendanaan program yang sudah direncanakan. “Kita tidak bisa hanya bertumpu penmdanaan APBD karena iu hanya untuk mendanai belanja pegawai dan membangun sedikit infrastruktur. Kita harus bisa menggenjot iklim investasi di daerah ini,”ungkap Surunuddin.
Kondisi pandemic yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan refocusing anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya.
Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan termasuk didalamnya kegiatan bisnis/ekonomi mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi dimasyarakat ternyata dalam kondisi pandemik seperti saat ini, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru.
Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemik covid-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi.
Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi.
Adaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau pengusaha kelas atas, namun sudah menjadi kebutuhan semua kalangan saat ini.
Namun demikian, menjadi hambatan bagi para pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan mengimplementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis nya.
Hambatan secara teknis maupun hal lain menjadi tantangan bagi setiap pelaku bisnis disetiap level untuk tetap bertahan dalam kondisi pandemik.
Pemerintah perlu hadir dan memberikan terobosan dan bantuan agar dampak effect pandemik covid-19 di sektor ekonomi tidak terus berlanjutan dan semakin mempengaruhi secara negative kehidupan masyarakat secara luas.
Regulasi yang memudahkan dan membuka kesempatan yang luas dibutuhkan masyarakat.
Turut hadir sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Konsel seperti Kepala BPN Konsel, Kepala KPH Gula Raya, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUTR, , kadis PTSP Konsel, Kadis perhubungan, kadis perikanan dan kelautan, kadis pertanian dan hortikultura, Kadis DLH Konsel.
