Jakarta, suarakendari.com-Langkah negara Unieropa akan membatasi produk-produk yang berasal dari kegiatan deforestasi dinilai oleh pemerintah sebagain langkah geopolitik global. Namun ujung-ujungnya semua hanya masalah persaingan dagang.
“Secara umum kami melihat memang niatnya baik, tapi berdasarkan pengalaman Saya menjadi delegasi di sidang internasional, kita harus mencermati dan ini terdampak pada komoditas dari indonesia seperti kakao, sawit juga pada komoditas kayu. Mereka mempersyaratkan berbagai hal sebelum menerima ekspor komoditas tersebut. Padahal secara fakta negara kita telah menandatangani konsepsial dengan unieropa pada tahun 2016 yaitu forest law enforcement agreement,”ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto, mewakili Menteri LHK, saat membuka Konferensi Nasional Jurnalis Lingkungan Hidup (KNJLH) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia/The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) di Depok, Kamis (19/1).di Depok Jawa Barat, 19 /1/2023 lalu.
Persyaratan Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk perlindungan hutan, melalui penegakan hukum dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang legal. Sebelumnya, pada tahun 2013, Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani kesepakatan sukarela FLEGT-VPA Uni Eropa (EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement) dan memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai instrumen utama VPA, yang bersifat wajib/mandatori untuk seluruh tipe alas hak (PP 23/2021 dan PermenLHK No.8/2021 yang merupakan aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja).
Sayangnya Indonesia menjadi negara yang terus dituding sebagai negara penyumbang deforestasi secara terus menerus sebagai bagian dari mencekal masuknya komoditas ekspor indonesia.
“Yang harus dipahami secara geopolitik global, uni eropa tengah menghambat kegiatan ekspor komoditi negeri ini dengan menghembuskan isu deforestasi terhadap Indonesia,”katanya.
Namun, lanjut Indonesia tidak terpengaruh, sebagaimana dalam arahannya, Presiden Jokowi bahkan menyatakan siap “melawan” praktik curang tersebut. “Seperti kata Presiden Jokowi, Kita harus berani melawan terhadap kebijakan yang ada dinegara lain, karena itu adalah bentuk diskriminasi akibat terjadinya persaingan dagang,”tegaa Agus.
“Mereka tau jika indonesia ini dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa, sebagai contoh hutan Indonesia tumbuh tidak lebih dari 10 tahum sudah bisa diolah, sementara di eropa butuh puluhan tahun,”tambah Agus. Sk