Tarik Ulur Jadwal Muswil PAN Sultra

SUARAKENDARI.COM, Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga saat ini masih tarik ulur. Belum ada kepastian tentang kapan jadwal pasti akan diselenggarakannya pemilihan ketua PAN yang baru.

Abdul Rahman Saleh selaku Stering Komite Muswil PAN, mengatakan bahwa muswil PAN diagendakan pada Februari mendatang, melihat saat ini masih banyak agendakan yang harus diselesikan.

“Muswil inikan merupakan sebuah perhelatan, dimana pesta yang merupakan kebahagian bagi setiap partai, sehingga harus dirasakan oleh semua kadernya. Mengingat saat ini masih banyak agendakan yang harus diselesiakan maka Muswil PAN kita agendakan pada pertengahan Februari mendatang,” terangnya, Rabu (13/1/2016).

Dalam perhelatan tersebut dipastikan rombongan Ketua Umum akan ikut membuka dan memeriahkan Muswil PAN, dimana tentu menjadi sebuah harapan bagi kader PAN akan mendapatkan motivasi dari ketum untuk tetap mempertahankan kebesaran partai. Dikatakannya pula, pemilihan ketua DPW akan diagendakan bersamaan dengan pemilihan ketua DPD se- kabupaten/kota yang ada di Sultra sehingga memang pihaknya memilih waktu yang tepat.

Ia berharap dalam kegiatan muswil tersebut semua kader PAN bisa ikut meramaikan dan ikum memberikan masukan dengan tujuan agar PAN tetap berjaya dan besar menjadi sebuah partai politik yang bisa membangun daerah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. (LINA).

Nur Alam Kembali Pimpin PAN Sultra ?

SUARAKENDARI.COM, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam yang juga menjadi Ketua DPW PAN Sultra sudah menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sultra selama tiga periode, namun dikabarkan kembali bahwa dalam Muswil PAN mendatang, Nur Alam masih akan kembali maju dan memimpin partai ini di Bumi Anoa.

Menanggapi hal tersebut, Stering Komite Muswil PAN, Abdul Rahman Saleh yang juga menjabat sebagai Sekjen DPW PAN Sultra ikut memberikan respon yang positif. Menurutnya, selama kader partai masih menginginkan beliau (Nur Alam,Red) memimpin partai ini, menjadi hal yang sah-sah saja.

“Kenapa tidak jika semua kader masih menginginkan beliau kembali memimpin PAN, PDIP saja ditangan Megawati bisa besar. Sebenarnya tidak perlu diributkan lagi siapa pimpin siapa yang penting bisa bekerja dan kita lihat hasilnya,” katanya, Rabu (13/1/2016).

Ia juga menuturkan bahwa selama tiga periode kepemimpinan Nur Alam sebagai ketua PAN dapat dilihat bisa membesarkan partai ini, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pemimpin atau kepala daerah juga anggota legislatif yang lahir dari partai ini, sehingga tidak menjadi hal yang mustahil jika Nur Alam masih mau menjabat dan mendapatkan dukungan.

Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa PAN tidak menutup diri bagi eksternal karena PAN juga selalu dikenal sebagai partai yang terbuka dan tidak dikuasai oleh pihak-pihak internal partai.

“Silahkan saja jika masih ada calon lain yang akan maju, atau dari pihak eksternal. Hanya saja perlu dilihat kembali 17 tahun yang lalu partai ini tidak ada apa-apanya, jadi jika ingin memilih pemimpin, pilihlah yang benar-benar memiliki integritas dan pengorbanan untuk terus membesarkan partai jangan asal pilih,” tegasnya. (LINA)

Lepmil Dorong Pembentukan Raperda Hutan Lindung dan Hutan Produksi

SUARAKENDARI.COM, Lepmil Sultra tidak main-main menggodok terkait pembentukan Raperda tentang Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang nantinya dapat dijadikan sebagai landasan atau kekuatan hukum terhadap fungsi hutan ini.

Dikatakan Direktur Lepmil Sultra, Yani Taufik bahwa pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Prorep Indonesia yang mendapatkan pendanaan dari USAID Australia untuk segera menggagas penyusunan raperda Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

“Sejak Juli 2015 lalu kami sudah membentuk tim yang berasal dari akademik, praktisi, seluruh stekholder yang terkait, DPRD, universitas dan semua pihak untuk menggagas ide ini. Kami juga sudah melakukan diskusi publik yang pertama pada akhir 2015 yang kemudian hasilnya kami konsultasikan ke Kementrian Kehutanan, kemudian saat ini kami lakukan kembali diskusi publik yang kedua,” jelasnya, Rabu (13/1/2016).

Menurutnya, maksud dan tujuan semua pihak terkait berkumpul hari itu agar dalam pembuatan raperda tersebut semua kepentingan bisa terakomodir dan tidak subyektif terhadap satu titik saja, melainkan bisa dirasakan bagi semua kalangan akan kegunaan dari raperda itu.

Ia juga merasa sangat penting terkait pembentukan raperda tersebut, dimana saat ini kesadaran akan orang-orang terkait pentingnya menjaga kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung masih kurang.

“Kita lihat saat ini masih dikotomi, bagaimana konservasi dan menjaga hutan. Salah satu solusi yang kita harapkan dari kegiatan ini bagaimana memanfaatkan hutan karena memiliki fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan tapi bisa tetap mempertahankan aspek konservasi sehingga bisa diakses tapi juga tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif, dimana sebuah usaha untuk menginisiasi raperda dilihat dari kondisi wilayah tentang hutang yang kita miliki saat ini.

“Kita harus memperhatikan kondisi wilayah kita yang bisa menjadi sebuah kebijakan terkait tata kelolah hutan sehingga bisa tetap terjaga kelestariannya. Inisiasi raperda seperti ini tentu sangat penting karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak, sehingga kami sebagai legislatif sangat mendukung,” katanya.

Terkait penyelesaian raperda tersebut, dikatakan pimpinan dewan tersebut akan segera dirampungkan setelah masa reses. Dimana reses bagi anggota legislatif akan dimulai pada tanggal 30 Januari mendatang. (LINA)

Pemekaran Kota Raha Diagendakan Tahun Ini

SUARAKENDARI.COM, Beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang rencananya akan dimekarkan pada tahun lalu masih ada beberapa yang pending. Salah satunya rencana pemekaran Kabupaten Muna menjadi Kota Raha hingga saat ini belum disetujui oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI.

PJ Bupati Kabupaten Muna, LM Dzayat Kaimuddin mengatakan bahwa pihaknya merencanakan pada tahun 2016 ini pemekaran Kota Raha sudah bisa dilakukan setelah dipending oleh pemerintah pusat.

“Memang waktu itu, usulan pemekaran Kota Raha dilakukan bersamaan dengan pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah mekar seperti Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan. Tetapi dari pemerintah pusat mengatakan belum bisa dilakukan karena masih ada persyaratan yang belum lengkap,” katanya, Rabu (13/1/2016).

Meskipun tidak menyebutkan persyaratan yang belum dilengkapi tersebut, tetapi ia memastikan pada tahun 2016 ini, semua persyaratan yang ditentukan sudah bisa dilengkapi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda pemekaran Kota Raha. Ia juga meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah tidak main-main dalam rencananya untuk memekarkan Kota Raha, hanya saja belum bisa terealisasi.

“Waktu pengusulan pemekaran Kota Raha, saat itu saya masih menjabat sebagai Biro Pemerintahan, kami juga perjuangkan dan sudah sempat dibahas oleh DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, tapi memang benar-benar tidak bisa diloloskan,” tukasnya.

Untuk itu, pihaknya masih terus berusaha dan kepada masyarakat diharapkan agar bisa bersabar karena pemerintah juga sedang melengkapi persyaratan yang dinilai belum lengkap. (LINA).

Walhi Sultra Bedah Kasus Pidana Lingkungan

SUARAKENDARI.COM-Selama dua hari (Selasa-Rabu, 12-13/1/2016) organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan bedah kasus pidana lingkungan dan konflik agraria di Sulawesi Tenggara. Puluhan elemen masyarakat, dari masyarakat adat, tokoh masyarakat, penggiat NGO, mahasiswa  hingga jurnalis ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya, Eksekutif Daerah Walhi Sultra, Kisran Makati mengungkapkan, di Sultra dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pengelolaan SDA semakin massif utamanya sektor pertambagan (nikel dan emas) dan sektor perkebunan (sawit dan tebu). Data walhi Sultra untuk komoditas pertambangan sebanyak 498 IUP dan perkebunana masing-masing perkebunan kelapa sawit sebanyak 29 IUP, perkebunan tebu 12 IUP, kakao 1 IUP, mete 1 IUP dan perkebunan kapas 1 IUP.

Dari hasil identifikasi kasus sejumlah perusahaan baik perusahaan tambang dan perkebunan sawit telah merambah kawasan hutan, dari kawasan hutan produksi hingga kawasan hutan lindung. Selain itu, aktifitas eksploitasi telah menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan pesisir, hilangnya sumber air warga, terjadinya dugaan gratifikasi dan korupsi di pengelolaan SDA.

Ironisnya kondisi pengelolaan SDA ini diikuti dengan berbagai bentuk dan modus perampasan tanah warga dan aksi kekerasan terhadap petani yang dilakukan sejumlah korporasi. Dan lebih memprihatinkan lagi praktek pengelolaannya tidak diikuti dengan penertiban, penegakan hukum dan pemulihan kondisi lingkungan. “Para pemegang izin kebal hukum dan diberi ruang sangat besar untuk melakukan eksploitasi SDA secara membabi buta,”kata Kisran Makati.

Rencananya dari hasil bedah kasus pidana lingkungan tersebut akan dilaporkan ke pihak berwajib agar diambil langkah-langkah  hukum menjerat para pelaku. SK

 

Warga Resah dengan Praktik Prostitusi

SUARAKENDARI.COM-Warga yang tinggal di sekitar P2ID kelurahan kadia merasa resah dengan praktek prostitusi terselubung yang selama ini beroperasi di wilaya mereka.

Warga sekitar terganggu dan tidak merasa nyaman dengan status wilayah mereka yang sudah di cap sebagai sarang prostitusi terselubung.

Muhammad rum, salah seorang warga mengaku tempat prostitusi di wilayah ini sudah berlangsung beberapa tahun lalu.

Upaya penertiban pernah dilakukan namun tidka menimbulkan efek jera.

Praktek prostitusi di wilayah ini di laporkan warga tidak hanya terjadi pada malam hari. Bahkan di duga terang – terangan di lakukan pada siang hari.

Warga khawatir adanya praktek asusila di wilayah itu kian memancing tindak kriminal lainnya seperti perjudian dan pencurian.YJ

Organisasi Gafatar Pernah Eksis di Sultra

SUARAKENDARI.COM-Kantor wilayah kementerian agama sulawesi tenggara melaporkan ormas gerakan fajar nusantara atau gafatar sudah tidak menunjukkan aktifitas sejak dinyatakan terlarang tahun 2015.

Kemenag juga belum sekalipun menerima laporan adanya warga yang diu duga masuk dalam organisasi terlarang gafatar.

Kepala kanwil kementrian agama Mohammad Ali Irfan secara tegas menolak keberadaan organsiasi gerakan fajar nusantara atau gafatar yang ideologinya di anggap menyimpang dari syariat islam.

Sejak ormas itu dinyatakan terlarang sekitar tahun 2015 hampir tidak ada lagi informasi dan aktifitas tentang gafatar seperti upaya perekrutan dan sosialsiasi ajaran ideologinya.

Sejauh ini pihak kementrian agama belum menerima laporan adanya warga yang di duga terektrut dalam organsiasi terlarang ini.

Kementrain agama sultra hingga kini terus melakukan pantauan terhadap gerakan gafatar termasuk aktifitas organsiasi terlarang lainnya seperti ISIS

Mohammad Ali Irfan mengatakan, organisasi gerakan fajar nusantara sebelumnya sempat berkembang pesat di sejumlah wilayah termasuk kota kendari.

Gafatar bahkan membentuk pengurus daerah dan melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok masyarakat.YJ

Lagi, 15 Bangunan di Kota Lama Akan Dibongkar

SUARAKENDARI.COM, Sebanyak 15 bangunan yang terdiri dari Rumah Toko (Ruko) dan bangunan rumah yang terletak di Kota Lama, Kota Kendari akan segera dibongkar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra, Ali Akbar, kepada sejumlah rekan media.

“Untuk Tahun 2016 ini kami sudah melakukan pembayaran untuk sekitar 15 bangunan yang ada di Kota lama, sehingga dalam waktu dekat kami akan melakukan pembongkaran bangunan, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak PU,” ungkapnya, Selasa (12/1/2015).

Pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk tahun 2016, kata Ali Akbar, bervariasi sesuai dengan luas bangunan yang dimiliki. “Bervariasi, ada yang 100 juta hingga 200 juta,” ujrnya.

Sementara untuk total secara keseluruhan yang disediakan pemda untuk ganti rugi kepada masyarakat yakni sebesar 29 Milyar pada tahun 2016. Sisa bangunan yang akan diganti rugi hingga saat ini yakni sebanyak 76 ruko dan bangunan perumahan yang diperkiran akan kena pembangunan Jembatan Bahteramas.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2015 pemerintah sudah berhasil melakukan pembongkaran dan memberikan biaya ganti rugi kepada masyarakat sebanyak 71 toko dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2016.

Pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat yang belum dibayarkan ganti ruginya agar mau bekerja sama dan mendukung program pemerintah membangun jembatan bahteramas, pemerintah juga akan berusaha untuk tetap melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan ganti rugi bangunan milik masyarakat. (LINA)

12 Anak Terserang DBD

SUARAKENDARI.COM, Sebanyak 12 anak terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Kendari. Kepala Rumah Sakit Umum Kota Kendari, dr. Asridah mengatakan bahwa 12 anak yang terserang DBD tersebut tidak hanya berasal dari Kota Kendari saja.

“Memasuki bulan Januari hingga saat ini, pasien kami sudah dirawat dengan DBD yakni sebanyak 12 anak, ada juga yang datang dari luar Kota Kendari. Dari 12 pasien yang kami terima delapan pasien sudah diperbolehkan pulang, sisa empat pasien yang masih rawat inap,” terangnya, Selasa (12/1/2016).

Menurutnya, pasien DBD yang ada saat ini belum seberapa jika dibandingkan pada bulan Maret mendatang. Pasalnya, pasien DBD yang diterima rumah sakit ini sudah merupakan kejadian yang hampir setiap tahun terulang.

“Untuk pasien DBD sendiri, biasanya membludaknya pada Maret, kalau Januari ini belum seberapa. Hampir setiap tahun seperti ini, biasanya karena pergantian musim,” ujarnya.

dr.Asridah menambahkan pada Desember 2015, jumlah pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Kendari yakni sebanyak 40 pasien, 60 persen pasien berasal dari Kota Kendari dan sisanya dari luar daerah seperti Wakatobi dan Buton Utara.

Rumah Sakit Bahteramas sendiri, hingga saat ini sudah menerima pasien DBD sebanyak dua pasien. Hal tersebut dikatakan Humas Rumah Sakit Bahteramas, Masita. “Hingga saat ini, pasien DBD kami ada dua dari Poasia Kota Kendari dan dari Landono, Konawe Selatan,” katanya. (LINA)

April 2016, Guest House RSU Kota Kendari Difungsikan

SUARAKENDARI.COM, Rumah Sakit Umum Kota Kendari terus melakukan pembangunan gedung-gedung guna melengkapi seluruh fasilitas yang dimiliki saat ini, sehingga pasien yang masuk ke dalam rumah sakit ini bisa lebih merasa nyaman. Salah satu fasilitas yang akan disediakan oleh pihak rumah sakit yakni Guest House bagi para pengunjung yang berasal dari luar daerah.

Kepala RSU Kota Kendari, dr. Asridah mengatakan bahwa sebelum adanya rencana pembangunan guest house tersebut, pihaknya memiliki filosifi sendiri melihat kondisi yang ada. “Kami itu melihat saudara-saudara kita yang berasal dari luar daerah jika menunggu pasien yang sedang berada di ruang ICU atau kamat operasi jumlahnya lumayan, kami merasa kasihan jika keluarga pasien harus tidur di koridor atau dekat saluran air, sehingga munculah ide untuk membangun guest house. Ide itu kami sampaikan kepada walikota dan alhamdulillah disetujui,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya guest house yang diperuntukkan bagi keluarga pasien akan memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung, sehingga pemandangan yang ada di rumah sakit juga akan lebih indah. Terkait pembangunan tersebut, pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ali Aksah mengatakan bahwa pembangunan guest house saat ini sudah masuk dalam tahap penyelesaian, sehingga pada April 2016 mendatang sudah bisa difungsikan.

“Pembangunan guest house yang kami lakukan sudah 40 persen, kami target tiga bulan mendatang sudah selesai, sehingga bisa difungsikan oleh keluarga pasien,” terangnya. Menurutnya, selain pembangunan guest house, sejak tahun 2015, Dinas PU juga melakukan pembangunan ruang inap kelas satu yang hingga saat ini sudah rampung 98 persen, sehingga dalam waktu dekat sudah bisa difungsikan. (LINA)