Perubahan Iklim Pengaruhi Ekonomi Nelayan

KONSEL, SUARAKENDARI.Com-Perubahan iklim membuat kondisi ekonomi nelayan semakin terpuruk. Angin dan gelombang kerap datang dan sulit diprediksi membuat nelayan sering tidak bisa melaut. Pendapatan nelayan pun melorot dan kesulitan mencukupi kebutuhan keluarga dipicu penurunan ekonomi nelayan.

Sejumlah nelayan di Konsel mengaku keprihatinan terhadap kondisi buruk pada perubahan iklim saat ini. “Dalam setahun nelayan hanya bisa melaut 160 hari karena tingginya gelombang mengakibatkan nelayan makin terpuruk,” kata Usman seorang nelayan. Usman nelayan, mengatakan banyak nelayan beralih pofesi menjadi buruh karena kondisi tak kunjung membaik. Warga berharap ada bantuan pemerintah untuk memberikan solusi paa nelayan menyikapi perubahan iklim tersebut.

Di Kecamatan Kolono terdapat 31 desa, 26 diantaranya adalah desa pesisir. Di sepuluh desa ini telah memberikan tanda-tanda kurang menggembirakan bagi nelayan setempat. Beberapa nelayan mengatakan tidak dapat lagi menghitung arah angin akibat perubahan yang terus berubah-ubah.

“Kalau dulu patokan kita pakai tanda alam yakni dengan melihat arah angin dan bintang sehingga bisa berhari-hari di laut mencari ikan,  tapi kini kita tak lagi berani melaut sampai jauh,”kata Usman. Semua ini adalah ancaman serius bagi nelayan dan ancaman bagi kehidupan laut di pesisir.

Wilayah yang berada di balik gunung dan seluruh desanya hidup berdampingan dengan hutan dan lautan. Daerahnya mekar dari tujuh   desa menjadi belasan desa kini. Masyarakatnya memiliki tiga sumber mata pencaharian, petani, nelayan dan peternak.

Kegiatan nelayan beragam, dari nelayan pancing, nelayan pukat, keramba, nelayan bubu, nelayan sero dan nelayan bagang. Pada saat kegiatan melaut tidak dapat dilakukan, terutama pada saat ombak tinggi dan arus kencang di musim barat, nelayan masih memiliki kegiatan penghidupan lain. SP

Setiap Hari, 1035 Meter Kubik Sampah Diproduksi Warga Kota

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Pertumbuhan penduduk kota kendari yang terus berkembang saat ini menjadi sekitar 360.000 jiwa berdampak terhadap peningkatan produksi sampah. Kepala Dinas kebersihan Tin Farida mengungkapkan setiap harinya produksi sampah di kota kendari sekitar 1035 meter kubik, dari jumlah itu hanya sekitar 70% yang bisa diangkut oleh dinas kebersihan.

“Jadi setiap penduduk menghasilkan sampah 2,5 liter perhari, itu standar nasional, bahkan ada yang mengatakan kalau kota itu sudah 3 liter perhari perjiwa” tuturnya.

Sumbangan sampah terbanyak berasal dari sejumlah pasar dan limbah rumah tangga. Dinas kebersihan berharap sampah yang tidak terangkut bisa diolah oleh masyarakat seperti pembuatan kompos atau kerajinan tangan, sehingga bisa memberikan nilai ekonomi buat warga dan mengurangi jumlah sampah di daerah timbulan.

“Kita harapkan semua sampah itu bisa tertangani setiap harinya, olehnya itu kita sekarang tiada henti-hentinya kita melakukan sosialisasi, pelatihan, jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nonfisik untuk penguatan di daerah timbulan sampah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan sampah” ungkap mantan kepala BLH kota kendari ini.

Selain melibatkan masyarakat, dinas Kebersihan Kota Kendari juga terus menambah armadanya Untuk mengatasi produksi sampah yang terus meningkat, tahun 2014 ini dinas kebersihan menambah 2 unit Amrol atau kendaraan penganggkut container bersama 10 unit container. Saat ini armada pengangkut sampah dinas kebersihan berjumlah 34 unit, tambahan armada ini diharapkan bisa mengurangi tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPS). ALIN

Walhi Tracking Caleg Perusak Lingkungan

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara berencana akan segera mengumumkan calon anggota legislatif (caleg) yang dianggap punya andil atas perusakan lingkungan di bumi anoa.

Para caleg yang berasal dari berbagai latarbelakang pekerjaan ini, tentu punya trackrecord, selama beraktifitas dengan latarbelakang pekerjaan, dan sebagai dari mereka tentu saja telah dikenal dengan baik oleh public.

“Saat ini nama-mana para caleg yang diduga bermasalah ini tengah ditracking (rekam jejak) oleh tim  kami. Dan sejak dua bulan lalu, tim telah bekerja meneliti data riwayat hidup hingga pekerjaan mereka selama ini,” kata Kisran Makati, Eksekutif  Daerah (ED) Walhi Sultra saat menggelar jumpa pers bersama wartawan di Kendari, Selasa, (28/1).

Kegiatan tracking caleg ini merupakan aksi nasional yang dilakukan organisasi Walhi yang merupakan organisasi lingkungan terbesar di Indonesia. Selain Walhi, sejumlah organisasi swadaya masyarakat lainnya seperti Indonesian Coruption Wacth (ICW), Kontras juga turun ambil bagian dalam kegiatan besar menjelang hajatan pesta demokrasi Pemilu 2014.

Bagi Walhi sultra, tracking ini sangat penting mengingat  kondisi kerusakan lingkungan di Indonesia saat ini kianbesar. Dan kerusakan  saat ini tak lepas dari kebijakan yang dilahirkan oleh para pihak, seperti dewan, pemerintah hingga pengusaha.

Ironisnya, kerusakan lingkungan  telah membawa dampak kesengsaraan rakyat jadi sebagai imabl atas tindakan perusakan itu kami akan segera mengumumkan nama-nama caleg yang bermasalah pada urusanpengelolaan lingkungan hidup di daerah selama ini. MAN

Konsep Tata Kota Kendari Perlu Dievaluasi

KENDARI, SUARAKENDARI,Com-Penataan wiilayah perkotaan di Kota Kendari dinilai sebagian kalangan masih sangat buruk dengan problem genangan air saat musim penghujan tiba.Genangan air menyebabkan rusaknya  ruas jalan kota ini. Ini pula yang memicu kritikan dari banyak pemerhati perkotaan dan lingkungan hidup di bumi anoa.

 “Jika kita mencermati penataan ruang Kota Kendari, hampir semua daerah resapan telah berubah fungsi, dipadatkan oleh bangunan rumah toko, perumahan, investasi swasta. Namun di sisi lain kawasan penyangga yang dapat meminimalisir resiko banjir juga dalam keadaaan genting,”kata Herman salah satu pemerhati perkotaan di Kendari.

 Menurutnya fungsi tanah sebagai penyerap air kini semakin kecil karena telah diganti dengan lantai beton. “Coba saja Anda cermati sebagian besar  tanah di kota ini sudah  ditimbun dan dibeton,”katanya. Karena ituIa menyarankan agar pemerintah kota bersama warga dan pemilik ruko untuk memberikan sedikit ruang bagi tanah resapan di setiap halaman rumah serta fasilitas umum. 

 Hal senanda diungkapkanEksekutif  Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kisran Makati yang menyatakan banjir yang terjadi di Kendari tak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi hingga menyebabkan meluapnya belasan sungai. Tetapi juga akibat pengelolaan tata ruang kota yang tidak berperspektif lingkungan atau ekologis.

 Ia  mengatakan secara topografi Kota Kendari berada pada bantaran Sungai Wanggu dan dan Teluk Kendari. Sehingga secara otomotis kawasan tersebut adalah daerah resapan yang dapat menimbulkan bencana jika tidak ditangani secara arif dalam penataan ruang.

Menurutnya, hutan di seputar Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu juga semakin kritis, begitupun dengan hutan mangrove di sekitar Teluk Kendari yang tersisa 10 persen.

 “Kebijakan perlindungan garis sepadan sungai yang mestinya diterapkan dalam penataan ruang juga diabaikan. Pemerintah juga tidak pernah melahirkan kebijakan soal sitem draniase pada kawasan-kawasan resapan, begitupun juga kebijakan yang mengatur soal ketinggian lahan bangunan pada derah-daerah di dataran rendah,” ucapnya.

 Kisran bersepakat dengan pendapat beberapa kalangan yang menyebutkan banjir di Kendari akibat buruknya sistem drainase.

 “Mestinya sejak awal menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang Kota) aspek topografi dan ekologi, aspek kesatuan ruang hulu hilir, (DAS hingga Teluk Kendari) menjadi basis dalam menyusun tataruang kota. Dalam penyusunan Perda Tata Ruang Kota Kendari, juga tidak melibatkan masyarakat,” tambahnya.

 Karena itu, lanjut Walhi Sultra mendesak pemerintah Kota Kendari, mengeluarkan kebijakan perlindungan daerah resapan, kawasan penyangga, dataran rendah dan perlindungan garis sepadan sungai dan kawasan Teluk Kendari. Jika hal itu tidak dilakukan, Kendari kini dan kedepan akan menjadi kota krisis bencana.

 “Walhi Sultra juga akan mengugat Pemerintah Kota Kendari terhadap Tata Ruang Kota yang tidak melindungi warga dari bencana,”tegasnya. YOS

 

Luas Lahan Tahura Nipa-Nipa Kian Menipis

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Pemandangan miris ketika memasuk kawasan tahura di Kota Kendari, Sulawesi Tenggra. Kita tak lagi menemukan hutan lebat apalagi bertemu satwa layaknya disebuah kawasan hutan lindung. Di radius satu kilo meter kerah zona inti tahura telah gundul.

 Kayu-ayu besar kini berganti dengan tanaman jangka pendek. Sebagian pohon besar telah tumbang hingga ke akar-akarnya. Beberapa gubuk warga yang tersebar terpisah menghiasi bukit tahura.

 Mereka membuka areal kebun rakyat dengan menanam sejumlah aneka tanaman jangka pendek seperti jagung, ubi kayu, palawija dan sebagian lagi tanaman jangka panjang seperti mangga, kakao, cengkeh da lada ada yang dianggap menjadi komoditi yang secara ekonomi laku dijual.

 Anehnya, tak ada batas berapa banyak jumlah areal yang dibuka, dari informasi yang diperoleh setiap warga mengkavling dari 5 hektar hingga puluhan hektar. Tak elas pula dari mana legitimasi mereka membuka lahan. “Itu kemauan kami sendiri. Tak ada yang menyuruh kami,”Lahadi, salah satu warga yang membuka lahan di bukit Nipa-nipa.

 Dari informasi yang diperoleh, pembukaan lahan ini tak lepas dari adanya permainan sejumlah oknum masyarakat yang memperjualbelikan tanah di kawasan tahura Turhum. Penjualan tanah ini iklaim sebagai tanah leluhur. Ini terjadi di tiga kawasan kelurahan masing-masing Kelurahan Gunung Jati, Kelurahan Mangga Dua dan Kelurahan kampung Salo.

 “Saya sering didatangi orang-orang yang menawarkan sebidang tanah yang akan dijual. Katanya lokasinya berada di kawasan Tahura Murhum. Mereka menawarkan dengan harga bevariasi dan cukup,”kata Mardan, salah satu warga Kelurahan Kampung Salo.

 Jual beli lahan di kawasan tahura murhum yang tida seharusnya diperjualbelikan ini bukanlah sebuah isu, bahkan penjualan tanah ini melibatkan keluarga pejabat.

 Beberapa warga yang hendak menjangkau areal wisata di kawasan hutan tahura kini tak lagi bisa mengakses ke jalan yang selama ini dilalui. “Gara-gara tembok ini kami tak lagi bisa melewati jalan ini,”kata Rahmat, seorang warga yang selama ini melewati jalan menuju air terjun Tahura.

 Jual beli lahan ini juga tela lama ditengarai oleh pihak pemerintah, hanya upaya menindak tegas para pelak penjual tanah tak pernah jelas. Bahkan pemerintah terkesan acuh tak acuh dengan masalah tersebut. Padahal, dalam berbaga kesempatan pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan maupun Bapadalda kerap “berteriak” jika kawasan tahura tak boleh dimiliki dan tidak dibenarkan diperjualbelikan.

 “Yang jelas tidak dibenarkan warga bermukim di tahura Murhum, apalagi sampai memperjual belikan tanah di sana,”kata sumber di Dinas Kehutana Provinsi Sulawesi Tenggara.

 Pelarangan ini jelas tertuang dalam beberapa aturan yang mengikat, diantaranya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang kehutanan.

 Kejelasan tentang tata cara kepemilikan lahan ini menjadi penting dan bila tak segera diterapkan bukan hal mustahl jika lahan tahura yang memiliki luasan 7720 Ha akan habis terjual. Tak hanya itu fungsi tahurasebagai salah satu daerah hutan penyangga Kota Kendari akan rusak dan pada gilirannya berubah menjadi bencana alam yang sewaktu-waktu menjadi ancaman bagi warga kota.

 Bukti nyata adanya bencana banjir yang melanda pada Juni 2006 dan Februari 2007 lalu , dimana dampak yang ditimbulkannya cukup besar dituai warga di sekitar hilir sungai. Pada bencana itu terdapat setidaknya ada 14 rumah yang hanyut terbawa air dan banjir merusak sejumlah sarana pendidikan dan sarana ibadah milik warga di Kelurahan Kampung Salo dan Kelurahan Kadia. MIN

Dilarang Berjualan di Kawasan RTH

KENDARI, SUARA KENDARI.Com – Tidak ada alasan bagi nelayan kerang-kerangan dan kepiting untuk tetap bertahan berjualan di sekitar jalan Bay Pass menuju jembatan triping. Pasalnya, pihak pemerintah telah membatasi bagi nelayan tersebut untuk berjualan.

Hamzah, salah seorang nelayan kepiting mengeluhkan sikap pemerintah yang melarang ia dan teman-temannya yang lain untuk menyambung hidup melalui hasil tangkapannya.

Menurutnya, ia bersama temannya yang lain tidak dapat berjualan di pagi hari karena pihak Satpol PP akan melakukan penertibatan di kawasan tersebut.

“Saya juga tidak tahu alasan pemerintah apa, yang jelas kami hanya bisa berjualan di sore hari karena kalau di pagi hari, meja jualan kami diamankan Satpol PP, jadi kami hanya bisa berjualan di sore hari mencuri waktu saja,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut sangat disayangkan karena selama ini ia hanya membiayai kebutuhan keluarganya dari hasil tangkapan kerang-kerangan kemudian dijual. “Kalau tempat yang tetap saya tidak punya, kalau mau sewa lods juga uang dari mana, sementara saya hidup pas-pasan,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, apalagi ia hanya menggantungkan hidupnya dari hasil jualannya tersebut.

“Mudah-mudahan ada solusi yang diberikan kepada kami, supaya kedepannya kami bisa diizinkan untuk berjualan mulai dari pagi hari, kalau hanya sore hari penghasilan saya tentu sangat terbatas,” harapnya.

Kabag Humas Kota Kendari, Trikora Irianto, mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tersebut merupakan kebijakan tepat demi tata kota, sehingga pemandangan Kota Kendari tidak terkesan semrawutan.

“Bukannya pemerintah kejam atau apalah namanya, tapi ini hanya diatur saja supaya kota kita tidak kelihatan kumuh, pemerintah juga sudah menyediakan beberapa pasar serta pelelangan kalau ada hasil tangkapan nelayan, tidak seharusnya buat tempat jualan sendiri,” tegasnya.

Trikora juga menuturkan bahwa pedagang yang berjualan di sekitar jalan Bay Pass tersebut baru bermunculan akhir-akhir ini, sehingga sangat mengganggu pemandangan kota.

Alasan utama bagi pemerintah menegaskan aturan tersebut karena kawasan itu masuk dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas jual beli. (LINA)

Puluhan Jurnalis Training Penulisan Berita Lingkungan

KENDARI, SUARA KENDARI.Com – Sejumlah jurnalis dari beberapa daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalani training terkait berita lingkungan. Training tersebut dilakukan oleh AJI Kendari yang bekerja sama dengan D&P.
Antusias jurnalis untuk mengikuti pelatihan tersebut tidak lepas dari rasa ingin tahu para jurnalis yang ingin lebih mendalami penulisan tentang isu lingkungan.

Ketua AJI Kendari, Midwan, mengatakan bahwa pelatihan yang dilakukan hari itu betujuan untuk menambah pengetahuan para jurnalis yang selama ini tidak terlalu paham terkait teknik penulisan berita lingkungan.

Realitas keadaan lingkungan yang ada di Sultra saat ini juga tentu tidak luput dari perhatian media, mulai dari pemanfaatan sumber daya alamnya hingga berbagai kerusakan yang terjadi akibat terabaikannya lingkungan sekitar.

“Isu lingkungan yang menjadi perhatian serius karena realitas Sultra selama ini terkait pengelolaan sumber daya alamnya yang selalu bermasalah,” kata Midwan.

Akibat dari kerusakan linkungan tersebut, sehingga banyak hak dari masyarakat yang masih perlu diperjuangkan.

“Peran media ketika mengangkat isu lingkungan tentu akan berimplikasi yang sangat besar kepada masyarakat, ketika media mampu mengangkat solusi terbaik bagi masyarakat maka akan mendatangkan kebaikan bagi semua karena jika media saja tidak mampu memberikan solusi atau mengkritik terkait kerusakan lingkungan yang terjadi, maka tidak ada lagi yang akan melakukan berbaikan terhadap daerah,” ujarnya.

Ia berharap melalui training yang dilakukan hari itu, dapat menjadikan motivasi kepada para jurnalis untuk mengangkat isu lingkungan.

Ulfah, salah seorang jurnalis media cetak yang menjadi peserta training hari itu mengatakan bahwa dengan pelatihan yang diikutinya dapat menambah pengetahuannya yang selama ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja.

“Dengan adanya pelatihan yang dilakukan hari ini akan memberikan tambahan pengetahuan bagaimana cara menulis berita lingkungan yan baik dan benar, selama ini saya hanya belajar otodidsk meskipun sudah beberapa kali mengikuti liputan lingkungan tapi belum ada pelatihan seperti ini,” katanya.

Pelatihan yang dilakukan hati itu, tidak hanya sebatas pelatihan biasa saja, tapi AJI Kendari yang bekerja sama dengan D&P akan memberikan beasiswa peliputan kepada 12 jurnalis terpilih yang dinilai TORnya memenuhi persyaratan. (LINA)