KENDARI, suarakendari.com-
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui partisipasinya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kegiatan virtual ini menjadi platform penting bagi Pemprov Sultra, yang diwakili oleh berbagai instansi terkait seperti BPS, Bulog, Bank Indonesia, dan Dinas Ketahanan Pangan, untuk berkoordinasi dan mendapatkan arahan strategis dalam menekan laju inflasi.
Arahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menggarisbawahi urgensi tindakan nyata di tingkat daerah. Permintaan untuk turun langsung ke pasar, memantau perubahan harga secara rutin, serta mengimplementasikan langkah-langkah konkret seperti rapat koordinasi, operasi pasar, dan pemberian subsidi transportasi, menunjukkan pemahaman mendalam akan kompleksitas pengendalian inflasi di lapangan. Penekanan pada fokus terhadap komoditas spesifik di setiap wilayah juga merupakan langkah yang tepat sasaran, mengingat dinamika harga yang berbeda-beda antar daerah.
Data yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, memberikan gambaran terkini mengenai tren inflasi secara nasional. Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 18 provinsi pada minggu keempat April 2025, dengan penyumbang utama bawang merah dan cabai merah, menjadi perhatian penting.
Lonjakan harga kedua komoditas ini secara nasional, yang bahkan melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP), mengindikasikan adanya tekanan permintaan atau potensi gangguan pasokan yang perlu diantisipasi.
Sorotan terhadap Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara, yang termasuk dalam 10 besar kabupaten/kota di luar Jawa dan Sumatera dengan kenaikan IPH tertinggi (4,52%), menjadi alarm bagi Pemprov Sultra. Kontribusi bawang merah, cabai merah, dan beras sebagai penyumbang utama kenaikan IPH di Wakatobi memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif.
Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mengendalikan inflasi.
Langkah-langkah yang diinstruksikan oleh Kemendagri, jika diimplementasikan secara konsisten dan terukur di tingkat daerah, diharapkan dapat meredam tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat Sulawesi Tenggara.
Ke depan, efektivitas pengendalian inflasi di Sulawesi Tenggara akan sangat bergantung pada kemampuan Pemprov Sultra dan TPID untuk menerjemahkan arahan strategis menjadi tindakan nyata di lapangan.
Pemantauan harga yang ketat, identifikasi dini potensi gejolak harga, serta intervensi yang tepat sasaran akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menghadapi tantangan inflasi di Sulawesi Tenggara.Sk
