Kendari, suarakendari.com– Presiden Jokowi dari Istana Merdeka Jakarta menyerahkan 2,5 juta sertifikat tanah secara virtual untuk seluruh Indonesia, 200 diantaranya adalah untuk Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin (4/12/2023).
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto didampingi Kakanwil BPN Asep Heri, mengatakan bahwa 200 sertifikat yang diserahkan terdiri dari 169 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 20 sertipikat redistribusi tanah, lalu 1 sertifikat yang merupakan aset Pemda, 5 sertifikat tanah wakaf, dan 5 lainnya merupakan sertifikat rumah ibadah.
Mengawali kegiatan, Presiden menyampaikan progres penerbitan sertifikat tanah di Indonesia, serta apresiasi atas launching sertifikat elektronik yang digagas Kementerian ATR/BPN.
“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini terdapat 109 juta sertifikat yang diterbitkan Pemerintah. Barusan saya dibisiki Pak Hadi (Menteri ATR/BPN) bahwa target tahun depan mencapai angka 120 juta sertipikat. Saya juga ucapkan selamat atas launching sertifikat elektronik sebagai digitalisasi layanan pertanahan,” kata Presiden.
Selesai acara bersama Presiden, Pj Gubernur menyampaikan bahwa sertipikat merupakan wujud kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat serta sebagai bukti otentik kepemilikan tanah. Oleh karena itu, haruslah dimanfaatkan secara maksimal.
“Dengan adanya legalitas kepemilikan, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj Gubernur.
Selanjutnya, Pj Gubernur juga mengapresiasi Kakanwil beserta jajaran BPN se-Sultra yang telah bekerja untuk menyelesaikan program strategis nasional.
“Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Kakanwil dan jajaran karena telah berhasil menyelesaikan 62.967 sertifikat PTSL, dan 20.563 redistribusi tanah. Informasinya, Sultra merupakan salah satu dari 4 (empat) Provinsi di Indonesia yang telah tuntas 100%,” ungkapnya.
Andap juga menyinggung bahwa kebutuhan masyarakat terhadap tanah akan terus meningkat sejalan dengan cepatnya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, sertipikat menjadi hal yang fundamental sebagai legal standing kepemilikannya.
“Atas nama Pemprov Sultra, saya mendukung Kakanwil BPN untuk mengambil langkah-langkah sertifikasi tanah di Sultra dalam rangka menyukseskan program reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses,” pungkasnya.
Sebagai informasi bahwa pada tahun 2024, Kanwil BPN Sultra dalam Program Strategis Nasional (PSN) memiliki targel sertifikasi tanah PTSL sebanyak 37.137 sertipikat, dan redistribusi tanah sebanyak 14.500 sertipikat.
Turut hadir pada penyerahan tersebut yakni Kakanwil BPN Sultra, para Bupati/Walikota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Kantor Pertanahan, dan masyarakat penerima sertipikat. Ys
