BAUBAU, suarakendari.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau memberikan dukungan dan apresiasi kepada pihak bandara dalam rangka peningkatan pembangunan landasan pacu bandara betoambari untuk meningkatkan layanan yang lebih baik. Termasuk agar Kota Baubau memiliki daya saing dengan daerah-daerah lain.
Hal ini diungkapkan Kadis Perkimtan Kota Baubau Dra Hj Amalia Abibu, M.Si saat peninjauan perluasan lahan bandara bersama perwakilan Forkompinda, Pertanahan Kota Baubau, Kepala Bandara Betoambari, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo dan beberapa awak media Kamis pagi (6/6/2024).
Menurut Amalia Abibu, Bandara Betoambari yang melayani daerah hinterland dan merupakan proyek strategis nasional yang harus didukung semua pihak.
Terkait klaim lahan oleh warga di kawasan Bandara Betoambari, menurutnya sudah dipastikan merupakan tanah milik Kementrian Perhubungan.
”Adapun tanah masyarakat yang belum dibebaskan itu sudah diidentifikasi dan sudah dilakukan penilaian oleh KJPP sebagian dan sebagian lagi yang akan menjadi pengembangan bandara ini akan dinilai KJPP nantinya di tahun 2024 ini. Bila memungkinkan ada alokasi anggaran, akan dibebaskan.
Kepala Bandara Betoambari Anas La Bakara, ST mengungkapkan, apabila pihaknya dihalangi terus menerus dalam bekerja maka dampaknya juga akan kembali ke masyarakat.
“Progres kita seharusnya sudah mencapai 60 persen, namun karena adanya gangguan warga, kita baru mencapai 35 persen. Tentu ini akan berpengaruh terhadap pencapaian pekerjaan untuk mencapai layanan transportasi udara yang terjangkau. Kami butuh dukungan semua pihak untuk membantu kelancaran kegiatan ini,” tegasnya.
Terkait gangguan klaim lahan warga di lokasi pembangunan fasilitas bandara Betoambari, Ketua DPRD Kota Baubau H Zahari,SE saat jumpa pers bersama pihak terkait di kantor Bandara Betoambari Baubau Kamis (6/6/2024) secara tegas mengatakan, ada hak masyarakat untuk mengklaim lahan di Bandara Betoambari Baubau.
Tapi yang paling penting proyek strategis harus berjalan, tidak bisa dihalangi.
”Untuk masyarakat yang masih mengklaim, Silahkan. Ada ruang-ruang tertentu yang bisa dilakukan. Pertama koordinasi dengan pemerintah daerah, sampaikan disitu. Kalau memang jelas pasti pemerintah akan melaksanakan. Yang kedua, melalui jalur pengadilan. Silahkan. Bawa dengan bukti-bukti, disampaikan disana,” tegasnya.
Dijelaskan, Forkopimda bersama Pj. Wali Kota Baubau sudah memutuskan beberapa hal terkait gangguan ini.
Dari sisi DPRD menurutnya sudah memutuskan proyek ini harus terus berjalan dan tidak boleh dihalangi, harus tetap berjalan. Sebab jika terhambat, penyerapan anggaran tidak bisa dilaksanakan dan anggaran ini belum tentu akan turun di tahun-tahun yang akan datang di Kota Baubau.
Ketua DPRD Kota Baubau H Zahari meyakini masyarakat juga sangat menginginkan ini karena kalau Bandara Betoambari berkembang, dan mampu melayani pesawat berukuran lebih besar, efeknya akan memberi banyak dampak positif.
PPID UTAMA BAUBAU
