Jakarta, suarakendari.com– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan smelter yang berbasis di Sulawesi Tenggara (Sultra), Indonesia, telah melakukan impor bijih nikel (ore nickel) dari Filipina.
Alasan di balik langkah itu adalah kekurangan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi smelter tersebut.
Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (minerba) Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, menjelaskan isu impor bijih nikel dari Filipina muncul karena smelter di Sultra menghadapi keterbatasan dalam pasokan bahan baku. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rencana keuangan dan anggaran biaya (RKAB) yang telah ada dan disetujui, ternyata pasokan bijih nikel yang diperlukan untuk smelter di dalam negeri masih mencukupi. Dengan demikian, kekurangan pasokan bahan baku nikel di Sultra sebenarnya tidak terjadi.
Wafid mengindikasikan bahwa kemungkinan alasan di balik keputusan impor tersebut bisa terkait dengan faktor lain yang tidak terkait dengan pasokan.
Hal ini menunjukkan masalah lain mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan impor bijih nikel dari Filipina.
Dalam konteks ini, data yang diterbitkan oleh Dinas ESDM pada tahun 2015 mengungkapkan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki jumlah cadangan nikel yang signifikan, mencapai 97 miliar ton dengan luas sebaran nikel mencapai 480 ribu hektar.
Kabupaten Konawe Utara memiliki jumlah cadangan nikel terbesar dengan 46 miliar ton dan luas sebaran sekitar 82,62 ribu hektar. Diikuti oleh Kabupaten Bombana dengan cadangan nikel sebesar 28,2 miliar ton, Kolaka dengan 12,81 miliar ton, Konawe Selatan dengan 4,34 miliar ton, Kolaka Utara dengan 2,76 miliar ton, Konawe dengan 1,58 miliar ton, dan Buton serta Kota Bau-Bau dengan cadangan masing-masing sekitar 1,67 miliar ton.
Data ini memberikan gambaran tentang potensi kaya akan cadangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara, yang pada dasarnya harus memadai untuk memenuhi kebutuhan smelter lokal.
