Bangun Negeri

Harmin Ramba Hadiri Seminar Nasional Penyampaian LHP BPK yang Dibuka Presiden Jokowi RI

×

Harmin Ramba Hadiri Seminar Nasional Penyampaian LHP BPK yang Dibuka Presiden Jokowi RI

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, suarakendari.com – PJ Bupati Konawe, Harmin Ramba Hadiri acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/7/24).

Acara yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center ini dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin yang dihadiri seluruh gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Walikota se-Indonesia.

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pemerika Keuangan atau BPK RI kali ini mengangkat tema “Menguatkan pondasi keuangan negara, menuju Indonesia emas 2045”

Presiden RI, Joko Widodo, dalam sambutannya, menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terimahkasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dan fungsi pemeriksaan.

“Saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atsa predikat wajar tanpa penegcualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ucapnya.

“Sudah saya sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara,” katanya

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini,juga mengungkapkan harus merasa bahwa setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa.

“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan kewajiban melajalankan APBN dan APBD dengan baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” pungkasnya.

Lebih lanjut, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perag dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita liat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat dan tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.

“Alhamndulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh diatas 5 persen, kita ketahui di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga,” pinta Presiden.

Jokowi menyebut berkat BI dan Kemendari setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi disetiap daerah. Tak hanya itu, kata presiden, pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini.

Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara-negara lain ucap Jokowi, kita harus lincah, cepat dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit.

Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan procedure yang berorientasi pada proses, akan tetapi kita harus berani lebih focus kepada hasil.

“Focus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, focus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini. Walaupun kita ketahui bahwa diregulasi dan di birokrasi sudah banyak dilakukan. Namun regulasi tidak sinkrong masih banyak kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak didalam praktek dilapangan,” terangnya.

Hal-hal seperti ini kata mantan walikota solo ini, mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi apparat pemerintah kita.

“Saya berharap, reformasi structural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan procedure agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedure,” harapnya.

Dikesempatan ini juga, Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba menyampaikan apresiasinya dan rasa syukurnya atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan WTP termasuk pemerintah kabupaten konawe.

“Alhamndulillah, pemerintah pusat mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP sama seperti dengan kita pemerintah daerah kabupaten konawe mendapatkan predikat WTP,” tutupnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!