Praktik Pelanggaran HAM Dominan di Wilayah yang Ada Tambang dan Sawit

0

SUARAKENDARI.COM-Praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akan sangat dominan di wilayah-wilayah yang dilalui perusahaan tambang dan perkebunan sawit, seiiring dibukanya kran investasi tambang dan perkebunan sawit oleh pemerintah Provinsi Sultra. Dalam diskusi yang digelar AJI Kendari bersama LSM Kontras dan Walhi Sultra terungkap adanya potensi pelanggaran yang cenderung mengalami peningkatan.

Sejumlah kasus pun sempat mencuat diantaranya, kasus penembakan dan penangkapan warga Bombana yang memprotes wilayah konsesi PT Panca Logam Makmur tahun 2009 silam. Protes yang berujung pembakaran peralatan berat milik perusahaan berujung pada penembakan dan penangkapan warga dan beberapa diantara mereka divonis penjara.

Selain itu, tak sedikit dari masyarakat yang kritis justeru dikriminalisasi dan harus dibawa ke meja hijau akibat kehadiran investor di bumi anoa. “Kasus yang dialami Hajjah Mimi di Kabupaten Konawe Utara yang dipenjarakan oleh perusahaan karena berusaha mempertahankan tanah miliknya menjadi bukti rentannya masyarakat petani mengalami kriminalisasi,”kata Kisran Makati.

Puncaknya kasus penembakan dan yang dialami petani di Batulu, kabupaten Konawe Kepulauan (wawonii) Februari 2015 silam seolah melengkapi penderitaan kaum tani di Sulawesi Tenggara. Ironisnya para pelaku kekerasan petani hingga kini belum tersentuh hukum.

Demikian pula praktik perburuhan ratusan warga NTT yang dipekerjakan di perusahaan kelapa sawit oleh PT Damai Jaya Lestari di Konae Utara menjadi potret buram yang dialami kaum tani. Dimana praktik perburuhan tersebut dinilai tidak manusiawi karena tidak memberikan upah layak.

Bahkan menurut Kisran diduga telah terjadi praktek perbudakan di dalam perusahaan PT. Damai Jaya Lestari pasalnya para buruh yang bekerja melampui jam kerja justru tidak mendapat uang lembur.Parahnya lagi sebanyak empatratus orang buruh di perusahaan PT. Damai jaya lestari justru di PHK tanpa pesangon.

”Inikan suatu skema atau modus dimana perusahaan melakukan cara cara perbudakan yang saya kira kelihatan sejak awal,” kata kisran makati, direktur walhi sultra.

Belum berpihaknya hukum pada masyarakat kecil menjadi problem serius penegakan hukum di Sultra. Ini tak lepas dari keengganan dari para korban maupun elemen masyarakat sipil untuk mempersoalkan lebih serius. Karena itu Perwakilan Kontras menilai praktik pelanggaran HAM sedapatnya terus dimonitor dan dilaporkan agar mendapat penanganan hukum. SK

Leave A Reply

Your email address will not be published.