SUARAKENDARI.COM, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton Utara yang akan dilakukan pada Desember 2015 mendatang membuat semua calon yang akan tampil berlomba-lomba untuk mengambil simpati dari masyarakat.
Tanpa terkecuali, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga memiliki hak untuk memilih calon pemimpinnya yang baru. Boleh memilih, tetapi dilarang keras untuk membantu atau memihak kepada salah seorang calon.
PJ Bupati Butur, Saemu Alwi memastikan bahwa semua PNS yang ada di Butur tidak akan memihak kepada salah seorang calon.
“Saya pastikan PNS kita di Butur bisa bersikap netral, tidak akan ada mobilisasi masa, sehingga semua calon bisa bersaing dengan sehat,” katanya.
Sebagai PJ Bupati, ia menyadari bahwa salah satu tugas utama yang harus dijalankannya dalam mengisi pemerintahan yakni menyukseskan penyelenggaraan pilkada untuk mendapatkan pemimpin Butur selama lima tahun.
“Pilkada ini harus melahirkan pimpinan yang memang merupakan pilihan masyarakat, saya tidak boleh ada intervensi didalamnya, begitu pula PNS kami, apalagi sampai melakukan kampanye dengan atribut PNS dan menggunakan fasilitas negara, sangat tidak dibenarkan,” tegasnya.
Dipastikannya, jika hal tersebut terjadi di Butur, maka ia tidak segan memberikan sanksi kepada PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku. (LINA)
