Perda Pengelolaan Hutan Kembali Digodok

0

Suarakendari.com- Lembaga pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut (Lepmil) Sultra sebagai salah satu LSM yang ada di Sultra ikut terlibat dalam menggodok perda terkait pengelolaan hutan. Demikian dikatakan Manager Program Lepmil Sultra, Iskandar,, Kamis (1/10/2015).

Selama ini, kata Iskandar yang akrab disapa  Solihin, pihaknya telah mengambil peran untuk mendorong lahirnya regulasi pengelolaan hutan yang ada di Sultra. Bukti nyata yang dilakukan oleh Lepmil yakni dengan melakukan diskusi multipihak yang juga melibatkan Dinas Kehutanan sebagai perwakilan dari pemerintah.

“Hari ini kami melakukan diskusi multipihak dengan tujuan agar kedepannya forum ini bisa melahirkan sebuah gagasan untuk mendorong kepastian hukum terkait pengelolaan hutan dan pengawasannya,” terangnya.

Menurutnya, terkait pengelolaan dan fungsi pengawasan hutan yang ada di Sultra harus melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah semata. Hal tersebut bertujuan agar semua kepentingan masyarakat juga ikut terakomodir dan sama-sama melakukan fungsi pengawasan hutan.

“Harapan kami kedepannya agar melalui forum ini bisa melahirkan regulasi yang nantinya adanya kebijakan yang mengakomodir semua pihak,” harapnya.

Sementara itu, Yasir Syam yang merupakan perwakilan dari Dinas Kehutanan Sultra mengatakan bahwa dengan UU No 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan hutan akan menjadi wewenang dari pemerintah provinsi. Sehingga dianggap perlu melahirkan sebuah regulasi yang bisa mengakomodir semua pihak yang terlibat didalamnya.

“Terkait pengelolaan dan pengawasan nantinya Oktober 2016 mendatang sudah mulai diberlakukan untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi, sehingga sebelum hal itu berlaku, kami ingin sudah ada semacam payung hukum yang mengatur semuanya, sehingga kami juga sudah ada acuan dan tidak ada yang akan dirugikan,” katanya.

Pihaknya juga belum bisa memastikan terkait perda yang digodok tersebut akan diberikan nama perda pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi atau ada nama lain, namun pihaknya menginginkan agar dalam penggodokan perda tersebut bisa segera dirampungkan sebelum memasuki tahun 2016. (LINA)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.