Pembangunan Desa Harus Transparan

0

Suarakendari.com- Kelahiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa tentu menjadi harapan baru bagi pembangunan daerah pedesaan di Indonesia. Dana yang mengalir ke desa pun tidak sedikit, jumlah mencapai triliunan rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan harapan desa dapat berdikari demi kesejahteraan rakayt. Namun, sayang sejak digulirkan tiga tahun silam harapan desa bisa sejahtera, nampaknyamasih jauh “panggang dari api”, alih-alih desa menjadi maju, yang terjadi progres pembangunan benar-benar belum terlihat sama sekali.

Dan yang membuat miris, banyak sekali elit desa khususnya Kepala Desa justeru terjerumus ke lembah korupsi. Padahal, tak sedikit himbauan dari pemerintah termasuk presiden Joko Widodo agar pemerintah desa dapat menggunakan dana desa secara transparan dan terencana sesuai kebutuhan pembangunan yang dimusyawarakan secara bersama rakyat.

Pengamat sosial yang juga akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Saifuddin Suhri Kasim dalam sesi pelatihan tata kelola aset desa mengatakan, dengan pemberian anggaran yang besar ke desa, maka sebaiknya pemerintah desa dapat lebih serius dan lebih fokus pada pembangunan desa mereka. Membangun dengan benar-benar sesuai potensi yang dimiliki desa, seperti jika desa memiliki potensi wisata maka sebaiknya desa memberikan prioritas besar pada perencanaan mereka. “Namun, fakta yang ada sebagian besar desa-desa belum benar-benar menerapkan pembangunan berbasis potensi, yang ada measih menggunakan paradigma lama menggunakan dana desa membangun sarana dan prasarana fisik saja. Ini tentu sangat disayangkan,”ungkap Saifudddin. SK

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.