Butuh Rp 89 M Untuk Reklamasi Lahan Tambang Milik Perusda

KOLAKA,SUARAKENDARI.Com-Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau Perusda Kolaka butuh dana segar sedikitnya Rp 89 milyar untuk mengreklamasi lokasi
pertambangan yang ada di wilayah kerjanyanya. Hal ini diungkapkan oeh
Kepala Tehnik Tambang Prusda, Hikmah. Kepada awak media diruang kerjanya, dirinya menunjukkan proposal Rencana Reklamasi Tambang IUP Operasi Produksi PD Aneka Usaha Kolaka Tahun 2013.

“Seluruh rancangan reklamasi telah tertuang dalam proposal ini. Yang dimana dalam hitungan tehnik kami tiap 30 hektar lokasi yang akan direklamasi butuh biaya sedikitnya Rp. 12 Milyar. Nah lokasi yang akan kita reklamasi itu seluas 207 Hektar, dari total lokasi kami 340 hektar. Jadi total yang harus kami keluarkan itu lebih dari Rp.89 Milyar,” ucapnya, Kamis
(06/02/2014).

Dia juga menambahkan pihaknya akan melakukan tujuh kali tahapan reklamasi terhadap lokasi yang telah ditentukan. “Sebenarnya kalau sesuai dengan jadwal itu tahun 2013 lalu kita sudah harus mengreklamasi 30 hektar. Tapi hingga saat ini hal itu belum terlaksana. Dan kalau mau tahu alasannya silahkan tanyakan kepada bagian direksi, sebab tugas saya hanya menyiapkan perencanaan reklamasi,” tambahnya.

Lebih jauh lagi Hikmah menjelaskan bahwa dalam pelasanaannya nanti ada
beberapa tahap yang akan dilakukan. Misalnya pemerataan lubang bukaan (Back Filling), dilanjutkan dengan penghamparan top soil, cover crop atau penanaman dan pemeliharaan. Namun dirinya masih menunggu persetujuan direksi untuk pelaksanaan dilapangan. “Secara tehnis itu sudah siap,
tinggal tunggu perintah direksi kapan hal ini dilakukan,” tegasnya.

Lambatnya upaya reklamasi dari perusahaan tambang yang ada di Kolaka memang telah menjadi sorotan utama oleh Bupati Kolaka, Ahmad Safei. Ahmad Safei telah menjadwalkan tanggal 10 Februari akan memanggil seluruh perusahaan
tambang untuk mendengar kepastian tentang reklamasi lokasi pasca tambang. “Tanggal 10 kita agendakan. Pertusahaan-perusahaan tambang ini harus jelas kenapa mereka belum melakukan reklamasi dan apa alasannnya. Kalau ada yang
tidak patuh kita tempuh jalur lain. Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada
bentuk tanggung jawab perusahaan tambang itu,” tutupnya. ABDI

Capres, DPW PPP Sultra Dukung Surya Dharma Ali

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tenggara akan berikan dukungannya kepada Surya Dharma Ali sebagai Calon Presiden dalam Musyawarah Kerja Nasional yang akan diselenggarakan di Kota Bandung pada tanggal 7 hingga 9 Februari 2014.

Menurut Sekretaris DPW PPP Sultra Dahris Al Djudawie bahwa tidak ada alasan bagi DPW PPP Sultra untuk tidak memberikan dukungannya kepada Surya Dharma Ali selaku internai partai.

“Kalau kami pribadi ditanya terkait dukungan yang akan kami berikan dalam mukernas, tentu kami akan satu suara mendukung Surya Dharma Ali, beliau itu merupakan kader PPP yang tidak perlu diragukan kinerjanya,” katanya, Kamis (6/2/2014).

Meskipun pihaknya telah menyatakan dukungan kepada Surya Dharma Ali, namun ia juga tidak ingin menutup diri untuk kader diluar partai, sebab terdapat beberapa nama yang juga memiliki alasan untuk didukung, seperti Yusuf Kalla.

“DPW PPP Sultra tetap sepakat untuk dukung Pak Surya, tapi kami juga mendesak kepada pusat untuk tidak menutup diri dari stekholder partai dengan asumsi bahwa orang ekternal yang akan kita dukung juga memiliki kualitas yang tidak beda jauh dengan Pak Surya,” ujarnya.

Ia berharap melalui mukernas yang akan dilaksanakan selama tiga hari tersebut melahirkan nama capres yang benar-benar akan menjadi harapan baru bagi bangsa Indonesia selama lima tahun mendatang. (LINA)

Kolaka Merugi Triliunan Rupiah Akibat Kerusakan Lingkungan

 

KOLAKA, SUARA KENDARI- Kerusakan lingkungan di Kolaka, Sulawesi Tenggara saat ini sangat memprihatinkan. Akibat kerusakan lingkungan itu, kerugian materi yang diderita Kabupaten Kolaka mencapai Rp. 1 triliun. Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Kolaka, Akring Johar. Menurutnya penyumbang terbesar kerusakan lingkungan berasal dari aktifitas pertambangan nikel.

Kepada Suara Kendari, Akring menjelaskan kerusakan lingkungan Kolaka yang disebabkan aktifitas tambang diawali dengan kebijakan Bupati Kolaka non-aktif, Buhari Matta yang banyak mengluarkan izin usaha pertambangan sejak tahun 2007 silam. Para perusahaan tambang ini beroperasi di blok Pomalaa dan blok Lapa-pao. Sejak itu pula, kerusakan lingkungan Kolaka mulai terjadi.

“Sejak tahun 2007 silam, ini akibat kebijakan Bupati Kolaka yang non aktif, Buhari Matta. Kenapa saya katakan demikian, sebab sejak menjadi Bupati Kolaka dua periode sangat luar biasa. Banyak perusahaan tambang yang diberikan izin akibatnya kerusakan lingkungan itu berdampak juga saat ini,” ungkap Akring Johar.

Akring Johar mempertegas sedikitnya 5000 hektar lahan yang telah digarap oleh perusahaan tambang tanpa adanya reklamasi saat ini. “jaminan reklamasi dari tahun 2007 hingga saat ini tidak sampai Rp. 100 Milyar sementara dampak kerusakan lingkungan secara materi mencapai triliunan. Sekarang siapa yang mau jamin semua itu? Di Kolaka, dana jaminan reklamasi itu hanya Rp. 70 juta per hektar, itupuin nanti berlaku awal tahun 2012. Sementara sejak tahun 2007 hingga 2011, jaminan reklmasi itu tidak ada,” tambahnya.

Jika reklamasi lokasi tambang pada akhirnya akan dibiayai oleh pemda Kolaka, maka APBD Kolaka tidak akan bisa menopangnya. “dua kali APBD kita di Kolaka ini tidak akan bisa menopang biaya reklamasi itu kalau pada akhirnya kita yang harus membiayainya,” tegas Akring Johar.

Masalah upaya DPRD untuk mencegah kerusakan lingkungan, Akring Johar mengaku DPRD sudah tiga kali meminta Pemerintah Daerah untuk segera menghentikan sementara aktifitas pertambangan. “sudah tiga kali kami keluarkan surat rekomendasi penghentian aktifitas tambang kepada Pemda, sebanyak itu pula surat tersebut tidak digubris. Ini yang kami sesalkan, kerusakan lingkungan diwariskan kepada anak cucu kami,” keluhnya.

Sementara itu staf Bidang Pertambangan Umum Distamben Kolaka bernama Andi Massalenka Raya mengungkapkan hingga saat ini jaminan reklamasi yang distorkan oleh perusahaan tambang baru mencapai angka 10 milyar lebih. Itupun dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. “itu untuk periode tahun 2011 hingga 2013 ini. Yang jelasnya dana jaminan reklamasi itu tersebar di tiga Bank, yaitu Mandiri, BRI dan BPD dan semuanya masih utuh, belum ada yang digunakan,” cetusnya.

Dia juga menambahkan sejak tahun 2007 hingga 2013 perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan di Kolaka sebanyak 20 perusahaan. Namun tiga diantaranya memiliki dua hingga lima IUP dengan total keseluruhan luasan 30.000 hektar leibh. “sesuai dengan didalam daftar yang kita berikan itu ada beberapa jenis izin, seperti operasi produksi dan eksplorasi,” tambahnya.

Namun dari 20 perusahaan yang memiliki IUP tidak semuanya menyetorkan dana jaminan reklamasi. Sesuai dengan daftar yang dimiliki oleh Distamben tercatat hanya 12 perusahaan yang menyetorkan dana jaminan reklamasi. Mereka adalah PT. DRI sebesar Rp. 1,3 Milyar, PT. PMS Rp. 1,5 M, PT. Bola Dunia sebesar Rp. 375 juta, Prusda Kolaka, Rp. 2 M,PT. WIL Rp. 152 juta, PT. Tosida, Rp. 375. PT. Darma Bumi Kendari, Rp. 383 juta, PT. SSB Rp. 600 juta, PT. Pernik Rp. 1,2 Milyar, PT.Wijaya Nikel Rp.225 juta, PT. Ceria Nugraha Indotama Rp.200 juta dan PT. TRK, Rp. 8juta. (ABDI)

Pemkab Muna Promo Wisata ke Mancanegara

RAHA, SUARAKENDARI.Com-Dalam dunia tehnnologi yang canggih dewasa ini, setiap daerah atau negara dengan mudah dapat mempromosikan wisata daerahnya ke seluruh dunia. Tidak mesti setiap tahun menghambur hamburkan uang APBD dengan dalih tour parwisata ke luar negarai secara berjamaah. Cukup dengan membuka website kemudian menjual objek wisata kita, keseluruh dunia. Hal inilah yang belum  pernah dilakukan Pemkab Muna.

Pemkab Muna lebih senang mempromosi wisata ke LN walaupun fasilitas dan objek wisata kita sangat memprihatinkan, dan stagnan dalam pengembangannya. Terlebih tahun 2013 Pemkab Muna sukses mengahabiskan dana APBD tahun 2013 lebih dari Rp 1 milyar untuk jalan jalan ke luar negari dengan dalih promo paraiwisata Muna,

Berkaca sukses jalan jalan promo wisata ke Mancanegara walapun tanpa ada dampak positif yang didapat dari promo tersebut bagi dunia wisata di Kabupten Muna,  tahun 2014 Pemkab Muna melalaui Dinas Pariwisata kembali “keranjingan” berangkat ke luar negerai dengan dalih  promosi parawisata. Dalih yang lebih hebat lagi Pemkab Muna melalui Kadis Pariwisata Nursina Taeda mengatakan tahun 2013  keberangkatan ke LN Denhaq (Belanda,red),  untuk menyelusur jejak sejarah kerajaan Muna di negeri Ratu Betrix tersebut..

Usulan jalan jalan dengan “lebel” promo wisata ke mancaegara ini kembali diungkapkan  Kepala Beppeda Syahrir MTP, Dia berdalih ingin mencontoh keberhasilan Wakatobi dalam mempromosi wisata di ke LN. Rencana pembiayaan tersebut diungkapkan oleh Kepala Bappeda Muna,Ir Syahrir MTP dalam rapat pembahasan KUA/PPAS APBD 2014 di Gedung DPRD Muna

Berbagai  beraguman Kepala Bappeda Muna ini diutarakan untuk menyakinkan pada anggota dewan,. Kata Syahrir promo wisata itu  membutuhkan biaya yang cukup besar, kemudian dampak promosi wisata membutuhkan waktu yang cukup lama. Syahrir mencontohkan,wisata pantai yang ada di Wakatobi saat ini dikenal karena upaya promosi yang cukup gencar dilakukan oleh pemerintah daerah Wakatobi.

Penjelasan Syahrir cukup membius  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muna. Namun tidak demikian dengan anggota Banggar,Suhuf Ibrahim Aku. Suhuf tegas menolak anggaran promosi wisata ke luar negeri tetsebut untuk dimasukkan dalam APBD 2014.  Menurut politisi Partai Demokrat ini,anggaran Rp 1 Milyar masih bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

“Lebih baik promosi wisatanya ditunda tahun 2015 mendatang saja. Toh fasilitas penunjang di lokasi wisata yang ada di Muna masih sangat minim. Benahi dulu fasilitasnya,baru promosi. Anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk hal-hal yang urgen yang dibutuhkan masyarakat Muna saat ini,”sarannya. ( Tri )

Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Terus Disorot

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2010  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.20/2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral membuat belasan perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka gulung tikar dan berdampak serius terjadinya pengangguran besar-besaran di daerah.

Namun siapa sangka, di tengah protes keras para pekerja tambang, nasib warga yang berdomisili di sekitar tambang tak kalah pahitnya. Selama beroperasinya tambang seolah telah merebut hak hidup masyarakat yang selama ini hidup di sekitar hutan manpun masyarakat pesisir.

Dasyatnya kerusakan lingkungan telah berdampak hilangnya mata pencaharian masyarakat petani dan nelayan. Sebutlah wilayah-wilayah yang paling besar menerima dampak yakniu Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Buton  dan Bombana. Di sebagian besar kawasan hutan daerah ini telah dieksploitasi dan hasil dari perut buminya dikuras dibawa ke luar negeri.

Meski ada angin segar dari pemberlakukan PP No 23 tahun 2010, namun bukan berarti  masyarakat non tambang senang, melainkan semakin menderita akibat tidak adanya itikat baik dari para pengusaha tambang untuk memperbaiki lingkungan pasca penambangan.

“Hasil monitoring kami, baik sejak beroperasi dan pasca pemberlakukan PP kondisi lingkungan tidak berubah, tetap rusak dan tidak ada inisiatif memperbaikinya,”kata Jufri, aktifis lingkungan Sultra. Untuk itu Jufri mendesak agar pemerintah segera memberikan desakan pada para pemilik perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya merehabilitasi kerusakan lingkungan di daerah. YS

Ribuan Eks Karyawan Tambang di Kolaka Jadi Pengangguran

KOLAKA,SUARAKENDARI.COM- Kenyataan pahit yang harus dialami oleh ribuan mantan karyawan perusahaan tambang di Kolaka saat ini memang sangat memiriskan hati.  Bagaimana tidak, sejak PP No. 23 tersebut diberlakukan 12 Januari yang lalu, ribuan pekerja tambang harus kehilangan pekerjaan tanpa dana pesangon dari perusahaan yang telah mem-PHK mereka.

Buyung misalnya, lelaki warga Watuliandu ini sejak di PHK dari PT Pernick beberapa waktu yang lalu, terpaksa hidup “menggelandang” tanpa kerjaan. Padahal saat dia masih bekerja, dirinya mendapat upah jutaan rupiah perbulan dari perusahaan tempatnya bekerja.

“Setelah diPHK, saya terpaksa bekerja serabutan  untuk mempertahankan hidup. Soalnya dana pesangon yang diharapkan bisa menjadi modal usaha belum juga dibayarkan. Makanya kami meminta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendesak perusahaan itu agar segera membayarkan dana pesangon yang memang menjadi hak bagi kami yang di-PHK.”katanya lirih.

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kab. Kolaka menyebutkan, sedikitnya ada 13 perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan bahan mentah biji nikel yang tidak beroperasi. Dari ke13 perusahaan itu tercatat 1.008 orang karyawan di-PHK dari ke-13 perusahaan yang mem-PHK seluruh karyawannya, hanya ada 2 perusahaan yang bersedia memberikan dana pesangon bagi karyawannya, itupun nilainya tak seberapa. Selebihnya belum ada konfirmasi kesiapan bagi perusahaan meskipun Dinakertrans telah menyurati perusahaan tersebut untuk melakukan kewajibannya kepada para eks karyawan.

Kabid PHI Dinakertrans Kolaka, Agustina P yang dikonfirmasi mengatakan hanya ada dua perusahaan yang bersedia memberikan dana pesangon kepada eks karyawannya yang di-PHK, selebihnya masih dilakukan mediasi antara karyawan dan perusahaan tersebut.

Kata Agus, saat ini pihaknya mendesak PT Sultra Jembatan Mas untuk membayarkan hak pesangon bagi mantan karyawannya. Namun sayangnya setelah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali  kepada PT SJM, tak satupun panggilan tersebut dipenuhi.

“Kami terus mendesak perusahaan yang membandel untuk membayarkan dana pesangon kepada mantan karyawannya karena hal ini merupakan hak dari karyawan yang di-PHK. Bahkan jika perusahaan tersebut tidak membayarkan dana tersebut, karyawan yang di-PHK boleh melakukan upaya hukum dengan membawa masalah ini pada Pengadilan Hubungan Industri (PHI) setelah upaya mediasi dari Dinas Tenaga Kerja menemui jalan buntu” cetusnya. ABDI

13 Perusahaan Tambang di Kolaka Gulung Tikar

KOLAKA, SUARAKENDARI.Com-Berawal dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2010  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.20/2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral. Membuat belasan perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka gulung tikar.

Rata-rata perusahaan yang berhenti beroperasi tak lagi mampu membiayai opersional perusahaan mereka terutama gaji karyawan.

Dari data pemerintah setempat, sedikitnya ada 13 perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan bahan mentah biji nikel yang tidak beroperasi. Dari ke13 perusahaan itu tercatat 1.008 orang karyawan di-PHK. Ketiga belas perusahaan tersebut yakni PT SSB dengan jumlah karyawan 234 orang, PT PMS dengan 145 karyawan, PT SJS dengan 170 karyawan,  PT SJM 125 karyawan, PT Sinergi Logistindo 70 karyawan, PT Pernik 63 orang karyawan, PT DRI 70 karyawan, Koperasi SB 60 orang, PT Tri Yasin 34 orang, PT Cerindo 20 karyawan, PT SN 20 orang, , PT BMP 13 orang karyawan dan PT WIL 9 orang. ABDI

RS Abunawas Dibangun Ekslusif

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Pembangunan Rumah Sakit Abunawas Kota Kendari yang selama ini ditangani langsung pihak rumah sakit, mulai  tahun 2014 akan diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum. Langkah ini dilakukan karena pemerintah kota menginginkan pembangunan rumah sakit yang representative.

Tahun 2014 ini pembangunan Rumah Sakit Abunawas  akan dimulai dengan pendirian ruang kelas eksekutif. Demikian dikatakan kepala dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari Ali Aksa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kita melihat dikota kendari peminat penanganan rumah sakit dengan  kelas yang layak cukup tinggi sehingga pemerintah kota kendari memprogramkan akan membangun rumah sakit yang pelayanannya VIP, VVIP dan eksekutif kelas” paparnya.

Menurut kadis PU pembangunan rumah sakit abunwas membutuhkan Anggaran sekitar Rp.40 milyar selama 3 tahun.

Jika ruang kelas VIP, VVIP dan kelas Eksekutif sudah rampung pemerintah kota kendari juga akan membuat ruang sentral control berlantai 3.

“Ada ruangan sentral kontrol  yang 3 lantai, akan terkontrol pusat,  disitu ada ICU, dan UGD, setelah direkomendasi naik ke lantai kedua kemudia lantai 3, tapi itu insya Allah akan terwujud setelah 3 tahun,”katanya. (Alin)

Walikota Optimis Raih Adipura Kencana

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Walikota kendari optimis bisa meraih tropi Adipura Kencana tahun 2014 ini demikian dikatakan walikota Kendari Asrun Usai mengikuti pesertase Tim Pusat Pengelola Ekoregion Sulawesi Maluku Papua Kementrian Lingkungan Hidup RI di Kendari, Pripinsi Sulawesi Tenggara..

“Kami sengaja mengundang Tim Pusat Pengelola Ekoregion Sulawesi Maluku Papua Kementrian Lingkungan Hidup RI untuk mengetahui kriteria apa yang dibutuhkan untuk memperoleh adipura Kencana” ungkap pasangan Musadar Mapasomba.

Walikota kata Musaddar mengakui, masih banyak yang harus dibenahi untuk mencapai target adipura Kencana, namun dengan penjelasan dari Tim Pusat Pengelola Ekoregion Sumapapua KLH ia optimis bisa memenuhinya.

Ia mengaku, modal awal yang dimiliki pemerintah kota Kendari untuk meraih adipura kencana ialah inovasi pemanfaatan gas metan di TPA Puwatu yang dikembangkan menjadi kawasan mandiri energy.

“Selain itu kami juga sedang membuat TPA komunal yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energy di komunitas tersebut” ungkapnya.

Untuk mendeteksi criteria yang belum dipenuhi Walikota menuturkan akan membentuk tim khusus yang akan memantau kelengkapan kriteria untuk mencapai Adipura Kencana. (Alin).

Ini Beberapa Web untuk Melihat Pengumuman CPNS K2

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Hari ini, Rabu tanggal 5 Februari 2014 merupakan saat yang paling dinantikan oleh lebih dari setengah juta warga Indonesia. Seperti yang diketahui, saat ini akan diumumkan hasil tes CPNS Honorer Kategori 2. Setelah mengalami beberapa kali kemunduran jadwal pengumuman, akhirnya secara resmi akan diumumkan pada hari ini.

Namun, hingga tengah hari tadi, pengumuman yang diharapkan tak kunjung tiba. Sebaliknya web yang disiapkan untuk menyajikan hasil pengumuman tes cpns k2 justru down. Banyaknya pengguna yang mambuka web tersebut manjadi salah satu alasan utama web tersebut mengalami gangguan.

Untuk pengumuman kali ini, pemerintah sudah menyiapkan beberapa web yang bakal menyajikan pengumuman tes CPNS K2. Salah satunya adalah http//www.menpan.go.id/. Web ini merupakan web resmi dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aperatir Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang lebih dikenal dengan kementerian PANRB. Namun yang terjadi, hingga berita ini diturunkan, wen tersebut justru down. Sehingga disiapkan web khusus CPNS yaitu http//cpns.menpan.go.id/.

Selain web tersebut, juga disiapkan beberapa web lain, seperti JPNN atau http//www.jpnn.com serta web resmi Bakan Kepegawaian Nasioan (BKN) atau http//sscn.bkn.go.id/. Ketiga web tersebut kemungkinan bakal menyajikan informasi seputar pengumuman CPNS Kategori 2. Jadi apabila salah satu web tersebut mengalami down, maka bisa mencoba untuk mencari ke web lain yang juga menayangkan secara hasil tes cpns k2. (sumber: iBerita.com)