Mereka yang Berpeluang Menang di Pilkada Konkep

KONKEP, SUARAKENDARI.COM-Pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan tinggal menghitung bulan, para petualang politik pun nmengadu nasib maju sebagai calon bupati, baik yang berusaha melalui pintu partai maupun calon perseorangan. Tebar pesona pun mulai dilakukan, tak hanya melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, baliho di pinggi jalan hingga bersosialisasi di Media sosial.

Pertanyaannya, siapa yang berpeluang memenangkan pertarungan pilkada di Pulau Wawonii? Dalam banyak diskusi politik, memang kerap disebut-sebut, bahwa, peluang calon dari kalangan patahana atau para birokrasi, seperti pelaksana bupati dan SKPD di Konkep dianggap punya peluang besar, mengingat ajang pembuktian kinerja pada pembangunan infrastruktur wilayah perlahan telah diperlihatkan ke rakyat, sebutlah nama-nama seperti Nur Sinapoy Pj. Bupati Konkep, Abd Halim (Kepala Bapppeda Konkep), Ir H Amrullah MT (Kadis PU Konkep), Abd Salam (Kadis Perikanan Konkep).

Di luar unsur birokrasi nama-nama seperti Ilham Jaya ST, Syamsul Ibrahim, juga berpeluang. Namun semua itu kembali pada hak pilih warga Konkep yang akan menyalurkan suara mereka di pilkada tahun ini. SK

Arhawi Versus Ali Tembo di Pilkada Wakatobi, Siapa Pemenang?

WAKATOBI, SUARAKENDARI.COM-Jika saja “clear” diurusan pintu partai, maka dua tokoh ini bakal menjadi rival paling berat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Wakatobi tahun ini. Kedua tokoh adalah H Arhawi dan Muhammad Ali Tembo. H Arhawi yang konon diusung partai PAN dan juga Hanura adalah patahana yang menjabat Wakil Bupati, sedangkan Muhammad Ali Tembo yang diusung PDIP adalah Ketua DPRD Wakatobi.

Pada perhelatan pilkada sebelumnya H Arhawi menjadi pasangan dari Bupati Wakatobi Hugua. Sedangkan, Muhammad Ali Tembo sendiri merupakan tim pemenangan kala itu. Dan dipastikan pada pilkada kali ini keduanya menjadi rival berat karena sama-sama mengincar kantong-kantong suara yang dulu pernah mereka garap.

Kans keduanya memang tidak diragukan, selain sama-sama memiliki posisi strategis dijabatan masing-masing, juga karena
Investasi sosial yang telah lama mereka tebar ke akar rumput dengan sangat kuat, misalnya, Arhawi yang dikenal luas warga wakatobi sebagai pengusaha transportasi yang cukup sukses serta mampu menjadi pelayan rakyat yang baik saat mendampingi Hugua selaku bupati. Sementara Muhammad Ali Tembo merupakan figur muda yang merakyat dan membuktikan sebagai wakil rakyat yang peduli akan kepentingan rakyat banyak.

Dalam prediksi politik, banyak pengamat menjagokan ke dua figur ini, sehingga pesta demokrasi pilkada wakatobi tahun ini dipastikan akan sangat kompetitif dan sengit.SK

Tim Seleksi Langgar Peraturan Bawaslu

 

Tim seleksi panwaslu delapan kabupaten yang masing-masing diketuai oleh tiga orang yakni Djufri rahim, nasrudin suyuti, dan abdul kadir serta seluruh anggotanya telah melanggar ketentuan perbawaslu no.10 tahun 2012. Dalam pasal 31 ayat 3 menyebutkan “penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 5 hari kerja sejak penerimaan berkas”. Namun instruksi ini tidak dijalankan oleh timsel.

Perlu untuk diketahui bahwa sebelumnya pengumuman pendaftaran panwaslu delapan kabupaten dilakukan pada tanggal 19 november 2014. Kemudian registrasi seleksi dimulai sejak tanggal 25 november-01 desember. Dan dapat diperpanjang selama tiga hari apabila masih terdapat berkas peserta yang kurang atau belum lengkap. Artinya paling lambat 4 desember sudah tidak ada lagi perbaikan berkas.

Jika merujuk pada pasal 31 diatas, idealnya proses penelitian administrasi berkas calon panwaslu mulai dihelat tanggal 5 desember sampai 10 desember. Kemudian diumumkan ke publik sehari setelahnya atau palimg lambat tanggal 7 desember (lihat pasal 32 ayat 2). Akan tetapi, timsel mengumumkan nana-nama calon panwaslu yang lulus seleksi berkas pada tanggal 23 desember 2014. Ada selisih 16 hari kerja.

Berdasarkan kajian puspaham, tidak ada alasan bagi tim seleksi untuk memperpanjang penelitian administrasi calon. Sebab, perbawaslu nomor 10 tahun 2012 sudah membatasi jangka waktu timsel untuk melakukan penelitan berkas selama 5 hari kerja saja. Dan karena itu, menurut kacamata hukum tersebut tim seleksi delapan kabupaten secara nyata dan sadar telah melakukan perbuatan inkonstitusional. Oleh sebab itu, puspaham menilai hal ini berkaitan erat dengan keberadaan dan kompentensi masing-masing timsel yang dilahirkan melalui rahim bawaslu sultra yang memang pada perekrutan timsel lalu sarat dengan aroma manipulatif (baca bab 1).

Argumentasi diatas setidaknya menjelaskan kepada kita semua bahwa selain terjadi dugaan konflik kepentingan yang sangat rapi dan kuat di tubuh bawaslu sultra, juga tim seleksinya pun akan ikut-ikutan pula. Ditambah lagi dengan produk yang dihasilkan oleh timsel sebanyak 115 orang calon panwaslu delapan kabupaten  yang lulus administrasi juga sangat bisa dipastikan telah tersandera kepentingan luar yang sangat terstruktur.

Melihat rangkaian tersebut, bawaslu sultra mesti bertanggungjawab penuh atas kondisi diatas. Ini merupakan murni kelalaian komisioner bawaslu sultra. Kami juga mendesak bawaslu pusat (RI) untuk segera turun melakukan evaluasi terhadap proses seleksi ini. Juga kepada seluruh masyarakat sultra untuk senantiasa mengawasi proses ini dan apabila ada informasi minus terkait seleksi diatas maka kamiharapkan agar segera melaporkan ke pihak terkait atau dapat menyampaikan ke sekretariat puspaham sultra. Agar produk bawaslu sultra yang dinilai cacat ini dapat dianulir dengan segera mengingat akan ada delapan daerah di sultra yang sedang mempersiapkan pesta demokrasi lokal (pilkada) ditahun 2015.

Tak lupa pula, kami menghimbau kepada masayarkat sultra untuk memberikan tanggapan dan masukannya terhadap 115 calon panwaslu. Publik juga dapat menyampaikan informasi tersebut kepada kami sebab saat ini kami sedang men-tracking 115 calon panwaslu tersebut.

 

Ahmad Iskandar

Divisi sipil dan politik puspaham sultra / peneliti pemilukada.

Tujuan Pemerintahan

Penulis: DR. Arsalim, SE., M.Si (Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Selatan)

 

WALAUPUN  pemerintahan itu dapat berbeda-beda, tergantung pada ideologi yang hidup di dalam masyarakatnya dan falsafah hidup yang mendasarinya, namun dapat pula kita menemukan beberapa hal yang dapat kita anggap mempunyai sifat essensial, yang karenanya harus menjadi tujuan dari setiap pemerintahan. Hal tersebut terlepas dari ideologi yang dianut rakyat negara itu. Tujuan yang essensial ini mempunyai sifat mutlak dan secara minimal harus terdapat di dalam setiap negara.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan oleh rakyat tentunya mengandung pengertian, bahwa demokrasi itu juga merupakan sistem pemerintahan untuk rakyat. Dengan demikian tujuan dan tugas pemerintahan dalam demokrasi pada pokoknya harus diarahkan kepada terpenuhinya kepentingan rakyat pada umumnya. Ini lazim dinamakan “kepentingan umum” atau “kepentingan nasional”, jadi bukan kepentingan pribadi dari para pemegang kekuasaan pemerintahan.

Perumusan tujuan dan tugas pemerintah secara luas ini memerlukan perincian dari Ilmu Negara dalam bidang politik.

Mengingat kedudukan suatu Negara dalam keseluruhannya maka perhatian pertama-tama layak ditujukan kepada hal mempertahankan Negara itu terhadap gangguan dari luar. Ini dapat dikatakan mengenai “kepastian extern” (external security).

Kemudian ke dalam harus ada ketentraman dan keamanan diantara para anggota masyarakat dari Negara. Ini dapat dikatakan “ketertiban intern” (internal order).

Ketertiban intern ini perlu, agar terpenuhi kepentingan konkrit dari para anggota masyarakat, agar mereka sehari-hari hidup berbahagia, baik jasmaniah maupun rohaniah. Ini dapat dikatakan mengenai “Kesejahteraan Rakyat”.

Dalam hal mengejar Kesejahteraan Rakyat ini perlu ada usaha agar diurut suatu garis yang tidak menyimpang dari “kebenaran dan keadilan”. Landasan filosofis tujuan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun landasan segi politisnya adalah Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN), sebagai arah dan strategi pembangunan bangsa, serta menjadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung kepada partisipasi seluruh masyarakat.

Pemerintahan Indonesia didirikan bukan tanpa tujuan. Dari sejak permulaan tujuan itu telah ada dan jelas tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi cita-cita Kemerdekaan.

Untuk mencapai tujuan itu perlu ada kejelasan arah dan usaha, serta ukuran-ukuran, yang dapat dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia dalam perjuangannya dari masa ke masa untuk mewujudkan tujuan yang diidam-idamkan tersebut. Para pendiri republik ini pagi-pagi telah menyadari akan perlunya hal itu. Pedoman yang berisikan arah, tujuan dan cara-cara yang perlu diperhatikan dalam perjuangan mencapai tujuan yang di dalam UUD 1945 disebut Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN).

Adapun tujuan dari sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sebagai berikut:

  1. Ketertiban Intern (Internal Order)

Tidak kurang penting bagi hidupnya suatu negara ialah ketertiban intern yang harus ada di dalam wilayah negara. Hal ini menjadikan setiap orang dapat merasa aman dan tenteram hidup di dalam negara, serta merasa terjamin keselamatan dirinya. Bilamana tujuan ini tidak tercapai, maka eksistensi atau kelangsungan hidup negara itu tidak mempunyai dasar lagi, sebab ia tidak mampu menyelenggarakan tujuan primer yang paling utama dari eksistensinya itu. Lagi pula, dapat tercapai tidaknya tujuan-tujuan negara yang lainnya bergantung sepenuhnya kepada kemampuan negara untuk menunaikan tujuan utama tadi.

Sekalipun demikian, bilamana yang menjadi tujuan negara itu hanyalah penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban belaka maka negara tiada lain dari pada suatu alat penertiban semata-mata. Dalam negara modern, tujuan negara itu tidak terbatas pada pemeliharaan ketertiban saja, tapi juga tercapainya kesejahteraan bagi semua warga negara dan tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Berbicara tentang ketertiban intern dalam suatu negara, adalah mengenai tata-tertib yang harus ada dalam hidup kenegaraan antara para anggota masyarakat, antara mereka di satu pihak dan alat-alat perlengkapan dari pemerintah di pihak lain, antara alat-alat perlengkapan itu sendiri dalam perhubungan mereka satu sama lain.

Ketertiban itu dalam negara erat hubungannya dengan keamanan dalam masyarakat. Ada suatu instansi yang khusus ditugaskan untuk menjaga adanya ketertiban dan keamanan dalam negeri ini, yaitu instansi Kepolisian.

Keperluan akan adanya ketertiban ini baru benar-benar dirasakan apabila orang mengalami suatu kekacauan dalam masyarakat. Kemudian timbul kesibukan untuk mengatasi kekacauan itu dan ini tidak selalu mudah. Oleh karenanya diusahakan sejauh mungkin, jangan sampai ada kekacauan atau hal sesuatu diatur sedemikian rupa sehinggga, kalau timbul kekacauan, akan mudah untuk mengatasinya.

Memang benarlah pepatah “Guverner c’est prevoir” yang berarti bahwa, memerintah adalah memikirkan di muka, agar hal sesuatu yang tidak baik, jangan sampai terjadi. Lebih baik untuk menjaga, agar terhindar dari suatu penyakit dari pada membiarkan suatu penyakit timbul dan baru kemudian berusaha menyembuhkannya.

Justru disinilah nampak pentingnya keterampilan dalam menjalankan pemerintahan dan keterampilan ini dapat lebih mendekati sifat seorang seniman dari pada sifat seorang cendekiawan. Inilah yang dinamakan “regeerkunst” atau kesenian memerintah.

Dengan demikian sekiranya tidak benar, apabila di jaman Yunani kuno dikatakan, bahwa orang-orang ahli filsafatlah yang paling pandai memegang kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.

  1. Kesejahteraan Rakyat

Dalam hal mengejar tujuan ini ada faham yang berpendapat, bahwa keputusan-keputusan adalah cara untuk menentukan berbagai usaha untuk mengejar tujuan dan dapat dibuat pula untuk kepentingan individu oleh orang lain. Jadi keputusan itu dapat “made by him self” atau “made for him”. Paham yang pertama menimbulkan “teori demokrasi” dan paham yang kedua menumbuhkan “teori otokrasi” dan “teori totaliter”.

Tetapi walaupun kepentingan dan kesejahteraan individu sangat dipentingkan, dalam teori-teori kenegaraan modern kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat atau kesejahteraan umum ini tidak boleh diabaikan pula. Ini berarti, bahwa negara di samping menyelenggarakan kesejahteraan dan kepentingan individu harus juga berdaya upaya untuk meningkatkan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dapat dicapai individu atau kelompok-kelompok individu masing-masing.

Tujuan dan tugas pemerintah mengenai kesejahteraan rakyat ialah untuk memajukan baik kesejahteraan para oknum maupun kesejahteraan masyarakat dalam keseluruhannya dan dalam arti yang seluas-luasnya.

Kepada orang-orang tani harus diberi kesempatan untuk sebanyak mungkin mendapat untung dari hasil pertanian, misalnya jangan sampai mereka kekurangan bibit dan pupuk serta diberi penerangan tentang tekhnik baru untuk mengolah tanah.

Kepada para pedagang harus diberi kesempatan mengangkut barang-barang dagangannya dari satu tempat ke lain tempat dengan disediakan jalan-jalan yang baik dan alat-alat pengangkutan yang tidak memerlukan banyak biaya.

Kepada para usahawan harus diberi cukup luang untuk memperkembangkan perusahaannya dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin diderita oleh mereka.

Para kaum buruh dan tenaga kerja pada umumnya harus mendapat upah yang pantas. Para penduduk pada umumnya harus dihindarkan dari kekurangan sandang dan pangan, dari pengangguran, dari epidemi pelbagai penyakit dan lain-lain malapetaka.

Kesejahteraan rakyat juga meliputi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, hiburan dan lain-lain sebagainya.

Pada jaman modern ada perumusan “freedom from fear and want” atau “bebas dari ketakutan dan keinginan”, yang berarti bahwa rakyat dalam penghidupannya sehari-hari jangan selalu takut akan menderita sesuatu dan supaya keinginan-keinginannya seberapa boleh dipenuhi.

Tugas-tugas semua ini oleh pemerintah dapat dibebankan juga pada para golongan swasta dari masyarakat, yang mampu dan terorganisasi untuk itu. Tetapi pemerintahlah yang menampung segala sesuatu yang masih terlantar atau kurang cukup mendapat perhatian.

  1. Kebenaran dan Keadilan

Apakah keadilan itu ? Pertanyaan ini sangat sukar untuk dijawab. Antara lain Aristoteles mengemukakan bahwa “keadilan” tidak berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama banyaknya atau sama besarnya dari sesuatu. Konsepsi tentang keadilan seperti dikemukakan Aristoteles, teramat sukar untuk dipraktekan apalagi untuk dijadikan ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh negara. Sebabnya ialah negara tidak mungkin untuk berlaku adil dengan cara membuat ketentuan-ketentuan ataupun peraturan hukum yang khusus untuk setiap orang, melainkan hanya dapat membuat ketentuan atau peraturan yang bersifat umum saja.

Oleh karena itu peraturan hukum tidak dibuat secara khusus untuk mengadili suatu peristiwa tertentu yang secara kongkrit telah terjadi, melainkan diadakan untuk menyelesaikan peristiwa yang mungkin terjadi, sehingga peristiwa yang diatur peraturan hukum itu bersifat abstrak dan hipotesis. Sedangkan penerapannya secara khusus diserahkan kepada para fungsionaris negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Kesejahteraan para anggota masyarakat, apabila tercapai, belumlah cukup bagi pemerintahan yang baik. Di samping kesejahteraan ini dirasakan perlu adanya “kebenaran dan keadilan”.

Pemberian kesejahteraan harus berdasar atas kebenaran, yaitu atas hal yang benar, tidak atas hal yang tidak benar. Seorang pemalas misalnya tidak pantas diberi kesejahteraan. Orang itu harus merubah sikapnya dulu menjadi orang yang rajin bekerja.

Apabila seorang menjadi kaya raya sebagai akibat dari pada menipu orang-orang lain atau akibat dari menyelewengkan kepercayaan yang diberikan kepadanya, maka gejala semacam ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

Kekayaan yang diperoleh dengan jalan korupsi, tidak pantas mendapat perlindungan, bahkan kalau perlu, harus dikembalikan kepada yang lebih berhak atas itu.

Janganlah sampai hal yang benar, tidak dibenarkan dan hal yang tidak benar dibenarkan. Kebenaran ini selalu didampingi dengan keadilan sebagai hal yang juga harus dikejar.

Kalau seorang mendapat kesejahteraan sebagai akibat pekerjaan yang cukup rajin dan jujur, maka seorang tetangga yang kurang rajin dan tidak jujur dalam pekerjaannya, sepantasnya juga diberikan kesempatan untuk mendapat kesejahteraan yang setimpal.

Jangan sampai dalam hal ini diadakan diskriminasi, berdasar atas perbedaan suku-bangsa, perbedaan agama, perbedaan daerah, perbedaan hubungan kekeluargaan, perbedaan warna kulit dan lain-lain sebagainya.

Tiap negara mempunyai instansi khusus yang resmi ditugaskan memberi peradilan diantara para anggota masyarakat yang saling bertengkar, yaitu Instansi Kehakiman dengan Badan-badan Pengadilan dan Hakim-hakimnya.

Orang tidak boleh menghakimi sendiri suatu sengketa dengan orang lain. Kalau ini diperbolehkan, akan timbul apa yang dinamakan “anarchie” atau ketiadaan ketertiban.

Di luar Badan-badan Pengadilan, Badan-badan Pemerintahan dan orang-orang penguasa pun harus mengejar keadilan dalam perintah-perintah dan tindakan-tindakannya atau barangkali lebih konkrit, janganlah mereka dalam menjalankan tugas masing-masing memperlakukan suatu pihak secara tidak adil dan secara berat sebelah.

Badan-badan Legislatif dalam merancangkan dan membikin undang-undang harus memperhatikan keadilan. Jangan sampai, suatu undang-undang mengandung peraturan yang bersifat diskriminatif dan menguntungkan satu pihak saja yang tidak seimbang dengan apa yang dibagikan kepada pihak lain.

Kebenaran dan keadilan ini tidak hanya diharapkan dari badan-badan pemerintah saja, melainkan juga dari kalangan swasta. Organisasi-organisasi swasta dalam bidang agama, kesenian, perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain sebagainya, meliputi sejumlah besar anggota-anggota, yang kepentingan-kepentingannya harus diperhatikan oleh para pengurus secara sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

Kalau ini tidak diperhatikan, pada suatu waktu akan meletus suatu perpecahan di antara para anggota organisasi-organisasi tersebut, yang mungkin menghebat sampai saling menyerang secara fisik. Apabila sampai demikian adanya, maka pemerintahlah yang wajib turun tangan untuk menenangkan mereka yang bertengkar, melalui jalan yang benar dan adil.

Dalam mengejar kebenaran dan keadilan ini, pemerintah harus tidak buta pada realitas, bahwa dalam masyarakat, sering saling berpihak atau dua pihak, yang tidak sama kekuatannya dalam hal perekonomian. Dalam hal ini tidak boleh dibiarkan saja pihak yang lemah diganyang mentah-mentah oleh pihak yang kuat. Pemerintah harus mencari jalan agar ada “fair play” antara kedua belah pihak itu. Misalnya kepada pihak yang lemah diberi bantuan gratis dari seorang pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah.

Keharusan adanya kebenaran dan keadilan ini tidak terbatas pada wilayah suatu negara tertentu. Di antara perbagai negara pun diharapkan suatu keadaan, di mana kebenaran dan keadilan diperhatikan secukupnya. Oleh karena sampai sekarang belum saja ada suatu Badan Internasional, yang dapat memaksa suatu negara tertentu untuk melakukan sesuatu, maka dalam perhubungan internasional ini masih tergantung pada goodwill masing-masing negara, sampai dimana kebenaran dan keadilan itu diperhatikan.

Dalam hal ini harus diingat oleh masing-masing negara, bahwa tindakan yang mereka lakukan dengan menyimpang dari kebenaran dan keadilan, akan dibalas dengan tindakan serupa dari negara lain. Maka dapat diharapkan, bahwa untuk kepentingannya sendiri, mereka akan sedapat mungkin menghindarkan diri dari sikap dan laku, yang mengingkari kebenaran dan keadilan.

Dan resiprositas atau saling memperlakukan secara timbal balik ini, dunia akan menemukan perimbangan kekuatan dalam perhubungan internasional sebagai syarat mutlak untuk mencapai koeksistensi dalam menciptakan perdamaian.

  1. Pertahanan

Tujuan penting lainnya adalah mempertahankan eksistensi manusia atau warga negara dengan jalan memelihara kelangsungan hidup negara, terutama melindungi warga negara dan pemerintahan dari ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan yang datang dari luar yang bertujuan untuk menganggu, merongrong atau bahkan menghancurkan eksistensi pemerintahan.

Tujuan pertahanan ini merupakan tujuan ekstern, yakni tercapainya suatu “external security”, karena ditujukan khusus terhadap serangan-serangan yang mungkin datang dari musuh yang berada atau berasal dari luar wilayah negara.

Dengan perkataan lain: kemungkinan datangnya gangguan keamanan dari luar negeri yang harus dihadapi dan ditanggulangi adalah ancaman perang yang datang dari negara lain. Untuk melaksanakan tujuan ini mau tidak mau negara harus menyusun angkatan perang, suatu kekuatan bersenjata yang seharusnya dipergunakan terutama bukan untuk menyerang musuh melainkan untuk membela diri dan mempertahankan eksistensinya bilamana datang serangan musuh dari luar itu.

Ucapan klasik Julius Caesar: “Si vis pacem para bellum”, yang berarti lebih kurang: “Bilamana kita menginginkan perdamaian, kita harus mempersiapkan diri untuk berperang”. Kiranya kebenarannya dari dulu hingga sekarang masih tetap berlaku.

Sistem pemerintahan yang kita anut dan kita selenggarakan atau yang berlaku di Indonesia ini, ditujukan dalam usaha untuk meningkatkan:

  1. Bidang Ekonomi, yang meliputi:
  2. Pertanian                         g. Perdagangan
  3. Industri                            h. Koperasi
  4. Pertambangan                 i. Usaha swasta dan golongan ekonomi lemah
  5. Energi                             j. Tenaga Kerja
  6. Prasarana             k. Transmigrasi
  7. Pariwisata                         l. Pembangunan Daerah dan lingkungan hidup
  8. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sosial Budaya
  9. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa
  10. Pendidikan
  11. Kebudayaan
  12. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian
  13. Kesehatan
  14. Keluarga Berencana
  15. Kependudukan
  16. Perumahan
  17. Kesejahteraan Sosial
  18. Generasi Muda
  19. Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa
  20. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Pers, serta Hubungan Luar Negeri
  21. Politik
  22. Aparatur Pemerintah
  23. Hukum
  24. Penerangan dan Pers
  25. Hubungan Luar Negeri
  26. Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional

Dengan memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab seluruh bangsa atas keamanan dan kedaulatan negara dan bangsa dengan kekuatan Angkatan Bersenjata sebagai pelopornya.

Kebutuhan-kebutuhan yang kita uraikan di atas itulah, yakni kebutuhan akan keamanan dan ketertiban, pertahanan, kemakmuran dan kesejahteraan, keadilan dan akhirnya kebebasan yang kesemuanya merupakan kebutuhan yang paling fundamental serta essensial bagi umat manusia, yang diharapkan dapat tercapai dengan usaha manusia melalui pembentukan proses pemerintahan.

Tegasnya, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi para warga negaranya harus menjadi tujuan dari setiap negara, walau apapun ideologi yang dijadikan dasar pemerintahan. Akan tetapi, seperti telah dikatakan pula di atas, penyelenggaraan kebutuhan-kebutuhan tadi, tidak bisa tidak, tentu akan dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh rakyat sesuatu negara dan yang menjadi dasar dari negara itu. Dan ideologi ini dapat berbeda-beda di antara berbagai-bagai bangsa di dunia ini.

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN

Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya.

Untuk itu dalam membahas asas suatu pemerintahan, kita perlu melihat berbagai prinsip, pokok pikiran, tujuan, struktur organisasi, faktor kekuatan, dan proses pembentukan suatu negara. Hal ini perlu, karena sebagaimana sifat dari Ilmu Pemerintahan itu sendiri, maka dalam menentukan asas pemerintahan ini yang diselidiki hanyalah asas pemerintahan dari suatu negara tertentu, bukan pemerintahan pada umumnya.

Berbagai pemerintahan negara memang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sama sekali dengan negara lain, yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Bahkan satu negara akan berkembang sesuai ruang dan waktu; misalnya pemerintahan era orde lama cukup berbeda dibandingkan dengan era orde baru di Indonesia.

Adapun beberapa asas pemerintahan yang perlu diketahui tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1). Asas Aktif

Pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan, seperti keahlian, dana, kewenangan, organisasi dan lain-lain. Di negara-negara berkembang pemerintah senantiasa berada pada posisi sentaral. Oleh karena itu pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif. Bahkan pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, mulai dari orang-orang yang belum lahir ke dunia (dengan Keluarga Berencana) sampai pada orang-orang yang sudah meninggal dunia (dengan Dinas pemakamannya). Jadi pemerintah itu di mana pun selalu aktif.

2). Asas Vrij Bestuur

“Vrij” berarti kosong, sedangkan “Bestuur” berarti pemerintahan. Jadi vrij bestuur adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena tidak semua penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai ke kecamatan-kecamatan, apalagi ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa.

Sebagai contoh, disuatu tempat dapat saja terjadi ketidakhadiran jajaran Departemen Parpostel, sehingga surat menyurat menumpuk di kecamatan tersebut, baik surat-surat dinas maupun surat-surat pribadi terbengkalai, karena aparat pelaksananya kosong. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut dibebankan kepada aparat kecamatan. Inilah yang dimaksud dengan Vrij Bestuur. Asas ini biasanya disebut juga asas mengisi kekosongan.

3). Asas Freies Ermessen

Berlainan dengan asas vrij bestuur tersebut di atas, di mana pekerjaan itu ada tetapi aparat pelaksananya tidak ada. Pada asas Freies Ermessen, pekerjaan itu memang belum ada dan musti dicari dan ditemukan sendiri. Jadi terlepas dari hanya sekedar mengurus hal-hak yang secara tegas telah digariskan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah tingkat yang lebih atas, untuk pertangggungan jawab hasilnya. Dalam hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan beru, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma suatu tempat.

4). Asas Historik

Asas historis adalah asas dalam penyelengaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, untuk menanggulanginya pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang pernah terjadi.

5). Asas Etis

Asas etis adalah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaidah moral. Oleh karenanya di negara Indonesia pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila senantiasa digalakkan, di samping setiap agama berlomba menyampaikan, bahwa pemerintahan bukan masalah sekuler yang terpisah jauh dari etika dan moral.

6). Asas otomatis

Asas otomatis adalah asas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen maupun non departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat Departemen Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan melibatkan aparat-aparat lain. Misalnya kepentingan hari-hari besar nasional, penyambutan tamu-tamu negara, dan lain-lain. Di daerah, kegiatan-kegiatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7). Asas Detournement de Pauvoir

Apabila dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, tidak dilaksanakan salah satu atau keseluruhan dari asas-asas tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut disebut memakai asas Detournement de Pauvoir.

  1. Asas-asas Pemerintahan Indonesia

Tentang asas-asas pemerintahan yang berlaku di Indonesia Taliziduhu menguraikan sebagai berikut: “Pengertian asas dalam   hubungan ini adalah dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan     bahwa asas-asas pemerintahan tercantum dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, dan jika diusut sampai ke tingkat, tibalah pada Pancasila”.

Dalam menjalankan pemerintahan secara luas itu Pemerintah berpegang pada dua macam asas, yaitu asas keahlian atau asas fungsional dan asas kedaerahan ke dua asas ini didasarkan pada ideologi bangsa dan cita-cita bangsa yaitu berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1). Asas Keahlian (Asas Fungsional)

Yang dimaksud dengan asas keahlian atau asas funsional adalah suatu asas yang menghendaki tiap urutan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional dan hal ini terdapat pada susunan Pemerintah pusat, yaitu Departemen-departemen.

2). Asas Kedaerahan

Dengan berkembangnya tugas-tugasnya serta kepentingan-kepentingan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, maka demi kebaikan serta kelancaran jalannya pemerintahan di samping asas di atas juga berpegang pada asas kedaerahan, di mana asas ini ditempuh dengan sistem dekonsentrasi dan desentralisasi.

Adapun asas-asas penyelenggaraan Pemerintah menurut UU. No. 5 Tahun 1974, dijelaskan sebagai berikut: “Sebagai konsekuensi dari pasal 18 UUD 1945 yang kemudian diperjelas dalam GBHN, Pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi, UU ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan”.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Desentralisasi

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyakut segi-segi pembiayaannya.

  1. Dekonsentrasi

Oleh karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

Unsur pelaksananya adalah terutama Instansi-instansi vertikal, yang dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

  1. Tugas Pembantuan

Tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Jadi beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi adalah berat sekali bagi Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah Pusat di daerah.

Ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagi pula mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka UU ini memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Selanjutnya berdasarkan asas-asas tersebut maka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di dalam praktek terdapat beberapa asas lagi yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1). Asas Kepastian Hukum

Artinya pemerintah apabila akan menetapkan keputusan harus memenuhi syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Syarat material yang dimaksud disini adalah menuntut adanya kewenangan dalam bertindak, sedangkan persyaratan formal mengenai bentuk dari pada keputusan yang telah ditetapkan.

Sehingga di dalam membuat keputusan-keputusan, persyaratan formal dan material tersebut harus dipegang teguh agar dalam membuat keputusan jangan sampai terjadi kesalahan yang akan berakibat merugikan masyarakat.

2). Asas Kesamaan

Artinya pejabat-pejabat instansi pemerintah atau departemen dalam mengambil tindakan terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sifatnya sama harus sama dan tidak boleh bertentangan yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara atau bangsa Indonesia mempunyai kesamaan hak dan kewajiban.

3). Asas Bertindak Cermat

Artinya bahwa pemerintah berkewajiban memberikan petunjuk dan pengarahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, seandainya hal tersebut telah diketahui secara pasti berdasarkan hasil penelitian. Apabila hal tersebut tidak diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan maka pemerintahlah yang harus menanggung resiko.

Misalnya: masalah kemungkinan akan terjadinya krisis energi khususnya air pada tahun 1980/1981.

4). Asas Keseimbangan

Artinya bahwa pemerintah dalam menetapkan keputusan hendaknya mempertimbangkan benar-benar terhadap keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian (kesalahan yang diperbuat oleh seorang pegawai).

Contoh: Apabila seseorang pegawai atau pejabat telah melakukan perbuatan hukum dan telah melanggar Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1974 atau Keputusan Presiden No.10 Tahun 1974 atau Keputusan Presiden No.9 Tahun 1977, maka dalam penyelesaian kasus tersebut harus benar-benar ada keseimbangan keputusan hukum yang telah dilangggar, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.

5). Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan

Artinya bahwa setiap keputusan instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga negara non departemen harus didasarkan atas suatu penelitian yang benar-benar obyektif, sehingga setiap keputusan yang ditetapkan dapat dimengerti dan diterima oleh semua pihak untuk mengurangi kemungkinan terjadinya naik banding akibat keputusan yang telah ditetapkan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

6). Asas Keadilan dan Kewajaran

Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan apabila instansi dan badan-badan pemerintahan bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan berdasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku.

7). Asas Permainan yang Layak

Artinya bahwa instansi-instansi pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat dalam mencari kebenaran dan keadilan sebagaimana mestinya. Asas ini memungkinkan bagi rakyat untuk naik banding terhadap adanya keputusan yang tidak adil melalui badan-badan peradilan, sehingga seseorang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela diri dan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkan sesuatu keputusan terhadap diri yang bersangkutan.

8). Asas Pengharapan yang Wajar

Artinya bahwa penetapan suatu keputusan hendaknya didasarkan pada standar persyaratan yang jelas dan tegas serta berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku.

9). Asas Kebijaksanaan

Artinya pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum (public service) hendaknya berimpli-kasikan kepada :

  1. Pengetahuan yang tandas berdasarkan pada analisa situasi yang   dihadapi.
  2. Rencana dan program penyelesaian UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Mewujudkan rencana dan pelaksanaan program penyelesaian untuk mengatasi situasi dengan tindakan-tindakan perbuatan dan penjelasan yang tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan yang dituntut oleh situasi yang dihadapi.

10). Asas Perlindungan terhadap Pandangan Hidup

Artinya bahwa setiap keputusan hendaknya didasarkan pada moral Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11). Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Artinya kepentingan umum mengatasi segala kepentingan individu sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mengakui kepentingan individu sebagai hakekat pribadi manusia, sehingga kepentingan umum berada di tempat teratas.

12). Asas Koordinasi dan Asas Kesatuan Arah

Artinya bahwa asas koordinasi dan unity of direction itu menjadi pelengkap dan keharusan setelah dilaksanakannya sebelas asas tersebut, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar terarah kepada suatu sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tersebut dalam Mukadimah UUD 1945.

DEKONSENTRASI , DESENTRALISASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

  1. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi berarti delegasi kewenangan kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat kepada bawahan yang berada di daerah (di luar pusat) dan masing-masing mempunyai daerah jabatan atau wilayah jabatan menurut tingkat-tingkat hirarkhi yaitu tingkat-tingkat kewenangan atau hak untuk bertindak dan mengambil keputusan-keputusan atas inisiatif sendiri (delegation of authority) mengenai wilayah-wilayahnya.

Jadi yang diserahkan ke bawah hanyalah wewenang untuk bertindak dan wewenang untuk mengambil keputusan, sedang tanggung jawab terhadap masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat) tetap berada pada tangan pejabat yang tertinggi.

Dekonsentrasi ini dahulu disebut desentralisasi jabatan (ambteleijke desentralisatie). Sekedar untuk perbandingan dapatlah disini dikemukakan beberapa perumusan sebagai berikut :

1). A.M. Donner

Dekonsentrasi adalah pengarahan pada pengumpulan semua kekuasaan memutuskan pada satu atau sejumlah jabatan yang sedikit-sedikitnya. Sebaliknya desentralisasi menunjuk pada gejala bahwa kekuasaan itu makin dibagi-bagikan pada berbagai jabatan-jabatan. Dekonsentrasi dan desentralisasi itu dapat dibedakan antara yang vertikal dan horizontal.

2). Amrah Muslim S.H

“Dekonsentrasi ialah penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.”

3). S.L.S. Danoeredjo S.H.

  1. Dekonsentrasi secara tidak teknis adalah tindakan mengambil atau melepaskan dari suatu pusat yang sama.
  2. Dekonsentrasi secara teknis berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ lebih tinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan administratif.

Menurut sendi dekonsentrasi seluruh wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah administratif atau daerah jabatan yang masing-masing dikepalai oleh wakil pemerintah pusat.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa bentuk dan susunan pemerintah daerah itu harus mengingat dasar permusya-waratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 telah disebutkan atau ditunjukkan bahwa :

  1. Daerah tidaklah bersifat sebagai negara (staat).
  2. Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam propinsi-propinsi yang kemudian dibagi lagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.
  3. Daerah itu bersifat bisa otonom dan bisa pula bersifat administratif.
  4. Daerah otonom di bawah perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem permufakatan negara.
  5. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi daerah-daerah yang bersifat istimewa yakni daerah-daerah swapraja.

Jadi dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah, Kepala Wilayah atau kepala Instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

Oleh karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksananya terutama instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

  1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah “menunjuk pada proses pendelegasian dari pada tanggung jawab terhadap sebagian dari administrasi negara kepada badan-badan (korporasi-korporasi) otonom (bukan kepada jabatan) dan tidak hanya mengenai kewenangan dari sesuatu urusan tertentu.”

Sekedar untuk perbandingan dapat pula dikemukakan perumusan yang berikut:

1). Amrah Muslim S.H.:

“Desentralisasi adalah pembagian kekuasaan kepada badan-badan dan golongan dalam masyarakat untuk mengurusi rumah tangganya sendiri”.

2). S.L.S. Danoeredjo S.H.

“Desentralisasi berarti pelimpahan wewenang dalam otonomi dari organ-organ lebih tinggi (pemerintah pusat) kepada organ-organ otonom (Kepala Daerah Swatantra atau Daerah Istimewa Tingkat I dan II serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya)”.

Dengan mengemukakan kutipan perumusan-perumusan di atas jelas kiranya bahwa arti dekonsentrasi dan desentralisasi dengan catatan bahwa rumusan Danoeredjo itu kurang tepat: pelimpahan itu kepada daerah sebagai badan hukum dan tidak kepada organ-organnya.

Jadi desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat atau daerah tingkat atas kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.

Dengan mengemukakan hal desentralisasi itu berarti bahwa pemba-hasan sistem pemerintahan disini telah memasuki administrasi pemerin-tahan taraf pusat. Jadi administrasi pemerintahan di Indonesia dapat dilihat pada taraf pusat dan daerah, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan oleh karena administrasi pemerintahan daerah merupakan kelanjutan daripada administrasi pemerintahan pusat, sehingga merupakan sebagian dari administrasi negara secara keseluruhan.

Dalam usaha untuk mengadakan suatu pembagian kerja, pemerintah pusat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang bertindak atas nama daerah sebagai badan otonom. Jadi administrasi pemerintahan daerah timbul melalui pelimpahan wewenang yang dilaksana-kan melalui sistem desentralisasi.

Menurut Prof. Dr. Selo Sumardjan, sistem desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan politis di Indonesia. Dengan penggunaan sistem desentralisasi tersebut dimaksudkan:

1). Untuk meringankan beban dan tugas pemerintah pusat.

Tugas pemerintah dari suatu negara yang sedang dalam taraf pertama mengadakan pembangunan di segala bidang kegiatan, memerlu-kan kecakapan dan pengalaman yang melampaui batas kemampuan pemerintah pusat, apabila tidak dibantu oleh pemerintah daerah untuk menanggapi kepentingan dan aspirasi masyarakat di derah. Keadaan ini memerlukan desentralisasi yang bersifat fungsional dan desentralisasi yang bersifat teritorial.

2). Untuk meratakan tanggung jawab.

Sesuai dengan sistem demokrasi, maka tanggung jawab pemerin-tahan dapat dipikul rata oleh seluruh masyarakat yang diikut sertakan melalui desentralisasi fungsional dan desentralisasi teritorial, hal mana dapat memperbesar stabilitas pemerintahan pada umumnya.

3). Untuk mobilisasi potensi masyarakat banyak buat kepentingan umum.

Melalui desentralisasi diberikan kesempatan kepada kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat untuk ikut serta mengembangkan diri buat kepentingan umum di dalam daerah mereka masing-masing dan juga buat kepentingan nasional. Dengan demikian dapat pula ditimbulkan persaingan yang sehat untuk membangun tiap-tiap daerah dengan kekuatan masyarakat di daerah-daerah itu sendiri.

4).   Untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam pengurusan kepentingan daerah.

Sudah barang tentu masyarakat di daerahlah yang lebih mengetahui kepentingan dan aspirasi mereka dan oleh karena itu maka mereka itulah yang dapat mengatur dan mengurusi kepentingannya secara efektif dan efisien. Di dalam hal ini pemerintah pusat cukup memberikan dorongan, bimbingan, bantuan apabila diperlukan.

Sedangkan faktor-faktor yang memperkuat dilaksanakannya sistem desentralisasi itu adalah:

1)     Adanya suku-suku bangsa yang berbeda dalam bahasa, adat istiadat dan kebudayaan.

2)     Komunikasi dan transpor yang belum memenuhi syarat.

Tanpa menyinggung sebab-sebabnya maka harus diakui bahwa komunikasi lewat radio, telepon dan pos antar kota dan antar pulau di Indonesia tidak memenuhi syarat-syarat komunikasi yang cepat dan murah. Hal ini dijumpai pula dalam perhubungan darat, laut dan udara. Oleh karena itu tidak mungkin lagi pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan dengan cepat dan efisien sampai pelosok-pelosok daerah. Yang demikian itu memaksa pemerintah pusat untuk mengadakan pemerintah daerah.

3)     Keadaan politik yang tidak stabil di tingkat pusat, yang menyebabkan penggantian kabinet berkali-kali.

Setiap kali suatu kabinet menjadi demisioner, maka pemerintah pusat di luar bidang routine terhenti dan pimpinan kepada daerah menjadi lemah sekali. Karena itu pemerintah daerah acapkali memberanikan diri untuk menentukan kebijaksanaan dan mengambil tindakan sendiri-sendiri untuk memecahkan persoalan, khususnya hal-hal teknis yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

4)     Kekurangmampuan pemerintah pusat untuk membimbing dan memecahkan persoalan-persoalan daerah.

Pada umumnya pemerintah daerah cukup setia dan bersedia untuk mengikuti keputusan-keputusan dan pedoman-pedoman dari pemerintah pusat. Akan tetapi pemerintah pusat seringkali terlambat dalam memberikan keputusan dan pedoman-pedoman yang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah. Lagi pula kerap kali kejadian pemerintah pusat tidak dapat mencukupi keperluan-keperluan yang sangat dirasakan oleh pemerintah daerah. Di dalam keadaan darurat yang kerap kali terjadi, maka pemerintah daerah terpaksa mengambil keputusan dan menjalankan tindakan-tindakan sendiri tanpa menunggu ijin dari pemerintah pusat.

5)     Perbedaan paham antara masyarakat Jakarta dan masyarakat di luar daerah Jawa Barat.

Setiap pemerintah daerah tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh politik yang hidup di dalam masyarakat daerahnya dan merupakan suatu gejala yang tidak dapat diingkari lagi. Bahwa perbedaan paham politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sipil atau Militer) dapat mengakibatkan pertentangan politik dan phisik, di mana sudah beberapa kali menjadi kenyataan di dalam sejarah Republik Indonesia.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pertim-bangan utama yang mengharuskan dilaksanakannya desentralisasi adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat-masyarakat setempat dengan lebih baik lagi. Jadi, desentralisasi adalah suatu cara untuk mengadakan pembagian serta pemilihan tugas kewajiban yang dibebankan kepada Pusat dan Daerah agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, sehingga desentralisasi merupakan sistem Pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan politis di Indonesia pada dewasa ini.

  1. Tugas Pembantuan (Medebewind)

Selain itu terdapat pula tugas lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lazim disebut dengan istilah medebewind (tugas pembantuan).

Medebewind adalah pemerintahan di mana pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah. Segala sesuatu yang di-medebewind-kan itu ialah peraturan-peraturan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Daerah yang lebih tinggi tingkatannya kepada Daerah di bawahnya, sehinga dengan demikian pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

Dengan demikian pemerintahan di daerah dapat dibedakan menjadi: pertama, Pemerintah Daerah itu sendiri sebagai daerah otonom yang mempunyai hak-hak otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan peraturan dari Pemerintah Pusat atau Daerah yang lebih tinggi tingkatannya yang bersifat pembantuan. Kedua, Pemerintah Daerah dalam rangka dekonsentrasi biasa.**

Di Balik Nilai Penting Peningkatan Jalan Konsel-Bombana Bagi Pengembangan TNRAW dan Peningkatan Ekonomi Daerah

PENULIS: DWI PUTRO SUGIARTO

Pasca penandatangan perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dengan PT Multi Strukture-PT Trifa Abadi, Jo, tahun 2009 pihak kontraktor memulai pekerjaannya. Kegiatan ini dibiayai dari dana proyek The Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) Australia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Pekerjaan pokoknya berupa pembangunan jalan utama Tinanggea-Kasipute sepanjang 21,850 Km yang membelah kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Jalan Poros Melintas TNRAW Sebagai Zona Khusus

Dalam pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, jalan poros yang membelah kawasan termasuk ke dalam zona khusus. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik (Permenhut No. 56 tahun 2006).

Penetapan areal ini menjadi zona khusus karena memenuhi kriteria sebagaimana diatur oleh Permenhut No. 56 Tahun 2006, yaitu:

Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;

Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional; Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.

Zona khusus Taman Nasional rencananya akan ditingkatkan dengan pengawasan yang ketat, mengingat keberadaannya terletak di dalam kawasan konservasi. Sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya, pihak kontraktor hendaknya memperhatikan dampak-dampak yang mungkin terjadi terhadap keaslian maupun keutuhan Sumber Daya Alam Hayati yang ada di sekitarnya.

Nilai Strategis Perlindungan Satwa

Zona khusus TNRAW memiliki potensi ekologis dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Zona ini membelah ekosistem savana sekaligus berdekatan dengan ekosistem mangrove. Areal kiri-kanan zona ini merupakan habitat alami satwa penting Taman Nasional, seperti monyet hitam, rusa, maleo, elang sulawesi, rangkong, Kus-kus,dan Tarsius.

Tercatat setidaknya terdapat tiga jalur jelajah satwa monyet hitam melintasi zona khusus. Zona khusus yang dilintasi antara lain lokasi hutan pendidikan Tatangge (100 m dari pintu gerbang I), sungai pada titik 5 Km dari pintu gerbang I dan Sungai Mandu-mandula (12 Km dari pintu gerbang I). Dalam hal ini, zona khusus berfungsi sebagai penghubung jalur jelajah sebelah kanan dan kiri jalan. Keluarga monyet hitam memiliki perilaku hidup berkelompok, melakukan pergerakan dan selalu berpindah tempat untuk memperoleh makanan. Biasanya jalur jelajah satwa ini berada di sekitar aliran sungai yang banyak ditumbuhi oleh pohon buah-buahan serta tumbuhan pandan.

Zona khusus juga menjadi jalur perlintasan satwa rusa dari ekosistem di sekitar Gunung Watumohai ke arah laut. Biasanya satwa ini melintas dengan tujuan untuk mendapatkan air garam dan tempat berkubang di sekitar hutan mangrove.

Nilai Strategis Perlindungan Habitat Flora

Blok hutan Mandu-mandula yang bersinggungan langsung dengan ekosistem mangrove merupakan habitat alami anggrek alam. Di lokasi ini tumbuh anggrek bulan, anggrek jarum, anggrek merpati, dll. Dari tepi jalan, habitat anggrek ini hanya berjarak sekitar 50 meter.

Nilai Strategis Pengembangan Ekonomi dan Budaya

Sungai Cabang Tiga yang terletak di aliran Sungai Mandu-mandula memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Tinanggea. Di lokasi ini, masyarakat biasa menyelenggarakan upacara adat Bali. Sungai Cabang Tiga juga dianggap keramat oleh warga Bugis dan Moronene.

Bagi masyarakat Bombana, keberadaan zona khusus memiliki arti sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi Kabupaten Bombana. Zona ini merupakan jalur terpendek yang menuju Ibukota Propinsi Sultra di Kendari. Masyarakat ini biasa memanfaatkan untuk tujuan perdagangan dan distribusi produk pertanian keluar masuk Kabupaten Bombana. Pasca penemuan tambang emas di Tahite, terjadi peningkatan frekuensi pengguna jalan yang sebelumnya hanya berkisar ± 3 kendaraan/jam meningkat menjadi ± 10 kali lipatnya.

Seiring menggeliatnya perekonomian Kabupaten Bombana, terjadi pula peningkatan frekuensi kendaraan roda empat yang melintas di zona khusus. Tingginya frekuensi Kendaraan plat kuning sebagai alat angkut penumpang menandakan kebutuhan mobilitas masyarakat Bombana semakin tinggi. Dengan adanya peningkatan jalan, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah para pengguna zona khusus di masa mendatang.

Prospek Pengembangan Ekowisata

Ke depan, pengelolaan zona khusus dapat diarahkan untuk pengembangan ekowisata. Hal ini didukung oleh keberadaan potensi flora-fauna di sekitarnya dan didukung oleh panorama savana Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Sehingga dalam pengelolaan tersebut perlu didukung oleh sarana prasarana pengunjung yang memadai.

Dengan difasilitasi Dirjen Bina Marga, Balai TNRAW bekerjasama dengan Kontraktor Pelaksana Proyek EINRIP dalam pengembangan sarana prasarana penunjang ekowisata TNRAW sebagai pendukung pengembangan zona Khusus. Fasilitas yang akan dibangun antara lain 2 buah pintu gerbang di palang I dan palang II, plaza sebagai tempat parkir pengunjung, trotoar sebagai penghubung plaza dengan hutan pendidikan Tatangge, papan interpretasi wisata di sepanjang kiri kanan zona khusus dan pos jaga yang dapat berfungsi sebagai pos pemeriksaan sekaligus pelayanan pengunjung.

Pengembangan ekowisata sepanjang zona khusus ini dapat mendorong peningkatan PNBP dari sektor wisata. Sekaligus membuka celah bagi investor untuk melakukan pengembangan ekowisata melalui pengelolaan kolaboratif bersama Balai TNRAW. Investor dapat berupa instansi pemerintah/Pemda, BUMN, BUMD maupun swasta. Pengelolaan kolaboratif ini dimungkinkan melalui aturan Permenhut No. P.19 Tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA dan Kepmenhut nomor 390 tahun 2003 tentang kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Mitigasi Dampak Peningkatan Jalan

Meskipun nilai positipnya terbilang tidak sedikit, secara langsung maupun tidak langsung aktivitas peningkatan jalan Tinanggea-Kasipute akan berdampak terhadap pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dan juga sektor-sektor lain. Diperlukan mitigasi untuk mencegah dan mereduksi dampak- dampak yang ada agar tidak mengganggu tujuan pengelolaan TNRAW.

Upaya mitigasi dampak tidak akan berarti jika para pihak yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak berkomitmen dengan rencana yang telah dibuat. Sehingga diperlukan pengawasan dan evaluasi rutin sebagai upaya pemantauan perkembangan pada masa konstruksi dan pasca konstruksi. Semoga dengan adanya peningkatan jalan di sepanjang zona khusus tidak menjadi boomerang bagi pengelolaan kawasan TNRAW di masa-masa mendatang. **

Stadion Lakidende dan Riwayatmu Kini

JUDUL sebuah berita mengusik perhatian saya. Di tengah riuhnya politik Sultra, Stadion Lakidende di Kota Kendari diberitakan tidak terurus. Judul itu seperti ingin mengatakan stadion Lakidende itu tidak cukup kuat lagi untuk dibanggakan. Pikiran saya menerawan ke belakang, tahun 1996-1997, atau ketika stadion ini penuh sesaak saat saat sepakbola di bumi Anoa ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan.

Waktu itu Persatuan Sepakbola Kendari masih berkutat di level Divisi II. Sangat berat rasanya naik ke Divisi I PSSI apalagi berlaga di Divisi Utama. Kepengurusan Pengda PSSI Sultra saat itu sudah 10 tahun tak berganti-ganti. Ketuanya terus saja dipegang Tumbo Saranani. Ketua tak diganti-ganti, kegiatan pun tidak ada. Stadion Lakidende hanya banyak dipakai untuk kegiatan nonsepakbola.

Di balik itu sejumlah pejabat Pemkot Kendari yang juga pemerhati bola seperti gatal ingin agar sepakbola di Kendari menggeliat juga seperti daerah lain. Waktu itu pula menjelang bergulirnya kompetisi Divisi II Wilayah Sultra. Wilayah Sultra itu mencakup tim divisi II seperti Persatuan Sepakbola Kendari (kini namanya Kendari Utama), Persimuna Muna, Gasko Kolaka, PS Unaaha, PS Buton, dll. Masa itu tim sepakbola yang terbaik yang sering kita dengar dan aktif berlatih hanyalah klub-klub di bawah naungan Pengcab PSSI Kendari. Misalnya PU Putra, PSAL Kendari, dan sebagian lagi dari Kolaka dan Unaaha.

Sejumlah pemerhati bola tau bahwa tanpa disupport dari belakang, tim PS Kendari tak bakal bisa diandalkan lolos ke Divisi I. Berbagai diskusi pun dilakukan di Kendari. Ada namanya ”Diskusi Berkala Menuju Divisi I PSSI”. Saya bersama Anwar Hamzah, Amran Yunus, Suheddang Asdan, Hasanuddin Hans, Haji Anwar (pelatih Galanita Kendari) pontang panting mencarikan dana agar diskusi bisa berjalan terus.

Beberapa kali diskusi berkala akhirnya diketahui berbagai masalah sepakbola Kendari dan Sultra. Satu kata waktu itu: Harus ada restrukturisasi pengurus Perserikatan Kota Kendari. Hasilnya, perserikatan mengembalikan PS Kendari kepada pemda Kota kendari. Masyhur Masi Abunawas selaku walikota saat itu menyambut baik ide restrukturisasi. Dia kemudian menjadi Ketua Umum PS Kendari. Selanjutnya, Ketua Bappeda Buhari Matta dipilih menjadi Ketua Harian PS Kendari. Mujahid dan saya dusulkan sebagai Sekretaris.

Lalu apa selanjutnya? Tunjuk pelatih, kemudian diumumkan di koran akan adanya seleksi pemain untuk menjadi skuad PS Kendari. Beruntung waktu itu saya masih di Koran Media Kita (kini Kendari Pos), sehingga saya bisa ikut membantu dan membuat rubrik interaktif, misalnya share apa julukan yang pas buat PS Kendari. Macam-macam yang masuk melalui SMS dan surat. Ada yang menyebut sebaiknya julukan PS Kendari adalah ”Pasukan Anoa” , ada juga mengusulkan ”Laskar Anoa” dll. Yang jadi ikon akhirnya ”Pasukan Anoa.” Tentu julukan ini sekarang gak dipakai lagi karena perkembangan dan perubahan begitu cepat terjadi.

Untuk meramaikan sepakbola ini, koran sangat berperan. Media Kita waktu itu menjadi satu-satunya koran yang ikut habis-habisan mensupport PS Kendari. Sementara, agar sepakbola lebih dekat dengan masyarakat, seleksi pemain dan latihan harus dilakukan di Stadion Lakidende. Akhirnya ramai, stadion sebanggaan warga Sultra itu pun mulai dibenahi, lalu lambat laun warga Kendari sabang sore datang melihat persiapan PS Kendari yang akan berlaga di Divisi II PSSI Wilayah Sultra. Lampu mercuri di stadion itu yang tadinya jarang terpakai sudah bisa menyala lagi.

Eksebisi atau ujicoba pun seminggu sekali dilakukan. PS Kendari dengan julukan ”Pasukan Anoa” seperti mulai menemukan jati dirinya. Lawan PSAL kita menang, lawan tim dari TNI Zipur kita juga menang, tapi lawan PSM Makassar atau tim Liga Indonesia kita kalah. Tapi bukan itu yang dikejar segenap pengurus. Mereka ingin agar sepakbola Sultra begairah lagi setelah Pengda PSSI stagnan 10 tahun.

Tapi kalau sekarang Stadion Lakidende Kendari tak terurus lagi, rasanya kita mau menangis. Memang, biasanya, riuhnya stadion sepakbola berbanding paralel dengan prestasi sepakbola sebuah daerah. Dengan tak terurusnya Lakidende, maka bisa diindikasikan sepakbola daerah ini lagi stagnan. Sepakbola ramai, maka stadion pun akan ramai.

Judul berita itu seperti ingin mengatakan mana pengurus daerah KONI, mana pengasuh Pengda PSSI Sultra? Yang lebih membuat miris lagi, belum ada anggaran yang diusulkan ke DPRD Sultra untuk pemiliharaan dan perbaikan stadion Lakidende itu. Saya pun makin miris karena ternyata pra PON sepakbola 2011 gagal dihelat di Lakidende karena tak memenuhi syarat.

Ternyata ketua Pengda PSSI itu adalah wakil ketua DPRD. Kalau demikian, apa kerjanya sang ketua itu? Ketua Pengda PSSI sekaligus wakil ketua DPRD seperti tidak cukup untuk membantu adanya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan stadion itu.

Jadi ingat ketika Pengda PSSI seluruh Indonesia terlibat pro kontra tentang pemilihan ketua umum PSSI. Pengda PSSI Sultra ikut ambil bagian dalam konflik PSSI itu, Bersama dengan Pengda PSSI lainnya, Sultra memberikan kontribusinya juga untuk pemasangan iklan di sebuah media cetak nasional. Banyak uang untuk memenangkan konflik, tapi kehabisan anggaran ketika harus membantu memperbaiki stadion sendiri.

Tapi Sabaruddin Labamba mungkin tidak tahu kalau stadion butuh uluran tangan petinggi PSSI Sultra dan para pemangku jabatan di legislatif. Dinas olahraga Sultra yang menaungi berbagai pasilitas olahraga di wilayahnya belum tergerak lagi untuk menyelamatkan stadion bersejarah itu. Tidak adakah, sedikit saja, sang wakil ketua DPRD yang nota bene Ketua Pengda PSSI Sultra berusaha menggolkan anggaran pemeliharaan fasilitas olahraga di sana?

Labamba adalah kader PAN, dan Gubernur Sultra, Nur Alam, juga adalah kader PAN, sebenarnya sudah klop jika keduanya memang ingin menggairahkan kembali Stadion Lakidende. Demi kepentingan prestasi, anggaran untuk itu sangat bisa digelontorkan. Toh yang nanti menikmati hasilnya adalah masyarakat Sultra atas kepedulian para pemimpin daerah.

Atau, jika tidak, berikan kesempatan kepada Dinas Olahraga Sultra atau Dinas Olahraga Kota Kendari untuk mengurusnya. Beri akses yang besar untuk menggunakan cara-cara terbaik agar bisa berkreasi mengelola stadion itu dengan beberapa catatan. Di sisi lain, dan tak kalah penting, segenap pengurus sepakbola di tingkatan apapun, mestinya menjadikan Stadion Lakidende sebagai markas PS Kendari. Satu dua ruangan di sana bisa disulap untuk dijadikan pusat aktivitas sepakbola.

Demi sepakbola, jangan takut injak rumput stadion. Tapi kalau untuk kepentingan kampanye, konser, dan semacamnya kuatlah untuk menolak. Prioritaskan sepakbola dulu baru kemudian acara lain-lain. Kalau ada acara istighosah di sana, titiplah doa agar didoakan semoga Stadion Lakidende bisa kembali menjadi kebanggaan masyarakat Kendari dan Sultra. Itu saja. (Syahrir Lantoni/Sultranews.com situs sindikasi suarakendari).

Pilkada Konsel Pertarungan antara Imran dan Nur Alam?

KENDARI, SUARAKENDARI.COM- Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Konawe Selatan tak sekedar pesta demokrasi biasa, tetapi lebih dari pertarungan para politisi besar di Sultra yakni, Antara Nur Alam dan Imran. Pertarungan menjaga gengsi sekaligus ajang pembuktian dua penguasa.

Dua sosok kepala daerah diprediksi akan tampil habis-habisan membela jagoannya masing-masing. Nur Alam yang juga seorang Gubernur punya kepentingan karena menjadikan pesta demokrasi konawe selatan ini adalah ajang pengujian diri mengingat Nur Alam memiliki andil besar mengantarkan sejumlah nama menjadi kepala daerah di 9 kabupaten/kota di Sultra. Nur alam tentu tak ngin kehilangan muka kalah di tanah kelahirannya.

Sebaliknya, Imran yang saat ini menjabat sebagai Bupati Konsel juga tak ingin kehilangan wibawa pasca menjabat .Sebagai sosok politisi Imran setidaknya harus tetap menanamkan cakarnya dengan mengusung calon bupati pengganti dirinya kelak. Lebih dari 10 tahun berkiprah membangun Konsel menjadi modal besar bagi Imran. Selama Apalagi selama memimpin, Imran minim sorotan miring, baik terkait kasus hukum maupun kebijakan berbau kontrovesi lainnya.

Kendati, bakal dibanjir dengan wajah-wajah baru yang hendak maju bertarung, namun atmosfir pertarungan pilkada sangat ditentukan dari haluan politik  ke dua politisi in.  Bahkan,  sejakjauh hari keduanya telah memperlihatkan rivalitas mereka, khsusunya yang berkaitan dengan perang kebijakan pengangkatan pejabat Sekda konsel beberapa waktu lalu. Pertarungan keduanya juga telah berdampak kuat pada terbelahnya peta politik di konsel. Yang artinya saat ini dua gerbong besar tengah berhadap-hadapan. Terpulang dari perhelatan politik yangs emakin menghangat di bumi Laiwoi, harapan masyarakat tentu agar kelak pesta demokrasi bisa berjalan damai. YOS

Bersantai Ria di Taman Kota

Taman yang semula menjadi lokasi pembuangan sampah warga disulap menjadi lolasi taman yang asri. Penyedia taman adalah pemerintah kota bagian New York. Mereka menyediakan layanan ekstra, memanjakan warga dengan fasilitas internet gratis, meja kursi, loker koran hingga segala jenis makanan minuman. Setidaknya setiap hari ada dua ribuan warga New York bertandang ke taman ini. Kelas elit hingga menengah berbaur. Membuat perputaran bisnis di lokasi ini begitu luar biasa. Sayang taman New York hanyalah sebuah taman yang hamparannya minim pepohonan. Cahaya matahari sedikit sekali melintasi taman ini akibat terhalang hutan beton pencakar langit.

Di Indonesia ada banyak layanan taman serupa. Di beberapa sudut Jakarta juga terdapat taman-taman seperti ini. Namun hanya sedikit pepohonan yang tumbuh sehingga terkesan sebuah taman yang tandus dan hanya dipenuhi kursi dan meja. Ada nuansa hidup bergerak menjadi perhatian pemerintah dan pebisnis di kota itu.

Saban hari saya mampir ke taman kota Kendari. Letaknya persis di depan kantor Walikota Kendari. Tidaklah naïf jika membandingkan taman kota New York disulap di taman kota di Kendari. Apalagi pemerintah kota telah menyediakan lahan khusus plus sarana dan prasarana di lahan seluas empat hektar ini. Pemerintah kota menetapkan taman kota ini sebagai kawasan terbuka hijau.

Mencoba memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sana. Ada listrik gratis untuk colokan laptop. Ada meja dan kursi beton yang dibuat permanent. Ada jalan setapak yang digunakan warga untuk jogging. Hanya sayang pemilik taman belum menyediakan layanan warless untuk internetan gratis.

Beberapa mahasiswa dan anak sekolahan juga memanfaatkan lokasi ini untuk kongkow-kongkow sembari bermain facebook. Sayang lokasi ini termanfaatkan hanya saat siang hari. Pada malam hari terlihat gelap gulita.. Pemerintah kota tidak menyediakan layanan lampu penerang, hingga warga enggan mampir ke sana. Ditambah pula tak adanya menu makanan yang bisa dinikmati, dan masih menjadikan taman ini area terlarang bagi pedagang kaki lima.

Di balik kekurangan yang muncul di sana-sini, ada yang membuat taman ini memiliki ‘nilai’ lebih dari sekedar sebuah taman. Setidaknya ada seratusan pohon yang tumbuh berjarak-jarak. Dari pohon berukuran kecil hingga pohon-pohon besar dengan ragam jenis tumbuh subur. Ada Pohon mahoni (switenla mahagoni), cendana (pterocaspus indicus) dan ketapang (terminalia katapa).

Pohon-pohon besar ini telah berusia belasan tahun. Sebelum menjadi taman milik kota, taman ini dulunya milik pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Pohon-pohon ini ditanam di masa pemerintahan Laode Kaimoeddin, Gubernur Sulawesi Tenggara ketika itu. Bagi komunitas wartawan lingkungan, sosok Kaimoeddin memang dikenal sebagai pribadi yang peduli lingkungan. Terbukti banyak pula pohon yang sama kini tumbuh subur di lingkungan kantor gubernur Sulawes Tenggara, bahkan jumlahnya mencapai ribuan pohon tumbuh di sana.

Setidaknya saat menikmati taman kota di siang hari, taman ini cukup teduh, menghalau cahaya matahari. Kita juga disuguhkan lingkungan yang asri, dan dapat membuat orang betah duduk berlama-lama. Geliat taman kota setidaknya memberikan ruang baru bagi warga kota, termasuk orang seperti saya menikmati taman impian yang asri, yang kelak bisa dinikmati siapa saja. (Yos Hasrul)

Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Penulis: DR Arsalim SE.,M.Si

(* Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan)

PELAYANAN PUBLIK pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Oleh karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang

Pelayanan Publik.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas Pemerintahan Daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tarsebut tetap akan membagi–bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (Pemerintahan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang–undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak–hak asal–usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan–pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.

Sejak diberlakukan penerapan UU No. 22 Tahun 1999 telah terjadi pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model efesiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi  merupakan keniscayaan dalam oraganisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (rule government) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah,  yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam kontek pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi.

Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan  salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masayarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.  Permasalahan Pelayanan PublikPermasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

  1. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
  2. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
  3. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.
  4. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
  5. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.

Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/ aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu, Inefisien.

Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi.

Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien. Pemecahan MasalahTuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Penetapan Standar Pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.
  2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP). Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:
    • Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya.Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;
    • Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    • Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
    • Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
    • Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;
    • Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas;
  3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
  4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan; Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara private untuk menghasilkan kualitas yang baik.

Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain: contracting out, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran sebagai pengatur; franchising, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan price regularity untuk mengatur harga maksimum. Dalam banyak hal pemerintah juga dapat melakukan privatisasi.Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana.

Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan.3.3. Desentralisasi

Kasus – Kasus Federalisme yang Bertentangan dengan Desentralisasi

Di Kanada, pemerintah Federal dapat membatalkan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah propinsi, dan bahkan menginstruksikan Letnan Gubernur untuk menundanya.Konstitusi di bekas negara Uni Soviet menentukan bahwa satu-satunya yang berhak melakukan amandemen terhadap konstitusi adalah Pemerintah Pusat.

Bahkan kekuasaan Pemerintah Pusat sangat besar dibandingkan dengan yang dimiliki atau yang menjadi haknya pemerintah Negara Bagian di negara itu. KESIMPULAN. Penerapan model demokrasi dalam sistem Pemerintahan Daerah yang sekarang diterapkan belum mencapai hasil yang diharapkan. Perilaku birokrasi dan kinerja Pemerintah Daerah belum dapat mewujudkan keinginan dan pilihan publik untuk memperoleh jasa pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya : perluasan institusional dan mekanisme pasar, penerapan manejemen publik modern, dan perluasan makna demokrasi.Upaya ini dapat terwujud apabila terdapat konsistensi dari sikap Pemerintah Daerah bahwa keberadaannya adalah semata-mata mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya, otonomi adalah diberikan kepada masyarakat. Sehingga keberadannya harus memberikan pelayanan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki otonomi tersebut.

Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

 

 

 

Demokrasi Layang-Layang Putus

Oleh : Yusran Taridala
Direktur MarsCon Indonesia
(Publishing, Research and Popular Drafting Advisor)

USAI pesta pemilu kemarin, ada sekelumit celoteh dari para mantan caleg, yang duduk maupun – lebih-lebih – yang ‘tadudu’ (tidak duduk dalam bahasa nyeleneh orang Kendari), yang hemat saya ‘cukup fenomenal’ terkait jumlah perolehan suara. Meski meraup suara signifikan, para caleg terpilih sekalipun, umumnya sempat mengeluh : “Duh kenapa suara saya hanya segini. Kemana larinya suara saya yang lain, yang disini, disitu, disana. Padahal amplof saya ada sekian ribu disini, disitu, disana…”. Keluhan mantan caleg yang ‘tadudu’ lebih miris lagi, seperti : “Ya Allah, hancur saya. Masa suara saya hanya sekian biji, padahal amplof saya sekian ribu. Pemilu apa ini”, dan seterusnya dan sebagainya.

Celoteh pasca pemilu ‘transaksional’ seperti itu hampir merata meluncur dari bibir para mantan caleg, oleh karena memang nyaris seluruhnya ‘dipaksa’ untuk menjadikan skema “transaksi atau jual beli suara” sebagai satu-satunya norma strategy yang paling niscaya untuk digunakan. Bahwa modal social-base, aneka strategy trust image building atau puluhan jurus politik lain adalah juga memiliki pengaruh, itu sih – kata orang – hanya ada di kisah pemilu tempo doeloe, atau setidaknya dalam cerita pemilu ideal di manca negara yang sudah berpengalaman ratusan tahun berdemokrasi.

Tapi, sebuah sebuah realita paradox kemudian mucul disini dan cukup menarik untuk ditilik di seputar fenomena jual-beli suara tadi. Fenomena ini harusnya, secara matematis, membuahkan outcome perolehan suara yang lebih pasti (countable) ketimbang sekedar memprediksi perolehan suara dari hasil kampanye model konvensional. Sebaliknya, prediksi matematis yang dikalkulasi berdasarkan jumlah “amplof beredar”, justru membuahkan perolehan suara yang “lebih tidak pasti”, bahkan hampir seluruhnya diklaim berbuah angka ‘under-estimate’, seperti yang menjadi keluhan para mantan caleg tadi.

So, what’s up sebenarnya?. Bukankah warga pemilih sendiri sejak jauh hari sudah memasang “iklan” ada uang ada suara, atau odoi paralu, ungkap sepupu sekian kali saya di Konawe. Lalu, ketika kehendak ‘iklan sialan’ itu dipenuhi, kemana perginya suara mereka.
Yang pasti, jumlah suara yang diraup setiap caleg di pileg kemarin, rata-rata tidak berkorelasi positif dengan jumlah amplof yang diedar. Iklan (bertanda petik) ‘ada uang ada suara’ itu, pastinya memang bukan iklan beneran. Ia lebih semacam ekspresi ketidakpedulian para pemilih terhadap ‘apapun’ sisi normatif dan ideal yang dibawa atau dijual oleh para caleg saat berkampanye. Pemilih sesungguhnya sedang ingin mengatakan ‘persetan’ dengan kalian para caleg, toh kami selama ini tidak pernah dan tak akan pernah merasakaan manfaat dari pemilu vis a vis kursi de pe er.

Bagi sebagian pemilih, ungkapan ‘ada uang ada suara’ itu juga sesungguhnya adalah perangkap lama yang disiapkan untuk “mengerjain” para caleg, terutama yang berstatus incumbent bertabiat kikir. Mereka, warga pemilih, menjadikan ‘uang’ sebagai cemeti untuk menyakiti atau membalas sakit hati, meski sebagian lainnya memang bermaksud mencari uang kecil dari dompet caleg incumbent yang ‘lupa diri’.
Terlepas dari semua itu, unsur ‘uang’ dalam pileg kemarin tetap menjadi mesin vote-getter yang paling ampuh, meski tidak lagi pada fungsi klasiknya sebagai an sih alat membeli suara, melainkan lebih sebagai alat pencipta peluang memperoleh suara lebih banyak. Jadi, tetap saja, uang adalah the smiling money dalam perspektif pemilu kemarin dan lima tahun lalu. Yang sekonyong-konyong berbeda dalam diskursus pemilu kali ini adalah bahwa prilaku pemilih tak lagi menunjukkan pola yang pasti dan jelas. Nyaris seluruhnya mengkategorikan diri sebagai swing-voter (pemilih mengambang), meski sering dalam kacamata orang luar, sebagian mereka justru diketahui adalah strong-supporter bagi caleg tertentu, misalnya oleh karena adanya ikatan keluarga atau kepentingan dan jasa-balik tertentu. Preferensi politik pemilih pun menjadi ‘kabur’. Mereka menjatuhkan pilihan karena alasan apa, ini yang sekonyong-konyong membingungkan.

Tapi yang hampir pasti memang, komunitas pemilih kita seolah sedang mempertontonkan model prilaku liberal bak ‘layang-layang putus’, untuk, sengaja membuat bingung para caleg. Mereka memilih berprilaku mengikuti arah angin, dan kemana mereka akan melayang, nyaris tak bisa diprediksi atau apalagi dikendalikan. Sangat mungkin, meski dengan bantuan jasa konsultan politik berpresisi tinggi, sangat sulit bagi para caleg untuk menilai dan memilah karakter populasi pemilih ke dalam kategori klasik ini : pemilih primordial, pemilih transaksional, pemilih cerdas/pemilih rasional dan pemilih mengambang. Tegasnya, komunitas pemilih kita sedang menginternalisasi karakter politik mereka sebagai orang bebas sebebas-bebasnya seperti yang digambarkan Plato pada 2.500 tahun silam : they are free men. The city is full of redeem and liberty of speech, and men in it may do what they like. Artinya, mereka adalah orang-orang yang merdeka, Negara penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara, dan orang-orang didalamnya boleh melakukan apa saja yang disukainya.
Terhadap fenomena preferesi politik konstituen yang membingungkan seperti di atas, saya menyebutnya sebagai fenomena demokrasi layang-layang putus, termasuk pula untuk menjelaskan bahwa dalam perjalanan pemilu, tali penghubung antara kontestan dan konstituen yang mungkin masih terjalin karena hubungan-hubungan sosial biasa sebelumnya, tiba-tiba saja putus oleh sermacam badai frustrasi masyarakat pemilih terhadap tingkah pola wakil-wakil mereka di parlemen.

Tapi di pihak kontestant sendiri, apalagi caleg non-incumbent, tak bisa juga dijadikan sasaran empuk untuk mengarahkan tuduhan sebagai biang penyebab terjadinya rasa frustrasi tadi. Sebab, totalitas fakta demokrasi layang-layang putus yang kita alami hari ini, tentu saja bukan andil dari satu dua orang, atau bahkan dari seribu dua ribu orang caleg yang berkompetisi, melainkan oleh para aktor intelektual atau agen perubahan strategis yang ikut mempengaruhi arah kebijakan sistem demokrasi politik kita.

Apa yang kemudian terjadi dari fenomena demokrasi layang-layang putus itu adalah bahwa sangat banyak caleg terpilih yang lolos ke parlemen hari ini, sama sekali bukan figur yang diperhitungkan sejak awal. Sebab, seperti karakter layang-layang putus yang titik jatuhnya tak bisa diprediksi, para caleg terpilih kita itu umumnya lahir dari pikiran konstituen pada saat pemilu yang melayang-layang, yang tak tahu harus menggunakan preferensi atau criteria politik seperti apa yang harus digunakan sebelum akhirnya ‘memasrahkan’ jatuhnya pilihan politik di bilik suara.

Dari rahim demokrasi layang-layang putus itu pula, kita punya sedikit alasan untuk berasumsi bahwa kebanyakan anggota parlemen yang akan dilantik dalam beberapa bulan ke depan ini, juga akan memiliki karakter seperti layang-layang putus. Artinya, kebanyakan mereka akan melupakan pertalian hubungan politik dengan konstituen, dan karenanya akan melenggang-lenggang di atas predikat anggota dewan yang terhormat tanpa tahu kemana sesungguhnya arah fungsional dari keberadaan mereka di lembaga parlemen itu.