Spanduk Kebhinekaan, Spirit Kemerdekaan

Parade perayaan kemerdekaan di Kendari. foto: Yos Hasrul

SEBUAH spanduk terpasang di pinggir jalan poros ibukota Sulawesi Tenggara, Kendari, tepat saat parade perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (15/8/17) pagi. Dalam spanduk berukuran 2 x 1 meter tersebut tertoreh tulisan “kemerdekaan Kebhinekaan dalam persatuan adalah kekuatan dasyat yang memerdekakan bangsa”.

Saya membacanya saat barisan karnaval murid SDS Excellen School yang seluruhnya didominasi warga Tionghoa Kendari melalui jalan itu. Seperti peserta lain, murid SDS Excellen School juga berdandan ala pejuang kemerdekaan dihiasi dengan asesoris pita merah putih di kepala mereka.

Isi spanduk yang mencoba menggelitik sekaligus membangkitkan ingatan kita, dan saya rasa cukup tepat mengambil momentum di tengah makin renggangnya rasa toleransi sebagian besar rakyat beberapa tahun belakangan ini.
Hemm.. sayang hampir tak satu pun orang peduli dengan isi tulisan di spanduk itu, sebab, mata warga terkosentrasi penuh pada barisan karnaval yang diikuti ribuan pelajar dan dimeriahkan tetabuhan drum band pelajar.

Saban tahun Saya selalu menjadi penonton setia parade kemerdekaan di Kota ini. Bersama warga lainnya, Saya turun ke jalan hanya untuk merasakan spirit besar rakyat dan menyaksikan eratnya persatuan rakyat meneriakkan patriotisme di sepanjang jalan. Namun di tegah gegap gempita, Saya nyaris tak pernah menyaksikan warga tionghoa di Kota Kendari dilibatkan maupun melibatkan diri dalam setiap parade perayaan ini. Padahal, jika melihat populasi etnis Tionghoa di Kendari mungkin tidaklah terlalu besar, namun tidak juga terlalu kecil. Apalagi penguasaan ekonomi,khususnya barang dan jasa sebagian besar dalam penguasaan saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa.

Dalam sejarah perjalanan orang tionghoa di Negeri Kalosara mungkin sangat melekat kuat berpegag teguh dengan adat budaya setempat, mengakar dalam kehidupan sosial yang meneguhkan sikap toleransi. Di kota ini, orang-orang tionghoa membentuk rantai ekonomi. Tradisi bisnis, ulet serta konsisten dalam berusaha menjadi bagian dari proses transfer pengetahuan bagi orang local di Kendari. Ini pula yang mengantarkan terjadinya proses asimilasi lebih dari setengah abad hingga diperkirakan jumlah orang Tionghoa terus bertambah dan menyebar ke sejumlah wiyalah di Sulawesi Tenggara.

Kembali ke bingkai sejarah perjuangan bangsa, maka sepatutnya, saudara kita dari etnis tionghoa melebur diri dalam semangat patriotisme tahunan. Pun demikian pemerintah, baik pusat hingga daerah sedapatnya membuka kran berekspresi pada semua warga negara untuk meluapkan semangat patriotisme mereka. Bukankah sejarah telah mencatat pemuda-pemudi Indonesia, tanpa melihat latarbelakang, mau itu agama, suku, dll. termasuk etnis tionghoa ikut andil dalam memerdekakan negeri ini.

Sebutlah seperti tokoh John Lie Tjeng Tjoan alias Jahja Daniel Dharma. Lelaki kelahiran Manado 9 Maret 1911 ini diberi gelar pahlawan nasional atas jasanya dalam perang kemerdekaan,dan mendapat Bintang Mahaputra Adipradana (2009). Besarnya jasa John Lie, sampai-sampai pemerintah memakai namanya sebagai nama salah satu kapal perang RI, yaitu KRI John Lie (358) pada akhir 2014.

Asal tahu saja, John Lie adalah perwira tinggi AL RI dengan pangkat Laksamana Muda. Dia menembus pertahanan Belanda di laut untuk menukar komoditas ekspor dengan senjata. Daerah operasinya meliputi Singapura, Penang, Bangkok, Rangoon, Manila, dan New Delhi. John Lie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Ada lagi keturunan CIna lain yang berjasa besar, namun namanya tenggelam dalam sejarah, yaitu Liem Koen Hian. Menurut sejarawan Didi Kwartanada, Liem Koen Hian adalah salah satu orang yang ikut merancang UUD 1945. Selain itu, ia adalah wartawan dan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan masih banyak lagi.

Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, saya kembali menonton perayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pagi itu, dimana ribuan siswa di Kota Kendari menggelar karnaval bertema kemerdekaan. Dengan berdandan ala pejuang kemerdekaan para siswa berjalan kaki menyusuri ruas jalan kota. Beberapa diantara kelompok siswa bahkan melakukan atraksi seperti menggelar pragmen atau aksi teatrikal jalanan yang menggambarkan semangat perjuangan melawan penjajah. Seperti yang dilakukan murid-murid SDS Excellen Schoolt yang membuat teatrikal diakhir perjalanan mereka, tentu lah tontonan yang cukup heroik berlatar era perjuangan melawan penjajahan belanda. (Yoshasrul)

Waspada… Jika Tidak Diurus Kendari Akan Jadi Genangan Air Permanen

PENULIS: LAODE OTA

Pemerhati Lingkungan

Secara visual, intensitas hujan beberapa hari yg menimbulkan longsor, banjir dan genangan air di Kota Kendari saat ini, disebabkan 4 hal utama yaitu; (a) gangguan hidrologis, seperti intensitas hujan yg tinggi, makin rendahnya tutupan vegetasi di Hulu, makin menyempitnya aliran sungai, (b) gangguan infrastruktur dengan pemakaian anggaran Rp. 1 triliun lebih untuk merubah lanscap teluk kendari seperti, pengerukan teluk tetapi diikuti penimbunan material untuk jalan mesjid Al Alam, serta penggantian nomenklatur reklamasi teluk menjadi pembangunan tambat-labuh perahu, pembangunan liar di kawasan jalur hijau/mangrove di semua mulut teluk dan bantaran singgah besar, (c) kebijakan (provinsi dan kota kendari), seperti pemberian IMB tidak disertai dengan kewajiban membangunan/menjaga wilayah sumur serapan air, minimnya pembangunan drainase serta tidak diikuti dengan pemerintah yang maksimal, (d) rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, seperti pembuangan sampah sembarangan, penghanghancuran habitat hutan sbg stabilisasi aliranair, derasnya pemakaian kayu muda/dolken untuk bangunan, membangun kios liar di bantaran DAS, dll.

Disisi lain pemprov dan pemkot/pemkab hanya membangun dan berorientasi pembangunan fisik, serba cepat, tapi tidak mengindahkan sustansi RTRW yang berbasis perlindungan hidup manusia dan presbyterian lingkungan.

Setiap terjadi bencana seperti banjir, dan Gubernur Sultra, Nur Alam, hanya menyatakan banjir di Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, konawe, Konawe Utara, Buton Utara, sudah SIAGA SATU, (14/5/2017).

Gubernur Sultra menyatakan bahwa, tingginya intensitas air hujan, perambahan hutan di sejumlah daerah, terjadinya penyumbatan aliran sungai. Padahal kejadian dan pembelajaran terjadinya bencana secara nasional terus disuarakan. Tapi, selalu menyalahkan rakyat semata, sedangkan ada kebijakan pengrusakan mangrove dan pembangunan infrastruktur yang mempersempit tadah air teluk kendari. Ini kan kontra produktif. Belum lagi pemberian izin Kuasa pertambangan yang masif. Ini omong kosong jadinya.

Menurut BPBD Sultra, konsel, konut, butur, kendari sudah masuk tanggap darurat…khusus kendari, sudah 406 (90)kk sudah mengungsi. Pihak BPBD sultra sangat tidak produktif dan cenderung diam tidak melakukan apa apa untuk cegah bencana alam di Sultra. Termasuk rendahnya kepedulian pihak DPRD provinsi/kabupaten/kota terhadap mitigasi dan tanggap bencana.

Akibatnya, masyarakat kendari dan di kabupaten lain selalu dirundung duka bencana alam dengan pasrah pada kemampuan sendiri. Lalu kewajiban pemerintah daerah yang mengelola pajak rakyat tiap tahunnya plus jasa birokrat dari uang rakyat untuk apa? Maaf maaf maaf, gaji anda itu asalnya dari kompensasi kewajiban pajak rakyat. Dan itu tidak gratis. Tapi jasa kewajibanmu untuk mengurus, melayani dan memastikan rakyat agar tidak jadi korban banjir, menangis sendiri. Tapi kewajiban pemerintah agar rakyat hidup aman, dan nyaman!!! Kalo untuk penanggulangan bencana tidak boleh ada kata, APBD/APBN tunggu tahun anggaran. Itulah kalimat “on call”. Untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan kerugian harta benda rakyat Kalimatnya Pemerintah/wajib ada…you sesuai sumpah jabatan. **

Tikar Tolaki, Kerajinan Rakyat yang Makin Terlupakan

Penulis: Dwi Putro Sugi

Dahulu kala, tikar Tolaki merupakan kerajinan yang sangat digemari oleh masyarakat. Tidak lengkap rasanya sebuah keluarga yang menghuni suatu rumah tidak memiliki tikar khas ini. Sehingga tak heran, dahulu para pendatang di daerah Sulawesi Tenggara biasa menjumpai tikar tolaki di setiap rumah yang mereka kunjungi. Namun sayang pemandangan itu kini makin sulit ditemu.

Pembuatan tikar pada masyarakat tradisional

Membuat tikar merupakan satu bentuk kerajinan yang dikuasai oleh masyarakat Tolaki di sekitar Taman NAsional Rawa Aopa (TNRAW). Keterampilan ini dimiliki masyarakat turun-temurun dan telah menyatu dengan sistem kebudayaan setempat. Tikar bukan hanya barang yang dipakai sebagai alas tidur atau tempat duduk-duduk saja, lebih dari itu tikar tolaki memiliki nilai intrinsik yang sangat dihargai. Suku tolaki menggunakannya dalam bernagai upacara adat yang mereka selenggarakan, seperti pada pesta adat perkawinan, panen atau menyambut tamu.

Di dalam masyarakat tradisional tolaki, terdapat pembagian kerja tersendiri. Ketika ingin membuat tikar, seorang suami mencari bahan baku tikar dari hutan. Bahan baku yang diambil tergantung jenis tikar yang akan dibuat, dapat berupa daun agel atau daun pandan. Selanjutnya bahan-bahan itu dijemur sampai kering, baru dibawa pulang. Dari sini menjadi kewajiban seorang istri untuk menganyam bahan-bahan yang di bawa pulang oleh suaminya. Proses pembuatan ini tidak memakan waktu lama karena jumlah tikar yang dibuat sedikit. Hasilnya hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh keluarga yang bersangkutan. Terkecuali jika ingin mengadakan pesta adat, tikar yang dibuat lebih banyak.

Terdapat perbedaan penampilan fisik tikar adat dengan tikar biasa. Corak maupun motif tikar untuk keperluan adat lebih menonjol dengan menggunakan bahan-bahan pilihan. Warna-warna kontras menjadi salah satu karakteristik yang menyusun pola-pola tertentu pada tikar. Tikar untuk keperluan adat terkadang menampilkan kombinasi beberapa segi empat dengan ukuran sisi yang berbeda bergabung menjadi satu. Masing-masing segi empat menampilkan warna-warna yang berbeda sehingga nilai artistik lebih tampak pada permukaan tikar.

Tikar untuk keperluan sehari-hari biasanya polos, tanpa kombinasi warna bahan yang berarti. Kualitas bahannya pun kurang memperhatikan persyaratan kualitas bahan yang tinggi. Sehingga produk tikar yang dihasilkan pada umumnya lebih kasar, tipis dan kurang awet. Produk seperti ini digunakan untuk alas dipan, penutup jendela maupun tempat berkumpulnya anggota keluarga ketika sedang beristirahat.

Teknik pembuatan tikar

Pemanenan dilakukan terhadap pohon agel/pandan. Pekerjaan dilakukan dengan cara mengambil daun-daun yang telah berumur remaja (tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua).
Setelah dipanen, daun kemudian dijemur selama sehari semalam.
Setelah daun lembab dan layu, kemudian digulung membentuk lingkaran-lingkaran besar.
Dengan menggunakan alat berupa mata cutter yang lebarnya disesuaikan dengan lebar anyaman yang akan dibuat, maka daun-daun agel/pandan dibelah sesuai dengan lebar anyaman yang akan dibuat.
Setelah daun-daun terbelah dalam ukuran-ukuran yang sama maka daun–daun agel/pandan siap dianyam. Untuk tikar dengan modifikasi khusus seperti warna maka dilakukan pengolahan lanjutan.
Selain itu juga terdapat modifikasi berupa kain pelapis yang dijahit di bagian tepi-tepi tikar.
Tikar Tolaki makin terlupakan

Cukup ironis, makin lama kerajinan tradisional yang menjadi ciri khas kebudayaan Tolaki ini makin menghilang. Jika 20 tahun yang lalu, tikar tolaki menjadi kebutuhan dasar penduduk, namun kini pemandangan itu makin sulit ditemui. Bagaimana tidak, generasi muda tolaki mulai enggan untuk mempelajari kerajinan membuat tikar. Praktis hanya ibu-ibu rumah tangga atau orang tua saja yang menguasai teknik pembuatan kerajinan tangan ini. Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kerajinan ini makin menghilang dari kehidupan masyarakat di sekitar TNRAW;

1. Desakan tikar buatan pabrik

Tikar buatan pabrik selain lebih awet juga menampilkan corak-corak yang bervariasi. Konsumen juga lebih mudah memperoleh tikar buatan pabrik karena tersedia banyak di toko-toko peralatan rumah tangga. Keunggulan-keunggulan tersebut telah merubah preferensi masyarakat untuk lebih memilih tikar buatan pabrik dari pada tikar adat. Tikar pabrik biasanya terbuat dari plastik/nilon yang kuat dan tidak mudah rusak. Corak-corak yang ditampilkan juga beragam sesuai dengan kesukaan masyarakat.

Produk alas lantai plastik dan karpet yang makin berkembang juga makin mendorong kelangkaan tikar rakyat. Alas lantai plastik bersifat kedap air dan mudah dibersihkan. Sedangkan tikar rakyat menyerap air dan pada kelembaban tertentu biasanya berjamur. Tentu saja dengan hadirnya cendawan akan merubah penampilan fisik tikar. Tikar menjadi lebih kusut dan berubah warna menjadi kecoklatan atau kehitam-hitaman. Kondisi ini mengurangi nilai estetika tikar rakyat.

2. Kesulitan memasarkan produk

Kesulitan pemasaran disebut-sebut menjadi faktor penghambat usaha di bidang kerajinan tikar. Masalah ini juga dialami oleh para pengrajin tikar rakyat di Desa Tatangge, salah satu desa penyangga TNRAW. Lokasi pemasaran hasil kerajinan menjadi satu pokok pembicaraan pada pertemuan para pengrajin tikar agel di rumah Kepala Desa Tatangge, Bapak Sinda sekitar bulan Oktober tahun 2006 silam. Warga Tatangge umumnya masih memasarkan tikar pada tetangga dekatnya. Alih-alih memasarkan ke Kota Kendari, di pasar rakyat Lapoa saja barang ini sangat jarang ditawarkan. Kelangkaan produk ini di pasar rakyat warga desa Tatangge dan sekitarnya setidaknya menjadi salah satu indikator bahwa pemasaran tikar rakyat sedang mengalami kendala yang serius.

Pernah terlontar ide untuk membuat show room bagi kerajinan warga Tatangge, namun rencana ini belum bisa terealisasi sampai sekarang disebabkan belum tersedianya tempat untuk memamerkan produk-produk mereka. Bertitik tolak dari kesulitan ini, warga memiliki inisiatif untuk bekerjasama dengan dinas terkait PEMDA KONSEL. Sayangnya ide ini terkendala dengan masih rendahnya networking antara warga dengan PEMDA KONSEL.

3. Kurangnya permodalan usaha kerajinan tikar rakyat

Bisnis tikar rakyat skala kecil kurang memerlukan banyak modal. Namun, untuk membangun bisnis tikar rakyat yang besar dan menguntungkan memerlukan modal yang tidak sedikit. Masyarakat daerah penyangga yang umumnya berada pada posisi kelas ekonomi menengah ke bawah mengalami keterbatasan modal untuk mengelola bisnis tikar agel secara profesional. Setidaknya produk ini harus cukup populer dahulu di mata masyarakat luas untuk menarik minat masyarakat membeli maupun menggeluti bidang usaha ini. Beberapa pengrajin tikar di desa Tatangge mengaku bahwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka mengalami kesulitan apalagi untuk membangun bidang usaha yang profesional. Seperti pepatah “jauh panggang dari api”. Ini cukup sulit dilakukan.

Modal kecil diakui menjadi penyebab bidang usaha pertikaran masyarakat sekitar TNRAW kurang berkembang. Skala produksi yang rendah berimbas pada rendahnya nilai keuntungan penjualan produk. Karena dianggap sebagai bisnis yang kurang menguntungkan, kerajinan tikar rakyat makin lama makin ditinggalkan.

Strategi pengembangan tikar rakyat

Lebih dari pada produk biasa, tikar tolaki membawa ciri khas budaya asli masyarakat tolaki. Sudah sewajarnya pengembangan kerajinan tikar tolaki perlu didukung oleh semua pihak. Bukan tidak mungkin, 20 tahun mendatang anak cucu kita harus pergi ke museum hanya untuk melihat bentuk tikar tolaki. Diperlukan berbagai langkah penyelamatan kebudayaan rakyat ini agar tetap eksis di masyarakat. Strategi yang dapat ditempuh antara lain :

1. Penguatan kapasitas pemerintahan desa

Pemerintahan desa merupakan garda terdepan yang berinteraksi secara langsung dengan para pengrajin tikar agel. Kelembagaan yang kuat akan mendorong efektifitas dan efisiensi pemerintaahan desa. Faktor ini perlu dibenahi lebih serius mengingat pada umumnya desa-desa di sekitar TNRAW merupakan desa-desa kecil yang kelembagaannya masih lemah. Bahkan sebagian diantaranya masih berstatus sebagai desa persiapan, seperti halnya desa Tatangge. Lembaga desa yang sudah terbentuk belum menjalankan fungsinya secara optimal. Bahkan dijumpai pula perbedaan kesepahaman pada aparat desa tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga yang bersangkutan. Sehingga mekanisme pemerintahan desa tidak berjalan secara optimal.

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di bawah camat dapat menjadi wadah penyaluran aspirasi dan kebutuhan para pengrajin tikar tolaki. Kepala desa juga berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung antara para pengrajin dengan instansi pemerintah yang terkait atau NGO yang concern dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat (community development).

2. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Human Resources Capacity)

Kapasitas SDM telah menjadi salah satu barometer kemampuan organisasi atau lembaga dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, untuk mengangkat pamor tikar tolaki diperlukan penguatan kemampuan pengrajin produk tersebut. Tuntutan kapasitas SDM tidak hanya diperlukan dalam peguasaan teknik pembuatan tikar, namun seorang pengrajin harus menguasai mekanisme pasar dan menyadari arti penting peningkatan kualitas produk secara terus-menerus. Penampilan tikar tolaki yang monoton dan tidak mengikuti perkembangan kebutuhan pasar akan menyebabkan produk ini terisolir dan tidak laku. Tentu saja ini bukan berarti menghilangkan nilai khas motif tolaki pada tikar, namun perlu adanya kombinasi motif khas tolaki ini dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Perubahan tingkah laku ini dapat dilakukan dengan penyuluhan dan pembinaan SDM oleh pemerintah atau LSM.

3. Bantuan permodalan

Pemberian bantuan permodalan dapat membantu meningkatkan skala usaha kerajinan tikar tolaki. Bantuan ini sebaiknya tidak diberikan cuma-cuma tetapi dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan. Belajar dari pengalaman lalu, ternyata banyak terjadi penyimpangan dalam pemberian batuan kepada masyarakat di daerah penyangga. Masyarakat seringkali memiliki persepsi bahwa bantuan pemerintah itu sifatnya hibah cuma-cuma. Akibatnya bantuan itu dimanfatkan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahkan tak jarang bantuan yang diberikan malah dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya tujuan pemberian bantuan tidak tercapai. Pengawasan ketat perlu dilakukan agar modal yang diberikan produktif dan tepat sasaran.

Selanjutnya tinggal menunggu niat baik dari semua pihak untuk bersama-sama mengangkat kerajinan tikar tolaki dari desa sekitar TNRAW ini di mata masyarakat luas. Hasil karya yang tidak hanya bernilai budaya, tetapi telah menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Dwi Putro Sugi, penggiat lingkungan dan pengelola situs www.tnrawku.wordpress.com

RUU Tembakau, Penyelamat Petani Tembakau?

Penulis: Omar Pidani and Fitrilailah Mokui

Debat tentang rokok dan pengendalian tembakau, selalu intense dan menarik untuk diamati, khususnya di negara kita. Seorang kawan periset berkelakar bahwa tidak satupun komoditas yang mampu membelah negara menjadi dua, atau tiga, layaknya kampanye presiden, sebagaimana komoditas rokok. Statement ini tentu masuk akal. Negara kita saat ini adalah negara dengan pasar rokok terbesar kelima di dunia (Oxford Business Group, 2015). Dari populasi kita yang 240 juta, sepertiga populasi lelakinya adalah perokok, dan hanya 5 persen populasi wanita perokok. Menggunakan data Survey Populasi Biro Pusat Statistik tahun 2010, ini berarti ada kurang lebih 40 juta perokok laki-laki dan 6 juta perokok perempuan di negara kita. Di tahun 2015, Indonesian Investment melaporkan bahwa 80-85 juta orang Indonesia mengkonsumsi rokok tembakau.

Rokok bukan barang baru di wilayah nusantara. Komoditas ini sudah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum negara terbentuk (Nawi Ng et al., 2007). Secara global, manusia telah mengenal tembakau sebagai agen psycho-parmachology agent untuk ritual pengobatan 5000 tahun sebelum zaman nabi Isa atau Jesus the Nazareth. Johannes Wilbert, anthropolog Amerika Serikat, telah meneliti secara rinci dan meluas, bagaimana dukun-dukun 280 suku bangsa Indian dari wilayah kuno Abipon sampai Zaparo di selatan benua Amerika memanfaatkan dua jenis tanaman tembakau, Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica, dimanfaatkan untuk mendapatkan efek halusinasi dari nikotin yang dihasilkan tumbuhan ini. Oleh suku-suku Indian ini, tembakau dikunyah, dihirup, dijilat, dimimum dan di hisap dalam bentuk rokok (Wilbert, 2007).

Tahun 2015 yang lalu, debat tentang rokok kembali hangat di sepanjang tahun. Pemicunya adalah di terbitkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Tembakau yang kemudian diloloskan kedalam proyek legislasi nasional (Prolegnas) untuk diprioritaskan untuk di bahas dan diloloskan sebagai Undang-undang Pro dan Kontra pun bermunculan.

Penentang (opponent) dari RUU mengajukan beberapa alasan, diantaranya adalah bahwa RUU Tembakau ini kontra produktif dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lain yang juga telah mengatur berbagai aspek produksi dan konsumsi tembakau ini. Termasuk berbagai kebijakan-kebijakan prohibitive seperti pembuatan kawasan bebas rokok yang di rekomendasikan oleh Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Penggunaan Bahan Adiktif Berbahan Tembakau. Selain itu, opponent juga menduga bahwa pembuatan dan pelololsan RUU Tembakau ke dalam prolegnas ini, tidak lepas dari lobi industri rokok nasional maupun multi-nasional yang tidak bisa begitu saja melepaskan

Penggunaan terminologi ‘kretek sebagai warisan sosial budaya’ dalam pasal 37 dianggap sebagai loophole (kebocoran) yang bisa menciptakan penafsiran terbuka. Menciptakan iklan rokok yang diproduksi dengan teknologi modern sebagai komoditi tradisional sebenarnya merupakan strategi cerdas industry rokok.

Industri rokok nasional dan multi-nasional tahu persis bahwa kebiasaan merokok di beberapa wilayah frontier Indonesia, masih lekat dengan kultur masyarakat. Dalam perspective ethnology, kelompok-kelompok masyarakat di wilayah pedesaan dan pedalaman Indonesia memandang rokok bukan semata komoditas, namun memliki nilai dan pemaknaan secara simbolik. Terkadang rokok, tidak dapat dipisahkan dari berbagai tradisi dan ritual yang masih berlaku hingga saat ini. Misalnya, studi ethnografi kami selama satu tahun di wilayah Kabupaten Bombana, dimana masyarakat indigenous Moronene bermukim, menunjukkan bahwa rokok dalam bentuk modernnya menggantikan apa yang dulunya tembakau dalam gukungan lembaran daun jagung, disajikan dengan pinang, sirih, selembar kain putih dan sarung, membentuk ritual penyelesaian konflik dan saling meminta bantuan yang disebut Pokompolulu. Beberapa suku dayak di wilayah pedalaman Kalimantan dan suku Togutil di pedalaman Halmahera, juga masih memberikan nilai dan makna simbolik bagi rokok dalam ritual, hubungan sosial, tradisi saling bantu, penerimaan orang baru, dan lain sebagainya.

Industri rokok juga tahu persis bahwa rokok bermakna sosial dan identitas. Hasil-hasil riset yang dilakukan Prof. Nawi Ng dari UGM di beberapa wilayah jawa yang lebih spesifik pada kebiasaan merokok pada kaum remaja (adolescent smoking) menyimpulkan bahwa kebiasaan merokok dibentuk oleh dan membentuk hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat kita (2007). Beberapa hasil riset lanjut menunjukkan bahwa hubungan sosial yang berasosiasi dengan rokok ini membentuk sikap permissive (tidak bisa melarang) terhadap sikap merokok. Penetapan zona larangan merokok kadang menjadi tidak efektif, bagi kelompok-kelompo yang permissive terhadap orang yang merokok. Nawi Ng juga menunjukkan bahwa berbagai pemaksaan structural (structural imposition) seperti norma dan desakan kawan-kawan sepergaulan (norm and peer pressure) membentuk kebiasaan merokok remaja (2008).

Masifnya iklan rokok di berbagai media maupun spanduk-spanduk sponsor untuk kegiatan sosial seperti olahraga, musik maupun keagamaan, lingkup dan lingkungan pergaulan (field of relationship) telah berhasil membentuk mind set dan identitas kelompok-kelompok remaja. Tema-tema yang dipromosikan oleh iklan-iklan rokok secara spontan diungkapkan oleh remaja-remaja perokok sebagai bagian dari motivasi yang ingin mereka tunjukkan dengan merokok: identitas kelaki-lakian (maskulinitas), transisi ke kedewasaan (adulthood transition), keberanian, independensi, dan lain-lain (Nawi Ng et al., 2007).

Jadi penggunaan frase “kretek sebagai warisan sosial budaya’” tentu merupakan strategi bisnis industri rokok yang sangat strategis dan politis. Yang luput dari diskusi adalah kita tahu persis bahwa negara kita adalah negara yang terfragmentasi secara sosial dan kultur. Norma, nilai, pemaknaan dan symbol yang berlaku dalam lingkup sosial atau kultur satu belum tentu sesuai dengan yang lainnya. Pertanyaannya, kretek itu warisan bagi lingkup sosial dan budaya yang mana? Frase ini sendiri layak untuk di perdebatkan secara substansi sebelum di institusionalisasi.

Proponent dari RUU, diantaranya adalah INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) mengajukan argumen bahwa produksi tembakau memberi penghidupan bagi ratusan ribu petani. Ini adalah fakta tentunya. Kurang lebih 500 ribu petani tembakau lokal dan sanak keluarganya . Statistik Ini belum termasuk tenaga kerja yang terserap di 672 perusahaan pengolahan tembakau untuk memproduksi 3.300 merk rokok. Di tahun 2012, jumlah tenaga kerja serapan industri mencapai 281.571 orang, jaub menurun dari tahun 2008 yang mencapai 346.042 orang. Bagi kebanyakan petani tembakau, kondisi biofisik dan iklim membentuk lingkungan yang spesifik untuk pertumbuhan tembakau. Hal ini, ditambah dengan rendahnya tingkat pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan, kadang menjadikan budidaya tembakau sebagai satu-satunya sektor penghidupan. Proposisi INDEF adalah bahwa RUU nantinya akan bermanfaat untuk memberikan proteksi bagi petani tembakau lokal untuk mengimbangi pasokan produksi tembakau dari luar negeri (import) yang hingga saat ini belum memiliki aturan main yang jelas. Jadi intinya, RUU ini adalah panacea (obat mujarab) karena ia akan dapat mengendalikan pasokan tembakau import dan olehnya dapat mengatasi proses pemiskinan petani tembakau. Mengendalikan pasokan tembakau import dan proteksi produksi lokal, akan sangat debatable jika diposisikan dengan komitmen negara dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kami tidak akan membahas hal ini. Yang menarik adalah hubungan RUU tembakau dengan pemiskinan petani tembakau. Ini tentu statement yang sangat optimistic, namun kurang valid. Kita semua tahu bahwa harga di tingkat petani, tidak pernah berada di tangan petani, namun tidak selalu dapat di dikendalikan secara structural. Banyak faktor yang akan selalu masuk dalam formula selain dari sisi supply. Ketimpangan pengetahuan dan teknologi di tingkat petani, strutktur pasar, kebutuhan industry, output agregat per negara, kualitas produksi daun tembakau dan lain-lain. Kualitas daun sendiri sangat tergantung dengan variabilitas iklim. Hujan yang berlebihan akan sangat menjatuhkan kualitas daun yang kemudian menurunkan tingkat harga. RUU dapat mengendalikan import supply, yang juga menentukan tingkat harga. Pemerintah dapat meningkatkan pajak rokok misalnya. Namun pajak ini pada akhirnya juga akan dibebankan pada konsumen (perokok). Dan faktanya, pajak rokok lebih banyak menyerap pendapatan perokok miskin dibandingkan perokok kaya.

Pemasukan cukai tembakau negara adalah sebesar Rp. 103,02 triliun. Kerugian total dari merokok adalah sekitar Rp. 378,75 triliun, 3.7 kali lipat dari cukai yang didapatkan oleh negara (Emil salim, 2014). Secara logika, dalam kondisi defisit sedemikian, apakah negara akan menanggung seluruh kerugian akibat merajalelanya kebiasaan merokok saat ini. Lagi-lagi, kalaupun statement ini benar tentu sangat optimistic. Asuransi kesehatan di negara kita belum sedemikian accessible nya bagi orang-orang miskin yang bekerja di sector informal bukan? Faktanya, penelitian kami juga menunjukkan bahwa dana-dana cukai ini lebih banyak di belanjakan oleh pemerintah dalam bentuk kendaraan operasional ataupun pembiayaan logistik kampanye anti-merokok, dari pada disubsidi silang untuk membantu pembiayaan kesehatan kaum perokok. Kebijakan yang selama ini banyak di tertawakan oleh kaum aktifis.

Lantas siapa yang akan membayar ongkos kerugian-kerugian yang tidak tersubsidi tersebut? Apakah pemerintah mau mensubsidi ongkos penguburan 200 ribu orang yang setiap tahunnya meninggal karena rokok (GATS Survey, 2015). Hampir pasti tidka, dan hampir pasti semua ini ini akan dibebankan ke si perokok. Ini bukan hal baru, beban biaya akibat penyakit yang terkait dengan tembakau biasanya lebih signifikan bagi orang-orang miskin. Lantas, apakah kerugian-kerugian ini hanya akan berhenti pada si perokok? Kita bisa saja bilang ya, karena yang akan mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti tuberculosis atau empyema, sekalipun biasanya tidak dirasakan secara langsung dan di anggap hanya berdampak pada si perokok. Kenyataannya mungkin tidak demikian. Prof. Richard D. Semba, peneliti dari John Hopkins School of Medicine, Amerika Serikat, punya cerita yang lain entang ini. Publikasi-publikasi Richard di berbagai jurnal ilmiah tentang dampak merokok bagi orang-orang terdekat si perokok dan kemungkinan merokok bagi pemiskinan keluarga telah dilakukan dalam satu dekade terakhir dengan membandingkan konteks pedesaan dan kumuh perkotaan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini sebagian besar dilakukan dengan menganalisa data set dari National Surveillance Survey. Apa yang konsisten disimpulkannya adalah di setiap keluarga yang bapaknya adalah perokok (paternal smoking), kualitas makanan sangat rendah, karena sebagian besar pendapatan keluarga untuk makanan di alihkan untuk membiayai kebutuhan merokok, yang kemudian mengakibatkan anak-anak kurang makan dan kurang gizi. Keluarga dengan tipikal serupa memiliki resiko kematian bayi dan balita yang tinggi, dan sangat mungkin untuk kekurangan makanan. Point yang ingin dikemukakan oleh Richard di atas adalah merokok itu sendiri punya dampak turunan seperti penurunan kualitas generasi seperti dalam kasus-kasus stunting (gejala kerdil atau pertumbuhan anak yang tidak sesuai umurnya) dan pemiskinan secara sistemik. Dan argumen ini sepertinya hilang dari perdebatan.

Menurut hemat kami, RUU pertembakauan ini tidak lebih dari sekedar pencitraan, dengan back up industry rokok, untuk menunjukkan bahwa pemerintah seakan-akan punya komitmen yang serius terhadap pengendalian tembakau dan kebiasaan merokok. Sebab jika pemerintah ingin lebih serius, kenapa tidak meratifikasi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagaimana 180 negara Asia lainnya. Dengan loophole kretek sebagai warisan budaya, RUU ini juga memberikan celah bagi industry rokok untuk tetap mendapatkan pangsa pasar terbesarnya. Argumen bahwa RUU ini adalah silver bullet untuk mengatasi kemungkinan pemiskinan petani tembakau juga tidak akurat. Dan yang paling penting, yang harus tetap menjadi pertimbangan kita semua adalah fakya bahwa bagi pengkonsumsi tembakau, apalagi mereka yang berpendapatan rendah, merokok itu sendiri adalah proses pemiskinan sistemik diri dan keluarga, dan pemburaman masa depan anak-anak mereka. ***

Omar Pidani adalah Dosen di Universitas Haluoleo dan Kandidat Doktor di Australian National University, Awardee LPDP; Fitrilailah Mokui adalah Dosen di Universitas Haluoleo dan Kandidat Doktor Medical Enthropology di Australian National University.

Kenapa KPK Tidak Periksa Gubernur Nur Alam?

SUARAKENDARI.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Sulawesi Tenggara dan sempat membuat gaduh publik setelah dengan mengejutkan melakukan pemeriksaan marathon pada sejumlah pejabat maupun eks pejabat daerah di Sulawesi Tenggara.

Terhitung sepuluh orang diperiksa saat KPK hadir, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Lukman Abunawas, Tiga Kepala Dinas (Kadis) masing-masing Kadis Pertambangan dan Energi Sultra, Kadis Kehutanan. Selain itu ada juga pejabat di kabupaten Bombana dan mantang Bupati Bombana Atikurrahman.

Dari hasil pemeriksaan  sementara KPK, diduga KPK tengah menelusuri kasus pertambangan  di daerah Kabaena Timur lokasi tambang milik PT AHB yang diduga melibatkan Gubernur Sultra, Nur Alam. Nah,  jika kasus tambang PT AHB yang dibidik KPK maka pertanyaan tentu akan muncul ke publik, kenapa Nur Alam  tidak diperiksa? Pertanyaan wajar muncuyl sebab, publik punya penilaian tersendiri, mengingat  posisi dan kedudukan Nur Alam   yang nota bene memiliki kewenangan mengeluarkan ijin konsesi tambang di daerah perbatasan antarkabupaten.

Namun dari keseluruhan terperiksa, yang paling ditunggu-tunggu publik adalah pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Sultra, yakni Gubernur Sultra Nur Alam.  Di warung kopi dan media sosial khsususnya di sejumlah group facebook juga ramai mendiskusikan langkah KPK memeriksa sejumlah pejabat dan mendiskusikan kemungkinan pemeriksaan terhadap Nur Alam.

“Kehadiran KPK di Sultra sangat ramai dibicarakan publik, bahkan ada yang sudah yakin 100 persen bahwaKPK akan melakukan  pemeriksaan terhadap pak Nur Alam,”kata Rahman, seorang warga di Kendari.

Sayang ekspektasi publik terhadap KPK justeru sedikit mengendur setelah lembaga anti rasuah itu  tak juga melakukan pemeriksaan terhadap Nur Alam.

Dalam sejumlah kesempatan, para juru warta di Kendari berusaha menanyakan kepada sejumlah penyidik KPK perihal kasus yang tengah ditangani di Sultra, termasuk kemungkinan  penyidik untuk meemeriksa gubernur dua periode tersebut. Namun, seolah kompak, para penyidik KPK melakukan gerakan tutup mulut pada awak media. KPK   beralasan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan karena harus melalui ijin pimpinan KPK di Jakarta.

Menilik kebiasan kerja KPK, maka hasil dari pemeriksaan termasuk hasil para pejabat di Sultra, KPK akan segera melakukan analisis dan pendalaman kasus termasuk kemungkinan menetapkan calon tersangka dan merilis dalam sebuah konfrensi pers. SK

Pemda, Investor China dan Ketenagakerjaan Lokal

Oleh: Omar Pidani

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama, seperti Dollar US$, akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan dan kekhawatiran berbagai pihak. Dalam tulisan ini, saya tidak akan membahas ihwal variable-variabel yang mengakibatkan pelemahan mata uang ekonomi, karena ulasan-ulasannya sudah cukup banyak yang dikemukakan oleh ekonom-ekonom kita di berbagai media. Ulasan yang paling dapat dicerna bagi mereka yang tidak terlalu paham ekonomi, menurut saya adalah versi Sunarsip, Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) yang dimuat online di Koran Jawa Pos edisi 16/6/2015. Tautannya bisa dilihat di link berikut: http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/18972/mengantisipasi-risiko-pelemahan-rupiah.

Pelemahan nilai mata uang rupiah tentu tidak konstan, dan kadang susah diprediksi, karena hal-hal yang memicunya juga beragam, dan kadang situasional. Kalau data-data tentang faktor pemicu ini tidak akurat dan susah untuk didapat, analisa ekonomi biasanya hanya menjelaskan secara umum saja tentang pemicu ini tanpa dapat memberikan resep untuk mengatasinya. Kalau kata Pak Boediono (Mantan Wapres dan Professor Ekonomi UGM), “karena data-data yang ada kurang andal dan kadang terlambat, saya lebih banyak mengandalkan intuisi, karena intuisi dibentuk oleh pengalaman.”

Kali ini, saya ingin melihat satu faktor penting yang bisa menjadi variable fluktuatifnya mata uang, bahkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Ini tidak lain adalah ketergantungan kita terhadap demand (kebutuhan) China akan material (bahan baku) untuk mengakomodasi pembangunannya yang sangat pesat. Sekali lagi, saya tidak akan membahas secara statistik, kenapa saya mengatakan pertumbuhan negara dengan ekonomi terbesar kedua setalah US ini sangat pesat. Kalau Anda pernah ke Shanghai atau ibukota-ibukota provinsi lainnya di China dan melihat pembangunan infrastruktur yang begitu massif, mungkin ini bisa memberikan gambaran sedikit tentang hal itu. Karena kita sangat bergantung dengan demand dari China tadi, sedikit saja pertumbuhan ekonomi China melemah, ekonomi negara kita juga ikut downturn (menurun). Dinamika pertumbuhan ekonomi China tidak hanya mempengaruhi negara kita, tapi juga negara-negara lain yang juga sangat bergantung pada demand material China untuk memanaskan ekonominya. Ini termasuk negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, bahkan Australia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Joko Widodo), ‘ketergantungan’ kita terhadap China juga bakal merambah ke dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Misalnya dalam kunjungannya ke Beijing baru-baru ini, Jokowi mengundang China untuk ikut dalam proyek-proyek pembangunan 24 pelabuhan, 15 airport, konstruksi jalan sepanjang 1.000 KM, pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 KM, pembangkitan listrik berkapasitas 35 ribu megawatt, dan tentu program signature pengembangan tol laut. Dana yang dialokasikan Jokowi untuk pembangunan infrastruktur ini diperkirakan mencapai Rp.5.452 triliun. Dan karena APBN hanya bisa menalangi sebesar 40,14% dari total anggaran, ya tentu harus mencari dana pinjaman dan investasi asing. Dan dimana lagi untuk mencari pinjaman dengan tingkat suku bunga yang tidak mencekik seperti International Monetary Fund (IMF)? Ya, dari pemerintah China.

Artinya apa? Ke depannya kita akan melihat lebih banyak lagi investor-investor dari China keluar masuk negara kita untuk ikutan dalam tender-tender pembangunan infrastruktur, sebagaimana yang kita telah saksikan saat booming Izin Usaha Pertambangan pasca Undang-undang Minerba 2009.

Sebagai entitas capitalist (pemilik modal), negara dan investor-investor China biasanya menyertakan kepentingan dan keinginan mereka sebagai syarat penyertaan/pemindahan modal. Hal yang sama berlaku pada organisasi-organisasi keuangan dunia, seperti IMF. Kalau kita meminjam dari IMF, kita juga banyak di dikte dengan kepentingan-kepentingan negara pemodal IMF. Masih ingat ketika IMF melarang penggunaan dana pinjaman saat krisis 1998 untuk membantu industry dirgantara kita dan akhirnya mematikan PT. Dirgantara Indonesia. Itu salah satu contoh penyertaan (baca: pemaksaan) kepentingan pemodal. Nah, kalau kita meminjam atau mengundang investasi China, ada syarat penyertaan lain, yang kadang-kadang sangat memukul bagi ketenaga kerjaan dan tenaga kerja lokal.

Di Afrika, berbagai riset telah dilakukan untuk mempelajari kondisi ketenagakerjaan dan tenaga kerja dalam perusahaan-perusahaan China. Hasilnya sangat mengenaskan. Pemilik dan pengelola perusahaan-perusahaan asal China biasanya punya caranya masing-masing untuk ‘mengakali’ agar mendapatkan tenaga kerja dengan gaji dan tunjangan yang paling murah. Di negara-negara dengan hukum perlindungan tenaga kerja yang kuat seperti Afrika Selatan, perusahaan-perusahaan China biasanya menggunakan sistem rekruitmen tenaga kerja casual (baca: jika dibutuhkan, dipanggil). Dengan demikian, tidak ada yang namanya kontrak kerja, dan karena tidak ada kontrak kerja, akan sangat susah untuk menegakkan hukum dan peraturan setempat. Di negara-negara yang hukum perlindungan tenaga kerja yang lemah, misalnya di Namibia, bahkan lebih parah. Perusahaan-perusahaan China menetapkan upah tenaga kerja secara sepihak, sesuai keinginan pemilik dan manajer, dan terkadang jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Di Malawi, sejumlah perusahaan-perusahaan asal China melanggar aturan pemberian istirahat kerja. Banyak pekerja yang harus bekerja tanpa henti, atau dengan istirahat yang sangat pendek dalam satu hari. Di Australia, karene aturan gaji dan tunjangan sangat ketat, kebanyakan perusahaan-perusahaan China membawa sendiri tenaga kerjanya, dengan alasan alasan lebih murah lebih mau bertahan di lokasi-lokasi perusahaan yang biasanya sangat terpencil karena luasnya benua ini.

OK, mari kembali ke wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Saya tidak punya data yang akurat tentang seberapa banyak sebenarnya perusahan-perusahaan asal China yang telah, atau akan melakukan investasi di daerah kita. Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan memiliki datanya secara akurat. Namun yang saya pahami selama satu tahun observasi penelitian saya di sektor pertambangan, dari bulan Juli 2013 sampai 2014, investasi China biasanya dilakukan masuk melalui skema Joint Operation dengan perusahan lokal. Bahkan umumnya dengan sistem penyertaan modal secara informal, sehingga susah sekali untuk diidentifikasi untuk kepentingan perpajakan. Secara politik ekonomi pertambangan, trik ini bisa dipahami. Karena jika ketahuan bahwa sebuah entitas usaha adalah PMA (sekalipun penyertaan modal asingnya 1% sudah masuk kategori PMA), maka ia akan diwajibkan untuk melakukan 50% divestasi kepada pemain lokal dalam waktu 10 tahun setelah produksi. Aturan pertambangan ini, yang selalu dianggap memberatkan bagi PMA karena sangat tidak menguntungkan. Perusahaan-perusaaan peleburan (smelter) di berbagai wilayah kabupaten, yang banyak di bangga-banggakan oleh Pemda, juga umumnya mendapatkan penyertaan modal dari investor-investor asal China.

Tapi apakah kita tahu bagaimana kondisi ketenagakerjaan dan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan lokal yang mendapatkan penyertaan modal dari China, atau perusahaan-perusahaan asal China ini? Apakah Pemda-pemda kita sudah memiliki langkah antisipatif menghadapi cara investor-investor China dalam memperlakukan tenaga kerja di daerah kita sebagaimana pengalaman di Afrika? Kita tentu berharap bahwa Pemda-pemda kita antisipatif dan pro terhadap terms and condition yang menguntungkan ketenagakerjaan dan tenaga kerja lokal kita, dan tidak menutup mata dan telinga karena kebutuhan investasi yang katanya akan “membuka lapangan kerja” bagi kita, sedangkan faktanya justru sebaliknya atau sangat mengenaskan. Ini tentu sama saja dengan membiarkan sistem ‘perbudakan’ modern di depan mata. Yang jelas dalam perjalanan saya dari Bandara Haluoleo ke Canberra, Australia Juli lalu, saya sempat melihat banyak tenaga-tenaga kerja berdatangan. Apakah ini berarti hal baik atau buruk, mari kita amati bersama. ***

Penulis adalah Dosen Universitas Haluoleo, Peneliti dan Kandidat Doktor bidang Politik Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Alam di College of Asia and the Pacific, Australian National University, Australia.

Amdal Perlu Partisipasi Publik

Oleh: Omar Pidani

Beberapa hari lalu, harian Kendari Pos memberitakan pencabutan 36 Izin Pengelolaan Lingkungan atau umumnya dikenal dengan Izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan. Hal ini tentunya tidak asing bagi mereka yang mahfum akan prosedur pemberian, pelaksanaan dan pengawasan perizinan lingkungan yang sudah ‘diresepkan’ dalam Undang-undang No.39 tahun 2006. Langkah BLH Provinsi untuk mengintervensi penerbitan produk perizinan lingkungan di dalam jurisdiksi kabupaten biasa diistilahkan dengan ‘second line of enforcement’, tentu ini dilakukan dengan argumen-argumen teknis procedural yang menurut BLH Provinsi benar.

Saya mencoba meringkas publikasi media pemberitaan dan respon publik di media sosial ihwal pencabutan Izin AMDAl ini, dan menganalisa tema-tema yang muncul dalam publikasi dan respons tersebut dengan perangkat software pengolahan data kualitatif yang dinamakan NVivo. Berbagai tema bermunculan, namun tema-tema ini mengelompok ke dalam tiga hal pokok yakni rendahnya tingkat kepuasan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan, minimnya kepercayaan publik atas regulator perizinan lingkungan dan compliance mechanism (mechanism keberatan) atas pembatalan izin AMDAL. Umumnya publik tidak menyertakan argumen yang lugas atas ketidakpuasan atau ketidakpercayaan aspek regulasi dan pihak regulator perizinan lingkungan. Finger-pointing (tunjuk jari) atas siapa yang salah lebih banyak ditujukan kepada regulator di wilayah Kabupaten. Sekali lagi, ini juga tanpa banyak meninggalkan jejak bagi pembaca untuk paham mengapa regulator kabupaten yang ‘salah’. Tentu menarik untuk mempelajari lebih jauh mengapa komentar-komentar finger-pointing ini bermunculan secara sub-conscious ibarat kesan yang solid tertanam dalam memori seseorang yang pernah mengalami sebuah pengalaman buruk Namun akan sangat panjang untuk membahas hal ini dalam rubrik opini. Yang patut mendapat merit (penghargaan ) adalah meningkatnya kesadaran publik akan compliance mechanism (mekanisme pengajuan keberatan) yang disarankan untuk diambil oleh pihak pebisnis/pemegang izin jika tidak puas atas keputusan ini.

Tema tentang legal compliance mechanism tentu sangat menarik. Bagi pemegang izin, mengajukan keberatan secara hukum dengan menggunakan mekanisme judisial yang tersedia (misalnya Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah penting dan strategis. Penting karena ia dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan hukum yang pasti tentang valid atau tidaknya keputusan yang diambil BLH.

Banyak kondisi yang menyebabkan Izin AMDAL tidak bisa dioperasionalisasikan di lapangan. Mungkin karena studi pendahuluan yang kurang akurat, ketidaksesuaian tindakan pengelolaan lingkungan dengan rencana, perubahan scope usaha, perubahan kondisi lingkungan, kurangnya saran teknis yang didapatkan untuk perbaikan tindakan pengelolaan yang disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan atau scope usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain-lain, ketidak operasionalan AMDAL biasanya tidak murni kesalahan pemegang izin, namun sedikit banyak juga disebabkan oleh lemahnya kinerja operator. Pemegang harus mencoba untuk menempatkan ketidak operasionalan Izin AMDAL-nya sesuai dengan konteks lokaslitasnya masing-masing. Dan tidak ada tempat yang lebih baik dari selain melalui mekanisme judisial yang ada.

Saat pihak pebisnis vis-à-vis regulator (BLH Provinsi), mungkin dengan BLH Daerah sebagai tergugat intervensi, saling duplik dan replik disertai dengan bukti dan saksi, disitulah publik juga berpeluang untuk memahami lebih jauh apa sebenarnya yang menggaris bawahi kejadian ini. Apakah ini murni tentang tidak qualified-nya regulator di tingkat kabupaten, faktor-faktor di atas tadi, ataukah semata konflik kepentingankah antara regulator provinsi-kabupaten dan pemegang izin. Sudah merupakan rahasia umum, jika pemberian Izin AMDAL punya politik ekonomi nya sendiri. Banyak intrik-intrik politik tersembunyai tidak nampak dipermukaan namun perlu bagi public untuk dipahami.

Membawa persoalan-persoalan kelalaian pengelolaan lingkungan melalui mekanisme judisial juga sebuah langkah yang strategis. Karena hal tersebut dapat memansakan debat pro dan kontra yang kemudian diharapkan dapat memacu peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Laporan studi Bank Dunia di tahun 2005, yang berjudul “What is Right with AMDAL” yang merupakan ringkasan 10 studi kasus di negara-negara maju menyimpulkan bahwa partisipasi public merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan lingkugan. Pasal 66, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan kita, menjamin proteksi public bagi setiap individu dan entitas yang ingin memperjuangan kondisi lingkungan yang sehat. Ini bisa menjadi celah bagi publik yang ingin mengentaskan kelalaian hukum melalui mekanisme yudisial. Di Australia, misalnya, pebisnis ekstraksi, selalu mendapatkan tekanan sosial yang tinggi bahkan selama daur usaha. Jika terdapat konspirasi hukum dalam pengambilan keputusan pun, public bisa mengajukan “public Inquiry” melalui komite yang dibuat secara independent. Dengan keputusan leadership dari pemimpin nasional atau negara bagian, banyak complaint yang diajukan oleh publik akhirnya dimenangkan oleh publik. Kita mungkin masih ingat bagaimana British Petroleum (BP) dinyatakan kalah di pengadilan atas tuntutan negara dan publik atas pencemaran minyak di Teluk Meksiko, pada tanggal 20 April 2010, dan harus membayar biaya kompensasi sebesar 18 Milyar Dolar US (2,5 triliun rupiah) atas kerugian lingkungan dan penghidupan masyarakat. Ini sangat jauh berbeda di negara kita dimana kebanyakan kasus-kasus lingkungan, seperti insiden Teluk Buyat, yang sekalipun terbukti namun gagal memenangkan kepentingan public.

Tapi apa yang penting dari proses ini sesungguhnya adalah pesan yang disampaikannya. Hasil keputusan hukum yang kuat, memberikan pesan kepada setiap pebisnis ekstraktif bahwa negara serius akan pengelolaa lingkungan yang baik. Benar bahwa industry ekstraktif mendukung kita untuk memanfaatkan bahan-bahan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, namun benar bahwa lingkungan punya daya dukung (carrying capacity) yang sangat terbatas dan ketika kita melewati kapasitas itu, alam akan mengalami perubahan-perubahan yang seringkali tidak nyaman bagi mahluk hidup yang ada di atasnya. Tanpa perhatian dan partisipasi semua pihak, tidak akan ada model pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi semua.***

Penulis adalah Dosen Universitas Haluoleo, Peneliti dan Kandidat Doktor bidag Politik Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Alam di Colllege of Asia and the Pacific, Australian National University, Australia.

Asal Muasal Nama Kendari

– Penamaan Kendari Sebuah Pelurusan Sejarah

Selama ini historiografi Kendari menjadi perdebatan. Salah satunya terutama masalah penamaan Kendari, dan parahnya lagi seakan-akan penamaan Kendari terkesan mitologis dan melegenda. Hal ini disebabkan konstruksi yang dibangun tidak menggunakan sumber-sumber primer.

Dalam tulisan Sejarah Kota Kendari yang dikarang oleh Prof. Dr. H. Anwar Hafid, M.Pd, (beliau S1 pend.Sejarah, S2 dan S3 jurusan pendidikan luar sekolah), disebutkan bahwa nama Kandari telah ditemukan dalam tahun 1926, kemudian dalam kata pengantar Wali Kota dan Ketua DPR pada saat itu memperkuat pendapat mereka, dan yang memberi nama adalah orang-orang Belanda. (Lihat Sejarah Kota Kendari, Bandung: Humaniora, tahun 2006 hlm. 30). Maupun karya-karya seperti Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana, dan Prof. Dr. Rustam Tamburaka).

Menulis sejarah bukan masalah guru besar tetapi harus dibekali dengan metodologi sejarah, filsafat sejarah, dan terutama kemampuan membaca sumber-sumber sejarah berkaitan dengan language sources terutama Bahasa Belanda. Evidensi ini merupakan kesalahan fatal dan menyesatkan. Beberapa tulisan tersebut di atas sifatnya melegenda, dan anakronisme tidak berdasarkan urut-urutan waktu.

Setiap generasi dapat menuliskan sejarahnya, karena sejarah adalah dialog tanpa akhir. Sejarah bisa ditulis ulang jika seorang sejarawan menemukan fakta baru berupa sumber-sumber baru atau interpretasi baru. Mereka harus siap dikritik karena itulah ciri orang ilmiah bersifat terbuka, dan ilmu bersifat relativitas atau memiliki keterbatasan.

Berikut sejarah penamaan Kandari atau Kendari diberikan oleh orang-orang Portugis dan sudah ada sejak abad ke-16. Sumber yang menjelaskan hal tersebut berasal dari laporan Controleur Kendari bernama L. Fontjine dalam tulisannya berjudul “Adatstaatsinstellingen van Indonesische Rechtgemeenschappen” bahwa penyebutan istilah Raja, Hadat, dan Laiwui sebenarnya bukan berasal dari daerah ini dan pada masa itu tidak terdapat istilah-istilah ini. Hal ini menjadi jelas bahwa istilah ini diperkenalkan dan dipergunakan oleh wakil pemerintah Hindia Belanda.

Nama Laiwui menjadi muncul disini oleh karena menurut sebuah cerita berasal dari ketidaktahuan orang-orang Portugis dan penduduk pribumi. Pada saat itu orang Portugis menanyakan nama daratan ini kepada penduduk dan penduduk mengira bahwa orang Portugis menanyakan dimanakah terdapat air minum?-maka dijawab dengan “Laiwui” yang berarti “banyak terdapat air”.

Sejak itulah maka daratan ini oleh orang-orang asing disebut dengan nama Laiwui. Lihat juga tulisan J. Paulus “Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, Leiden: Martinus Nijhoff, 1917, menjelaskan tentang nama Laiwoi dan Kendari. Fakta ini diperkuat bukti dalam tulisan Jasper dalam laporan perjalanannya dari teluk Kendari ke teluk Lasolo tahun 1926.

Pada permulaan abad ke-15 pada saat bangsa Portugis berlayar kearah timur mencari kepulauan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya, mereka singgah di teluk Kendari tersebut. Pada saat perlawatannya ke daerah ini mereka bertemu orang yang membawa rakit yang terbuat dari bambu dengan menggunakan dayung panjang. Orang Portugis tersebut segera mendekati simpembawa rakit, kemudian menanyakan nama kampung yang mereka singgahi. Orang yang ditanya tersebut mengira bahwa portugis itu menanyakan apa yang sementara dikerjakannya, sehingga langsung dijawab Kandai yang artinya dayung atau (mekandai) mendayung.

Jawaban orang tersebut dicatat oleh orang Portugis sebagai pertanda bahwa kampung yang mereka masuki itu bernama Kandari. Akhirnya nama Kandai menjadi Kendari akibat penulisan. Sebagai contoh nama Mekongga dalam naskah Lagaligo disebut Mengkoka sedangkan dalam naskah lontarak Luwu disebutkan Mingkoka, dan dalam beberapa tulisan maupun laporan Belanda, Jerman menuliskan dengan nama Mingkoka, Bangkoka, Bingkoka. (Lihat Basrin Melamba, Kota pelabuhan Kolaka di Kawasan Teluk Bone,1906-1942, 2010). Bandingkan dengan penulisan nama Magelang, Surabaya, Pontianak, Pekalongan, Buton, dan beberapa nama kota lama di nusantara.

Dalam peta VOC daerah ini sudah dikenal sebagai daerah Laiwoi. Pasca penandatangan Perjanjian Bongaya, pada abad ke-17 dan 18, daerah ini sudah disebutkan Laiwui dengan kedudukanya di Kendari sebagai Vassal of Luwu atau dicaplok oleh Luwu sebagai bagian dari kekuasaannya. (Lihat Jan M. Pluvier, Historical Atlas of South-East Asia, E. J. Brill, Leiden-New York-Koln, 1995), tetapi dalam kenyataannya Luwu tidak secara utuh menguasai daerah ini, meskipun dalam sejarah Konawe diakui bahwa Luwu pernah melaksanakan ekspedisi ke daerah ini pada masa pemerintahan Mokole Lakidende bergelar Sangia Ngginoburu abad ke-17.(lihat Baden, 1925)

Basrin Melamba, M. A.
(email/fb: melambabasrin@yahoo. com)
HP. 081229452311
Penulis adalah Alumni Departement History, Culture Science Faculty Gadjah Mada University. Dan pengurus DPP Lembaga Adat Tolaki (LAT).

Ini Dia Figur Calon Bupati Rebutan Parpol di Koltim

SUARAKENDARI.COM-Figur calon bupati di Kabupaten Kolaka Timur terus mencuat ke publik. Sejumlah nama kini menjadi perbincangan masyarakat luas, terlebih para pemerhati dan partai politik, diantaranya, H. Buddu, Tony Herbiansyah dan Wahyu Ade Pratama Imran.

Ketiganya digadang-gadang telah diincar sejumlah parpol besar untuk dijadikan calon bupati di pilkada yang rencananya akan digelar tahun ini.

H. Buddu misalnya, menurut sumber terpercaya menjadi incaran partai besar seperti PAN, Golkar, PPP dan Demokrat. Demikian pula Tony Herbiansyah yang merupakan Pj Bupati Koltim menjadi incaran PAN. Sedangkan, Wahyu Ade Pratama Imran menjadi incaran Partai Golkar. Hanya saja hingga kini masih banyak parpol yang belum secara terang-terangan mau menyebut siapa figur calon yang mereka usung.

Selain calon bupati, calon wakil bupati juga kini telah bermunculan. Mereka yang diprediksi menguat ada tiga figur, masing-masing, Harun Rahim, Ridwan Basnapal dan Ali Nur. Namun demikian calon wakil bupati tetap sangat tergantung dengan koalisi partai pengusung serta siapa figur bupati. SK

Pertarungan Wajah Lama dan Baru di Pilkada Konsel

KONSEL, SUARAKENDARI.COM-Perhelatan politik di Kabupaten Konawe Selatan mulai menghangat. Tak sedikit figur calon mulai menampakkan diri. Mereka tak lagi malu-malu melakukan kegiatan sosial demi meraih simpati rakyat, baik melalui kegiatan ril di lapangan seperti pembagian sembako, uang maupun bersosialisasi dari rumah ke rumah ditambah lagi bersosialisasi melalui media sosial dan media nmainstream (koran, radio dan televisi).

Dari figur calon yang bermunculan, beberapa diantaranya adalah figur yang pernah ikut perhelatan pilkada lalu, sebutlah seperti Sutardjo Pondiu (patahana), Surunuddin Dangga dan Rustam Tamburaka. Sementara, figur lainnya merupakan wajah baru, mereka adalah Muhammad Endang SA,Asnawi Syukur, Aswan, Arsalim Arifin, Amir Hasan SH, Rasyid SSos dan Rusmin Abdul Gani.

Pertarungan antara wajah lama dan wajah baru diperkirakan akan sengit, mengingat para kandidat memilik kans yang sama untuk merebut suara, setelah masa jabatan Bupati Konsel Drs H Imran MSi berakhir dabn dinyatakan tidak lagi ikut pilkada.

Kendati nama-nama figur sudah bermunculan ke publik, namun untuk menjadi calon bupati butuh syarat yang tidak gampang, diantaranya, harus memiliki pintu partai atau setidaknya lolos verifikasi faktual untuk mereka yang maju sebagai calon independen. SK