Nur Alam Kembali Pimpin PAN Sultra ?

SUARAKENDARI.COM, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam yang juga menjadi Ketua DPW PAN Sultra sudah menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sultra selama tiga periode, namun dikabarkan kembali bahwa dalam Muswil PAN mendatang, Nur Alam masih akan kembali maju dan memimpin partai ini di Bumi Anoa.

Menanggapi hal tersebut, Stering Komite Muswil PAN, Abdul Rahman Saleh yang juga menjabat sebagai Sekjen DPW PAN Sultra ikut memberikan respon yang positif. Menurutnya, selama kader partai masih menginginkan beliau (Nur Alam,Red) memimpin partai ini, menjadi hal yang sah-sah saja.

“Kenapa tidak jika semua kader masih menginginkan beliau kembali memimpin PAN, PDIP saja ditangan Megawati bisa besar. Sebenarnya tidak perlu diributkan lagi siapa pimpin siapa yang penting bisa bekerja dan kita lihat hasilnya,” katanya, Rabu (13/1/2016).

Ia juga menuturkan bahwa selama tiga periode kepemimpinan Nur Alam sebagai ketua PAN dapat dilihat bisa membesarkan partai ini, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pemimpin atau kepala daerah juga anggota legislatif yang lahir dari partai ini, sehingga tidak menjadi hal yang mustahil jika Nur Alam masih mau menjabat dan mendapatkan dukungan.

Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa PAN tidak menutup diri bagi eksternal karena PAN juga selalu dikenal sebagai partai yang terbuka dan tidak dikuasai oleh pihak-pihak internal partai.

“Silahkan saja jika masih ada calon lain yang akan maju, atau dari pihak eksternal. Hanya saja perlu dilihat kembali 17 tahun yang lalu partai ini tidak ada apa-apanya, jadi jika ingin memilih pemimpin, pilihlah yang benar-benar memiliki integritas dan pengorbanan untuk terus membesarkan partai jangan asal pilih,” tegasnya. (LINA)

Fakta Perempuan dan Pilkada di Sultra (Bagian 2)

Penulis: Yos Hasrul

Pemilukada Sulawesi Tenggara seharusnya memberikan sejumlah contoh tentang bagaimana calon kepala daerah merespon kepentingan dan kebutuhan perempuan dan masyarakat miskin. Bagaimana menilai calon-calon pemimpin dari kacamata perempuan. Kacamata perempuan adalah gerakan feminisme yang menganalisis ketidakadilan terhadap perempuan, akibat adanya ideology patriarki, yang ditandai oleh diskriminasi, kekerasan, stereo-tipi, dominasi dan peminggiran perempuan dari kancah politik serta beban ganda perempuan.

Kacamata ini digunakan untuk melihat apakah calon-calon kepala daerah merespon persoalan actual yang membebani perempuan dan masyarakat miskin saat ini. Apakah para calon pemimpin negeri memikirkan bagaaimana mewujudkan penegakkan HAM, memberantas korupsi dan membuka kran praktik politik perempuan, menghapus semuan bentuk diskriminasi dan mengembalikan kedaulatan rakyat.

Penilaian terhadap calon kepala daerah, seperti yang tersaji dalam buku ini, memang masih menggunakan indicator yang bersifat umum dan lebih menjawab kebutuhan yang bersifat local. Ukuran-ukuran yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi atau kebutuhan perempuan di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara memang belum di munculkan. Karena itu sangat diperlukan adanya semacam proses tahap kedua yaitu proses mengadaptasikan isi buku, terutama indicator kepedulian calon-calon kepala daerah maupun kepala daerah, ke dalam situasi yang sesuai dengan keseharian atau kepentingan perempuan di berbagai wilayah.

Keputusan ini tentu diwarnai dengan berbagai alasan pertimbangan. Tapi sebenarnya masih ada sedikit yang membuat kaum perempuan memilih masuk ke dunia politik praktis. Terlebih saat melihat realitas masih banyak perempuan yang belum dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dunia politik.

Sistem pemerintahan demokrasi menjadi pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam pengelolaan negara modern karena memungkinkan semua potensi bangsa mendapatkan ruang yang sangat terbuka untuk berkembang guna tercapainya cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai amanat konstitusi.

Implementasi demokrasi lebih banyak dimaknai melalui mekanisme pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat ( legislatif ) maupun pemimpin pemerintahan (eksekutif) yang salah satunya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengedepankan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Suksesnya penyelenggaraan pemilukada pada hakekatnya menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat termasuk di dalamnya tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menentukan legitimasi hasil pemilihan umum, sehingga pendidikan pemilih penting bagi masyarakat, baik yang dilakukan oleh partai Politik sebagai amanat UU ataupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli dengan pendidikan politik bagi masyarakat.

Pelibatan perempuan, kelompok miskin dan marjinal untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam memberikan kontribusi pemikiran/saran kriteria calon kepala daerah di Sulawesi Tenggara kedepan yang berpihak pada kesetaraan gender, kelompok miskin dan kelompok marginal. Realitas negara yang belum memberikan kesempatan pada kaum perempuan memasuki ruang-ruang kekuasaan menjadi inspirasi bagi perempuan di bumi anoa untuk mulai mendalami pergerakan dunia politik.

Memasuki dunia politik seolah membuat perempuan di Sultra tersadar. Sadar bahwa berjuang tidak cukup hanya berada di luar organ politik. Isu-isu kemiskinan dan lingkungan hidup harus diteriakkan dari dalam pemerintahan agar bergetar. Pemerintah ibarat kapal yang harus bisa memberikan perubahan arah perjalanan kapal itu. Agar dapat membelah ’lautan masalah’ di masyarakat. Menjadi motor penggerak dan lembaga pengawas jalannya roda pemerintahan.

Sebagai orang yang baru mulai belajar, tentu saja sarana organisasi partai mutlak menjadi “sekolah baru” bagi perempuan. Paling tidak perempuan memulai belajar tentang ideologi negara, belajar berpendapat sekaligus belajar menghargai pendapat orang lain. Dan yang terpenting lagi adalah memulai belajar tentang strategis menjalankan pemerintahan.

Masih tergiang diingatan kita, dalam catatan perjalanan pesta demokrasi di Sulwesi Tenggara kerap disibukkan dengan persiapan Pemilukada. Salah satunya pemilukada memilih calon gubernur Sultrab Tahun 2012 silam. Komisi Pemilihan Umum Daerah Sultra membutuhkan dana yang cukup besar yakni sekitar Rp 150 miliar untuk menyelenggarakan pemilukada.

Lazimnya pemilu-pemilu sebelumnya, antusias partai-partai politik untuk merebut panggung demokrasi terlihat merata diseantero bumi anoa. Partai mulai menggalang kekuatan dengan memasang calon-calon yang dianggap cukup kapabel. Partai seolah tak peduli latar belakang calon tersebut, mau calon yang berlatar pengusaha, birokrasi, hingga akademisi. Partai juga tak mau tau calon yang kesandung masalah atau tidak. Yang penting bagi partai seorang calon dapat mencukupi persyaratan sebagaimana diisyaratkan dalam UU Pemilu. Tapi, anehnya parpol seolah lebih tersihir pada pencalonan ’kaum adam’ ketimbang ’kaum hawa’. Ini terbukti tak pernah ada satu pun perempuan di Sultra yang menjadi calon gubernur, baik di periode sebelumnya maupun pemilukada kali ini. Semua calon gubernur selalu berjenis kelamin laki-laki. Lantas kemana kaum perempuan? Adakah yang salah dari pola pikir para penyelenggara terhadap posisi perempuan?

Memang benar sistem demokrasi, memberikan kesempatan kepada siapa saja warga di negara ini untuk berpartisipasi di Pemilu termasuk perempuan. Namun bukan berarti negara demokrasi di bangun dengan sesuatu yang ’asal’ tanpa memperhatikan kualitas hasil pemilu. Pemilu demokratis adalah pemilu yang berhasil dijalankan dengan baik atas landasan kejujuran, keadilan dan transparan. Kualitas Pemilu tidak saja diartikan, bahwa hanya tingkatan penyelenggara pemilu yang berkualitas, tetapi semua hasil pemilu dihasilkan dengan berkualitas. Artinya, harapan masyarakat agar semua yang dipilih adalah orang orang-orang yang memiliki berkualitas, baik intelektual maupun moralitas tanpa memandang jenis kelamin.

Berikut adalah jumlah pemilih tetap pada Pemilukada Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

No Kab/Kota Jumlah Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 kolaka 122.489 115.501 237.990
2 Kota Kendari 108.486 108.486 216.505
3 Muna 99.193 107.217 206.410
4 Buton 98.738 99.026 197.764
5 Konawe Selatan 94.918 91.467 186.385
6 konawe 90.624 88.131 178.755
7 kota bau-bau 55.304 52.651 107.662
8 Bombana 52.347 51.047
9 Wakatobi 39.772 20.252 76.865
10 Buton Utara 20.615 20.230 40.845
11 Konawe Utara 20.252 18.718 38.970
Jumlah 40411 32695
**Sumber KPU Provinsi

Data Jumlah penduduk Se- Provinsi Sultra
No Kabupaten/Kota Jumlah (Jiwa) Ket.
1 Kota Kendari 295.737 L; 149.314, P; 146.423
2 Konawe 246.798 L; 126.102, P; 120.696
3 kolaka 321. 509 L; 165.137, P;156.396
4 kolaka utara 123.755 L; 63.795, P; 59.960
5 konawe selatan 269.853 L; 138.912, P; 130.941
6 muna 273.616 L : 132.112, P : 141.504
7 kota bau-bau 139.717 L; 68.997, P; 70.720
8 buton 260.801 L ; 126.893, P : 133.908
9 bombana 142.006 L; 71.767, P; 70.239
10 wakatobi 94.846 L; 45.529, P; 49.317
11 buton utara 55.825 L; 28.077, P; 27.748
12 Konawe Utara 52.560 L: 27.518, P; 25.042
Jumlah 2.277.020
Sumber : Sultra dalam angka 2011 (BPS sultra 2011)
Jumlah penduduk : 2.277.020 Jiwa
Perempuan : 1.132.867 jiwa
Laki-laki ; 1.144.153 jiwa

Dalam kaitan itu, banyak yang mempertanyakan kenapa dari seabrek perempuan di Sultra ini kenapa pula tidak ikut masuk ke bursa pemimpin daerah. Kemana suara perempuan Sultra? Salahkah bila perempuan menjadi gubernur atau bupati? Pertanyaan ini kerap muncul di benak banyak masyarakat termasuk kaum perempuan sendiri. Sesungguhnya pertanyaan ini tidak perlu lagi terlontar di era sekarang ini, sebab jika melihat kiprah perempuan-perempuan di tanah air, peran mereka sudah cukup dominan dan cukup mewarnai perjalanan era reformasi negeri ini. Lihatlah bagaimana sosok Megawati Soekarno Putri bahkan pernah menduduki tahta kepresidenan menggantikan presiden Abdurrahman Wahid tahun 2004 silam. Begitu pula sosok Ratu Atut Gubernur Banten yang sukses sebagai pemimpin di daerahnya di provinsi Banten. Belum lagi srikandi-srikandi negeri ini yang telah merebut ruang-ruang parlemen dari pusat hingga ke parlemen kabupaten.

Di Sulawesi Tenggara sedikitnya ada puluhan perempuan menjadi anggota parlemen. Dari DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD kabupaten. Nama-nama seperti Waode Nurhayati (anggota DPR RI), Arfah Panudaariama (anggota DPRD Sultra, hingga Hermina Andi Baso (anggota DPRD Kota Kendari) mungkin contoh dari sekian banyak perempuan yang menduduki posisi di parlemen.

Solidaritas Perempuan (SP), sebuah organisasi non pemerintah di Kendari mencatat lebih dari 200 orang perempuan maju sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2009 dan separuhnya berhasil tampil di parlemen.

Data perempuan di legislatif, periode tahun 2009-2014 sebanyak 49 orang, yang terdiri dari anggota DPRD Propinsi sebanyak 7 orang, Kabupaten Muna 3 orang, Kabupaten Konawe Selatan 3 orang, Kabupaten Kolaka 4 orang, Kabupaten Bombana 3 orang, Kabupaten Kolaka Utara 1 orang, Kabupaten Buton Utara 3 orang, Kabupaten Konawe 3 orang, Kota Bau-bau 3 orang, Kabupaten Wakatobi 2 orang, Kabupaten Konawe Utara 1 orang, Kabupaten Buton 6 orang, dan Kota Kendari 10 Orang. Sebuah pencapaian prestasi yang besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Keikutsertaan mereka sebagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan. Data tersebut diperoleh dari Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. Di antara mereka yang ikut 40-60 persen masih aktif sebagai ibu rumah tangga.

Para kaum perempuan itu tercatat maju sebagai calon anggota DPR RI, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Mereka berangkat dari partai politik yang beragam. Baik partai lama maupun partai baru. Menyikapi fenomena perempuan jadi caleg, organisasi perempuan hanya bisa mengimbau agar para kaum hawa tersebut untuk dapat berperan aktif dalam politik.

Dalam konteks ini, organisasi perempuan hanya bisa memberikan seruan moral. Sehingga apabila ada wakil perempuan yang membandel maka tidak akan ada sanksi apapun. Memang tidak ada sanksinya namun tetap diingatkan mereka.

Analisa praktisi politik yang menyimpulkan bahwa masyarakat masih memilih figur dalam setiap pemilihan membuat banyak public figure yang merasa mampu menang. Hanya saja permasalahannya, apakah mereka mampu menjalankan amanah rakyat.

Di luar jalur parlemen, perempuan yang berkiprah di pemerintahan juga menyebar merata. Jumlah Perempuan yang berada pada posisi eselon II pemerintahan saat ini sebanyak 13 orang dari 122, Eselon III sebayak 98 orang dari 786, Eselon IV 608 dari 3.123 orang, (sumber data BPS Prov. Sultra tahun 2008).

Dalam dialog bertema partisipasi aktif perempuan di Pemilukada Sultra di Bulan Oktober 2012 lalu, berbagai sorotan datang dari berbagai kelompok perempuan di daerah ini. Dua orang calon gubernur masing-masing Ridwan Bae dan Buhari Matta yang hadir dalam diskusi, tak mampu memberikan gambaran seperti apa peran aktif perempuan dalam program kepemimpinan mereka kelak.

Dalam dialog tersebut mengemuka bagaimana perempuan sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang sama dalam wilayah politik. Keikutsertaan perempuan dalam politik sangat penting karena perempuan juga perlu ikut dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kemajuan dari perempuan itu sendiri. Namun Sistim nilai dan budaya “patriaki” telah menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dan sekaligus menempatkan perempuan sebagai kelompok lemah. Hal itu menjadi pembenaran bahwa perempuan tidak bisa leluasa berperan di lingkungan masyarakat yang lebih luas (publik), melainkan harus tinggal di rumah demi keamanannya, dan berkonsentrasi untuk urusan rumah tangganya. Arena politik awalnya dianggap sebagai domain tunggal kaum laki-laki sedangkan perempuan tidak memiliki akses yang cukup untuk itu.

Kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif. Hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30 % kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif ( DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II) sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis. Kesempatan emas ini terjadi setelah sekian lama perempuan ada dalam bayang–bayang superioritas politik dikotomi perempuan versus laki–laki. Laki–laki dalam kurun waktu yang cukup lama dipandang sebagai subyek yang mengatur atau yang paling berhak dalam ranah publik.

Dari pengalaman penyelenggaraan pemilukada menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sama sekali tidak memiliki akses untuk terlibat dalam tahap pencalonan. Proses rekruitmen calon kepala daerah melalui jalur partai politik hanya menjadi domain para elit partai. Kriteria ideal calon kepala daerah melalui jalur partai politik adalah kriteria elit partai dan karena itu sering tidak selaras dengan aspirasi dan kriteria kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat. Proses rekruitmen yang tertutup dan transaksional ini menyebabkan partai politik mengabaikan track record dan platform calon yang diusung. Hal yang sama terjadi pada mekanisme pencalonan melalui jalur independen. Selain berbiaya besar, jalur independen didominasi oleh elit-elit pengusaha, pensiunan birokrasi dan “tokoh” lain yang “populer” dengan tetap mengabaikan track record calon. Jalur independen-pun seringkali memposisikan rakyat pemilih sebagai objek dan dimobilisasi untuk memenuhi syarat pencalonan bagi calon independen.

Kriteria ideal calon, khususnya berkaitan dengan keberpihakannya pada kesetaraan gender, kelompok miskin dan marginal menjadi terabaikan dan hanya menjadi materi kampanye tanpa bukti konkrit. Track record calon berkaitan dengan kriteria tersebut menjadi tidak penting ketika pemilih disodorkan pilihan calon yang terbatas. Selayaknya track record kriteria penting tersebut digunakan pada saat pencalonan di jalur partai politik ataupun jalur independen. Tidak berjalannya pendidikan politik warga Negara pada saat Pemilu-kada adalah persoalan serius yang tidak pernah terselesaikan. Pemilihan umum kepala daerah yang sejatinya sebagai sarana untuk pendidikan politik, selama ini masih sebatas praktek demokrasi prosedural yang sarat dengan transaksi. Mulai dari pendaftaran bakal calon di partai politik hingga pengumpulan photo copy kartu tanda penduduk oleh calon independen, rakyat hanya sebatas objek moblisasi.

Berdasarkan data dari Biro pemerintahan Sulawesi Tenggara per januari 2012, menyebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara adalah 2.664.825 jiwa, laki-laki berjumlah 1.359.579 Jiwa, perempuan berjumlah 1.305.246 jiwa. wajib pilih perempuan 901.218 jiwa dari 1.831.907 total jumlah wajib pilih harusnya menjadi potensi yang menentukan calon kepala daerah yang akan didukung. Selain itu, ada 334.280.000 atau 14,61 % jumlah penduduk miskin dari 2.664.825 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara. Kriteria yang sesuai dengan harapan masyarakat tersebut, idealnya menjadi pertimbangan serius bagi Partai Politik untuk menjatuhkan pilihannya dalam mengeluarkan calon kepala daerah dari perempuan yang akan didukung.

Program ini disusun untuk membangun sebuah mekanisme penilaian versi masyarakat sipil kepada bakal calon kepala daerah (gubernur) yang berpihak pada kesetaraan gender, kelompok miskin dan marginal serta memastikan mekanisme penilaian tersebut digunakan dan menjadi rujukan penting bagi partai politik dalam menentukan calon gubernur yang akan diusungnya. Mekanisme penilaian ini diharapkan pula menjadi rujukan penting untuk masyarakat dalam menyampaikan dukungannya terhadap calon perseorangan atau calon independen.

Proses rekruitmen calon kepala daerah melalui jalur partai politik hanya menjadi domain para elit partai. Kriteria ideal calon kepala daerah melalui jalur partai politik adalah kriteria elit partai dan karena itu sering tidak selaras dengan aspirasi dan kriteria kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat. Proses rekrutimen yang tertutup dan transaksional ini menyebabkan partai politik mengabaikan track record dan platform calon yang diusung. Kriteria ideal calon, khususnya berkaitan dengan keberpihakannya pada kesetaraan gender, kelompok miskin dan marginal menjadi terabaikan dan hanya menjadi materi kampanye tanpa bukti konkrit. Track record calon berkaitan dengan kriteria tersebut menjadi tidak penting ketika pemilih disodorkan pilihan calon yang terbatas. Selayaknya track record kriteria penting tersebut digunakan pada saat pencalonan di jalur partai politik ataupun jalur independen. Tidak berjalannya pendidikan politik warga Negara pada saat Pemilu-kada adalah persoalan serius yang tidak pernah terselesaikan. Pemilihan umum kepala daerah yang sejatinya sebagai sarana untuk pendidikan politik, selama ini masih sebatas praktek demokrasi prosedural yang sarat dengan transaksi. Mulai dari pendaftaran bakal calon di partai politik hingga pengumpulan photo copy kartu tanda penduduk oleh calon independen, rakyat hanya sebatas objek moblisasi.

Majunya perempuan sebagai calon ditanggapi kritis dengan pertanyaan yang sederhana. Apakah perempuan hanya dimanfaatkan oleh parpol yang mendukungnya, atau ia yang memanfaatkan parpol untuk memuluskan langkahnya.

Solidaritas Perempuan Kendari, menilai, ada dua keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Pertama perempuan dapat duduk sebagai anggota legislatif dengan berjuang sendiri, partai tidak mendukung secara finansial dan partai memenuhi kuota 30 persen. Sejumlah aktivis perempuan di masa lalu kini terdaftar sebagai caleg. Meski bukan hal baru -apalagi ranah aktivis memang dekat dengan aktivitas yang sarat politik- hal tersebut memberikan warna tersendiri bagi perpolitikan di Sultra. Parlemen masih jadi daya tarik untuk dimasuki dan merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat.

Satu yang menjadi catatan para aktifis jika selama ini DPR dianggap gagal mengartikulasikan kepentingan masyarakat. DPRD Gagal mengawasi pemerintah sehingga banyak produk kebijakan politik yang tidak populer.

Tak heran DPRD sering menjadi sasaran aksi protes para aktivis ekstra parlementer. Selain hujatan terhadap personelnya, sejumlah sarana dan infrastruktur vital DPR sering menjadi sasaran amukan massa yang merusak sarana vital di gedung wakil rakyat itu. Kalau demikian, apa kiranya yang masih melekat dalam pikiran para aktivis? Ini menjadi pertanyaan kritis dari rakyat. Ada yang berpendapat bahwa aktifis termotivasi menjadi caleg hanya untuk perbaikan nasib.

Pendapat lain dari masyarakat anti aktivis menganggap para mantan aktivis bersifat munafik. Dinilai tidak konsisten dengan perjuangannya di masa lalu. Mereka berteriak-teriak anti-DPR di masa lalu. Dan Ketika lulus kuliah, ternyata mau juga berlepotan dengan kotoran politik di parlemen yang sebagian sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Pandangan lain jika periode menjadi aktivis tidak lebih daripada sarana atau tangga untuk meraih karir politik, baik melalui parpol maupun langsung menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau duduk sebagai politisi di parlemen. Mereka itu sama saja dengan politisi yang mereka -ketika menjadi aktivis- hujat di masa lalu. Mereka dianggap sama saja dengan politisi pada umumnya, bermentalitas sarat kepentingan politik pragmatis. Ingin meraih kekuasaan saja.

Namun bagi para aktifis menganggap pendapat itu keliru besar. Berapa dari mereka mengaku masuk parlemen untuk merubah keadaan. Para aktifis menyakini demokrasi sebagai nilai-nilai politik yang paling bermartabat- mustahil terwujud tanpa parlemen yang bersih dan baik. Parlemen dan parpol adalah keniscayaan dalam sistem politik yang demokratis. Tidak ada demokrasi bersih tanpa parlemen yang bersih. Oleh sebab itu, DPR harus diselamatkan. DPR harus diperbaiki. Caranya adalah memperbanyak rekrutmen caleg yang dianggap masih memiliki moral tinggi. Masih idealistis. Belum berlepotan dengan “kotoran” politik.

Harapan masyarakat agar motif dan kesediaan sejumlah mantan aktivis masuk parpol dan mau menjadi caleg terdorong oleh pandangan semangat memperbaiki keadaan. Para aktivis itu mau menjadi anggota DPR karena didorong oleh komitmen untuk memperbaiki parlemen yang citranya terus memburuk. Juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Masyarakat mengharapkan konsekuen dengan sikap aktivisnya di masa lalu. Bukan ingin mendapatkan giliran untuk mencicipi “kue” politik dan aneka macam fasilitas sebagai pejabat negara. ***

Fakta Perempuan dan Pilkada di Sultra (Bagian 1)

Penulis: Yos Hasrul

Sejarah pemilukada di Sulawesi Tenggara, belum ada satu partai politik yang berani mencalonkan perempuan sebagai calon kepala daerah baik bupati maupun gubernur. Fakta yang terjadi selama ini, pengurus partai-partai politik di lokal lebih senang mencari figur calon laki-laki ketimbang perempuan. Figur yang diutamakan adalah yang dikenal luas aktif dalam dunia berpolitik, figur yang mapan secara materi, serta figur yang dikenal luas di masyarakat. Figur aktif berpolitik yang dipilih biasanya diambil dari unsur petinggi partai (pemimpin parpol), figur mapan secara materi diwakili dari unsur swasta (kontraktor, pengusaha, dll), sedang figus yang telah dikenal luas biasanya di wakilkan dari unsur incumbent (pemerintah). Sikap partai-partai politik yang demikian menjadikan posisi perempuan di pengambilan kebijakan menjadi lemah dan berdampak pada kepentingan perempuan secara luas.

Selama ini keberadaan partai sangat strategis sebagai saluran menggapai kursi kekuasaan. Mereka yang bertarung di pemilukada hanya memiliki dua jalan, yakni dicalonkan dari partai politik atau bertarung lewat calon perseorangan/independen. Sayangrnya syarat yang diberikan untuk calon perseorangan dianggap cukup berat, karena harus melalui tahapan yang berbelit-belit. Tak jarang banyak calon yang menyerah sebelum berperang. Tak heran banyak calon memilih partai sebagai pintu politik karena dianggap lebih mudah. Sayangnya, pengurus partai masih memberi prioritas pada calon laki-laki ketimbang kaum perempuan. Dominasi pola pikir dan budaya patriarki dari pengurus partai politik di Sulawesi Tenggara, menghambat perempuan untuk berkiprah lebih jauh di jalur politik. Perempuan hanya ditempatkan tak lebih sebagai seorang pemilih saja, kalaupun perempuan dilibatkan, hanya berada di posisi ”ban serep” kekuasaan, perempuan kebanyakan didorong sebagai calon wakil kepala daerah, itu pun hanya berada di level pemilukada kabupaten saja.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak 9 Desember 2015 merupakan momen penting untuk menentukan perubahan masa depan provinsi Sulawesi Tenggara. Keterlibatan kelompok perempuan, kelompok miskin dan marginal memberikan angin segar pada perempuan dan kelompok miskin dan marginal untuk berkontribusi merumuskan criteria calon bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 versi mereka, perumusan kriteria tersebut merupakan keikutsetaan mereka yang peduli akan kondisi demokrasi sekarang ini. Pemerintah yang seharusnya memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya dalam fakta belum terpenuhi, pengalaman tersebut membuat mereka penting untuk memberikan penilaian tersendiri untuk memilih calon pimpinannya yang mereka kehendaki.

Pesta pilkada serentak seolah mengulang perhelatan pilkada Provinsi Sultra, tepatnya, Bulan November 2012. Saat itu lagi-lagi menjadi momen bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di dunia politik khususnya diperhelatan pemilu Pemilukada Sulawesi Tenggara untuk menelurkan gubernur piilihan rakyat. Dan di bulan itu, ada saja cara para calon gubernur Sulawesi Tenggara memberi kesan peduli perempuan. Mereka dengan lantang berteriak di balkon kampanye, bahwa, mereka peduli nasib kaum hawa. Para calon gubernur yang diusung sejumlah partai politik mulai berupaya melakukan pendekatan komunikasi politik yang mengesankan adanya keinginan mengakomodir kepentingan perempuan.

Dalam berbagai kegiatan seperti, dialog terbatas hingga kampanye terbuka, misalnya, calon-calon menyatakan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di dunia politik. Trik politik ’baik hati’terhadap perempuan ini, tentu hanya sebuah alasan, apalagi kalau bukan ingin meraih simpati kaum perempuan dengan harapan agar dipilih. Terlebih melihat realitas pemilih perempuan merupakan pemilih dengan jumlah terbesar selama pemilu di Indonesia.

Upaya semacam ini hanya berlaku saat di kampanye saja, usai berkampanye dipastikan janji-janji para calon itu urung dilakukan. Tidak susah menebak arah politik yang demikian, karena dengan memeriksa dokumen visi misi para calon saja, maka rakyat akan tahu gaya politik ”pura-pura” ini. Dari temuan dokumen visi misi ke tiga calon gubernur sulawesi tenggara, sama sekali tidak memunculkan secara spesifik isu-isu yang berkaitan hak-hak perempuan.

Visi misi tiga calon gubernur masing-masing pasangan Nusa, pasangan BM Amirul dan pasangan Arbae, tak satu pun tertulis upaya memperjuangkan nasib perempuan di pemerintahan. Alih-alih mengakomodir justeru perempuan hanya menjadi lahan eksploitasi politik semata.

Ini sangat ironis, sebab perempuan selaku kelompok yang memiliki jumlah suara besar dalam beberapa pemilu terakhir, ternyata tidak memiliki peran dan posisi yang signifikan dalam pengelolaan kehidupan politik lokal. Dengan kata lain posisinya sebagai mayoritas pemilih belumlah memberikan jaminan terhadap terpenuhinya kepentingan politik perempuan. Malah sebaliknya, ada kecenderungan upaya sistematis yang meminggirkan posisi politik perempuan, yang pada gilirannya menjadikan perempuan sebagai korban kebijakan poltik dan ekonomi yang dikelola berdasarkan perspektif dan cara-cara yang patriarki.

Kalau demikian, sangat wajar apabila banyak pertanyaan sejauhmana keseriusan partai-partai politik dan calon-calon kepala daerah dalam memenuhi kepentingan perempuan selaku pemilih suara terbesar. Apakah partai dan calon-calon kepala daerah tidak memahami kepentingan perempuan? Apakah tidak ada komitmen partai dan calon-calon kepala daerah tentang hal ini? Apakah kepentingan perempuan tidak pernah bisa diperjuangkan? Kalau bisa diperjuangkan, apa yang dilakukan partai dan calon-calon kepala daerah. Bagaimana partai-partai berikut calon-calon kepala daerah melakuannya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorong Solidaritas Perempuan Kendari untuk melaksanakan riset kecil di enam kabuaten/kota di Sulawesi Tenggara. Riset ini memang ditunjukan untuk melihat kembali dengan sungguh-sungguh apa dan bagaimana partai politik menempatkan posisi perempuan dalam perhelatan pesta demokrasi sekelas pemilukada di Sulawesi Tenggara. Juga untuk melihat sikap pengurus partai politik melihat dan memaknai kepentingan perempuan di kancah politik.

Dalam berbagai buku memetakan hubungan partai dan konsituennya begitu penting karena sebagian besar aktifis partai politik sangat sedikit menyerap pengertaian tentang peta politik itu sendiri. Dalam buku yang diterbitkan Cesda dan LP3ES menguraikan partai politik merupakan lembaga atau media untuk menyalurkan aspirasi atau kepentingan rakyat.

Masyarakat pemilih seyogyanya secara aktif mengetahui tentang kepribadian calon yang akan dipilihnya. Terutama tentang etika dan moralitas seorang calon yang tidak pernah terkait masalah hukum, baik tindakan, asusila, kriminalitas maupun korupsi yang merugikan masyarakat. Dan yang paling utama seorang calon memiliki kedekatan emosional dalam arti begitu mengenal daerah tersebut (jika perlu sosok calon yang betul-betul mereka kenal, serta memliki latar belakang aktifitas social yang baik dengan masyarakat).

Pengetahuan tentang latar belakangan orang-orang yang akan menjadi kepala daerah ini sangatlah penting, sebab terkait pertaruhan masa depan daerah Sulawesi Tenggara lima tahun ke depan. Dimana orang-orang yang menjadi pemimpin tersebut akan bekerja melahirkan keputusan strategis tentang daerah yang dipimpinnya terutama kaum perempuan.

Sebagai tambahan seorang kepala daerah harus didukung kondisi mental, fisik dan kesehatan yang prima , karena nanti setelah terpilih dan duduk menjadi pemimpin daerah, seorang gunbernur atau bupati tidak hanya berada di dalam ruang kerja mereka melainkan harus terjun langsung ke masyarakat guna menggali dan menyerap masukan/aspirasi rakyat.

Untuk itulah penting bagi pemilih atau voter pada setiap perhelatan pilkada mengetahui sosok atau latar belakang calon kepala daerah yang akan memimpin mereka lima tahun ke depan, baik pemimpin tingkat provinsi hingga kabupaten. Sebab tak dapat dipungkiri, faktanya selama ini masyarakat pemilih sangatlah sedikit, atau bahkan sama sekali tidak mengetahui latar belakang sosok calon pemimpin yang akan dipilihnya, sehingga saat pemilu berlangsung pemilu masyarakat diperhadapkan fakta “Memilih kucing dalam karung” karena sama sekali tidak mengetahui sosok atau latar belakang orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin mereka.

Masyarakat harus dapat jeli dan benar-benar memberikan pilihan yang tepat bagi calon yang akan memimpin mereka. Partisipasi politik masyarakat mutlak dibutuhkan dalam kerangka perubahan dan perbaikan daerah itu sendiri. Seperti kata orang bijak “Jika tidak sekarang, kapan lagi”. Melalui Pemilukada nasib daerah dipertaruhkan, akan mengubah nasib perempuan menjadi lebih baik atau mungkin lebih buruk?

Jauh di pedalaman sana, nasib perempuan harus berjuang keras menghidupi anak-anak mereka dari sistem perladangan, namun faktanya hak-hak mereka hilang setelah adanya ekspolitasi sumber daya alam yang besar dan semua itu merupakan buah dari partik kebijakan yang berlebihan dari penguasa, baik itu bupati maupun gubernur.

Kini perdebatan keterwakilan perempuan sedang tajam-tajamnya. Pertanyaannya adalah, apakah
perkembangan ini akan berujung pada pemenuhan kepentingan perempuan atau tidak. Jika melihat hasil penjaringan hingga penetapan calon gubernur sulawesi tenggara oleh partai-partai politik yang seluruhnya calon adalah laki-laki maka menunjukkan belum adanya itikat para dari pengurus parpol yang mau mengaakomodir keterlibatan perempuan dalam kancah politik lokal.

Keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak esensi dan kepentingan yang terkandung di dalamnya sudah ditentukan sepihak dan kekuatan parpol yang notabene dikuasai laki-laki. Yang menjadi masalah dan sumber pesimisme perempuan saat ini adalah, harapan dan kenyataan tentang keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan yang sangat berbeda jauh. Faktor penghambat utama budaya patriarki yang masih dianut sebagian besar partai politik beserta perangkat pengurus partai politik dan masih kuatnya di masyarakat yang melihat perempuan sebagai warga kelas dua, disamping faktor perundang-undangan tentang partai politik yang diduga lahir dari kandungan budaya partriarki.

Hal ini tidak mudah dihadapi perempuan, karena siapapun yang berada di balik pandangan dan sikap itu, sangat menguntungkan upaya para politisi atau mereka yang memegang posisi di pusat kekuasaan karena tujuan mempertahankan kekuasaan. Upaya ke arah ini memang ditopang oleh penggunaan budaya patriarki yang diramu dengan berbagai tafsir agama, budaya, ilmu pengetahuan, bahkan identitas kesukuan atau simbol-simbol masyarakat adat, yang pada intinya meminggirkan posisi perempuan.

Dalam Sebuah kegiatan seminar yang digelar Solidaritas Perempuan Sultra merumuskan kriteria calon kepala daerah, salah satu narasumber yang diundang, Aswan Zanynu S,Sos, M,Si, akademisi Universitas Haluoleo mengungkap sebuah fakta mencengangkan soal partisipasi politik dan pembangunan, dimana kaum perempuan di Sultra lebih sedikit berperan dibanding laki- laki.

Di tahun 2012, Aswan melakukan riset di Kabupaten Kolaka. Dari 102 sample, hanya 3 % yang terlibat pada musyawarah rencana pembangunan (musrembang) itu pun hanya sekedar tahu dan mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Ironisnya masih banyak dari mereka yang tidak mengerti apa itu parpol.

Disinilah pentingnya sebuah proses komunikasi berkelompok sebagai sebuah model berpartisipasi. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa kontribusi perempuan pada proses politik di sebuah momen pemilu masih sangat minim khususnya di Sulawesi Tenggara?

Dari piramida partisipasi politik, lanjut Aswan, terlihat jelas jumlah yang peduli pada pemilu sangat sedikit, padahal selama ini telah banyak usaha kelompok masyarakat yang mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai wujud partisipasi dan kepedulian pada kinerja pemerintah.

Menurut Aswan, dalam kaitan itu masyarakat dapat membagi diri, apakah merupakan kelompok masyarakat yang peduli politik, diantaranya kelompok kepentingan adalah suatu kelompok yang bersatu untuk mencapai tujuan, partisan, pemerhati atau apolitis saja. Setelah menempatkan posisi kita, bahwa melihat para calon melakukan rayuan politiknya di antaranya dengan metode kekerasan, ekonomi, politik, tradisional, ideology ataupun melalui media massa.

Harus lebih hati-hati dalam menggabungkan diri dalam suatu kelompok karena para balon biasanya melakukan berbagai cara untuk masuk terstruktur ke dalam suatu kelompok yang patut di hindari pastinya kelompok instusional atau yang telah diarahkan oleh calon tertentu. Baiklah sampai di sini dulu paparan saya kalau ada tanggapan masukan kita lanjutkan pada sesi diskusi dan selanjutnya saya serahkan pada moderator.

Ada dua hal yang dikemukanan Aswan, pertama, bagaimana melihat indikator keberpihakan pada perempuan pada pemilukada, dan kedua bagaimana menyikapi posisi partisipasi perempuan yang posesif.

Perkembangan ini tentu saja tidak hanya berakibat penderitaan dan ancaman terhadap kehidupan dan keberlanjutan hidup kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga atau masyarakat luas yang tidak punya akses pada kekuasaan atau pengambilan keputusan. Tetapi secara khsusus telah menimbulkan dampak yang luar biasa buruk pada kahidupan kaum perempuan, yang di dalam masayarakat umum masih sering diposisikan sebagai kelompok yang tidak memiliki posisi setara dengan kaum lelaki di dalam pengambilan keputusan.

Prasangka perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Ibarat air dan minyak. Perempuan tempatnya di dunia perempuan yaitu di rumah, mengurus rumah tangga saja; meski bekerja di luar tetapi tetap juga harus mengurus rumah tangga, tidak perlu menentukan apa maunya, apalagi berpolitik. Politik itu digambarkan sebagai dunia laki-laki di luar rumah, tempat laki-laki mengambil keputusan, sebuah kancah yang kotor dipenuhi oleh permainan kekuasaan dan uang. Singkatrnya, bukan tempat untuk perempuan. Kalaupun perempuan memberanikan diri untuk berpolitik maka diapun harus berani bersikap dan bertindak seperti umumnya laki-laki.

Rangkaian pertanyaan tentang kaitan politik dan perempuan ini kerap muncul kala organisasi Solidaritas Perempuan Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan diskusi terkait pendidikan politik perempuan di berbagai kesempatan, termasuk diskusi tentang perempuan di momen-momen pemilu, pemilu legislative bahkan pilkada, sehingga terkadang memunculkan perdebatan panjang

Pemahaman yang dibangun oleh ideology patriarki seperti ini, menempatkan perempuan dalam sebuah situasi untuk tidak mengambil keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, keluarga maupun komunitasnya, apalagi yang berkaitan dengan Negara. Laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan perempuan dan berbicara atas nama perempuan. Pandangan-pandangan ini jelas salah. Begitu banyak pengalaman yang tidak memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dengan cara pikir seperti ini, tidak mewakili kepentingan perempuan sama sekali dan tidak menjawab berbagai masalah yang dihadapi perempuan. Ideology patriarki telah membangun dunia tersendiri bagi perempuan, memisahkan perempuan dari kehidupan publik. Akibatnya, masyarakat termasuk perempuan, tidak lagi menyadari bahwa masalah yang dihadapi masyarakat merupakan juga masalah perempuan, dan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan adalah persoalan masyarakat juga. ***

Markas “Anak Lorongnya Kendari” Diresmikan

SUARAKENDARI.COM, Ishak Ismail atau yang lebih dikenal dengan sebutan anak lorong kendari tidak main-main untuk tampil sebagai salah seorang bakal calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kendari yang sudah mulai memasuki tahapan.

Keseriusan Ishak atau anak lorong tidak hanya dibuktikan dengan membangun komunikasi intens kepada partai politik, tetapi ia juga telah meresmikan sekretariat atau markas anak lorong kendari, Kamis (8/1/2016).

Dikatakannya, diresmikannya markas tersebut dengan tujuan agar semua kegiatan dan aktivitas anak lorong kendari sudah terpusat di satu tempat, sehingga para relawan sudah tahu harus berkumpul dimana.

“Kami sengaja menyediakan markas anak lorong untuk menyongsong pilkada, sehingga semua kegiatan bisa dipantai di markas kami, mungkin baru kami yang pertama melakukan seperti ini,” katanya.

Meskipun sudah memiliki sekretariat utama, namun kedepannya para relawan dari anak lorong masih akan mendirikan rumah pemenangan yang dapat dipastikan akan ada di semua RW yang ada di Kota Kendari. Ia berharap dengan adanya markas tersebut, semua relawan, simpatisan dan siapa saja yang ingin bertemu atau menyampaikan sesuatu kepada Ishak bisa langsung datang ke markas tersebut. Ia menjamin, pihaknya tidak akan menutup diri kepada siapa saja.

Ishak juga menambahkan jika kedepannya, ia dipilih dan dipercayakan untuk mengemban amanah baru sebagai pemimpin di Kota Kendari, ia tidak akan membongkar markas tersebut, melainkan masih bisa digunakan masyarakat. “InsyaAllah kalau saya terpilih, markas ini akan tetap saya berikan untuk dijadikan sebagai tempat atau pusat aspirasi anak lorong,” ujarnya. (LINA)

Maju Pilkada, Ishak Perkuat Basis Anak Lorong

SUARAKENDARI.COM, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kendari periode 2017-2020 sudah didepan mata, semua bakal calon yang akan tampil juga sudah mempersiapkan diri. Sosialisasi untuk merebut simpati dari masyarakat.

Ishak Ismail yang merupakan salah satu nama mencuat bakal tampil untuk memeriahkan pesta demokrasi lima tahun sekali itu. Ishak yang lebih dikenal dengan anak lorong memiliki strategi untuk merebut hati masyarakat.

“Saya lebih dikenal dengan anak lorong, sehingga basis saya ini memang anak lorong, kami sudah melakukan survei untuk lorong yang ada di Kendari ada 784 lorong dan kami sudah memasuki semua lorong itu,” katanya, Kamis (8/1/2016).

Menurutnya, semua bakal calon yang akan tampil pasti sudah memiliki strategi masing-masing, ia memiliki untuk tetap menjaga dan mempertahankan basis yang sudah ia miliki saat ini. Sebutan sebagai anak lorong, kata Ishak merupakan salah satu cara yang ia gunakan agar lebih mudah diingat.

Dikatakannya pula, selain basis anak lorong ia juga akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, baik itu yang tinggal di lorong maupun yang berada di jalan protokol, sehingga ia bisa menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Kota Kendari. (LINA)

Hanya Muna yang Memenuhi Syarat Format Bersidang di MK

SUARAKENDARI.COM-Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI, Nur Syarifah mengatakan berdasarkan telaah tim hukum KPU bahwa dari 147 permohonan tersebut hanya sembilan daerah yang memenuhi syarat formal untuk melaksanakan sidang di MK.

“Menurut telaahan kami, dari 147 perkara yang memenuhi syarat formal baik selisih ambang perolehan suaranya, dan juga batas waktunya ada sembilan. Diantaranya Solok Selatan, Kuantan Singingi, Bangka Barat, Kotabaru, Muna, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Membramo Raya, dan Teluk Bintuni,” kata Nur Syarifah dalam rapat persiapan penyelesaian sengketa PHP Pilkada 2015 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/1), seperti dilansir dari laman kpu.go.id.

Ia menerangkan, jika sesuai jadwal, pada 7 Januari, 8 Januari dan 11 Januari esok, MK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan atas 147 permohonan tersebut. Sedangkan untuk proses persidangan PHP Pilkada, MK akan melaksanakannya mulai tanggal 18 Januari hingga 7 Maret 2016 (batas akhir pembacaan putusan MK).

Untuk diketahui, Pilkada serentak 2015 diikuti sebanyak 264 daerah seluruh Indonesia. Sk/mdk

Ishak Ismail : Wakil Saya Harus Tolaki

SUARAKENDARI.COM, Ishak Ismail atau yang lebih dikenal dengan sebutan anak lorongnya kendari sudah menyatakan kesiapannya untuk tampil dalam Pemilihan Walikota Kendari yang akan dihelat 2017 mendatang.

Selama ini, ia juga intens melakukan sosialisasi guna memperkenalkan diri kepada masyarakat Kota Kendari sebagai salah satu bakal calon walikota yang siap tampil dalam pesta demokrasi.

Meskipun hingga saat ini ia masih jalan sendiri atau dengan kata lain belum menyampaikan secara resmi siapa wakil yang akan mendampinginya, namun ia sudah menetapkan salah satu kriteria mutlak yang harus dimiliki calon pendampingnya kelak.

“Saya cari mutlak harus Suku Tolaki sebagai bentuk penghargaan saya kepada Kota Kendari, dimana kita ketahui bahwa suku lokal dari Kota Kendari merupakan Suku Tolaki,” tegasnya.

Pernyataan yang dilontarkannya tersebut bukanlah bermaksud untuk mengesampingkan atau memilih-milih suku lain yang ada di Kota Kendari, dimana Kota Kendari sebagai Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara sudah pasti dihuni oleh beberapa suku lain, baik dari Sultra maupun dari provinsi lainnya.

Namun kata Ishak atau anak lorong tersebut, keinginannya untuk mencari wakil dengan syarat Suku Tolaki sebagai salah satu bentuk penghargaan dan mewakili wilayah daratan.

“Selain bentuk penghargaan, saya ini merupakan orang yang besar di Buton, sehingga tidak heran jika Pak Nur Alam sering memanggil saya dengan sebutan Ishak Buton, jadi secara tidak langsung saya mewakili kepulauan, jadi perlu pendamping daratan,” tukasnya.

Terkait persyaratan lain, baik itu perempuan atau laki-laki, sama sekali tidak dipermasalahkannya begitu pula apakah yang akan menjadi pendampingnya berasal dari birokrasi, pengusaha, akademisi dan lain-lain.

Menurutnya, hal yang lebih utama bisa memiliki satu visi dan misi serta amanah sebagai seorang pemimpin. (LINA)

Pilkada Kota Kendari, Ishak Ismail Bangun Komunikasi dengan Parpol

SUARAKENDARI.COM, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kendari akan digelar tahun 2017 mendatang, namun tahapan untuk Pilkada sudah mulai dilakukan pada tahun 2016. Beberapa nama yang akan tampil dalam pilkada sudah mulai bermunculan. Salah satu nama yang sudah menyatakan dirinya siap untuk tampil yakni Ishak Ismail.

Latar belakang Ishak Ismail atau yang lebih dikenal dengan sebutan anak lorongnya kendari berasal dari pengusaha. Pernyataannya untuk tampil dalam Pilkada Kota Kendari bukanlah hal yang main-main, melainkan ia begitu setius, hal tersebut dibuktikan dengan sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat Kota Kendari, juga membangun komunikasi dengan Partai Politik (Parpol).

Kata Ishak, hingga saat ini sudah ada sekitar lima parpol yang ia dekati guna mendapatkan pintu dalam pesta demokrasi lima tahun sekali itu. Meskipun tidak menyebutkan secara pasti, namun ia sempat menyinggung terkait kedekatannya dengan beberapa petinggi partai.

“Saya dengan Pak Ridwan Bae kenal, beliau teman saya hanya nasib beliau sekarang sudah di pusat, kemudian saya juga kenal baik dengan Hugua sebagai pimpinan PDIP, saya juga pernah di Gerindra, Ketua Demokrat juga teman saya,” cetusnya.

Hingga saat ini komunikasi yang ia bangun dengan petinggi partai memang cukup intens, hanya saja ia tidak ingin menyebutkan satu per satu dengan jelas, namun ia mengaku sudah akan membuka jalan agar kedepannya ia memiliki partai yang jelas sebagai pintu yang akan ia gunakan dalam pendaftaran pilwali. (LINA)

Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak pada Januari 2016

SUARAKENDARI.COM- Kementerian Dalam Negeri menggagendakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2015 pada Januari 2016 mendatang.

“Saya sedang mempersiapkan diskusi rapat pimpinan (rapim) dan kalau bisa dibagi dua tahap. Bagi daerah yang tidak ada sengketa pilkada kalau bisa akhir Januari (pelantikan) dan kalau daerah yang ada sengketa menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhir Maret,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2015). Tjahjo ke Balai Kota untuk bertemu Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat terkait pengesahan APBD DKI.

Seperti dilansir situs berita detik.com, Tjahjo optimistis tak akan banyak yang peserta pilkada yang bersengketa dan akhirnya menunda pelantikan karena menunggu putusan MK.

“Jangan sampai pilkada serentak mengganggu keputusan di daerah,” sambungnya.

Ia berharap pelaksanaan pilkada di 5 daerah yang ditunda sebelumnya bisa dilakukan sebelum Maret.  “Soal mau dibuat serentak atau tidak itu keputusan KPU. Mudah-mudahan tidak melebihi Maret supaya bisa ikut dilantik bareng,” ujarnya.

Saat ini MK menerima sekitar 88 kasus sengketa pilkada dari pelaksanaan pilkada serentak.  Berikut jadwal penyelesaian sengketa pilkada di MK:

19 Desember-22 Desember
Pengajuan gugatan pilkada tingkat gubernur

21 Desember
Pemeriksaan kelengkapan permohonan/gugatan pilkada tingkat walikota dan bupati

22 Desember
Pemeriksaan kelengkapan permohonan/gugatan pilkada tingkat gubernur

31 Desember- 3 Januari
Perbaikan kelengkapan permohonan/gugatan pilkada tingkat gubernur, walikota dan bupati.

4 Januari 2016
Pencatatan permohonan/ gugatan pilkada dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK).

4 Januari- 6 Januari 2016
Penyampaian salinan permohonan/gugatan kepada pihak termohon/tergugat dan pihak terkait.

Pada tanggal ini juga, pihak MK memberikan informasi jadwal sidang kepada pihak penggugat, tergugat dan terkait.

7 Januari- 14 Januari 2016
Sidang perdana yang didahului dengan pemeriksaan perkara.

7 Januari- 18 Januari 2016
Pengajuan jawaban dari pihak termohon/tergugat dan pihak terkait. Sekaligus pengajuan keterangan terkait.

18 Januari 2016
Putusan Dismisal

19 Januari- 25 Februari 2016
Pemeriksaan sidang dalam sidang panel

26 Februari- 1 Maret 2016
Pembahasan perkara dan pengambilan putusan dalam rapat pemusyawaratan hakim (RPH). Sekaligus penyusunan draft putusan

2 Maret 2016- 7 Maret 2016
Pengucapan putusan (mnb/nrl)

Tim DVI Berhasil Identifikasi 41 Jenazah

SUARAKENDARI.COM-Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis perkembangan penanganan korban laka laut, KM Marina Baru 2B route Kolaka – Siwa yang terjadi pada hari Sabtu tgl 19 Des 2015 pkl 14.30 Wita.‎
Dilaporkan, sampai Selasa, 29 Desember 2015, jumlah korban yang ditemukan di wilayah hukum Polda Sultra berjumlah 79 org korban.‎ Dari jumlah tersebut, 33 ditemukan selamat dan telah kembali kepada keluarganya setelah mendapatkan perawatan di RS Djafar Harun Kolut.
Sedangkan 46 korban lainnya dalam kondisi meninggal dunia. Dan hingga hari ini Selasa, 29 Desember 2015, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 41 jenazah. Sementara 5 jenazah lagi belum teridentifikasi. ‎
Dan berdasarkan hasil rapat koordinasi Kapolres Kolut dan team DVI Polri dengan Pemda Kolut serta Pemda Kolaka, untuk 5 jenazah korban yang belum teridentifikasi akan dilakukan penguburan, setelah sebelumnya telah diambil sample data DNA nya oleh team DVI Polri. ‎
Hal ini didasari pada pertimbangan minimnya data antemorthem,‎ kondisi mayat yang sudah semakin rusak serta pertimbangan rawan timbulnya penyakit. ‎ Rencana penguburan hari ini 29 desember 2015 di Kolaka dengan pertimbangan banyak korban laka laut berasal dari Kolaka.
Berikut‎ ‎daftar nama korban yang sudah teridentifikasi
‎1. Firdaus
2. Mutmainah
3. Siti badaria
‎ 4. Sandi‎
5. Asri
6. Fitri wahyuningsih
7. Lajepu‎
8. Nugroho
9. Enos
10. Samuel
11. Hj Nule
12. Uda
13. Tahir
14. Andi nurdin
15. Nindya‎
16. Rahmah
17. Wahyu Liana Sabir
18. Muh Israf‎
19. Fitriani Nasis alias fitri
20. Jamila
21. Reza
22. Irawati
23. Yukati wahab
24. Muh Rusdi Syair
25. Hj. Siti haisa/hj naisah
26. Sultan
27. Beddu
28. Eka mustika
29. Putri aliyani
30. Zaskia
31. Ahmad yani
32. Muh isra
33. Eka arisandi.‎
34. Anti.
35. Asni.
36. Tasdin.‎
37. Sriyani.
38. Haryono.
39. Jamaludin syam.
40. Bunga.
41. Samir.‎
‎ Info: HUMAS POLDA SULTRA