KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.20/2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral membuat belasan perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka gulung tikar dan berdampak serius terjadinya pengangguran besar-besaran di daerah.
Namun siapa sangka, di tengah protes keras para pekerja tambang, nasib warga yang berdomisili di sekitar tambang tak kalah pahitnya. Selama beroperasinya tambang seolah telah merebut hak hidup masyarakat yang selama ini hidup di sekitar hutan manpun masyarakat pesisir.
Dasyatnya kerusakan lingkungan telah berdampak hilangnya mata pencaharian masyarakat petani dan nelayan. Sebutlah wilayah-wilayah yang paling besar menerima dampak yakniu Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Buton dan Bombana. Di sebagian besar kawasan hutan daerah ini telah dieksploitasi dan hasil dari perut buminya dikuras dibawa ke luar negeri.
Meski ada angin segar dari pemberlakukan PP No 23 tahun 2010, namun bukan berarti masyarakat non tambang senang, melainkan semakin menderita akibat tidak adanya itikat baik dari para pengusaha tambang untuk memperbaiki lingkungan pasca penambangan.
“Hasil monitoring kami, baik sejak beroperasi dan pasca pemberlakukan PP kondisi lingkungan tidak berubah, tetap rusak dan tidak ada inisiatif memperbaikinya,”kata Jufri, aktifis lingkungan Sultra. Untuk itu Jufri mendesak agar pemerintah segera memberikan desakan pada para pemilik perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya merehabilitasi kerusakan lingkungan di daerah. YS
