Kasus Pungli Kembali Coreng Birokrasi Bombana

0

Suarakendari.com-Ditengah raihan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan BPK-RI kepada Pemerintah Kabupaten Bombana akhir Juli 2015 lalu. Tercium kabar kurang sedap, ditubuh birokrat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bombana.

Dinas yang menangangi masalah pendidikan ini, tega melakukan potongan atau pungutan liar (Pungli) kepada guru-guru Bombana yang hendak menerima dana tunjangan Guru Terpencil (Gudacil). “Terjadi pemotongan disana. Banyak aduan di DPRD, terkait praktek kotor itu,” pungkas Heryanto anggota DPRD Bombana.

Prilaku cari untung sendiri di tubuh Dikpora itu, dilakukan bukan kali ini saja. Tapi ditengarai rutinitas, setiap guru hendak terima tunjangan Gudacil per triwulannya. “Ini lagu lama, yang harus di bongkar. Kasian para guru sudah susah payah mengajar diwilayah yang terpencil. Begitu ingin menerima haknya.  Eh, disilet oleh oknum tertentu. Ini keterlaluan namanya,” kesal Heryanto.

Politisi asal Golkar ini belum ingin membeberkan secara detail terkait kronologis dan jumlah potongan di kasus ini. “Kami akan panggil dulu pihak Dikpora. Datanya masih kami rahasiakan. Nanti ya..,yang jelas ada potongan disana. Banyak ko, guru yang mengadu ke kami,” bebernya.

Jika tidak ada kendala, kata Heryanto, jadwal rapat dengar pendapat dengan pihak Dikpora tersebut akan digelar Senin (hari ini). “Sudah kami agendakan rapatnya. Kemungkinan Senin ini,” tukasnya. 

Diketahui, kasus penyunatan dana Gudacil sudah mencuat sejak lama.  Saat kepemimpinan H. Andi Sarifuddin menjabat sebagai Kadis Dikpora tahun 2014 lalu. Kasus ini kemudian jadi nyanyian para anggota DPRD Bombana waktu itu. Tidak berselang lama, Andi Sarifuddin dipindah tugaskan menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bombana

Sebagai gantinya adalah sekretaris Dikpora kala itu, yakni Abdul Rauf Abidin. Di awal kariernya selaku kadis, Abdul Rauf  sempat berjanji dihadapan anggota dewan untuk tidak melakukan potongan lagi, sebagai mana di era pendahulunya. Tapi sayang, janji itu kini mulai tercoreng. “Makanya, kami ingin panggil dia, siapa yang berbohong atas kasus ini. Yang jelas bagi Dewan adalah,  bagaimana agar potongan itu harus dihentikan,” tutup Heryanto. (DAR)

Leave A Reply

Your email address will not be published.