Ini Sanksi PNS yang Tidak Netral di Pilkada

0

SUARAKENDARI.COM-Sebagai pelayan publik, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dihimbau untuk netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat. Hal ini disampaikan  anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Nursalam Lada.

Anggota  PDIP Sultra ini  mengaku banyak mendapat informasi dari masyarakat, bahwa banyak PNS di Wakatobi yang terlibat dalam politik praktis, bahkan ada yang sudah dilaporkan ke Panwaslu Wakatobi.
“Saya meminta Pemerintah Kabupaten Wakatobi, terutama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memberi teguran atau sanksi kepada para PNS yang ikut-ikutan berpolitik. Sanksi bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, teguran keras kalu perlu hingga pemecatan,” katanya.

Menanggapi temuan dewan, Kepala BKD Kabupaten Wakatobi, Rusdi, membenarkan jika banyak PNS yang diduga terlibat politik praktis dalam pilkada Wakatobi. Namun  untuk memberikan sanksi kepada para PNS tersebut, BKD membutuhkan bukti-bukti yang akurat.

“Dalam aturan, PNS yang terlibat politik praktis yakni,  ikut memobilisasi massa atau mengajak orang memilih pasangan calon tertentu daN telah dilaporkan ke Panwaslu Wakatobi. Jadi semua terpulang pada putusan  Panwaslu , jika PNS yang dilaporkan tersebut terbukti terlibat politik praktis, maka BKD tidak akan ragu-ragu menjatuhkan sanksi tegas,”ujarnya.

BKD juka akan tegas, bila ada PNS yang terbukti mengajak orang untuk memilih pasangat calon tertentu atau memobilisasi massa, maka PNS yang bersangkutan akan diusulkan untuk dipecat. SK/AN

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.