Plt Sekretaris KPU Sultra Belum Jelas

KENDARI, SUARA KENDARI.COM, Sejak Sekretaris KPU Sultra, La Ode Andi Pili, dipindahkan menjadi Kepala Dinas Koperasi, hingga saat ini belum ada yang menjadi pelaksana tugas sementara, sehingga terjadi kekosongan Sekretaris KPU Sultra.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengusulkan ke Sekjen melalui rapat pleno, sebelum diputuskan siapa yang akan menjabat sebagai Sekretaris KPU Sultra menggantikan La Ode Andi Pili. “Rencananya kita akan ajukan Kabag kami disini, kan sifatnya masih sementara jadi kami ajukan yang memenuhi kriteria, salah satu kriterianya itu harus Eselon III dari Golongan IV A,” terangnya, Selasa (21/1/2014).

Menurutnya, dari kabag yang ada saat ini di KPU Sultra, dua nama yang memenuhi syarat yakni Asri dan Hajirudin, tinggal menunggu pleno persetujuan dari komisioner lainnya.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, ia juga tidak ingin membiarkan jabatan Sekretaris KPU Sultra kosong, sehingga diupayakan dalam minggu ini sudah ada nama yang akan menjadi Plt, tinggal persetujuan dari Sekjen pusat.

Sementara itu, untuk Sekretaris KPU Sultra kedepannya, masih akan dikonsultasikan lagi bersama dengan pemerintah setempat, yakni akan mengusulkan tiga nama untuk menjadi sekretaris. “Biasanya pemerintah mengajukan tiga nama, tapi tentu akan melakukan koordinasi dengan kami juga karena antara sekretaris dan komisioner tentu harus melakukan kerja sama yang baik agar pemilu bisa berjalan dengan baik,” tukasnya. Seperti diketahui, La Ode Andi Pili telah dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi Sultra pada Kamis (16/1/2014) lalu, semenjak saat itu jabatan Sekretaris KPU Sultra hingga saat ini masih kosong. (LINA)

KPU Sultra Belum Coret Nama Bariun dan Hamid Basir

KENDARI, SUARA KENDARI.COM, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya lebih berhati-hati untuk mencoret nama Calon Anggota Legislatif (Caleg)) yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Hal itu terbukti dengan masih adanya nama LM. Bariun dan Hamid Basir yang tercatat dalam DCT. Padahal kedua nama tersebut sudah memiliki keputusan hukum tetap atau ingkra dalam kasus yang disangkakan kepada kedua nama tersebut.
Iwan Rompo, selaku komisioner KPU Sultra, mengatakan meskipun kedua nama tersebut telah diberitakan melalui media dan telah dilakukan eksekusi terhadap keduanya, namun pihaknya belum menerima surat resmi dari kejaksaan yang melakukan ekskusi, sehingga perlu dilakukan klarifikasi. “LM Bariun dan Hamid Basir sampai saat ini masih tercatat sebagai DCT kami, kami belum berani mencoret karena masih ada beberapa tahapan yang perlu kami lakukan, kami masih harus bersurat ke kejaksaan untuk mengetahui secara pasti terkait keputusan yang diberikan kepada kedua caleg tersebut,” jelasnya, Selasa (21/1/2014).
Tidak hanya berhenti sampai disitu, setelah mendapatkan balasan dari pihak kejaksaan langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPU Sultra yakni meminta pandangan hukum terhadap Bawaslu Sultra. “Nanti setelah Bawaslu Sultra sudah memberikan pendapat, baru akan kami pastikan apakah kedua nama tersebut akan dicoret atau tidak, karena kami juga memerlukan rekomendasi dari Bawaslu Sultra,” ujarnya.
Lanjutnya, jika dalam perjalanan keduanya resmi dicoret maka keduanya tidak akan dimasukkan lagi dalam kartu suara, kalaupun sudah terlanjur dicetak, maka kedua caleg tersebut akan dihitamkan atau distabilo. Iwan menegaskan, setelah kedua nama tersebut dicoret dari daftar DCT, maka tidak diperbolehkan lagi dari partai untuk memasukkan calon pengganti. Sebagai tambahan, LM Bariun merupakan caleg dari Partai Nasdem no urut 6 Dapil III yakni Muna dan Buton Utara, sementara Hamid Basir merupakan caleg dari PPP dengan no urut 1 dari Dapil VI yakni Konawe dan Konawe Utara. (LINA)

PAW Syamsul Ibrahim Pending

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Syamsul Ibrahim yang tercatat sebagai salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berasal dari Partai Demokrat dan sudah menyatakan surat pengunduran dirinya untuk pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN) hingga saat ini masih tetap berkantor di Gedung DPRD Sultra.

Pasalnya, hingga saat ini pengurusan PAW dari Syamsul Ibrahim masih pending karena belum ada surat pemberhentian secara resmi yang dikeluarkan dari Mendagri. Iwan Rompo, Komisioner KPU Sultra, menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menunda pengurusan PAW dari Syamsul Ibrahim karena tidak adanya surat pemberhentian resmi. Padahal dari Partai Demokrat sudah mengajukan Fatmayani, sebagai calon PAW dari Syamsul Ibrahim. “Kami di KPU Sultra tidak ingin lagi bermasalah dengan calon yang akan diganti, sehingga kami tidak ingin gegabah dalam mengurus PAW dari anggota dewan, dulu memang biasa diurus bersamaan antara surat pemberhentian dan PAW, tapi ini kami ingin lebih tegas, sehingga sebelum ditetapkan PAW, harus ada yang diberhentikan dulu,’ tegasnya, Selasa (21/1/2014). Menurutnya, tidak ada maksud dari komisioner untuk tetap mempertahankan Syamsul Ibrahim duduk sebagai salah seorang wakil rakyat, namun pihaknya hanya ingin agar peraturan yang termuat dalam UU No 15 tentang PAW tersebut, ingin lebih tegas lagi. “Dalam UU No 15 memang diatur, ada dua pilihan untuk memutuskan calon PAW, bisa diurus bersamaan, bisa juga diberhentikan dulu lalu kami urut PAWnya, tapi kami belajar dari pengalaman kami sebelumnya, biasanya kalau diurus bersamaan, maka kami digugat dari yang digantikan, kami hanya mencoba untuk menghindari konflik,” ujarnya.

Terkait aturan yang menegaskan bahwa tidak ada lagi pergantian atau PAW dari anggota DPRD enam bulan sebelum masa akhir periodenya berakhir, Iwan menuturkan bahwa untuk mengurus pemberhentian dan PAW dari Syamsul Ibrahim masih bisa dikejar. “Masa berakhirnya periode anggota DPRD Sultra periode 2009-2014, masih lama, kalau tidak salah akhir periodenya itu bulan September, jadi masih ada waktu untuk mengurus pemberhentiannya itu mungkin hanya memakan waktu sekitar satu bulan saja, jadi masih bisa tetap diurus,” tukasnya. (LINA)

Ketua AJI Kendari : Jurnalis Harus Paham Kode Etik

KENDARI,SUARAKENDARI.COM, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Zainal A. Ishaq menegaskan bahwa seorang Jurnalis profesional harus paham betul dengan kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. “Saya pikir seorang jurnalis itu harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas peliputannya di lapangan, jika semua jurnalis memegang teguh kode etik, maka tidak perlu takut akan bermasalah dengan hukum,” tegasnya, Selasa (21/1/2014).

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan pengalaman dari somasi yang dilayangkan Ketua KPU Sultra, Hidayatullah kepada Koran Tribun edisi 11 Januari 2014 dengan judul “Demo di KPU Sultra Diprakarsai Ketua KPU?”. Menurutnya, dalam menjalankan tugas jurnalistik, seorang jurnalis harus pandai dalam memahami suatu berita, bukan hanya karena mengejar deadline, lalu tidak melakukan konfirmasi kepada seseorang yang berkaitan dengan pemberitaan yang akan ditayangkan. Hal utama yang harus diperhatikan seorang jurnalis bagaimana bisa memahami kode etik dalam menjalankan semua tugas peliputan, jangan sampai dengan pemberitaan yang ditayangkan ada pihak yang tidak terkonfirmasi sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari.

Terlepas dari semua itu, ia juga memberikan apresiasi kepada pihak Koran Tribun yang mau mengakui kesalahan dari jurnalisnya melalui permohonan maaf yang telah disampaikan secara resmi dan dimuat dari Koran Tribun dan Sultra Online (Portal Koran Tribun,Red). “Kita juga bersyukur bahwa masalah ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut, sikap yang diambil Ketua KPU Sultra, Hidayatullah untuk melayangkan somasi juga sudah tepat karena merasa keberatan terhadap pemberitaan tersebut, jadi tidak langsung menempuh jalur hukum,” ujarnya. Namun demikian, masalah tersebut juga tidak lepas dari tanggung jawab pihak editor dalam hal ini redaktur dan Pimpinan Redaksi. Pasalnya, sebelum berita tersebut ditayangkan harus melalui beberapa proses editan sebelum dicetak.

Inal, sapaan akrabnya, berharap agar semua media khususnya yang ada di Sultra, dapat mengambil pelajaran dari masalah tersebut. Kedepannya, dalam memuat suatu berita harus tetap memperhatikan sumber dan keseimbangan dari berita yang akan dimuat. “Mudah-mudahan masalah ini menjadi pelajaran bagi semua media yang ada di Sultra, seorang jurnalis juga harus lebih berhati-hati lagi agar tidak tersangkut dengan masalah hukum lainnya,” harapnya. (LINA)