Haris Tamburaka, Sosok Pejuang Lingkungan dari Desa Lambakara

0

SUARAKENDARI.COM-Kecintaan akan lingkungan menjadi motivasi bagi Haris Tamburaka. Pria parubaya pemilik hutan jati 125 hektare di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggaram ini memang cukup berhasil dibidan konservasi, betapa tidak di atas tanah miliknya tumbuh dua ratusan lima puluh ribu pohon (sebagian besar pohon jati) yang berdiri rapi hingga ke sepanjang daerah aliran sungai Laeya. Pohon-pohon dengan batang berdiameter paha orang dewasa itu di tanam sejak 10 tahun silam.

Baginya setiap jengkal tanah punya arti penting bagi keberlanjutan lingkungan di desa itu. Selain motif ekonomi, ia juga membawa misi konservasi dengan turut menanami lahan kritis di bantaran sungai yang melintasi lahannya sepanjang 3 kilometer. Hal itu guna mengurangi laju erosi dan banjir ke permukiman penduduk di hilir sungai. Erosi telah menggerus sebagian tanah ini jatuh dan membuat mulai sungai kian lebar. “Ini menjadi bagian dari upaya mengatasi erosi di sepanjang sungai ini. Jadi Saya tidak akan pernah berhenti menanam pohon, ini untuk masa depan lingkungan yang lebih baik,”kata Haris Tamburaka.

Pria yang pernah menjabat kepala desa ini mengaku, dirinya tak hanya berhenti pada usaha penanaman pohon seorang diri, tetapi mencoba menebar virus pada warga lain. Bahkan, tahun 2006, kala dirinya memimpin desa, Ia mendorong lahirnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Penanaman Pohon, Pengawasan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hutan Masyarakat. Isinya, antara lain, mewajibkan warga menanam pohon di lahan atau kebun masing-masing. Warga juga dilarang menebang habis semua pohon di lahannya dalam satu kali pemanenan kayu.

Selain itu, setiap memanen pohon warga juga diharuskan menanam bibit lebih banyak atau setidaknya sama dengan jumlah yang ditebangnya. Tidak sampai di situ, urusan tanam-menanam ini juga merasuk hingga kehidupan sosial warga. Pada Bab IV Perdes itu diberi judul ”Kewajiban Menanam Pohon”. Tiga pasal pada bab itu khusus mengatur kewajiban penanaman sekurang-kurangnya 10 pohon bagi warga yang akan melangsungkan pernikahan, warga yang melahirkan anak, dan warga baru.”Sampai saat ini aturan itu masih berlaku dan dipatuhi warga,” ujar Abdul Haris Tamburaka.

Haris Tamburakan bukanlah orang baru dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan basis masyarakat di desa itu. Sejak 2003 silam dirinya bersama warga Lambakara sudah terlibat aktif dalam melakukan kegiatan kelola hutan rakyat. Saat itu, wilayah Konawe Selatan menjadi sasaran program ”Social Forestry” Departemen Kehutanan. Program itu memberikan pemahaman dan pelatihan kepada warga soal mengelola hutan secara berkelanjutan. Hal itu juga dilatarbelakangi maraknya aktivitas pembalakan liar di wilayah itu.

Bahlan pada 2004 warga Lambakara telah membentuk Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL). Koperasi itu menaungi pemilik hutan rakyat dari 46 desa di enam kecamatan, termasuk Lambakara. ”Pembentukan koperasi itu bertujuan mengubah pola pikir masyarakat, dari yang tadinya menggantungkan hidup dengan hanya mengambil kayu di hutan menjadi menanam sebanyak mungkin pohon yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujar Haris, yang menjadi Ketua KHJL hingga tahun 2007. Sayang kelangsungan hidup KHJL mulai tertatih, seiring konflik kepentingan antar para pengurus.

Hampir setiap warga di Lambakara memiliki lahan hutan milik. Namun, awalnya tidak semua dikelola dengan baik. Ada pula sisa lahan perkebunan, seperti kakao dan jambu mete yang sudah tak produktif. Sejak dibentuknya koperasi dan tumbuhnya kesadaran akan keuntungan mengelola hutan secara berkelanjutan, warga mulai antusias menanam berbagai jenis pohon kayu keras, terutama jati.

Harga jual kayu legal dengan pola berkelanjutan jauh lebih tinggi daripada kayu ilegal. Untuk jati, misalnya, Haris mengatakan, harganya di tingkat petani mencapai Rp 2,75 juta per meter kubik. ”Kalau hasil illegal logging, paling hanya laku Rp 1 juta per meter kubik,” katanya.

Kini, dari luas Desa Lambakara yang mencapai 300 hektar, 80 persennya adalah hutan rakyat yang ditumbuhi berbagai jenis pohon. Selain jati, terdapat pula pohon sengon, biti, dan jabon yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, ada pula yang menanam pohon buah, seperti rambutan, durian, dan sukun.

Karena masa panen pohon-pohon itu terhitung lama, seperti jati yang baru dapat dipanen setelah 15 tahun, warga juga menyelingi lahannya dengan tanaman palawija. ”Ini supaya warga tetap bisa memperoleh hasil jangka pendek sambil menunggu panen kayu,” papar Haris lagi.

Seluruh kayu hasil panen anggota dijual ke KHJL yang menerapkan mekanisme lacak balak untuk setiap pohon. Itu guna memastikan asal dan legalitas kayu. KHJL mengantongi sertifikat dari Forest Stewardship Council (FSC) untuk periode 2005-2010 dan 2010-2015. FSC merupakan organisasi nirlaba internasional yang mempromosikan praktik manajemen hutan bertanggung jawab.

KHJL kini memiliki 750 anggota dengan luas lahan hutan rakyat yang dikelola mencapai 1.000 hektar. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan juga membawa berkah bagi warga, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.

Yaman (22), seorang pekerja di lahan Haris, menyatakan bisa menopang hidup orangtua dan adiknya dengan pekerjaan itu. Dalam sehari, ia memperoleh upah Rp 40.000. ”Selepas lulus SMA, mencari kerja susah. Daripada menganggur, saya ikut bekerja mengolah hutan,” katanya. Di Lambakara, manusia dan hutan pun berteman. SK/FINAL

Leave A Reply

Your email address will not be published.