Walikota Kendari Ir Asrun didampingi Kepala Inspektorat Yusuf Jalil(kiri) dan kepala BPKAD Fatmawaty Faqih (kanan) saat memberikan pernyataan pers tentang LKPD pemerintah kota kendari yang dapat opini WTP dari BPK (Foto:Alin)
KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Kasus dugaan pelanggaran Pemilu Presiden yang dilakukan oleh Walikota Kendari, Asrun, beberapa hari lalu saat ini telah direkomendasikan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian dikatakan Jubir Tim Kampanye Jokowi-JK Sultra, Muhammad Luthfi.
Menurutnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan walikota dengan menggunakan fasilitas negara dan mengkampanyekan calon presiden Prabowo-Hatta sudah diperiksa oleh Panwas Kota Kendari.
“Pekan lalu saat sosialiasasi di Aula Bertakwa terbukti bahwa walikota telah mengkampanyekan salah seorang capres dengan memberikan selebaran dan menjelek-jelekkan pasangan Jokowi-JK, atas kasus tersebut kami telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Sultra, pada Sabtu lalu kemudian Bawaslu melimpahkan kepada Panwas Kota Kendari,” terangnya, Jumat (20/6/2014).
“Setelah dilimpahkan kepada panwas, pihak panwas telah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara dengan menghadirkan tiga orang RT yang ikut dalam sosialisasi tersebut,” sambungnya.
Pihaknya juga terus mengawal dugaan tindak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh seorang kepala daerah tersebut agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi kembali.
Setelah melakukan kroscek kembali, pihaknya mengetahui bahwa dugaan tindak pelanggaran tersebut telah dilimpihkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami berharap agar pelanggaran ini bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar menjadi pendidikan politik bagi kita semua bagaimana tata cara berpolitik dengan baik,” harapnya. (LINA)
