DPRD Bombana Dianggap Jadi “Macan Ompong”

0

Suarakendari.com-Kinerja para anggota DPRD Kabupaten Bombana mulai disorot masyarakat. Fungsi pengawasan yang diharap bisa mengotrol jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,  justru berakhir anti klimaks.

Lembaga Pemantau Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Bombana menilai fungsi DPRD tidak berjalan secara sehat. Banyak kasus terjadi di didepan mata, tapi luput dari amatan dewan. Para wakil rakyat hasil pemilu 2014 ini, terkesan kaku dan takut.

“Saya juga bingung melihat daya greget para anggota DPRD di periode ini. Banyak masalah terjadi didaerah, justru lembaga ini seolah kelimpungan,” pungkas Aziar, koordinator divisi investigasi LPIP

Lembaga pemantau kebijakan publik ini merilis ada beberapa kasus yang luput dari amatan DPRD. Diantaranya, mandeknya pengusutan kasus galian C di Bombana. Maraknya penggunaaan kasus Merkury.  Merebaknya kasus pungli di Birokrasi, kasus K1 dan K2,  enggannya reklamasi lingkungan, Hingga pembiaran proyek yang dikerja asal jadi.

“DPRD itu memiliki kewenangan luas yang diatur dalam undang-undang. Mereka diberi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah kasus-kasus yang terjadi di Bombana itu sudah di cermati oleh wakil rakyat?,” protesnya.

Aziar menilai DPRD Bombana laksana “Mancam Ompong” yang diberi kewenangan luas, namun seolah bingung bagai mana cara menggunakannya. “Sederhana menilainya, jika mereka tahu, kenapa tidak dilakukan. Lalu sampai kapan, sementara rakyat Bombana sudah lama meresahkan masalah itu,” terang Aziar.

Alumni Unhas ini prihatin jika sebuah Lembaga DPRD mulai condong bertindak sebagai “underdog” Eksekutif.

“Kami khawatir bila hal itu terjadi. Jika DPRD tidak lagi bertindak sesuai fungsinya. Mulai apatis, tidak memikirkan lagi keresahan masyarakat. Pertanyaannya selanjutnya adalah untuk apa ada DPRD,” tukasnya. (DAR) 

Leave A Reply

Your email address will not be published.