KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Terpilihnya sejumlah keluarga pejabat sebagai wakil rakyat di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut Dr. Eka Suaib, pengamat politik dari Universitas Haluoleo, Kendari, adalah fenomena yang hampir merata di di Indonesia.
Hal itu kata Eka, bisa mengakibatkan ironi politik dinasti. Dinasti politik itu berlaku seiring terbukanya kran demokratisasi dan desentralisasi politik, yang dilaksanakan di Indonesia. daerah.
“ Politik kita didominasi oleh elit-elit tertentu saja dan pada saat bersama rapuhnya kesadaran politik dari mastrakat. Inikan sebetulnya secara tidak langsung ada proses pembajakan oleh elit parpol dalam hal ini tidak memfasilitasi kader yang lama dalam parpol, namun memberikan kesempatan kepada keluarga pejabat untuk menduduki jabatan publik seperti menjadi anggota dewan,” ulasnya, Selasa (13/5/2014).
Menurutnya, ada tiga faktor utama penyebab terjadinya politik dinasti di Indonesia. Yakni masyarakat atau pemilih tidak mengetahui informasi secara utuh bagaimana kandidat atau yang bertarung.
“ Kedua adanya kemampuan finansial yang ada pada mereka, sehingga mampu untuk melakukan praktek mobilisasi uang pada pemilih, karena pemilu 2014 telah terjadi fenomena politik uang yang sangat kental. Bukan dipilih berdasarkan gagasan atau pemikiran mereka, ketiga kemampuan jejaring suami atau bapak mereka, yang menduduki posisi elit politik seperti pejabat gubernur atau bupati, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan mobilisasi untuk menjadi pejabat publik,” kata Eka.
Keterpilihan mereka menjadi anggota dewan lanjutnya, bisa berdampak tidak baik kepada mereka selaku legislatif. Bagaimana mereka bisa mengimbangi pemerintah atau eksekutif, sementara mereka berfungsi sebagai lembaga kontrol atau penyambung lidah masyarakat.
“ Mereka baru berpolitik pasti ada budaya sungkan untuk mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi sebaiknya sebelum pelantikkan mereka harus mempersiapkan mental untuk melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat,” terangnya.
Untuk itu, Eka menyarankan agar kedepannya pemerintah dan dewan menggelar pemilu serentak. Sehingga masyarakat bisa memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dan dinasti politik tidak tumbuh seperti yang terjadi saat ini.
“ Pemilu serentak harus didorong, namun semuanya tergantung kemauan kuat dari elit-elit politik. Karena dinasti politik yang terjadi sekarang sangat melanggengkan kekuasaan dengan cara mendudukkan keluarga pejabat sebagai pejabat publik,” tutupnya. KIKI