SUARAKENDARI.COM – Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara menilai, dalam pemilihan umum dan juga pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 mendatang, APBD dan dana desa menjadi titik rawan dijadikan sebagai alat untuk modal awal kampanye dari para peserta. Apalagi, kalau pesertanya merupakan calon petahana atau incumbent.
Berdasarkan data dari Puspaham Sultra, untuk Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015, ditujuh Kabupaten yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sultra pada 9 Desember 2015 mendatang yakni Kabupaten Konawe Selatan Rp 80,689 miliar, Konawe Utara Rp 32,716 miliar, Muna Rp 30,792miliar, Kolaka Timur Rp 28,892 miliar, Buton Utara Rp 19,595 miliar, Wakatobi Rp 19,103 miliar, dan Konawe Kepulauan Rp 18,199 miliar.
Olehnya itu, hal tersebut harus menjadi salah satu fokus pemantauan dari Bawaslu Sultra, sebagai pengawas Pemilu.
“Makanya, Bawaslu harus awasi proses pencalonan, khususnya uang mahar kandidat. Selain itu, awasi penggunaan sumberdaya publik (APBD) karena ini bisa dijadikan sebagai modal politik. Tak hanya itu saja, Bawaslu juga harus awasi dana desa dan prangkat desa, karena ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen pemenangan,” jelas Kisran Makati, Dewan Pendiri Puspaham Sultra, di Kendari Sabtu (12/9).
Selain itu juga, dalam pengawasan Pilkada serentak, Bawaslu juga harus melakukan pengawasan pada politisasi birokrasi, sebab ini juga merupakan salah satu metode yang biasanya digunakan oleh peserta, apalagi pesertanya berasal dari Petahana.
“KPU Kabupaten juga harus membuka data pungut hitung dan rekapitulasi suara nantinya. Ini bisa dilakukan untuk mencegah manipulasi suara yang bisa saja dilakukan oleh peserta, atau bahkan penyelenggara Pemilu. Terkait dengan DPT, Bawaslu dan KPU harus memvalidasi DPT secara benar dan transparan,” sarannya. (Arn)