Menanti Kewenangan Besar Camat di Konsel

 

KONSEL, SUARAKENDARI.Com- Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah kecamatan. Kewenangan yang dilimpahkan diantaranya, kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan penyelenggaraan. Bahkan pelimpahan kewenangan itu sudah dituangkan dalam draf Peraturan Bupati tahun 2012, setelah sebelumnya tertuang dalam peraturan daerah yang disahkan DPRD Konawe Selatan.

“Dengan adanya peraturan bupati maka tujuh kewenangan tersebut tidak perlu lagi Bupati yang mengeluarkan atau menandatanganinya, cukup camat saja,” ujat Bupati Konsel H Imran, dalam berbagai kesempatan.

Menurut Imran, dasar dari pelimpahan sebahagian kewenangannya itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan kecamatan, dimana dalam pasal 126 ayat 2. camat dalam pelaksanaan tugasnya juga memperoleh pelimpahan sebahagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah. “Salah satu contoh, pemberian Izin Usaha (Situ) Surat Izin Gangguan (HO) dan SIUP bagi usaha yang ada dilingkup kecamatan,” terangnya.

Pelimpahan kewenangan kepada Camat itu akan memudahkan bagi pemerintah daerah dan instansi teknis, serta yang paling mendasar adalah kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengurus perizinan, terkait usahanya di kecamatan atau di desa dalam suatu Kecamatan.

“Kecuali wilayahnya melebihi dua atau lebih dari Kecamatan, maka perizinan itu masih menjadi kewenangan Bupati melalui kajian dari instansi terkait. Misal izin usaha perkebunan atau pertambangan,” tegasnya.

Begitu juga dengan kewenangan rekomendasi, camat juga diberikan ruang untuk merekomendasi penerbitan izin pendirian rumah ibadah, rekomendasi dalam pengajuan kredit, baik bank maupun non bank dan masih banyak lagi. “Penyerahan kewenangan ini dimaksudkan agar masyarakat yang mendapatkan pelayanan dapat lebih cepat, sementara  bupati tinggal menunggu laporannya,”tandasnya. JS

Konsel Kembangkan Budidaya Perikanan

KONSEL, SUARAKENDARI,Com-Konsel  adalah salah satu daerah di Sultra  yang mengembangkan banyak program budidaya. Mulai dari rumput laut, teripang, pohon bakau, udang windu, serta yang paling terkenal; ikan kerapu dan udang. Pengembangan budidaya ini menghasilkan  miliaran rupiah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak pemerintah kini menggenjot sektor kelautan menjadi sektor andalan.

 Budidaya sektor perikanan dipilih karena konsel punya garis pantai terpanjang di  Sultra, yaitu lebih 400 kilometer, dengan sepuluh pulau kecil di sekitarnya. Muhammad Ernanto Tawulo Kepala Bidang Budidaya, Dinas kelautan dan Perikanan Konawe Selatan mengatakan, budidaya merupakan solusi yang tepat untuk menjaga habitat laut.

“Kalau saya melihat budidaya itu adalah strategi  untuk melindungi laut,”katanya.

 Bidang Budidaya Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Konsel adalah yang pertama kali memperkenalkan metode budidaya perikanan kepada masyarakat pesisir. Yang dicoba pertama adalah budidaya ikan kerapu, sejak 2010 lalu. Sekitar 6 kelompok pelaku usaha  mencoba metode baru ini. “Metode budidaya ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk daerah lain,”katanya.

“Mewujudkan kelompok budidaya sebagai institusi rujukan dalam pengembangan budidaya laut. Menghasilkan teknologi budaya laut yang adaptif guna mendukung peningkatan produksi perikanan budaya. Mendukung pengembangan budidaya laut di daerah binaan. Penyediaan benih dan sel induk ikan laut bermutu. Penyediaan pakan hidup dalam rangka mendukung pembudidyaan laut. Pengembangan kapasitas SDM melalui pelaksanaan pembina, pelatihan, dan sertifikasi.”katan ernanto.

Proyek budidaya di Konawe Selatan sudah berjalan hampir 5 tahun. Dinas kelautan tetap mengawasi jalannya pertambakan atau budidaya oleh masyarakat Konsel. Kadang langsung mendatangi para pembudidaya untuk memperkenalkan metode baru, atau jika terjadi kerusakan lingkungan di sekitar wilayah  pembudidaya. YS

Kompor dan Regulator Tidak Sesuai Standar

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan konversi minyak tanah ke gas sudah mulai dijalankan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Ini ditandai  dengan pembagian gratis kompor dan tabung gas elpiji 3 Kg kepada seluruh masyarakat yang sudah masuk dalam daftar  pemerintah setempat.

Sayangnya, dalam pembagian tersebut, masih banyak kompor dan regulator yang dinilai bermasalah dan tidak layak digunakan oleh masyarakat karena cukup berbahaya. Ibarat bom waktu, keberadaan kompor dan regulator yang tak sesuai standar dapat memicu masalah baru bagi warga.

Anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Konversi Mitan ke Gas Elpiji 3 Kg, Yani Kasim Marewa, menyayangkan pembagian kompor gas dan regulator yang tidak sesuai dengan standar yang ada.

Menurutnya, pembagian kompor yang dibagikan kepada masyarakat ada dua merk yang berbeda, dimana merk Multitech yang berwarna hitam, tidak layak digunakan, sementara kompor yang berwarna putih dengan merk Kompindo hampir sempurna, sehingga aman digunakan.

“Merk Multitech itu tungkunya salah konstruksi antara spuyer tempat keluar gas dengan tungku leher angsanya tidak simetris, menyebabkan gas keluar pada dua sisi, dimana sisi utama keluar ke burner tempat api dan sisi kedua keluar pada bagian bawah kompor, sementara untuk Kompor Kompindo spuyernya terbuat dari kuningan hanya agak rapuh, jadi kalau bisa diganti, hanya dia sudah hampir sempurna,” jelasnya kepada wartawan Suara Kendari.

Tidak hanya pada kompor yang bermasalah, pada regulator juga terdapat masalah, dimana pembagian yang diberikan kepada masyarakat ada dua macam dengan merk yang sama, yakni merk Gatur warna biru dan warna kuning.

“Masalah yang lain terdapat pada regulator, dimana regulator yang berwarna biru tidak bisa digunakan karena jarumnya pendek sehingga gasnya tidak bisa keluar, kalau yang warna kuning masih agak mendingan,” jelasnya lagi.

Menurutnya, pemerintah kurang hati-hati dalam pembagian kompor gas yang diberikan kepada masyarakat, banyak terjadi kesalahan, dimana modifikasi kompor tidak sesuai dengan standar keamanan. Padahal pada kompor juga jelas terdapat label SNI, artinya aman untuk digunakan karena sesuai dengan standar.

“Saya juga heran kenapa ada label SNI, tapi setelah saya periksa masih belum aman digunakan oleh masyarakat, kalau tidak diperhatikan baik-baik, bisa rawan juga,” sesalnya.

Jumlah penerima kompor gas di Sultra untuk tahap ini yakni sebanyak 120 ribu yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, artinya jika tidak sesuai dengan standarnya, maka banyak kerugian yang terdapat didalamnya.

“Bayangkan saja kalai penerima kompor gas sebanyak 120 ribu orang, berarti pemerintah pusat telah menganggarkan banyak anggaran, tapi modifikasi kompor yang dibagikan dilapangan tidak aman, artinya ada penyelewengan anggaran disini, tentu yang bertanggung jawab atas semuanya itu pemerintah,” cetusnya.

Yani juga menyayangkan pembagian yang dilakukan kepada masyarakat tidak disertai dengan edukasi, hanya berdasarkan selembaran yang ada dalam kompor.

“Bisa ditanya pada masyarakat, itu kompornya pasang sendiri, tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah, untung kalau cara pasangnya benar, kalau tidak, maka bisa membahayakan masyarakat,” ujarnya.

Pipin, salah seorang warga Kelurahan Korumba sempat protes terhadap pembagian kompor gas yang diterimanya. Pasalnya, cara pemasangan kompor tidak dijelaskan dengan baik.

“Kompornya ini saya pasang sendiri, hanya berdasarkan selembar kertas yang ada dalam bungkusan, memang sudah ada tata caranya, tapi saya juga ragu,” ujarnya.

Ia juga mengaku ragu akan menggunakan kompor tersebut, jika tidak dalam keadaan terpaksa, ia lebih memilih untuk memasak dengan menggunakan minyak tanah. “Kebetulan tidak ada yang jual minyak tanah, jadi terpaksa saya gunakan kompor gas pembagian pemerintah, tapi inipun saya masih takut, jangan sampai meledak tiba-tiba,” pungkasnya.

Yani juga menghimbau kepada Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Sultra agar dapat menjemput permasalahan yang ada di lapangan, jangan sampai hanya ingin memasarkan gas elpiji 3 Kg saja. “Kalau bisa para pengusaha gas memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat, jangan sampai hanya mencari untung saja, tapi tidak ingin buntung, kasihan masyarakat jika sudah gunakan kompor gas, tapi karena tidak paham, jadi rugi,” himbaunya.

Ia menyadari bahwa adanya konversi Mitan ke Gas ini memiliki nilai ekonomis yang cukup strategis dan punya dampak sosial yang luar biasa, Sehingga jika terdapat permasalahan di lapangan, harus cepat ditindaki agar tidak berlarut-larut.

Namun demikian, ia juga menyampaikan kepada masyarakat agar tetap tenang dalam menggunakan kompor gas yang telah diberikan kepada masyarakat, jangan sampai terlalu panik. “Sebenarnya lebih berbahaya jika gunakan kompor, karena kalau kompor sekali meledak semua langsung kena, tapi kalau tabung gas, jika terdapat kebocoran gas, maka tidak perlu panik, langsung dimatikan saja, lebih bagus lagi jika kompor gas diletakkan didekat pintu, sehingga jika gasnya bocor, bisa langsung keluar, jadi lebih aman,” pesannya.

Yani menambahkan lebih aman lagi dalam penggunaan kompor gas, regulatornya dibuka pasang saja. “Nanti pada saat akan digunakan baru regulatornya dipasang, jika tidak, maka lebih aman jika dilepaskan, jadi kalaupun bermasalah, gasnya tidak akan keluar,” tambahnya.

GM Marketing Operation PT Pertamina regional VI, Dani Adrianata,kepada pers di Sultra mengatakan, meskipun telah dilauncing namun penyaluran paketnya dilakukan pada Awal Januari 2014.

Sebelumnya, Kepala Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Azis mengatakan, Sultra akan mendapatkan 407.138 paket kelengkapan gas, untuk 8 Kabupaten Kota. (LINA)

Budaya Buton untuk Indonesia

BAUBAU, SUARAKENDARI.Com-Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Mari Elka Pangestu  mengaku salut dan kagum atas kerja keras dan kreatifitas dari Pemerintah Kabupaten Buton dalam mendorong pengembangan pariwisata dan budaya Buton. Baginya Budaya Buton adalah warisan budaya nusantara yang harus terus dilestarikan.

Mari Elka Pangestu  mengaku sangat salut dan bangga dengan kinerja Bupati Buton atas komitmennya  dalam melestarikan budaya Buton, dimana kita ketahui bersama Budaya Buton adalah warisan budaya nusantara dan dunia. Kreatifitas ini ditunjukkan pemerintah dengan kembali memperkenalkan budaya tenun melalui pagelaran fashion show. Kegiatan ini bukan tak mungkin akan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dan pariwisata benar-benar bersinergi .

Mari Elka Pangestu  menambahkan , selama 8 tahun terakhir, tenunan NTT juga terangkat ke petas nasional, karena hampir semua budaya mereka selalu menggunakan desainer yang handal dalam memamerkan hasil tenunannya . Dan itu berdampak positif kepada para pengrajin di sana, hingga pendapatannya selalu meningkat dan bahkan jumlah pengrajin tenun juga semakin tahun semakin bertambah . Ia berharap apa yang tengah berlaku di NTT juga bisa berlaku di Buton.

“Kami selalu mengharapkan, agar anak -anak muda Indonesia dan Buton pada khususnya, bisa belajar menenun agar budaya lokal bisa terus berkembang di masa yang akan datang,”harapnya.

Memang, banyak cara yang di lakukan untuk memamerkan budaya daerah, salah satunya adalah lewat fashion show. Kali ini Kabupaten Buton melakukan pameran kain tenun dengan menghadirkan 41 model yang tergabung dalam model nasional dan mancanegara. Pameran kain tenun lewat fashion show oleh model-model ini di lakukan di atas pentas yang telah di buat di sepanjang dermaga Banabungi Pasarwajo.

Di awali dengan model cilik , acara pementasan budaya ini sangat memukau para pengunjung yang hadir . Yang kemudian di susul dengan para model cantik dari mancanegara . Puluhan model ini di waajibkan untuk memakai pakaian yang mempunyai motif kain tenunan buton . Secara bergiliiran mereka menampilkan gaya dan wajah manisnya di pentas yang berukuran panjang 50 meter itu .

Iyan Adrian desainer ternama tanah air menuturkan, untuk pementasan yang di ikuti oleh model nasional ini, pada prinsipnya hanya untuk memamerkan budaya buton dalam hal ini adalah tenunan kain buton lewat fashion show . “Yang pasti kami menunjukan tentang kain butonnya, bahwa buton itu luar biasa , dan bukan hanya untuk di Indonnesia saja, tapi juga di dunia internasional . Biar dunia tahu kalau tenunan buton juga biisa bersaing dan harus di kembangkan bukan hanya untk dilestarikan, “katanya.

Perkembangan tenunan yang di maksudkan agar pertumbuhan ekonomi kreaatif dapat bermanfaaat bagi masyaarakat setempat. Adrian menambahkan ,”Kalau untuk keseluruhan tenunan di Indonesia pastilah menarik, tapi Buton punya filosofi tersendiri sehingga Ia tidak menemukan kesulitan untuk modelnya karena motif kain buton mempunyai warna tropis dan cerah sesuai dengan iklim di Indonesia . Semua yang kami bawa adalah motif tenunan buton dan tak satupun ada motif dari daerah lain,”katanya.

Bupati Buton , Syamsu Umar Abdul Samiun mengatakan kegiatan fashio show digelar demi mendongrak ekonomi Kreatif lewat budaya, dan pihaknya sudah bertekad mengangkat harkat dan martabat Buton di masa lalu dengan tenunan yang ada .

Tenunan Buton merupakan budaya masyarakat sejak zaman nenek moyang yang telah secara turun temurun di lakukan . Olehnya itu , pemerintah kabupaten buton sangat mengharapkan agar budaya lampau bisa menjadi budaya yang tidak akan pernah mati .

Bupati Buton juga memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada menteri pariwisata yang telah hadir dan budaya di buton sebenarnya masih membutuhkan perhatian dari pemerinta pusat agar ekonomi kreatif di buton dapat bergerak dan meningkat serta dapat menekan angkapengangguran.. Apalagi potensi dan budaya buton yang sangat menjanjikan. RK

Dugaan Kasus Logistik Pemilu Terus Diusut

 

Kejaksaan Tinggi Sultra menilai dugaan penyimpangan logistik Pemilu sangat penting untuk terus diusut. Ini setelah melihat ada kejanggalan tentang spesifikasi bahan yang  tidak sesuai. Sejak awal kasus tersebut  telah diselidiki Kejati setelah menerima laporan dari masyarakat dan laporan dari intelijen Kejaksaan sendiri. Seperti dijelaskan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Tomo di Kendari, Tomo, bahwa, dalam ketentuan yang diatur pengelola proyek, kertas karton yang digunakan harus kedap air, namun yang diadakan adalah karton serap air.

“Katanya kertas karton dari bilik dan kota suara terbuat dari bahan kedap air, tapi saat kena air langsung basah,” katanya.

Begitu juga dengan ketebalan kertas yang digunakan seharusnya enam milimeter, namun yang ada hanya 3,5 milimeter dan 3,7 milimeter. “Kami baru tahap meminta keterangan saksi-saksi, belum bisa menyimpulkan siapa-siapa yang pantas dijadikan tersangka dalam kasus ini,” katanya.

Tomo melanjutkan, pihaknya juga akan memeriksa kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan ketua pemeriksa barang. Namun pantau di Kejaksaan Tinggi Sultra, tiga pejabat KPU Sultra yang terlibat dalam proses pengadaan logistik pemilu belum memenuhi undangan dari Kejaksaan setempat.

“Kita belum bisa mengatakan kasus ini potensi atau tidak, karena ini masih tahap pemeriksaan, kita tunggu saja hasilnya, jika berpotensi kita tindak lanjuti, jika tidak berpotensi, maka harus dihentikan, kan ada evaluasi,” katanya.

Ia mengatakan empat orang panitia pengadaan logisti yang diperiksa tersebut dinilai mengetahui proses pelelangan dan pengadaan proyek logistik Pemilu yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan panitia lelang itu.

“Lima orang yang sedang dimintai keterangan oleh penyidik itu antara lain Ketua Panitia Lelang Asri, Sekretaris Panitia Agusdar dan Pemeriksa Barang Helmi dan Taufik,” terangnya.

Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan Ketua panitia pengadaan logistik KPU Sultra, Asri mengaku pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelidik menurutnya sangat normatif.

“Memang pertanyaan-pertanyaan tim pemeriksa sangat normatif, saya akui itu karena tidak ada pertanyaan yang sifatnya memaksa. Ada empat pertanyaan seputar proses lelang dan aturan pendukungnya, itu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sultra, Hidayatullah menemukan logistik Pemilu yang tidak sesuai spesifikasi.

Menurutnya, pihak Sekretariat KPU Sultra yang mengadakan logistik Pemilu tersebut mengingkari keputusan KPU nomor 716/kpts/KPU/tahun 2013 tentang spesifikasi perlengkapan pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD 2014.

“Dalam keputusan KPU tersebut, ketebalan bahan bilik suara dan kotak suara minimal enam militer. Ketebalan bahan diatur seperti itu, karena menggunakan kertas atau kardus kedap air,” kata Hidayatullah. Seperti diketahui, anggaran pengadaan bilik suara dan kotak suara Pemilu legislatif 2014 di KPU Sultra mencapai Rp 3,9 Miliar.KK

Tim Jaksa Periksa Kasus Logistik Pemilu

KENDARI, SUARAKENDARI.Com- Tak cukup memeriksa panitia pengadaan logistik pemilu, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) juga mengecek kotak dan bilik suara yang terbuat dari kardus di KPU Kota Kendari, Rabu (29/1/2014).

Jaksa penyidik mengambil 7 sample dari 2656 kotak dan bilik suara untuk diperiksa dengan menggunakan alat sigma. Hasilnya, jaksa menemukan perbedaan spesifikasi pada kotak dan bilik suara.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra bersama dengan tim pengukur dan penguji dari KPU menemukan ukuran kotak dan bilik antara 4 mm hingga 5,5 mm. Sedangkan pengujian kedap air, pihak panitia pengadaan logistik KPU hanya menguji bagian luar dengan menyiram air, namun menolak menguji bagian dalam kotak dan bilik suara tersebut.

Kepala seksi penerangan hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Sultra Baharuddin, SH. MH, mengatakan, pengujian dan pengukuran kotak dan bilik suara untuk kepentingan penyidikan dan dijadikan bahan penilaian. “Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap panitia pengadaan barang, kita tindaklanjuti pemeriksaan fisiknya. Dengan mengambil sampel kotak dan bilik suara di KPU Kota Kendari. kotak dan bilik yang sudah diukur belum mewakili secara keseluruhan, tentu kita akan mengambil sampel di daerah lain.” terangnya.

Jika ada kekurangan ukuran lanjut Baharuddin, mungkin masih dalam hal kewajaran, karena berhubungan dengan proses pengangkutan dari tempat pabrikan hingga ke KPU Kota Kendari. “Memang ada beberapa sampel yang belum sesuai dengan spesifikasi berdasarkan per KPU nomor 16 tahun 2013 yang menentukan menimal 6 mm untuk ketebalan,” tambahnya.

Sebelumnya, empat panitia pengadaan logistik pemilu 2014 di KPU Sulawesi Tenggara menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi setempat, Rabu (29/12014). Mereka diperiksa terkait dugaan penyimpangan dari proyek di Sekretariat KPU Sultra.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Tomo di Kendari, mengatakan empat orang panitia pengadaan logisti yang diperiksa tersebut dinilai mengetahui proses pelelangan dan pengadaan proyek logistik Pemilu yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan panitia lelang itu.

“Lima orang yang sedang dimintai keterangan oleh penyidik itu antara lain Ketua Panitia Lelang Asri, Sekretaris Panitia Agusdar dan Pemeriksa Barang Helmi dan Taufik,” terangnya.

Warga kendari Dukung Jokowi Jadi Capres

KENDARI, SUARAKENDARI.Com- Puluhan relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Sulawesi untuk Jokowi (Komras Jo) menggelar deklarasi mendukung pencapresan Jokowi pada pemilu 2014 mendatang di Kota Kendari, Kamis (30/1/2014).

Deklarasi terhadap Gubernur DKI Jakarta sebagai calon Presiden, menurut Ketua Deklarator, Muhammad Rahim, bahwa masyarakat Sultra yang tergabung dalam Komras Jo melihat figur Jokowi sangat pantas untuk memimpin Indonesia.

“Atas dasar itu makan kami bersama-sama membentuk lembaga untuk menyambut Jokowi menjadi Presiden 2014. Komras Jo ini bertugas menghimpun kekuatan rakyat untuk mendorong Jokowi jadi Capres, karena Jokowi mau maju jika didorong oleh rakyat, sebab Dia tidak mau melangkahi ketua umum PDIP,” kata Rahim.

Dijelaskannya, pasca deklarasi ditingkat provinsi, Komras Jo akan membentuk struktur pengurus di kabupaten kota hingga ke tingkat RT/RW. “Kami akan benar-benar menggalang harapan daerah terpencil untuk disampaikan kepada nasional terkait harapan rakyat agar hasil Pemilu kedepan menjadi milik rakyat secara keseluruhan, bukan milik elit tertentu,” lanjutnya.

Tak hanya deklarasi, Komras Jo kata Rahim akan memberikan kesadaran politik kepada masyarakat, kemudian membuat posko-posko di tiap tingkatan daerah, dari posko tersebut menjadi wadah pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.

Tokoh relawan Jokowi, Nurmansyah, mengaku organisasi itu lepas dari PDIP, hanya untuk merangkul masyarakat untuk dorong Jokowi menjadi presiden, bahkan lembaga itu akan mendesak PDIP agar menetapkan Jokowi sebagai calon presiden.

“Relawan jokowi ini sudah terbentuk di semua daerah di Indonesia, hanya nama relawan yang berbeda setiap daerah disesuaikan dengan keinginan relawan disetiap daerah. Relawan ini tidak mengenal status sosial seseorang, bisa berasal dari seluruh lapisan masyarakat yang inginkan Jokowi menjadi Presiden,” ujarnya.

Nurmansyah yakin, kehadiran Jokowi menjadi capres akan memberikan semangat baru dalam dunia politik dan yakin golongan putih (golput) dalam pemilu akan berkurang. “ jadi sasaran penyadaran pentingnya memilih akan kami lakukan juga kepada para pemilih golput, seperti pemilih pemula dan pemilih yang apatis dengan proses pemilu,” tambahnya.KK

Advokasi P4GN untuk Indonesia Bebas Narkoba

KENDARI, SUARAKENDARI.Com- Tim  Bidang  pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara mendatangi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN), Kota Kendari guna melaksanakan Advokasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kunjungan ini merupakan bagian  dari pelaksanaan  instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional  tahun  2011-2015  yang menegaskan, bahwa, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara untuk mencegah dan memberantas Narkoba. 

Di hadapan karyawan KPPN Kota Kendari, Kepala bidang pencegahan BNNP Sultra Dra. Hj.Harmawati, M.Kes, Apt  mengatakan,  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, bahkan dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, pada berbagai aspek diantaranya, aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan.

 

“Berbagai upaya yang telah kita laksanakan selama ini dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun kenyataannya belum sesuai yang kita harapkan, oleh karena ituuntuk lebih memfokuskan pencapaian”, ujar Harmawati.

Lebih lanjut, Harmawati menjelaskan, bahwa hasil penelitian BNN dan Universitas indonesia (UI) tahun 2011, penyalahguna narkoba di Indonesia 2,2 1 juta orang, 70 % adalah pekerja, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Karyawan Swasta

Langkah kongkrit P4GN, secara berkesinambungan di setiap kantor menyusun dan melaksanakan rencana aksi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi karyawan-karyawati  instansi, tegas Hermawati.

Dalam pertemuan tersebut, Seluruh karyawan KPPN diberikan kesempatan unutk bertanya terkait, langkah  unutk menghindari, penyalah gunaan narkoba dan obat- obat terlarang

Karyawan KPPN mengusulkan agar program pemerintah ini terus di jalankan, dan berharap agar di ikutkan pada kesempatan lain yang di laksanakan BNNP Prtovinsi. (MAN)

Pilkades Ricuh, 24 Warga Tiworo Diamankan

RAHA, SUARA KENDARI.Com-Ada ada saja ulah masyarakat di Kecamatan Tiworo Utara. Gara gara ricuh  Selasa (28/1), terpaksa 24 orang warga setempat diamakankan pihak berwajib. Kericuhan tersebut dipicu  lantaran terdapat kelebihan kertas suara sebanyak dua lembar ketika dilakukan perhitungan suara,dan selisih suara antara kandidat yang menang dan kalah,juga berselisih dua suara.

Warga  yang tak bisa menahan emosinya akhirnya  melakukan tindakan nekad dengan merusak kotak suara dan  membakar surat suara tersebut. Imbas dari kericuhan ini sebanyak 24 warga setempat diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat  aksi tersebut.

Kericuhan dalam pilkades di Kecamatan Tiworo Utara belum berakhir. Kamis (30/1) puluhan masyarakat Desa Tiga yang dikoordinir oleh Agus melakukan aksi di kantor BPMD dan Polres Muna. Mereka menuntut agar BPMD menganulir hasil pilkades.

Aksi masa yang dipimpin  Agus, tidak hanya berakhir pada unjuk rasa semata. Agus juga  menuding Camat Tiworo Utara memihak kepada salah satu calon lantaran saat Pilkades pertama digelar, Camat Tiworo Utara membawa lari kotak suara.

Menanggapi aksi masa ini diitempat terpisahh  Kabid Pemerintahan Desa BPMD Muna,Nazaruddin menegaskan bahwa keputusan panitia yang telah menetapkan pemenang itu bukan hasil final. “Nanti kita akan tindaklanjuti laporannya,”tegas Nazaruddin. Terkait persoalan itu pihaknya akan segera memanggil ketua panitia dan BPD untuk dimintai  klarifikasinya.

Mendengar jawaban Kabid BPMD, massa akhirnya  menuju Polres Muna. Di Polres,mereka mendesak kepolisian untuk segera membebaskan  24 warga yang ditahan. Dihadapan masa ,Kapolres Muna, AKBP Sempana Sitepu menjelaskan bahwa ke 24 warga tersebut diamankan untuk dimintai keteranghannya terkait insiden pengrusakan kotak suara dan pembakaran kertas suara. Tindakan tersebut merupakan upaya penegakan hukum.

“Ke 24 orang itu statusnya kita amankan. Kita lakukan pemeriksaan, bila tidak ada bukti terlibat pengrusakan akan kita keluarkan. Yang terbukti, kita akan proses hukum,”tegas Sempana.( TRI )

Lestarikan Tahura sebagai Hutan Pendidikan

KENDARI, SUARAKENDARI.Com- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari kembali menggelar diskusi dengan menghadirkan sejumlah nara sumber dengan mengangkat tema “Rehabilitasi Taman Hutan Raya dan Munculnya Penanaman Pohon Karet”.

 Diskusi yang digelar kali ini mengangkat tema yang cukup menarik, pasalnya keadaan Taman Hutan Raya (Tahura), saat ini yang sudah didiami oleh sejumlah penduduk tentu cukup mengancam keadaan lingkungannya. Apalagi, adanya isu bahwa Tahura akan ditanami pohon karet, tentu saja pemerintah setempat harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah tersebut.

 Kepala Balai Tahura Nipa-nipa, La Ode Yulardi Yunus, menjelaskan bahwa dalam rangka mengamankan keadaan Tahura, maka pihaknya sudah melakukan koordinasi perihal tanaman yang boleh untuk ditanami, diutamakan tanaman yang memiliki daya ikat air.

 “Kami sudah menegaskan bahwa Tahura itu merupakan hutan yang dapat menyelamatkan kita dari musibah banjir, hal ini sangat jelas ketika musibah yang terjadi pada Juli 2013 lalu, Tahura seakan-akan menjadi penyelamat bagi kita semua, sehingga kami tegaskan bahwa tanaman yang boleh ditanam yang punya daya ikat air sangat kuat, seperti kemiri,” jelasnya.

 Selama ini, Tahura juga telah didiami oleh penduduk yang sudah terlanjur bermukim di daerah tersebut, sehingga untuk menyelamatkan Tahura haarus dijadikan sebagai Hutan Pendidikan dan kawasan wisata, jadi semua orang menjaganya.

 “Kalau saat ini kami juga mengaku kesulitan dengan masyarakat yang bermukim, tidak mungkin setiap hari kami kontrol, jadi saya ada pemikiran kenapa kawasan Tahura ini tidak dijadikan sebagai Hutan Pendidikan, sehingga memberikan nilai tersendiri,” ujarnya.

 Sebuah keunggulan tersendiri, lanjutnya, karena Tahura terletak di tengah Kota Kendari, sehingga hutan ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pendidikan. Dengan demikian, semua orang pasti akan ikut menjaga kelestarian hutan.

Sisi ekonomi yang dapat diambil, ketika Tahura dijadikan sebagai kawasan wisata, maka semua pengunjung yang datang di Kendari harus diajak ke Tahura, jadi ada nilai ekonomisnya. Sayangnya, hal ini masih sebatas wacana, jika semua pihak tidak mendorong hal tersebut, maka Tahura pasti akan terus mengalami kerusakan. Kesadaran dari penduduk yang bermukim di Tahura tentu sangat diperlukan pula untuk tetap menjaga agar tidak sembarang menanam.

 “Kami sebenarnya dilema, mau dilarang juga sudah terlanjur bermukim, tapi bukan berarti lahan bermukin yang digunakan masyarakat saat ini bisa bertambah, kami juga selalu berusaha untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar jika ingin menanam atau berkebun, maka harus tetap menjaga lingkungan sekitar dan jangan sembarangan mematok lahan,” tukasnya. (LINA)