Presiden Jokowi: Tangkap dan Penjarakan para Bandar Narkoba !

SUARAKENDARI.COM-Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan agar aparat penegak hukum untuk terus bekerja keras memerangi peredaran narkotika di Indonesia.

“Terus bekerja keras perangi kejahatan narkoba, sekali lagi tangkap dan penjarakan mereka yang menjadi bandar narkoba,”tegas Jokowi dihadapan undangan pada perayaan hari anti narkotika internasional yang berlangsung di Istana Negara jumat (26/6) pagi.

Himbauan Presiden Jokowi tersebut terkait fakta makin maraknya peredaran narkotika dan makin meningkatnya angka penderita narkoba yang mencapai 5,2 juta orang. Presiden juga mennghimbau agar para bandar dihukum berat agar ada afek jera.SK

Cegah Abrasi, Dishut Kolut Programkan Penanaman Mangrove

KOLUT,SK.COM- Dalam upaya menekan tingkat abrasi yang masih tergolong tinggi di wilayah pesisir Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Dinas Kehutanan (Dishut) Kolut bakal menggalakkan penanaman Mangrove di wilayah pesisir Kolut. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Dishut Kolut di 2015.

“Program ini akan segera kami realisasikan dalam waktu dekat ini mengingat tingkat abrasi di wilayah pesisir Kolut masih cukup tinggi dan merata di semua tempat,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kolut, Drs Tahrim Hodi MM.

“Untuk lokasi penanamannya nanti, kami sudah mensurvey bebarapa titik di Kecamatan Watunohu, Tiu dan Pakue, namun ada beberapa di Kecamatan Tiu yang akan mendapat perhatian khusus karena tingkat Abrasi yang masih sangat tinggi akibat masih maraknya penebangan mangrove. Ini juga sedang kami awasi karena Mangrove ini sngat dibutuhkan untuk mencegah bencana,” lanjutnya.

Di samping penanaman mangrove, kata dia, saat ini pihaknya juga tengah menggalakkan program penanaman pohon sepanjang 10 kilometer untuk penghijauan dalam kota yang di fokuskan di tepi jalan yang baru rampung pengerjaannya, dengan jenis pohon Mahoni dan Trambesi.

Tahrim mengimbau, kepada seluruh warga Kolut, agar turut berpartisipasi dalam mencegah bencana banjir dan tanah longsong dengan tidak melakukan praktik-praktik illegal logging dan pembalakan liar, teruma di dalam kawasan hutan lindung. mengingat di musim hujan ini, sangat rawan terjadi bencana banjir atapun tanah longsor.

“Dan apabila ditemukan masyarakat yang melakukan praktik-praktik illegal logging dan pembalakan liar, maka akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

ANTAM Butuh Modal Tujuh Triliun, Ketua Komisi VII DPR RI Masih Pikir-pikir

KOLAKA,SK.COM- Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk Hendra Santika mengatakan saat ini pihaknya tengah membutuhkan bantuan modal dari pemerintah pusat. Jumlahnya pun tidak sedikit, yaitu sebesar Rp. 7 Triliun, yang dimana dana tersebut sangatlah dibutuhkan oleh Antam guna menormalkan perekonomian perusahaan milik Negara tersebut.

Secara rinci, dia mengatakan jika tidak ada dana penyertaan modal dari pemerintah kepada Antam maka tidak akan dampak yang signifikan terhadap pendapatan perushaan. “Jadi kalau tidak ada dana pernyataan modal, maka kita katakana sampai tahun 2020 perusahaan ini hanya akan mengandalkan dua proyek, yaitu pabrik Fero Nikel dan pabrik Kemikel Almina. Pasti tidak akan berdampak signifikan,” katanya.

Secara terpisah, ketua komisi VII DPR RI Tamzil Lindrung menanggapi permintaan Antam tersebut. Kata dia, dengan adanya permintaan itu tidak serta merta akan dipenuhi. Pihak DPR RI khususnya komisi VII akan mempertimbangan segala hal sebelum menindak lanjuti permintaan perusahaan BUMN tersebut.

Disela-sela kunjungannya bersama sejumlah anggota komisi VII DPR RI yang lain, Tamzil Lindrung menegaskan ada beberapa hal yang harus dipelajari dulu. Termasuk dampak dari perkembangan daerah dan pusat ketika dana penyertaan modal itu dikucurkan ke pihak Antam. Apalagi danaya mencapai Rp. 7 triliun.

“kita akan melihat urgensi permintaan PT Antam terkait Dana Penyertaan Modal pemerintah untuk perusahaan tambang nikel milik negera itu. Yang terpenting adalah jika bermanfaat bagi social ekonomi masyarakat pasti kita setujui. Kalau sejauh ini saya lihat Antam sudah cukup bagus membangun daerah ini. Dan minggu depan kita akan bahas masalah ini di komisi VII DPR RI dan kedatangan kami ini masih berkaitan dengan hal itu, sejauh mana kontribusi Antam kepada daerah,’ cetusnya.

Sementara itu ditempat yang berbeda, Herman S, pentolan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Lider Sulawesi Tenggara berpendapat seharusnya pihak DPR RI khususnya komisi VII tidak serta merta mengabulkan permintaan Antam itu. Menurutnya harus dilakukan kajian mendalam untuk melihat perhatian Antam kepada Kolaka.

“Bukan hanya datang satu hari baru bilang Antam sudah bagus. Itu tidak etis. Masih banyak hal yang dinilai Antam belum melakukan perubahan besar selama berada di Kolaka. Apalagi kalau diberikan modal sebesar itu dan Kolaka tidak merasakan apa-apa. Ini keliru, cobalah menggelar dialog langsung bersama rakyat Kolaka, jangan hanya sekerdil itu menilai Antam sudah bagus di Kolaka,” tegasnya. (Man)

Tegakkan Permen Perikanan dan Kelautan, Satker Karantina Gagalkan Penyelundupan Kepiting

KOLAKA,SK.COM- Satuan kerja Karantina Ikan Kabupaten Kolaka mengamankan lebih dari seratus ekor kepiting bakau betina siap jual. Parahnya kepiting betina ini memasuki masa yang produktif untuk berkembang biak.

Nur Yakin, salah satu staf satuan kerja karantina yang ikut mengamankan kepiting bakau itu mengatakan pihaknya sementara melakukan sosialisasi dipelabuhan feri namun menemukan dua koli (gabus ikan) kepiting bakau betina yang akan dikirim ke Makassar (sulsel) .

“Kepiting bakau itu kami temukan diatas bis angkutan umum antar kota antar provinsi yang akan melakukan penyeberangan feri menuju pelabuhan Bajoe,” katanya.

Menurutnya saat ini kementerian kelautan dan perikanan sudah mengeluarkan permen nomor 01 tahun 2015 mengenai pelarangan penjualan kepiting betina dengan ukuran tertentu.

Nur Yakin juga menjelaskan kepiting yang diamankan ini berasal dari kota Kendari dan akan di bawa ke Makassar untuk dijual. “kepiting bakau ini untuk sementara kita amankan di kantor karantina ikan sambil menunggu pemiliknya agar dikembalikan ke habitatnya,” ungkapnya.

Hasil penangkapan ini kata dia,akan dibuatkan berita acara oleh satker karantina ikan untuk dikembalikan ke habitatnya untuk menjaga populasi kepiting bakau yang saat ini sudah mulai berkurang. “Kita juga sementara menunggu pemilik kepiting ini dari Kendari dan sesuai arahan dari pimpinan makanya dibuatkan berita acara penolakan,” jelas Nur Yakin.

Selain itu lanjut dia,pihak karantina ikan juga melakukan pengawasan seperti lobster dan kepiting rajungan yang memang saat ini marak diperdagangkan. (Man)

Ratusan Kubik Kayu Ilegal Untuk Lintasan KA Di Surabaya Berhasil Ditangkap

KOLAKA TIMUR, SK.COM- Ratusan kubik kayu Ilegal di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara berhasil ditangkap oleh Polisi Kehutanan didaerah itu. Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi kayu bantalan tersebut rencananya akan diselundupkan ke Surabaya guna dijadikan lintasan kereta api. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kolaka Timur, Mustaqim.

Kata dia, kebanyakan jenis kayu yang ditangkap itu adalah jenis jabon dan pondoh, yang memang jenis-jenis kayu ini sangat kuat sehingga sangat cocok dijadikan lintasan kereta api. Hanya saja dari operasi penangkapan kayu tersebut, pihaknya gagal menangkap pemilik kayu sebab mereka berhasil melarikan diri.

“Rata-rata sopir mobil yang angkut kayu itu tidak ada atau melarikan diri setelah mobilnya diamankan. Jadi pihak kami gencar merazia terkait informasi apapun yang menyangkut masalah illegal loging. Ini hasil tangkapan kami dalam dua bulan terakhir. Tidak ada toleransi bagi mereka pelaku ilegal loging,” katanya, Sabtu (31/01/2015).

Dia juga menambahkan hasil tangkapan tersebut akan segera dilelang kemudian harga lelang tersebut diserahkan kepada Negara. “ Bulan Februari nanti kita akan lelang. Jadi totalnya itu 127 kubik yang dimana 108 kubik berkas lelangnya sudah selesai dan 19 kubik sisanya sementara kita kerjakan. Jadi semua ini kita tangkap bukan hanya dijalan, tetapi ada juga didalam hutan,” tambahnya.

Menurut Mustaqim, daerah yang sangat rawan akan illegal loging adalah Kecamatan Uluiwoi. Sementara terkait rencana pengiriman ke Surabaya untuk digukanan lintasan kereta api, informasi itu dia dapatkan dari sejumlah informan mereka dilapangan. Akibat aksi ini Negara diprediksi merugi hingga ratusan juta rupiah.

Secara terpisah, kordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIDER Sulawesi Tenggara, Herman, berharap agar Dinas Kehutanan Kolaka Timur dapat mengembangkan masalah ini dengan melibatkan pihak Kepolisian atau membentuk tim investigasi. Alasanya jangan sampai ini ulah jaringan ilegal loging tingkat nasional, melihat tujuan utama pengiriman adalah Surabaya.

“Apalagi infonya untuk digunakan sebagai lintasan kereta api. Jadi saya rasa ini peluang besar untuk mengungkap praktek ilegal loging lintas Pulau. Jangan sampai ada oknum besar yang membekingi masalah ini. Jadi kita desak lah pihak Dinas Kolaka Timur untuk nenuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya.

2015 Kolaka Tetap Buka Lowongan CPNS

KOLAKA,SUARAKENDARI.COM- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka, Ruhaedin kepada awak media menjelaskan bahwa untuk tahun 2015, Kabupaten Kolaka tetap berupaya membuka pendaftaran calon pagawai negeri sipil atau CPNSD. Pasalnya Kolaka masih sangat membutuhkan sejumlah tenaga profesional dibidangnya, seperti tenaga guru, kesehatan dan akutansi.

Penegasan dari kepala BKD ini sekaligus untuk menjawab sejumlah pertanyaan pihak luar terkait rencana Presiden Jokowi yang akan melakukan moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun, terhitung sejak tahun 2015 mendatang.

“Jadi memang rencananya kita akan membuka lowongan penerimaan PNS pada tahun 2015 mendatang. Masalah bulannya kita belum bisa pastikan. Untuk formasi kita coba tiga dulu yaitu formasi guru, tenaga kesehatan dan akutansi,” katanya.

Lebih jauh lagi Ruhaedin menegaskan ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan khusus kenapa tiga formasi tersebut menjadi prioritas utama. Dan kenapa pula harus ada lowongan CPNS ditahun 2015 kendati Presiden Jokowi merencanakan moratorium penerimaan CPNS.

“Tiga jurusan itu sangat mendesak sebab di Kolaka masih banyak daerah yang terpencil. Makanya kita butuh guru dan tenaga kesehatan. Kalau masalah jurusan akutansi memang juga perlu. Pokoknya semua sesuai dengan kebutuhan. Nah terkait moratorium, kan belum ada aturan yang keluar,” tambahnya.

Ruhaedin juga menegaskan hal tersebut akan tetap dikordinasikan dengan pemerintah pusat. Sebab pandangannya masih ada sejumlah daerah di Indonesia yang memang masih membutuhkan PNS. Termasuk Kolaka pasca pemekaran Kolaka Timur.

“Kalau memang nantinya tidak bisa kami juga pasti tidak akan memaksakan hal itu. Namun juga tidak salah kalau tahun depan kita coba ajukan di pusat. Dan pada akhirnya nanti tetap tidak bisa terpaksa untuk memenuhi tenaga medis dan guru di daerah terpencil akan kita berdayakan PNS yang sudah ada di Kolaka,” tutupnya.(ab)

Korupsi Milyaran Rupiah, Anggota DPRD Ini Masuk Penjara

SUARAKENDARI.COM, KOLAKA – Ternyata satu dari tiga mantan Direktur PD. Aneka Usaha atau Perusda Kolaka yang dijebloskan kedalam Rutan Kelas II B Kolaka adalah anggota DPRD Kolaka yang baru saja dilantik. Dia adalah Yan Iswan yang merupakan kader dari Partai Golkar.

Belum juga merasakan empuknya kursi yang terhormat di gedung DPRD, Yan Iswan harus merasakan dinginnya dinding penjara di Rutan Kolaka. Sebelum dilantik menjadi angotta DPRD Kolaka tiga hari yang lalu, memang Yan Iswan pernah menjabat sejumlah jabatan strategis di Pemerintahan Kolaka, bahkan di Perusda Kolaka. Tahun 2012 lalu dirinya dipercaya memimpin Perusda Kolaka dengan jabatan Direktur Utama.

Namun dengan jabatan itu pula kini dirinya harus masuk penjara. Yan Iswan terbukti menyelewengkan uang Negara sebesar Rp.1,8 Milyar saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Utama PD. Aneka Usaha atau Perusda Kolaka pada tahun 2012 lalu. Hal ini dibenarkan oleh kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Jefferdian.

Kepada SUARAKENDARI.COM, dia mengatakan total kerugian Negara dari praktek korupsi yang melibatkan Yan Iswan sejumlah Rp.5,7 Milyar. Penahanan Yan Iswan dilakukan selama 20 hari di Rutan Kolaka. “Angka korupsi itu sudah dari hasil audit BPK Perwakilan Sultra. Jadi memang kita tahan dan titip di Rutan Kolaka selama 20 hari,” katanya, Jumat (31/10/2014).

Dia juga menambahkan terkait status Yan Iswan sebagai anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap proses hukum. “Jadi kita tidak perlu lagi menyurat kepada Gubernur terkait salah satu tersangka anggota DPRD. Tidak ada aturan yang mengarah kesitu. Dan yang jelas, dimata hukum semua sama. Saat ini tim kami lagi mempersiapkan berkas guna mengarah ke proses siding tipikor,” tambahnya.

Secara terpisah, Yan Iswan yang dikjonfirmasi lewat telepon selulernya membenarkan jika dia dan dua rekannya telah berada di Rutan Kelas II B Kolaka. “Iamemang betul sudah ditahan. Dan saya akan ikuti proses hukumnya. Saya tidak bisa berbuat banyak karena tunggu pengacara saya dulu,” jelasnya secara singkat.

Dalam kasus korupsi yang merugikan Negara hingga Rp.5,7 MIlyar itu tidak hanya melibatkan Yan Iswan, tetapi dua rekannya yang juga mantan Direktur Perusda Kolaka harus dipenjara di Rutan Kolaka.

Dua rekannya itu adalah Dudung Juana dan Rahmat Nadjib. Mereka terbukti merugikan Negara sebesar Rp.3,9 Milyar pada periode 2010 hingga 2011. Kala itu Dudung Juana menjabat sebagai Dirut Perusda dan Rahmat Najib sebagai Direktur Keuangan.

Yan Iswan dan dua rekannya terancam hukuman penjara 20 tahun. Penahanan mantan Direktur Perusda Kolaka bukanlah yang pertama kali. Beberapa bulan yang lalu, Kejaksaan Negeri Kolaka juga menahan dua Direktur Perusda Kolaka dengan sangkaan korupsi dana Kas Perushaan. (ab)

Lagi, Tiga Mantan Direktur Perusda Masuk Bui

SUARAKENDARI.COM, KOLAKA – PD. Aneka Usaha atau Perusda Kolaka nampaknya sudah bisa menyandang status sarang para koruptor. Terbukti setelah dijebloskannya kedalam penjara dua Direktur Perusda Kolaka, Sukma Kutana (Dirut) dan Lukman (Dirops) periode 2013, kini Kejaksaan Negeri Kolaka kembali menjebloskan tiga mantan direktur BUMD Kolaka yang lain.

Saat ini mereka yang telah dijebloskan kedalam Rutan Kolaka adalah Yan Iswan, Dudung Juana dan Rahmad Najib. Ketiganya terbukti merugikan Negara senilai Rp.5,7 Milyar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit BPK perwakilan Sulawesi Tenggara.

Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Jefferdian saat ditemui mengungkapkan bahwa seluruh tersangka akan berada di Rutan Kolaka selama 20 hari. “Memang betul kita telah tahan tiga orang itu. Jadi rinciannya adaah periode 2010 hingga 2011 itu Negara dirugikan Rp. 3,9 Milyar dengan pelaku Dudung Juana sebagai Dirut saat itu dan Rahmad Najib sebagai Direktur Keuangan,” katanya, Jumat (31/10/2014).

Sementara Yan Iswan saat menjabat sebagai Direktur Utama periode 2012 terbukti merugikan negara Rp.1,8 Milyar. dan berdasarkan hasil audit BPKP Sulawesi Tenggara pun tiga tersangka itu masuk bui.

Dia menambahkan setelah menitipkan para tersangka korupsi itu di Rutan Kolaka maka pihaknya akan konsentrasi lagi menyusun berkas guna dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kendari. “Jadi setelah ini kami focus ketahap selanjutnya. Yaitu proses persidangan. Jadi memang sebelum ditahan itu ada penyerahan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Semua melaui proses hukum yang benar,” tambahnya.

Memang kasus korupsi di Perusda Kolaka terus menggurita. Bahkan pihak Kejaksaan tidak bisa member garansi apakah masalah tersebut akan berhenti di tiga orang itu saja. “Kalau memang ada fakta baru dalam persidangan nanti pasti kita lanjutkan lagi untuk mencari yang lain. Itu pasti, tapi saat ini kita focus dulu lah sama yang tiga tersangka ini,” tegas Kajari Kolaka, Jefferdian.

Untuk menjebloskan tiga orang terserbut kedalam Rutan, Kejaksaan Negeri Kolaka butuh waktu enam bulan untuk melengkapi berkas mereka. “Jadi enam bulan kita kerja, tapi kan bukan pada lama atau tidaknya pekerjaan itu, tetapi hasilnya. Ini kita masih berjuang untuk hadapi siding tipikor nanti,” tambah Jefferdian.

Cuma, Kajari Kolaka belum bisa memastikan kapan waktu yang pas untuk siding tipikor tiga tersangka tersebut. (ab)

Bantuan ANTAM Mengalir Di Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

SUARAKENDARI.COM, KOLAKA – Dalam mendukung program-program Pemda Kolaka, PT Aneka Tambang, Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara (Sultra), meneyarhkan sejumlah bantuan baik dalam dunia kesehatan maupun pendidikan.

Salah satu contoh nyata itu terjadi dalam acara pencanangan kesatuan gerak PKK Keluarga Berencana (KB) – Kesehatan, yang dilakukan oleh tim penggerak PKK kabupaten Kolaka.

Kepada SUARAKENDARI.COM Publik Eksternal Relation Manager PT Antam Muhammad Rusdan menjelaskan pemberian bantuan tersebut adalah bentuk dukungan terhadap program Pemda Kolaka. Apalagi bantuan di sector pendidikan dan kesehatan sangatlah penting.

“Ini wujud nyata kami dalam mendukung program Pemda Kolaka. Kemudian bagian dari Coorporate Social Responsibility (CSR) PT Antam, dalam rangka meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan. Jadi pada dasarnya kami ada untuk program-program Pemda. Apalagi ini terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Jadi sangatlah penting untuk dapat perhatian dari ANTAM,” katanya.

Ditempat yang sama, CSR Manager PT Antam Pamiluddin mengatakankan, selain konsen terhadap kesehatan dan pendidikan, ANTAM juga lebih berkonsentrasi dalam dunia lingkungan. Maka dalam kegiatan tersebut, ANTAM memberikan 800 bibit pohon yang sudah berusia produktif dan tempat sampah.

“Bantuan tersebut merupkan program CSR PT Antam yang akan dilakukan di kecamtan Pomalaa, jadi semua sekolah mulai dari TK sampai SMA akank terlibat, ini dilakukan secara berkelanjutan, dimana tahun ini dilakukan pencanangan hingga 2015 dilakukan penilaian, dengan harapan yang tidak juara pada penilaian pertama, masih ada harapan dan kesempatan pada penilaian selanjutnya,” jelasnya.

Sekedar diketaui mengenai fisik bangunan, selain menyerahkan satu buah posyandu, juga menyerahkan satu buah bangunan sanggar PKK di desa Pelambua dan bangunan lapak ikan di kecamatan Latambaga.

Sementara untuk bantuan yang lain meliputi 12 paket peralatan bidan KIT se kecamatan Pomalaa, untuk peningkatan mutu pelayanan bidan. 220 buah timbangan Dacin balita untuk penimbangan balita pada Posyandu se kabupaten Kolaka, dalam rangka gerakan keluarga sadar gizi, pada bulan penimbangan balita pada November se kabpaten Kolaka. (ab)