Ada Apa Pemkab Bombana Tidak Usut Ijazah Palsu

0

SUARAKENDARI.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana mencibir kesungguhan pemkab Bombana dalam mengusut tuntas kasus ijazah palsu yang membelit sejumlah PNS Bombana

Penyelesaian kasus ijazah palsu di Bombana seolah jalan ditempat. Bahkan terkesan bakal di diamkan. Sinyalemen ini makin terang, ketika penelusuran tim bentukan pemkab Bombana telah menjaring sekitar 34 PNS yang di duga berijazah palsu.

Namun sayang, hingga kini temuan itu tidak kunjung ditindak lanjuti. “Inilah yang mengherankan kami, pemkab seolah mati suri. Seolah pura-pura tidak memberdayakan diri, dan tiba-tiba saja tersetrum sindrom takut bertindak. Sangat aneh langkah ini, Pemkab amat ganjil di kasus ini,” pungkas Suritman anggota DPRD Bombana

Politisi asal Partai Hanura ini menegaskan jika pengguna ijazah palsu ini dibiarkan, tanpa ada tindakan tertentu, akan jadi noda hitam dalam kepemerintahan kali ini.

Suritman menduga ada sejumlah kemungkinan sehingga pemkab urung bertindak. Diantaranya, bisa jadi oknum yang gunakan Ijazah palsu itu, merupakan kolega atau kerabat.  Melibatkan sejumlah pejabat, sehingga pemkab mendiamkan diri tanpa reaksi tertentu.

Sebelumnya,  Pemkab Bombana membentuk tim khusus untuk menelusuri para PNS berijazah Palsu di Bombana. Penelusuran merupakan instruksi dari Kemenpan-RB. Awal Bulan ini, sudah ada sekitar 34 Oknum PNS yang di duga menggunakan Ijazah Palsu tersebut. Namun entah mengapa, para pengguna ijazah palsu itu tidak kunjung ditindak lanjuti.

Anwar, anggota DPRD Bombana lainnya,  menuding  ada indikasi Pemkab Bombana bakal melindungi aparaturnya dari jeratan aturan hukum, pasca terindentifikasinya para pengguna ijazah palsu itu, di lingkup Pemkab Bombana.

“Saya duga begitu. Ada indikasi Pemkab ingin bermain di perkara ini. Upaya tersebut tampak jelas, ketika menutup-tutupi data itu (PNS Berijazah palsu) yang sudah terindentifikasi secara jelas,” pungkas Anwar.

Anwar  mengingatkan pemkab wajib mengambil langkah tegas sebagaimana amanah Peraturan Kepala BKN nomor 25 tahun 2015 tentang tindakan administrasif dan hukuman disiplin terhadap PNS yang menggunakan ijazah palsu. Serta Permendagri nomor 5/2005 tentang pedoman pengangkatan sekretaris daerah dan  pejabat struktur  eselon II kabupaten/kota.

“Di situ sangat jelas hukuman ataupun sanksi bagi PNS berijazah palsu. Saat ini tinggal menunggu langkah Pemkab Bombana selaku eksekutif,” tukas Anwar (Dar)

Leave A Reply

Your email address will not be published.