Connect with us

YPSHK: 1,5 Juta Warga Sultra Belum Terdaftar Jadi Peserta BPJS

Metro

YPSHK: 1,5 Juta Warga Sultra Belum Terdaftar Jadi Peserta BPJS

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Yayasan Pusat studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sultra menilai Dinas Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Sultra tidak sungguh-sungguh menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini didasari oleh kinerja BPJS yang hingga April 2014 data kepesertaan BPJS Kesehatan di Sultra baru mencapai 1.267.795 orang (data BPJS). Peserta BPJS Kesehatan ini berasal dari sejumlah jenis kepesertaan seperti eks jamsostek, askes, jamkesmas, jamkesda hingga pekerja mandiri di seluruh kabupaten kota.

Hasil evaluasi YPSHK ditemukan masih ada setengah dari 2,7 juta jumlah penduduk Sultra yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Ironisnya, target waktu yang dibutuhkan tinggal lima tahun, dimana tahun 2019 nanti pemerintah menargetkan 100 persen warga negara masuk dalam kepersertaan BPJS.

“Data BPJS bahwa ada sekitar 1,2 juta warga masuk jadi peserta BPJS di Sultra, saya kira jumlah masih sangat kurang dan saya menganggap Dinkes Sultra tidak sungguh-sungguh menjalankan program JKN, karena pemerintah bertanggung jawab atas regulator jaminan kesehatan,”kata Yusuf Talamma, Direktur YPSHK Sultra di kantornya.

Bagi YPSHK program BPJS adalah program pro rakyat yang sejatinya harus dijalankan dengan betul oleh pemerintah. Namun melihat masih kurangnya kepesertaan warga di BPJS tentu sangat memprihatinkan.

Menurut Yusuf adalah kewajiban BPJS untuk mengcover seluruh warga, terutama pekerja informasl yang nota bene dari kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin karena jumlahnya mayoritas melapisi masyarakat kita. “Pekerja sektor informal ini rentan jatuh miskin, karena pendapatan tidak menentu, tidak adanya ikatan kerja dan tidak adanya jaminan perlindungan social,”katanya.

Seperti diketahui, BPJS selaku badan hukum public merupakan penyelenggara JKN merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia

BPJS mengemban misi Negara yang memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan social dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan member kepastian perlindungan dan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh penduduk diharapkan dapat tercover hingga tahun 2019 mendatang.

Kepala BPJS Kendari, Diah Eka Rini SSi, APt, AAk saat workshop BPJS yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari mengatakan, pihaknya masih terus bekerja meningkatkan kepesertaan BPJS. “Sejauh ini data kepesertaan yang merupakan trasformasi dari Peserta BPJS Kesehatan ini berasal dari sejumlah jenis kepesertaan seperti eks jamsostek, askes, jamkesmas, jamkesda hingga pekerja mandiri di seluruh kabupaten kota. Dan kami terus bekerja keras meningkatkan jumlah kepesertaan”katanya. YOS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top