Connect with us

Waspada… Jika Tidak Diurus Kendari Akan Jadi Genangan Air Permanen

Opini

Waspada… Jika Tidak Diurus Kendari Akan Jadi Genangan Air Permanen

Waspada… Jika Tidak Diurus Kendari Akan Jadi Genangan Air Permanen

PENULIS: LAODE OTA

Pemerhati Lingkungan

Secara visual, intensitas hujan beberapa hari yg menimbulkan longsor, banjir dan genangan air di Kota Kendari saat ini, disebabkan 4 hal utama yaitu; (a) gangguan hidrologis, seperti intensitas hujan yg tinggi, makin rendahnya tutupan vegetasi di Hulu, makin menyempitnya aliran sungai, (b) gangguan infrastruktur dengan pemakaian anggaran Rp. 1 triliun lebih untuk merubah lanscap teluk kendari seperti, pengerukan teluk tetapi diikuti penimbunan material untuk jalan mesjid Al Alam, serta penggantian nomenklatur reklamasi teluk menjadi pembangunan tambat-labuh perahu, pembangunan liar di kawasan jalur hijau/mangrove di semua mulut teluk dan bantaran singgah besar, (c) kebijakan (provinsi dan kota kendari), seperti pemberian IMB tidak disertai dengan kewajiban membangunan/menjaga wilayah sumur serapan air, minimnya pembangunan drainase serta tidak diikuti dengan pemerintah yang maksimal, (d) rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, seperti pembuangan sampah sembarangan, penghanghancuran habitat hutan sbg stabilisasi aliranair, derasnya pemakaian kayu muda/dolken untuk bangunan, membangun kios liar di bantaran DAS, dll.

Disisi lain pemprov dan pemkot/pemkab hanya membangun dan berorientasi pembangunan fisik, serba cepat, tapi tidak mengindahkan sustansi RTRW yang berbasis perlindungan hidup manusia dan presbyterian lingkungan.

Setiap terjadi bencana seperti banjir, dan Gubernur Sultra, Nur Alam, hanya menyatakan banjir di Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, konawe, Konawe Utara, Buton Utara, sudah SIAGA SATU, (14/5/2017).

Gubernur Sultra menyatakan bahwa, tingginya intensitas air hujan, perambahan hutan di sejumlah daerah, terjadinya penyumbatan aliran sungai. Padahal kejadian dan pembelajaran terjadinya bencana secara nasional terus disuarakan. Tapi, selalu menyalahkan rakyat semata, sedangkan ada kebijakan pengrusakan mangrove dan pembangunan infrastruktur yang mempersempit tadah air teluk kendari. Ini kan kontra produktif. Belum lagi pemberian izin Kuasa pertambangan yang masif. Ini omong kosong jadinya.

Menurut BPBD Sultra, konsel, konut, butur, kendari sudah masuk tanggap darurat…khusus kendari, sudah 406 (90)kk sudah mengungsi. Pihak BPBD sultra sangat tidak produktif dan cenderung diam tidak melakukan apa apa untuk cegah bencana alam di Sultra. Termasuk rendahnya kepedulian pihak DPRD provinsi/kabupaten/kota terhadap mitigasi dan tanggap bencana.

Akibatnya, masyarakat kendari dan di kabupaten lain selalu dirundung duka bencana alam dengan pasrah pada kemampuan sendiri. Lalu kewajiban pemerintah daerah yang mengelola pajak rakyat tiap tahunnya plus jasa birokrat dari uang rakyat untuk apa? Maaf maaf maaf, gaji anda itu asalnya dari kompensasi kewajiban pajak rakyat. Dan itu tidak gratis. Tapi jasa kewajibanmu untuk mengurus, melayani dan memastikan rakyat agar tidak jadi korban banjir, menangis sendiri. Tapi kewajiban pemerintah agar rakyat hidup aman, dan nyaman!!! Kalo untuk penanggulangan bencana tidak boleh ada kata, APBD/APBN tunggu tahun anggaran. Itulah kalimat “on call”. Untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan kerugian harta benda rakyat Kalimatnya Pemerintah/wajib ada…you sesuai sumpah jabatan. **

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini

To Top