Connect with us

Warga Protes Aktifitas Dua Perusahaan Tambang Konawe

Uncategorized

Warga Protes Aktifitas Dua Perusahaan Tambang Konawe

 

KONAWE.SUARAKENDARI.COM – Puluhan warga menggelar unjuk rasa menunutut pencabutan izin operasi PT Sulemandara Konawe selaku perusahaan pemegang IUP dan PT Napoleon Persada yang melakukan pengangkutan material ore di Kabaupaten Konawe. Aksi berlangsung di Gedung perkantoran Bupati konawe, Senin (9/5). Massa mempertanyakan kerja sama yang di bangun Dua Perusahaan tersebut, dianggap menyalahi aturan UU pertambangan.

Massa yang tergabung dalam konsoersium 10 elemen yakni LMR RI, LKPD Sultra, Limas Sultra, LKPP Sultra, LEADHAM, LAM-SULTRA, PMII Cabang Konawe, GPK Konawe dan raung Sultra, mengatakan perusahaan sesuai dengan UU Minerba No 4 tahun 2009 pasal 36, ditegaskan pula pada peraturan pemerintah (PP) No 23 pasal 36 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan PT Sulemandara selaku pemegang IUP tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan atau pengolahan pemurnian, kemudian kegiatan tersebut boleh dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan (IUP OPKPP), namun menurut pengunjuk rasa PT Napoleon persada JO PT Sulemandara tidak mengantongi izin tersebut.

“Kami meminta kepada PT Napoleon Persada dan PT Sulemanadara Konawe bertanggung jawab atas segalah kekisruhan masyarakat sejak beroperasinya pengangkutan material ore. kami juga meminta agar PT napoleon persada dicabut izinnnya, karena melanggar UU nomor 38 tahun 20013 tentang jalan,.Kalau PT Napoleon persada mengatakan mereka memiliki izin dari balai IV Direktorat Binamarga Makkasar, itu bohong, sebab salama ini mereka tidak pernah menunjukkan izin penggunaan jalan,” ungkap Limran Saranani, Korlap Aksi.

Wakil Bupati Konawe, Parinringi saat menemui pengunjuk rasa berjanji akan melakukan rapat dengan Dinas terkait, baik itu Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan beberapa pihak termasuk pihak pemegang IUP dan JO dalam waktu dua kali 24 jam.”Kita akan segera mengundang semua pihak terkait, kita akan melakukan kajian secara mendlam, kalau memang terbukti melanggar kita akan segera cabut izinnya,” tegas Parinringi.

Secara terpisah Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe, Wayung Lasandara, menuturkan PT Sulemandara Konawe memenuhi syarat dalam melakukan pengangkutan material ore. ” Saat ini di Konawe memang memilki satu smelter dengan kapasitas terbatas di daerah Puriala dan yang memilki izin Oprasi pertambangan memang hanya PT Sulemandara Konawe, makanya kita akan lakukan kajian kembali, tentang proses pengangkutan dan penggunaan jalannya,” Ujarnya.

Sebelumnya Massa sempat menggelar aksi serupa di depan gedung DPRD Kabupaten Konawe, namun tak seorangpun anggota Dewan yang dapat ditemui, kondisi ini sempat membuat pengunjuk rasa kesal dan mengancam akan menyegel kantor dewan tersebut.(MAN)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top