Connect with us

Warga Bajo Bombana Tagih Peran Dewan

Uncategorized

Warga Bajo Bombana Tagih Peran Dewan

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Pasca demontrasi di depan Kantor Bupati Bombana dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dua hari lalu.

Selasa (11/11), Warga Bajo Pulau Masudu Kabupaten Bombana, kembali berunjukrasa di depan kantor DPRD Bombana.

Mereka menuntut kipra DPRD Bombana untuk pro aktif atas keprihatinan warga Pulau Masudu.

“Sekolah cuma dua guru untuk SD dan SMP satu atap, itu pembodohan dan pembunuhan karakter bagi anak Pulau Masudu. Harusnya ini jadi keprihatinan bersama bagi anggota DPRD,” Tukas Alfin Pola saat orator didepan Kantor DPRD

Selain ungkit masalah Pendidikan, masa juga menuntut Dewan agar mendukung penolakan terhadap relokasi Warga Pulau Masudu yang dilakukan Pemkab Bombana Maret 2013 lalu.

“Relokasi itu harus dievaluasi sekarang. Sebab masyarakat banyak yang menolak dan ingin kembali ke Pulau Masudu. Status pulau Masudu harus diperjelas sekarang,” tukas orator lainnya.

Menanggapi tuntutan, Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Bombana Ahmad Mujahid mengatakan dewan akan meninjau lapangan terkait relokasi tersebut.

“Tanggal 15 November nanti, kami sudah sepakat akan tinjau lapangan
(Di Pulau Masudu dan tempat relokasi di polie walie kecamatan Poleang Tenggara),” ujar Ahmad Mujahid usai menerima demostran warga Pulau Masudu.

Politisi asal Golkar ini berjanji akan memanggil instasi terkait guna membicarakan masalah keresahan warga Pulau Masudu.

“Sepulang dari peninjauan, Dewan akan memanggil instansi pemkab guna meramu solusi masalah warga Pulau Masudu,” terang Ahmad Mujahid

Instansi yang di incar DPRD diantaranya, Dinas Pendidikan terkait kekurangan tenaga pengajar, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait upaya relokasi.

Diketahui, Maret 2013 lalu dengan alasan keamanan dan bencana, sekitar 700 lebih Kepala Keluarga (KK) warga Pulau Masudu direlokasi Pemkab Bombana ke wilayah daratan di Kecamatan Poleang Tenggara. Namun sebagian KK menolak dan milih bertahan dipulau dengan ukuran 200 x 60 meter itu.

Persoalan ini berbuntut pada sejumlah kebijakan pemerintah termasuk pengurangan tenaga pendidik di Pulau Masudu atau dikenal dengan nama Desa terapung. (DAR)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top