Connect with us

Wali Kota Kendari Dinilai Tidak Terbukti  Kampanyekan Prabowo-Hatta   

Hukum & Kriminal

Wali Kota Kendari Dinilai Tidak Terbukti  Kampanyekan Prabowo-Hatta   

 
KENDARI, SUARAKENDARI.  Com-  Sentra penegakkan hukum terpadu  (Gakumdu) menyatakan,  wali kota Kendari, Asrun, tidak  terbukti melakukan pelanggaran pemilu presiden dan dan wakil presiden, seperti yang dilaporkan para ketua RT dan tim pemenangan  Jokowi-JK beberapa waktu lalu.
   
Berkas laporan Panwaslu Kendari dari hasil gelar perkara tersebut, dikembalikan setelah Gakkumdu menilai tidak cukup bukti untuk menjerat walikota Kendari. Padahal sebelumnya, Panitia pengawas pemilu (Panwas) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) merekomendasi wali kota terbukti melanggar tiga pasal pidana pemilu.
    
“ Ketiga pasal tersbut, antara lain, pasal 211, 214 Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan pasal 43 yang berbuny pajabat negara, pejabat strutural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye,” ungkap Ketua panwaslu Kendari, Arafat, Senin (23/6/2014).
 
Dengan dikembalikannya berkas tersebut  kata  Arafat, pihaknya tidak bisa lagi memproses kasus ini karena waktu yang diberikan undang-undang hanya lima hari, sementara dugaan pidana pemilu itu dikembalikan berkasnya oleh Gakkumdu pada hari kelima proses hukumberjalan.
 
“ Memang terpenuhi unsur pidananya, pertama terlapor (Walikota Kendari) adalah penyelenggara negara, kedua, menggunakan fasilitas negara lalu kami tindaklanjuti ke Gakkumdu.

Tetapi Gakkumdu kembalikan pada hari kelima batas waktu penuntasan kasus tersebut, sehingga tidak bisa dilanjutkan perkarannya,” ujarnya.
 
Sementara itu, Kapolres Kendari AKBP Anjar Wicaksana menjelaskan, perkara pemilu yang diduga melibatkan wali kota tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti oleh
Gakumdu.
 
“ panwaslu belum bisa melengkapai surat keputusan dari KPU untuk wali kota sebagai pelaksana pemilu untuk memenuhi unsur pasal 314, kemudian permintaan dari kejaksaan untuk memenuhi unsur pasal 211,” ungkap Anjar.
 
Kapolres Kendari melanjutkan, panwaslu juga belum membuat berita acara klarifikasi terhadap pihak tim sukses pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK yang dirugikan.
 
“ Dari hasil gelar perkara bahwa perkara tersebut masih perlu pendalaman untuk memenuhi bukti formil dan materiil untuk ditingkatkan ke proses penyidikan,” ulasnya.
 
Sebelumnya diberitakan Walikota Kendari, Asrun diduga melakukan kampanye hitam  saat acara sosialisasi tata cara pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diikuti ratusan ketua RT dan RW di aula kantor Walikota.
 
 Dalam acara sosialisasi  pada 13 Juni, staf  kantor wali kota Kendari juga mengedarkan selembaran
yang berisi alasan memilih Prabowo. Yakni presiden adalah simbol negara
sekaligus dalam pergaulan Internasional atau lobi antar bangsa. Sementara pada poin lain dalam selembaran tersebut, diungkap kekurangan pasangan Jokowi-JK.
 
Namun belakangan  tiga ketua RT melaporkan kejadian tersebut ke kantor Bawaslu Sultra dengan membawa bukti  selebaran yang diterima pada kegiatan sosialisasi tersebut. (qq)
 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top