Connect with us

Walhi Tagih Janji Jokowi

Suara Lingkungan

Walhi Tagih Janji Jokowi

Menanti 18 Poin Komitmen Presiden Joko Widodo terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

KENDARI,SUARAKENDARI.COM-   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara, menanti 18 komitmen presiden RI – Ir. Joko Widodo, untuk perlindungan dan pemulihan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemerintahannya ke depan. Komitmen tersebut disampaikan secara tertulis yang dibacakan oleh Anies Baswedan dalam Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang diselenggarakan oleh WALHI pada tanggal 14 Oktober 2014 yang lalu.
Sedianya Presiden Terpilih Joko Widodo hadir dan memberikan sambutan kunci pada konferensi tersebut, namun harus membatalkan kehadirannya di saat-saat terkahir karena satu sebab yang tidak disebutkan.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara, Kisran Makati menyatakan,”WALHI dan publik saat ini tengah menanti komitmen Presiden terpilih Joko Widodo untuk merealisasikan janji perubahan mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Komitmen ini tentu harus diuji dan diingatkan lagi, mengingat berbagai bencana ekologis di negeri ini datang silih berganti dan warga masyarakatnya senantiasa menjadi korban, dari tahun ke tahuny,”ungkap Kisran.

WALHI  sebagai salah satu forum organisasi masyarakat sipil terbesar dan tertua di Indonesia, dan aktif melakukan advokasi lingkungan hidup di 28 propinsi di seluruh Indonesia, berkepentingan mengawal 18 point komitmen pemerintahan – Joko Widodo, hal ini sekaligus untuk mendorong transformasi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumebrdaya alam.
WALHI menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara yang mewakili kepentingan rakyat banyak, dan bukannya negara yang mewakili kepentingan segelintir kelompok (elit) dan korporasi skala besar, baik domestik maupun multinasional.

Rakyat kebanyakan sudah terlalu lama termarjinalkan haknya untuk mendapatkan air dan udara yang bersih dan bebas pencemaran, serta dirampasnya jaminan untuk melakukan aktivitas penghidupan di atas tanah dan sumberdaya yang telah dilakukan secara turun temurun tanpa perlu merasa khawatir sewaktu-waktu diusir demi memberi jalan beroperasinya industri ekstraktif skala besar,” lanjut Kisran.
Meski pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen yang kuat terhadap perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, WALHI juga memandang menafsirkan komitmen politik juga menjadi penting dan akan terus didorong. Belajar dari pemerintahan SBY selama 10 (sepuluh) tahun, yang akan menjalankan reformasi agraria.

Faktanya yang terjadi adalah reformasi agraria versi SBY dan land reform ala SBY yang kemudian ditafsirkan melalui program PPAN (program pembaruan agraria nasional) dengan hanya membagi-bagi tanah, itupun hanya sebesar 291 hektar lahan kepada sekitar 5.141 keluarga petani, tanpa ada pembenahan struktural dan distribusi penguasaan kekayaan alam yang selama ini mengalami ketimpangan. Sehingga konflik agaria semakin menguat dibawah pemerintahan SBY-Boediono.
Serta komitmen SBY yang membentuk Satgas Mafia Kehutanan, pada faktanya di lapangan, kejahatan kehutanan tetap tidak bisa ditindak secara hukum misalnya dengan mencabut ijin konsesi perusahaan yang didapatkan dari praktek buruk, termasuk korupsi.
.
WALHI menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintahan ke depan, untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kelestarian dalam pengelolaan lignkungan hidup dan sumberdaya alam di Indonesia. 

Sekedar meningatkan kembali 18 poin komitmen Presiden RI – Joko Widodo yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yg diselenggarakan WALHI pada 14 Oktober 2014 di Jakarta, sebagai berikut:
1.        Review terhadap perijinan yang diintegrasikan dalam satu peta (one map)
2.        Pelaksanaan penuh reforma agraria yang dimandatkan oleh tap MPR No. IX/2001
3.        Penyelesaian konflik agraria yang selama ini terjadi
4.        Perbaikan tata ruang termasuk tata ruang pesisir
5.        Pemulihan pencemaran dan perusakan hutan, terdiri dari penurunan kebakaran hutan dan lahan secara mendasar
6.        Memulihkan 5,5 juta hektar kawasana sangat kritis bersama masyarakat
7.        Pemulihan daerah aliran sungai yang kritis secara terintegrasi dengan melibatkan semua pihak
8.        Membentuk Satgas anti mafia sumber daya alam yang bertanggung jawab langsung kepada saya
9.        Pembentukan kanal aspirasi warga yang akan terus diawasi dan ditindaklanjuti
10.    Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana ekologis
11.    Perlindungan total lahan terhadap hutan alam, lahan gambut serta daerah pesisir
12.    Seluruh langkah yang akan kami dilakukan termasuk diplomasi internasional tentang perubahan iklim secara lebih efektif
13.    Revolusi mental dalam mengelola lingkungan hidup juga merupakan sesuatu yang akan kami prioritaskan dalam bentuk beberapa langkah cepat secara maksimal dalam satu tahun pertama
14.    Gerakan rakyat dalam pengelolaan sampah yang efektif melalui pendirian bank sampah di 5 sampai 10 kota besar sebagai projek utama dan pertama
15.    Mencanangkan 1 Januari 2015 tahun baru tanpa sampah
16.    Percepatan implementasi tap MPR no IX/2001 tentang reforma agraria dan sumber daya alam
17.    Memprioritaskan 7 kawasan pesisir yang akan juga merehabilitasi sabuk pantai
18.    Berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan lingkungan hidup secara mendasar dalam pemerintahan yang akan datang.

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Suara Lingkungan

To Top