Connect with us

WALHI Desak Bupati Konkep Tertibkan IUP PT. Derawan Berjaya Mining di Wawonii

Suara Lingkungan

WALHI Desak Bupati Konkep Tertibkan IUP PT. Derawan Berjaya Mining di Wawonii

KENDARI, SUARAKENDARI.COM- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra mendesak Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) agar segera menertibkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Derawan Berjaya Mining (PT DBM) di Wawonii. Desakan ini terkait banyaknya IUP di Pulau Wawonii yang diduga bermasalah, baik yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan, maupun perusahaan yang mengabaikan hak-hak masyarakat termasuk perusahaan yang mall administrasi dalam proses penerbitan izin.

“Pulau wawonii jangan hanya dipandang dengan keberadaan potensi SDA-nya yang melimpah, sehingga pemerintah lebih berhasrat memperjualbelikan IUP tambang, Terbuktil pemerintah di Sultra ini lebih doyan memperjualbelikan tanah air, di wawonii terdapat 18 IUP tambang, dan hingga saat ini IUP-nya masih aktif semua, termasuk PT. Derawan Berjaya Mining (DBM),”tegas Kisran Makati, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sultra.

Lanjut Kisran, kehadiran perusahaan-perusahaan tambang di Pulau Wawonii sangat merugikan masyarakat setempat, sebagai contoh IUP PT. DPBM berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor:63/2007 , luas IUP: 10.070 ha dan Hasil telaah spasial areal IUP Tambang dalam agenda KORSUP Minerba oleh KPK RI dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyebutkan jika IUP PT. DBM terindikasi masuk kawasan hutan lindung, dengan luas : 342,17 ha. Ini tidak saja merugikan negara, tetapi juga masyarakat, dan sudah pasti Pulau wawonii dalam ancaman bencana ekologis. Belum lagi hak kelola masyarakat menjadi hilang sehingga mengancam ketersediaan pangan dan produksi mereka. Termasuk situasi sosial dan budaya menjadi hilang akibat pengaruh tambang yang merusak.

“Jadi jangan pernah salahkan masyarakat kalau akhirnya memilih jalurnya sendiri, tentu karena ini sudah tersumbat atau tidak adanya partisifasi yang seimbang, bagaimana mungkin orang lokal sudah mendiami pulau itu, sekian lama, tiba-tiba hanya dalam waktu singkat 5-7 tahun melakukan aktivitas penambangan sudah merasa sebagai penguasa di bumi Wawonii, ini tentu akan melahirkan kesenjangan sosial apalagi kalau mereka sudah tidak berproduksi,”ungkap Kisran.

Selain itu, Walhi mengingatkan kepada pemda provinsi untuk tidak gagap menggunakan standar ganda, jika Pulau Wawonii dicanangkan sebagai basis wilayah perikanan maka seharusnya Perda Nomor 2 tentang RTRW Provinsi Sultra dijalankan dengan konsisten. Jangan, di satu sisi menjadikan wawonii pusat kawasan perikanan wawonii, tapi pada saat bersamaan justeru pulau sekecil ini dipaksakan untuk di eksploitasi. Ini menjadi ancaman besar bagi wawonii. Padahal luas pulau wawonii hanya; 867,58 km atau 2/86.758 ha atau 1.513,98 km (daratan Wawonii).

Jika diabaikan akan memiliki ekses yang besar di masyarakat. Letupan aksi perlawanan masyarakat Pulau Wawonii di wilayah Batulu (Kelurahan Polara, Kekea, ) pada 8 Maret 2015, di sekitar tambang yang berakhir dengan pembakaran camp PT. Derawan Pasir Berjaya Mining menjadi pelajaran penting dan jangan hanya dipandang sekedar pembakaran yang kemudian akan berbuah intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk perlawanan masyarakat secara massif terhadap tambang yang selama ini terbukti merusak dan meninggalkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

“Singkatnya masyarakat Wawonii saat ini, tidak saja jenuh dengan janji manis investor, tetapi mereka juga sudah menyadari akibat yang ditimbulkan dan yang akan ditinggalkan pasca tambang, yakni bencana ekologis,”kata Kisran.

Mengakhiri tanggapan Direktur Walhi Sultra atas peristiwa pembakaran basecamp PT. DPBM, kisran kembali mengingatkan kepada aparat kepolisian agar melihat permasalahan secara utuh tentang ihwal terjadinya suatu peristiwa, harus di urai secara kofrehensif, kenapa bisa terjadi.

“Janganlah membuat situasi semakin gaduh, dengan mencoba mengerahkan pasukan seolah-olah dalam situasi kondisi penyiapan perang, sehingga langsung atau tidak langsung menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa bagi anak-anak, kakek-nenek dan masyarakat umum. Apalagi dengan menggunakan cara-cara intimidasi, kekerasan atau bahkan kriminalisasi, justeru masyarakat akan semakin beringas, dan akhirnya kita semua baru akan sadar bahwa masyarakat dan pulau wawonii benar-benar unik,”ujar Kisran. YOS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Suara Lingkungan

To Top