Connect with us

Wacana Reshafle Struktur Panwas Dikritik

Uncategorized

Wacana Reshafle Struktur Panwas Dikritik

KENDARI SUARAKENDARI.COM- Wacana bawaslu sultra untuk me-reshufle struktur panwaslu kab.konsel, muna, dan butur perlu disikapi secara serius oleh publik. Pasalnya, pergantian komposisi struktur diketiga lembaga pengawas pemilu tersebut akan berimplikasi pada kualitas pilkada dimasing-masing daerahnya. Apalagi ketiga kabupaten tersebut akan menghelat kontestasi lokal ditahun 2015 (pilkada).

Kordinator sipil dan politik PUSPAHAM Sultra, Ahmad Iskandar mengungkapkan, “reshufle struktur dilingkup panwaslu kabupaten/kota di sultra merupakan upaya penyegaran dan perbaikan internal bawaslu itu sendiri. Sebab, selama ini kami melihat baik penyelenggara maupun publik hanya sekadar berpandangan bahwa kualitas pemilu selalu ditandai dengan proses tanpa riak-riak, kelancaran jadwal tahapan, dan partisipasi/mobilisasi pemilih yang kian meningkat. Padahal aspek yang tak kalah pentingnya adalah kualitas penyelenggara pemilu dalam hal ini lembaga pengawas pemilu yang kami nilai kinerjanya selama pileg dan pilpres sangat mengecewakan dan bahkan memalukan institusi tersebut,”katanya.

Seperti yang telah diketahui publik bahwa selama pileg 2014 berlangsung, tindakan pengawasan, pencegahan, bahkan sampai ditingkat penanganan kasus money politic oleh panwaslu dibeberapa kabupaten/kota telah gagal menjaga kualitas pemilu yang bersih dan berintegritas sebagaimana khittah perjuangan bawaslu disetiap level yang teraksentualisasikan lewat berbagai slogannya.

Ia pun menambahkan, “Untuk melahirkan sosok komisioner panwaslu kabupaten/kota yang berintegritas, kredibel, dan akuntabel, bawaslu sultra sebagai tim penyeleksi agar tidak melakukan praktik-praktik korupsi politik kepada para calon pengawas pemilu tersebut. Ditambah lagi, persepsi publik yang memandang bahwa proses rekruitmen calon panwaslu kabupaten/kota sarat akan kongkalingkong,”ujar Ahmad.

Lanjutnya, “komisoner panwaslu kab/kota yang telah terbukti tidak becus menyelenggarakan pangawasan dan penegakan anti politik uang sewaktu pileg lalu agar tidak diterima lagi menjadi komisioner. Misal, panwaslu konsel yang menurut hasil pemantauan kami mengungkapkan adanya upaya untuk tidak mencegah praktik politik transaksional dan praktik pelanggaran pemilu lainnya. Terbukti dari hasil laporan pelanggaran pemilu yang kami laporkan namun sebagian besar laporan yang kami sampaikan tidak diproses secara baik dan benar. Hanya beberapa saja yang diproses, itu pun proses hingga hasilnya tidak transparan. Ini mengindikasikan para komisioner tersebut tidak beritikad baik mengawal kualitas penyelenggara pemilu yang bermartabat,”tohoknya.

“kami juga mengapresiasi, langkah penyegaran dan perbaikan yang dilakukan oleh bawaslu sultra. Akan tetapi, langkah itu mesti konsisten dan diwarnai dengan sikap transparansi agar kepercayaan publik yang telah ternoda dipileg dan pilpres lalu bisa kembali mendapat tempat yang baik dihati masyarakat khususnya kalangan publik sultra,”jelasnya.Dy

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top