Connect with us

Tuntut Ganti Rugi Lahan, Belasan Warga Lanjut Usia Datangi DPRD Sultra

Metro

Tuntut Ganti Rugi Lahan, Belasan Warga Lanjut Usia Datangi DPRD Sultra

 

KENDARI, SUARAKENDARI.Com- Belasan warga usia lanjut dari Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (5/3/2014). Mereka menuntut pemerintah provinsi, untuk segera melunasi ganti rugi lahan mereka. Lahan seluas 3 hektar tersebut, kini menjadi areal kantor Gubernur Sultra.

Kedatangan warga diterima langsung Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo, di ruangan rapat pimpinan dewan. Sitti Alfa (63), salah seorang warga mengatakan, mereka menunggu janji pemerintah provinsi sejak 4 tahun lalu untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut.

“ Kami dijanjikan pelunasan ganti rugi lahan bulan Desember 2013 lalu, untuk sisa pembayaran tahap ketiga. Namun saat itu ada yang mengaku lahan itu miliknya, padahal kami sudah menerima proses ganti rugi sejak 4 tahun lalu selama dua tahap,” ungkapnya di hadapan anggota DPRD dan perwakilan pemerintah Sultra.

Berdasarkan rekomendasi panitia 9 di pemerintah Kota Kendari, lahan seluas 7 hektar itu dibayarkan untuk 41 kepala keluarga. Namun 13 kepala keluarga diantaranya belum menerima sisa pembayaran tahap tiga, sementara yang lainnya sudah dibayar.

“Tiba-tiba ada yang mengklaim sebagai ahli waris dari tanah tersebut, kami sudah mengolah tanah itu sejak puluhan tahun lalu. Ada bukti tanaman, ada sertifikat lahan. Kami memang buta huruf, tetapi bukan buta hati. Tolong jangan kalian main-mainkan kami, jangan yang benar mau disalahkan dan yang salah dibenarkan.

Menurutnya, warga yang mengklaim lahan tersebut adalah keluarga Martandu. Diantaranya mantan lurah Andonuhu tahun 1984, Hasan Bunga Sari. “Lahan tersebut dihargai Rp 75 ribu permeter dari harga dulu senilai Rp 50 ribu permeter. Pemerintah jangan beralasan dengan risalah yang tercecer di BPKAD, karena itu sudah disetujui oleh gubernur setelah ada rekomendasi dari panitia 9,” tambah Alfa.

Biro pemerintah Pemprov Sultra yang diwakili Karim menjelaskan, akan segera berkoordinasi dengan pantia 9 untuk memastikan pembayaran lahan tersebut. Sebab secara administrasi masih ada yang belum lengkap yakni surat keputusan Gubernur.

“Habis hearing saya langsung ketemu dengan panitia 9 pemkot Kendari, guna memastikan kejelasan administrasinya. Tetapi kami proses ganti rugi itu sudah kami siapkan, tapi kita perlu klarifikasi lagi bapak dan ibu,” terangnya.

Hal itu dilakukan kata Karim untuk menghindari proses ganti rugi tumpang tindih. Tetapi pihaknya, segera berkoordinasi dengan BPKAD dan biro keuangan untuk pelunasannya.

Sementara itu, Wakil ketua komisi 1 DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo mengatakan, DPRD telah menyetujui anggaran sebesar Rp 26 miliar untuk proses ganti rugi lahan di tiga titik diantaranya lahan di belakang kantor Gubernur.

“ Jadi tidak ada alasan pemprov untuk menunda pembayaran sisa ganti rugi tanah masyarakat, sebab dananya sudah ada dan secara administrasi sudah lengkap. Apalagi, masyarakat sudah 4 tahun menunggu janji pemerintah itu, kalau sudah haknya jangan ditahan-tahan pak,” tegas Yaudu dihadapan warga.

Rapat dengar pendapat yang dihadiri para pihak menyimpulkan, ganti rugi lahan warga akan segera dilunasi paling lambat pada tangal 19 Maret mendatang. Warga yang sudah memasuki usia senja akhirnya membubarkan diri dengan sedikit kecewa, karena sudah terlalu sering dijanji. KIKI

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top